00:00Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Rai Rangkuti menilai
00:05satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran belum menunjukkan arah kepemimpinan yang jelas.
00:10Rai menyebut tata kelola pemerintahan saat ini tampak semraut dan tidak terkoordinasi dengan baik.
00:18Rai juga menilai Presiden Prabowo justru menjadi bagian dari sumber ketidakjelasan arah pemerintahan tersebut.
00:25Kemudian Rai memaparkan lima alasan utama yang menjadi dasar penilaiannya terhadap satu tahun kepemimpinan Prabowo Gibran.
00:35Rai menilai dalam aspek politik, pemerintahan ini gagal memperlihatkan perkembangan positif, khususnya dalam bidang demokrasi.
00:45Menurutnya, hasil Pilkada 2024 justru memperkuat praktik dinasti politik.
00:51Di sisi lain, praktik politik uang juga kian menguat dan merusak tetanan demokrasi.
00:58Selain itu, Rai menyoroti kerusuhan pada akhir Agustus 2025 yang diwarnai perusahaan gedung DPR dan rumah sejumlah legislator.
01:09Ia menilai insiden itu mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mengelola dinamika politik dan aspirasi publik.
01:17Ia menyebut peristiwa tersebut tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah politik Indonesia modern.
01:25Rai menjelaskan serangan masa ke kompleks parlemen dan persekusi hingga penjarahan terhadap sejumlah anggota Dewan
01:33menunjukkan kemarahan publik yang tak lagi tersalukan melalui jalur politik normal.
01:38Ia menilai kejadian tersebut merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap elit politik yang gagal membaca aspirasi rakyat.
01:50Ia menilai krisis politik yang memuncak lewat kerusuhan di DPR juga dipicu oleh melemahnya fungsi oposisi.
01:57Alasan selanjutnya adalah sentralisasi kekuasaan yang semakin kuat di pemerintah pusat.
02:06Ia menilai sejumlah program nasional terlalu didominasi oleh kebijakan pusat tanpa melibatkan cukup banyak pemerintah daerah.
02:14Salah satu contohnya, kata Ray, adalah program makan bergizi gratis MBG yang dianggap minim koordinasi dengan daerah.
02:25Menurutnya MBG terlalu dipaksakan dan kurang melibatkan pemerintah daerah.
02:31Menurut Ray, pola sentralisasi kebijakan itu tidak hanya terjadi pada program MBG,
02:37tetapi juga pada banyak keputusan pemerintah yang sebelumnya menjadi kewedangan daerah.
02:44Ray menegaskan kebijakan MBG memang terlihat populis,
02:48namun dijalankan tanpa perencanaan matang dan tidak membuka ruang partisipasi bagi pemerintah daerah.
02:55Akibatnya, daerah hanya menanggung kewajiban tanpa memiliki peran berarti dalam proses perencanaan maupun evaluasi.
03:05Tidak hanya itu, Ray juga menyoroti melemahnya peran oposisi yang membuat ruang kritik terhadap pemerintah semakin terbatas.
03:12Ray menyimpulkan, berbagai persoalan tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola dan arah kebijakan pemerintahan dalam tahun pertamanya.
03:22Terima kasih telah menonton!
Komentar