00:00Chai Chuimi, wali kota Singkawang, terkesan bertuhan oligarki bangun jalan lintas selatan.
00:05Jalan lintas selatan penghubung Kelurahan Sijangkung dan Kelurahan Sedau sepanjang 6.730 meter lebar 30 meter di kecamatan Singkawang Selatan.
00:14Demikian Muhammad Syafiuddin, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bakhtinusa, Jumat, 14 Agustus 2026.
00:23Tidak masuk akal, karena dibangun menggunakan utang pemerintah daerah, kata Muhammad Syafiuddin.
00:29Pemerintah kota Singkawang olahkasikan 20 miliar rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, kota Singkawang tahun anggaran 2026.
00:38Berasal dari utang pemerintah kota Singkawang senilai 150 miliar rupiah, meliputi pinjaman bankal bar 80 miliar rupiah dan CSR PTSMI
00:4670 miliar rupiah.
00:48Tidak ada perencanaan matang.
00:50Kalau benar bagi kepentingan masyarakat dan percepatan pembangunan, menggunakan utang daerah.
00:55Jalan ringkir ini kan barang-barang yang tidak masuk akal.
01:01Menurut kita, barang-barang yang tidak ada suatu perencanaan.
01:05Nah, kalau ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan percepatan pembangunan,
01:11itu ada kewajiban pemerintah dalam hal ini kan wali kota dan perakannya.
01:16Tetapi, ini kan hasil utang semua.
01:21Kita ini mau bangun ini sesuai dengan kemampuan.
01:25Kita melihat perekonomian masyarakat, kemampuan masyarakat.
01:29Karena ini kan yang bayar masyarakat ini adalah lima kecamatan dan berapa puluh awal kelurahan.
01:35Katakanlah masyarakat kota Singkawang.
01:37Untuk kepentingan orang-orang tertentu.
01:40Sementara di luar sana, banyak gang-gang yang diprank, yang dilempar kewenangan,
01:48yang belum sempat dibangun karena terbatas anggaran, harapan-harapan masyarakat di desa-desa.
01:53Padahal orang-orang itu berharap.
01:55Bukan jalan yang harus mengkilat di marmer, di aspal goreng, di apa nama lagi itu.
02:01Cukup ada badan jalan, Alhamdulillah.
02:04Tapi tidak kami pikir.
02:06Hanya semata-mata untuk bertuhan kepada oligarki.
02:11Wali kota ini sudah tersandra oleh kepentingan-kepentingan oligarki.
02:16Di sisi lain, wali kota ini juga selain pencitraan,
02:19mereka akan melanggankan kekuasaannya untuk 2029.
02:24Entah dia mau jadi wakil gubernur, dari gubernur, jadi anggota DPR RI.
02:29Itu mereka itu masih ada niat, masih ada nafsu.
02:32Kalau niat dan nafsu itu masih ada, sulit untuk dibendung.
02:36Satu-satu jalannya memang dipenjarakan, di OTT.
02:40Itu saja.
02:42Muhammad Syafiuddin mencatat sejumlah nama sengaja disamarkan namanya pemilik lahan yang dibebaskan,
02:47diduga kaitan orang tertentu.
02:49Beredar 9 persil no-name dari 63 persil tanah dibebaskan tahun anggaran 2026.
02:55Patut diduga milik keluarga dan atau kerabat Chai Chuimi.
02:599 ditulis no-name meliputi nomor 6, 7, 8, 9, 10, 20, 24, 33, dan 34 dari 63 pemilik lahan
03:11dibebaskan dalam tahun anggaran 2026.
03:14Chai Chuimi, wali kota Singkawang belum jawab konfirmasi lewat nomor jaringan WhatsApp sejak pukul 5.34 WIB.
03:21Selasa, 11 Agustus 2026.
03:24Mekanisme pembebasan lahan proyek pemerintah diatur Undang-Undang No. 2 Tahun 2012,
03:29tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum.
03:33Penjabaran teknis diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021,
03:38tentang pembebasan lahan proyek pemerintah.
03:41Mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil,
03:46melibatkan sosialisasi kepada masyarakat, pendataan awal,
03:50konsultasi publik untuk kesepakatan,
03:52penaksiran nilai ganti rugi oleh penilai independen, negosiasi,
03:57hingga pembayaran bisa dalam bentuk uang, tanah, saham, atau kombinasi,
04:02atau konsinyasi, titipan, di pengadilan jika ada sengketa,
04:07memastikan ganti rugi yang adil dan layak sesuai hukum yang berlaku.
04:11Perlu dibentuk penilai independen menentukan nilai objek,
04:14dan negosiasi, bertujuan memberikan kompensasi yang layak bagi pemilik.
04:19Menurut Muhammad Syafiuddin,
04:21pengumuman nama pemilik lahan dibebaskan proyek pemerintah penting dan merupakan keharusan.
04:26Guna memastikan transparansi, akuntabilitas,
04:29dan kepercayaan publik dalam proses pengadaan lahan.
04:32Pengumuman publik membantu mencegah korupsi,
04:34kolusi, atau nepotisme dalam penilaian dan pembayaran kompensasi.
04:40Semua pihak dapat memverifikasi proses tersebut adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
04:45Masyarakat dan lembaga pengawas memantau proses ganti rugi memastikan tidak ada perlakuan istimewa,
04:51atau penggelembungan dana kepada individu tertentu.
04:54Memastikan pemilik lahan yang sah menerima kompensasi yang adil dan tepat waktu.
04:59Jika ada sengketa kepemilikan,
05:01proses ini memungkinkan pihak terkait untuk mengajukan keberatan secara sah.
05:06Pemerintah menggariskan pengadaan tanah proyek pemerintah,
05:09dilakukan terbuka, dapat diakses publik demi terjaminnya transparansi.
05:19Informasi lebih lanjut hubungi website diotv.com
05:23Terima kasih telah menonton!
