2 Institusi negara, KPU dan Setneg, mengeluarkan 2 data riwayat pendidikan yang berbeda untuk orang yang sama yakni, Gibran Rakabuming Raka.
Temuan mengejutkan ini dibongkar oleh peneliti Dr. Tifa yang menyoroti kejanggalan fatal yang membuat publik bertanya-tanya soal keabsahan ijazah sang Wapres.
Polemik yang sempat mereda, kini kembali membara setelah Dr. Tifa memaparkan perbandingan data tersebut, dimana tahun sekolah, nama institusi, hingga jenjang pendidikan tercatat tidak sinkron.
Keganjilan ini memicu spekulasi liat dan meruntuhkan kepercayaan pada dokumen resmi negara.
Menurut Dr. Tifa, anomali tidak berhenti disitu. Dalam dokumen KPU, Gibran tercatat menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School pada 2002–2004, yang kemudian dilanjutkan di University of Technology Sydney Insearch pada 2004–2007. Keduanya ditulis setara dengan SMA.
Hal inilah yang memunculkan pertanyaan logika yang sederhana namun krusial.
Keanehan semakin menjadi ketika status UTS Insearch dipertanyakan. Menurut Dr. Tifa, UTS pada dasarnya adalah sebuah lembaga kursus persiapan untuk masuk universitas, bukan sekolah setara SMA yang ditempuh selama tiga tahun penuh.
00:00Dua institusi negara, KPU dan Satnek mengeluarkan dua data riwayat pendidikan yang berbeda untuk orang yang sama, yakni Gibran Raka Buming Raka.
00:11Temuan mengejutkan ini dibongkar oleh peneliti Dr. Tifa yang menyoroti kejangkalan fatal yang membuat publik bertanya-tanya soal keabsahan ijazah sahwa pres.
00:21Polimik yang sempat meredah kini kembali membara setelah Dr. Tifa memaparkan perbandingan data tersebut di mana tahun sekolah, nama institusi hingga jenjang pendidikan tercatat tidak sinkron.
00:36Kegencilan ini memicu spekulasi liar dan meruntuhkan kepercayaan pada dokumen resmi negara.
00:43Menurut Dr. Tifa, anomali tidak berhenti di situ.
00:46Dalam dokumen KPU, Gibran tercatat menempuh pendidikan di Orchard Park Skandary School pada 2002 hingga 2004, yang kemudian dilanjutkan di University of Technology Sydney Insights pada 2004 hingga 2007.
01:01Keduanya ditulis setara dengan SMA.
01:05Hal inilah yang memunculkan pertanyaan logika yang sederhana namun krusia.
01:10Keanehan semakin menjadi ketika status UTS Insights dipertanyakan.
01:15Menurut Dr. Tifa, UTS pada dasarnya adalah sebuah lembaga kursus persiapan untuk masuk universitas, bukan sekolah setara SMA yang ditemuh selama tiga tahun penuh.
01:28Pakar hukum Tata Negara Refli Harun yang menjadi tuan rumah diskusi tersebut menegaskan bahwa masalah ini jauh lebih serius dari sekedar salah ketik.
01:39Menurutnya, semakin data tersebut ditelaas semakin terlihat kerancuannya.
01:43Dr. Tifa menambahkan data versi Setnek justru membuat alur pendidikan Gibran semakin kacau.
01:51Dengan penempatan UTS setelah MDES, urutannya menjadi tidak logis dan menyerupai pendidikan tingkat pasca sarjana.
01:59Ia menduga kuat bahwa Setnek telah mengubah data awal yang diserahkan oleh KPU.
02:04Upaya untuk mendapatkan klarifikasi pun seakan menemui jalan buntu.
02:10Abdullah Al-Katiri, kuasa hukum Dr. Tifa mengaku telah meminta informasi resmi ke KPU Surakarta, KPU DKI hingga KPU Pusat.
02:19Namun, jawaban yang diterima tidak konsisten dan terkesan menghindar.
02:23Selain itu, Dr. Tifa juga menggunakan senjata lain berupa jejak digital yang diduga milik Gibran dari masa lalu.
02:31Sebuah cuitan dari akun fenomenal kaskus Fufu Valfa.
02:35Melalui PlatformX, ia tanpa ragu membagikan tangkapan layar cuitan lama dari akun yang diakini milik Gibran tersebut.
02:43Cuitan tersebut berisi sebuah kalimat singkat namun menohok yang seolah menyindir kondisi seseorang dengan pendidikan rendah namun berambisi tinggi.
02:53Lulusan SD SMP dengan keterampilan terbatas pengen hidup mewah.
02:58Tulis akun Fufu Valfa dalam cuitan lawas tersebut.
03:03Cuitan ini yang menjadi amunisi bagi Dr. Tifa untuk menyindir Gibran.
03:08Ia menganggap tulisan itu sebagai cerminan dari penulisnya sendiri.
03:13Dr. Tifa berjanji akan terus menelusuri masalah ini hingga tuntas karena menurutnya ini bukan lagi soal Gibran semata,
03:20melainkan menyangkut integritas dan kepercayaan publik terhadap negara.
Jadilah yang pertama berkomentar