00:00Intro
00:09Mary, istri Siman Bahar Bong Kin Pin bisa dianggap sebagai penyertaan tindak kejahatan.
00:15Jika terbukti melanjutkan aktivitas tiga perusahaan melakukan tindak pidana pencucian uang, TPPU, di era Siman Bahar Bong Kin Pin.
00:22Siman Bahar Bong Kin Pin jadi tersangka TPPU Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kedua kali terhitung 23 Mei 2023.
00:32Dimana rugikan negara Rp189 triliun berdasarkan temuan pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan, PPATK, 2009-2013.
00:42Pemilik Hotel Golden Tulip, Jalan Tegu Umar, Pontianak Selatan, manipulasi data ekspor impor emas sebanyak 3,5 ton.
00:50Siman Bahar Bong Kin Pin melakukan TPPU menggunakan tiga perusahaan, PT Indokarya Sukses, PT Indokarya Andalan dan PT Bhumi Satu
00:58Inti.
01:00Mary mengambil alih kemudi operasional tiga perusahaan tersebut menghadapi resiko hukum serius, kata Budi Setiawan SH.
01:06Budi Setiawan, pengamat sosial Pontianak, Sabtu, 28 Maret 2026, mengatakan, Mary berpotensi jadi tersangka TPPU KPK yang baru.
01:16Tindak pidana pencucian uang sesuai Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, ujar Budi Setiawan.
01:24Budi Setiawan, mengatakan, setiap orang yang menerima atau menguai atau patut diduga merupakah hasil tindak pidana, dapat dipidana.
01:32Jika Mary menjalankan perusahaan dengan pengetahuan modal atau asetnya bermasalah, bisa terseret sebagai tersangka baru.
01:38Penyertaan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01:43Jika operasi perusahaan dilakukan untuk membantu tersangka utama menyembunyikan kekayaan,
01:49Mary dapat dianggap melakukan penyertaan tindak kejahatan, ujar Budi Setiawan.
01:54Tiga korporasi subjek hukum pidana tersangka korporasi
01:57Jika terbukti kejahatan dilakukan untuk memberikan manfaat bagi korporasi
02:02atau dilakukan lingkup kerja korporasi, perusahaan dapat dijatuhi sanksi
02:07berupa denda hingga pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.
02:12Mary melanjutkan operasional di bawah kepemimpinan keluarga
02:15dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan struktur yang digunakan dalam tindak pidana tersebut, ungkap Budi Setiawan.
02:22Dampak perdata dan administrasi bisa dilakukan gugatan ganti rugi.
02:26Mengingat angka 189 triliun rupiah adalah kerugian negara yang sangat besar.
02:32Jaksa eksekutor akan mengejar pengembalian kerugian negara
02:35hingga ke aset-aset pribadi yang terkait dengan korporasi tersebut.
02:38Blokir administrasi
02:40Kementerian hukum dapat blokir akses perubahan data perseroan
02:43pada sistem administrasi hukum umum atau AHU.
02:46Sehingga perusahaan tidak bisa melakukan aksi korporasi legal
02:49seperti menjual saham
02:51atau mengubah susunan direksi selama proses hukum berjalan.
02:56Secara hukum, Ujar Budi Setiawan
02:58selama belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
03:01ingkrah.
03:02Memerintahkan penghentian kegiatan
03:04perusahaan secara teknis masih bisa berjalan.
03:08Namun, setiap langkah operasional diambil Meri selaku istri tersangka TPPU KPK
03:13Siman Bahar Bong Kinpin
03:14berada di bawah pengawasan ketat aparat penegak hukum.
03:18Langkah operasional sangat rentan dianggap sebagai upaya lanjutan
03:22dari tindak pidana pencucian uang.
03:24Terutama jika aliran dana keluar masuk perusahaan
03:27masih berhubungan dengan rekening-rekening yang sedang disidik KPK.
03:30Dalam hukum pencucian uang di Indonesia,
03:33Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.
03:36Perusahaan digunakan sebagai alas sembunyikan
03:38atau menyamarkan hasil kejahatan dapat dikategorikan
03:41sebagai instrumen tindak pidana.
03:43KPK memiliki kewenangan untuk menyita aset
03:45atau membekukan rekening perusahaan
03:47jika terbukti dana operasional
03:49atau modal pendiriannya berasal dari tindak pidana asal korupsi,
03:53kepabeanan.
03:55Jika perusahaan tetap beroperasi menggunakan aset
03:57yang seharusnya disita.
03:59Terdapat risiko hukum bahwa keuntungan baru yang dihasilkan pun
04:02dapat dianggap sebagai bagian dari pencucian uang lanjutan.
