Denny Handoko, Anak Siman Bahar Lie Kin Pin ditetapkan tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) Bareskrim Polri.

JAKARTA, DIO-TV.COM, Rabu, 13 Mei 2026 – Denny Handoko, ditetapkan tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) Bareskrim Polri.

Denny Handoko, tersangka TPPU, dalam kapasitas direktur utama perusahaan refinery emas, PT Simba Jaya Utama di Provinsi Jawa Timur.

Denny Handoko diumumkan tersangka TPPU Bareskrim Polri di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Denny Handoko sebagai tersangka TPPU sebagai Direktur Utama PT Simba Jaya Utama, 13 Agustus 2021 – 14 September 2022.

Seseorang berinisial VC, selaku Direktur Utama PT Simba Jaya Utama, 14 September 2022 sampai sekarang.

“Jadi ada dua tersangka TPPU dari PT Simba Jaya Utama, DH dan VC,” kata Brigadir Jenderal Polisi Ade Syafrie Simanjuntak.

Ade Syafrie Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia (Dittipeksus Bareskrim Polri).

PT Simba Jaya Utama, PT Indah Golden Signature dan PT Suka Jadi Logam di Provinsi Jawa Timur digeledah Bareskrim Polri, Kamis, 12 Maret 2026.

Tindaklanjut penggeledahan Bareskrim Polri di Jawa Timur, 19 – 20 Februari 2026.

Tindaklanjut temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 2019 – 2025, transaksi mencurigakan Rp25,8 triliun.

Denny Handoro, anak kandung Siman Bahar Lie Kin Pin tutup usia 60 tahun di Zhonghou, China, karena sakit, Minggu, 5 April 2026.

Siman Bahar Lie Kin Pin tersangka TPPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhitung, 23 Mei 2023.

Didasarkan temuan PPATK, 2009 - 2013 rugikan negara Rp189 triliun, dalam aktifitas illegal gold mining and trading.

KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentikan Penyidikan (SP3), Senin, 23 April 2026, karena Siman Bahar Lie Kin Pin tutup usia.

Denny Handoko jadi tersangka TPPU, karena memutihkan hasil illegal gold mining and trading.

Sama seperti ayahnya, almarhum Siman Bahar Lie Kin Pin tersangka TPPU KPK, melegalkan hasil illegal gold mining and trading.

Denny Handoko dan VC, tersangka TPPU melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba.

Juncto Pasal 20 huruf c dan/atau Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 607 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dan/atau huruf c.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juntco Pasal 6 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. ***