#politikindonesia #kpu #jokowi #gibran

Kebijakan KPU yang merahasiakan dokumen calon presiden dan wakil presiden, termasuk ijazah mereka mendapat penolakan. Salah satunya anggota komisi 2 DPR, Deddy Sitorus yang mengaku tidak setuju dengan langkah KPU tersebut.

Seharusnya dokumen-dokumen para capres dan cawapres dapat diakses publik. Hal itu penting agar masyarakat dapat mengetahui latar belakang calon pemimpinnya.

Terkait alasan KPU bahwa keputusannya itu untuk melindungi privasi capres dan cawapres, Deddy punya jawaban. Menurutnya, alasan itu tidak pantas lantaran seorang pejabat publik sudah tidak memiliki privasi.

Deddy menambahkan bahwa KPU tidak boleh merahasiakan dokumen para capres dan cawapres. Langkah KPU tersebut melanggar hak publik untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak bersifat rahasia.

Sebelumya, KPU menegaskan tidak bisa membuka secara langsung ke publik beberapa dokumen yang dimiliki calon presiden dan calon wakil presiden untuk syarat pendaftaran, termasuk ijazah, kecuali yang bersangkutan memberikan persetujuan.

Hal ini ditegaskan dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU.

Dalam keputusan tersebut, ada 16 dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik tetapi berkaitan dengan syarat menjadi capres-cawapres. Artinya, publik tidak bisa leluasa membuka situs KPU untuk mengecek ijazah capres atau cawapres.

Beberapa dokumen yang dikecualikan aksesnya antara lain fotokopi KTP elektronik dan akta kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, serta LHKPN.


Contact Me :
Whatsapp : +62 812-6628-0882
: https://wa.me//6281266280882
Email : partnership@riau24.com
Instagram : https://www.instagram.com/riau24/
TikTok : https://www.tiktok.com/@riau24com?lang=id-ID
Website : https://www.riau24.com
#entertainment #viral #riau24

Wy, Mn, Zar, Yan
Transkrip
00:00Kebijakan KPU yang merahasiakan dokumen calon presiden dan wakil presiden termasuk ijazah mereka mendapat penolakan.
00:10Salah satunya anggota Komisi 2 DPR Deddy Sitorus yang mengaku tidak setuju dengan langkah KPU tersebut.
00:18Seharusnya dokumen-dokumen para capres dan cawapres dapat diakses publik.
00:23Hal itu penting agar masyarakat dapat mengetahui latar belakang calon pemimpinnya.
00:27Terkait alasan KPU bahwa keputusannya itu untuk melindungi privasi capres dan cawapres, Deddy punya jawaban.
00:36Menurutnya, alasan itu tidak pantas, lantaran seorang pejabat publik sudah tidak memiliki privasi.
00:43Deddy menambahkan bahwa KPU tidak boleh merahasiakan dokumen para capres dan cawapres.
00:49Langkah KPU tersebut melanggar hak publik untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak bersifat rahasia.
00:57Sebelumnya, KPU menegaskan tidak bisa membuka secara langsung ke publik beberapa dokumen yang dimiliki calon presiden dan calon wakil presiden
01:06untuk syarat pendaftaran, termasuk ijazah, kecuali yang bersangkutan memberikan persetujuan.
01:12Hal ini ditegaskan dalam keputusan KPU RI No. 731 Tahun 2025 tentang pendetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
01:27Dalam keputusan tersebut ada 16 dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik tetapi berkaitan dengan syarat menjadi capres-cawapres.
01:37Artinya, publik tidak bisa leluasa membuka situs KPU untuk mengecek ijazah capres atau cawapres.
01:44Beberapa dokumen yang dikecualikan aksesnya, antara lain fotokopi KTP elektronik dan akta kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, dan serta LHKPN.
01:57Namun karena kritik sangat kuat, KPU akhirnya mencabut aturannya itu yang baru-baru sia sebentar.
02:05Pencabutan aturan ini diumumkan langsung oleh Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin, dalam jumpa pers di kantor KPU Jakarta pada selasa 19 Agustus 2025.
02:17Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 adalah sebuah regulasi yang sempat mengundang kontroversi publik karena menetapkan bahwa dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden dianggap sebagai informasi publik yang dikecualikan.
02:35Artinya, tidak bisa diakses secara bebas oleh masyarakat.
02:39Afif mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah KPU menerima banyak kritik dari masyarakat sipil dan pemantau pemilu, serta kemudian menggelar rapat khusus.
02:51Afif juga menuturkan, setelah pembatalan keputusan itu, KPU akan kembali memedomani aturan yang sudah ada dalam memperlakukan informasi dan data para calon.
03:01Menurutnya, mekanisme perlindungan maupun keterbukaan dokumen akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
03:09Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan