Lewatkan ke konten utama
  • 27 menit yang lalu
Dinilai Bebani APBN 2026, Keberadaan Rocky Gerung dan 25 Anggota Wantimpres Digugat ke MK!

Pegiat ketatanegaraan dan konstitusi Muhamad Riziq Maulana melayangkan gugatan terhadap Undang-Undang Wantimpres ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 26 Oktober 2026. Permohonan tersebut menyoroti pembengkakan jumlah anggota Wantimpres era Presiden Prabowo Subianto yang kini mencapai 26 orang, termasuk pengamat politik Rocky Gerung. Pemohon menilai skema pengisian jabatan tanpa batasan kuota yang menyerahkan sepenuhnya jumlah anggota kepada kewenangan subjektif presiden berpotensi menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kondisi APBN 2026 yang belum stabil dipandang tidak proporsional untuk menanggung beban gaji dan tunjangan jumbo operasional para anggota penasihat tersebut. Dalam persidangan, pemohon menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka (open legal policy) tetap harus memiliki batas rasionalitas dan moralitas demi mencegah kehancuran prinsip pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi didorong untuk mengoreksi aturan tersebut dengan menetapkan batas maksimal sembilan orang anggota Wantimpres guna menjaga efisiensi anggaran negara.

Selengkapnya dalam video di atas.

#RockyGerungDan25AnggotaWantimpresDigugatKeMK #GugatanKeberadaanWantimpresDinilaiBebaniAPBN2026

Creative/Video Editor: Aqilah/Rizal
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00agar tidak terjadi deadlock
00:02bahwa dalam perdebatan
00:04menentukan jumlah anggotawan tim pres
00:06sama sekali tidak pernah ada
00:08usulan atau rekomendasi 26 anggotawan tim pres
00:10dan selanjutnya
00:12bahwa jumlah 9 anggota selama
00:14kepemimpinan Presiden
00:16SBY dan Presiden Joko Widodo
00:18tidak pernah ada yang mengomentari
00:20beri hal kuantitas anggotawan tim pres
00:22akibatnya artinya
00:24tidak ada problem yang serius
00:25di dalam ketentuan ini
00:27selanjutnya argumentasi soal
00:30efisiensi anggaran sebagai
00:32geneologi atau semangat
00:33lahirnya one tim pres
00:35bahwa original intent pasal 16
00:38undang-undang dasar ini 14.5
00:40setelah perubahan adalah
00:42semangatnya untuk
00:44efisiensi anggaran
00:46bahwa oleh karena itu
00:48lembaga baru yang sekarang kita sebut sebagai
00:50one tim pres mempunyai
00:52semangat efisiensi anggaran
00:54namun ukuran kebutuhan hanya
00:56dilatakan pada variable tunggal
00:58yaitu efektivitas
01:00penyelenggaran pemerintah
01:01menurut keyakinan Presiden
01:02tanpa mempertimbangkan
01:04hal ikhwal yang berurusan
01:06dengan anggaran
01:06sebab gaji tunjangan dan lain sebagainya
01:10itu dibayai oleh APBN
01:11semakin banyak jumlah anggotawan tim pres
01:14maka semakin banyak pula
01:16APBN yang ditanggung
01:17maka diperlukan ukuran
01:19yang sesuai
01:20yaitu dengan salah satunya
01:21ruh daripada
01:22perubahan ini
01:24yaitu adanya efisiensi
01:26prinsip efisiensi
01:28selanjutnya bahwa dalam kondisi APBN
01:30tahun 2026
01:31yang pemohon juga sampaikan di tabel
01:33dengan kondisi yang tidak
01:36stabil
01:38itu tidak sesuai
01:41selanjutnya bahwa gaji
01:43berdasarkan Kepres
01:44nomor 15 tahun 2026
01:46yang bersaranya sampai
01:4776 juta 500
01:49per anggotawan tim pres
01:51ini juga menjadi pertanyaan
01:53namun disini
01:54pemohon ingin menegaskan
01:56tidak dalam posisi menilai
01:58apakah nominal
01:59tersebut sesuai atau tidak
02:00karena ini adalah Kepres
02:02tidak mungkin diuji
02:03di makam konstitusi
02:04akan tetapi
02:05dengan kondisi APBN yang tidak stabil
02:07jumlah tersebut
02:08signifikan
02:09dan pengaruh pada APBN
02:11pada titik ini
02:12pertimbangan
02:13kuantitas anggota
02:14wanti pres
02:15seberapa banyak
02:16anggota wanti pres
02:16akan berdampak
02:18pada kondisi APBN
02:19bahwa berdasarkan
02:20seluruh ura yang di atas
02:21meskipun ketentuan
02:22aku merupakan
02:23bagian daripada
02:24open legal policy
02:25dan pemohon juga
02:26menyadari ini bagian
02:27open legal policy
02:28tetapi
02:29open legal policy
02:30bukan berarti
02:31tanpa batas
02:32dalam hal ini
02:32ketentuan
02:33aku telah
02:35melampaui batas
02:36open legal policy
02:36pertama batasan moralitas
02:38yang menuntut
02:39adanya pembatasan
02:40kekuasaan
02:40harus ada
02:42pembatasan kekuasaan
02:43di dalam
02:43norma-norma
02:45di dalam undang-undang tersebut
02:46yang kedua
02:47batasan rasionalitas
02:48karena membuka
02:49kemungkinan
02:50jumlah anggota
02:51One Team Press itu
02:52mencapai 100 anggota
02:53dan ini juga
02:55sudah disampaikan
02:55ketika rapat
02:56persidangan
02:58tahun 2006
03:01oleh
03:01selanjutnya
03:04adalah bahwa
03:06tidak mempertimbangkan
03:08adanya
03:08keuangan negara
03:09keberlanjutan
03:10soal APBN itu
03:11oleh karena itu
03:12ketentuan aku
03:13tidak lagi dipandang
03:14sebagai kebijakan hukum
03:15terbuka yang sepenuhnya
03:16menjadi
03:17kewenangan
03:17pembentuk undang-undang
03:18malingkan telah
03:19menimbulkan
03:20ketidakadilan
03:21yang tidak dapat
03:22ditoleransi
03:23bahwa fakta hukum
03:24dan fakta
03:25sociologi tersebut
03:25menunjukkan bahwa
03:26mahkamah konstitusi
03:27seharusnya mengoreksi
03:29pertama
03:29mendiamkan jumlah
03:31anggota
03:31tanpa batas
03:32sama halnya
03:33dengan membenarkan
03:34kehancuran negara hukum
03:36dalam arti
03:36pembatasan kekuasaan
03:38sebagaimana
03:39konstitusi itu lahir
03:40karena ada
03:40konstitusionalisme
03:41yang kedua adalah
03:42menjustifikasi
03:44kebutuhan presiden
03:45tanpa mempertimbangkan
03:46variable kondisi
03:47APBN
03:47hanya akan melahirkan
03:49subjektifitas presiden
03:50dan meluputkan
03:51hal yang lebih objektif
03:53bahwa
03:54terakhir
03:55dalam keada usul
03:56pikir menyatakan
04:02mempertahankan
04:03tatanan yang lama
04:04lebih baik
04:05dan mengambil
04:05hal baru
04:06yang lebih baik
04:07pembatasan
04:08sembilan
04:09anggotawan tim pres
04:10pada rezim lama
04:10terbukti baik
04:12demi kepastian
04:13hukum
04:13serta efisiensi
04:14anggaran
04:15sedangkan semangat
04:16fleksibilitas
04:18dari ketungguan
04:19normal baru sekarang
04:20tahun 2024
04:21itu juga
04:22hal yang baik
04:23berdasarkan
04:24kebutuhan presiden
04:25oleh sebab itu
04:26sintesis paling adil
04:27dan konstitusional
04:28bukanlah
04:29mendiadakan
04:29batas sama sekali
04:30melainkan
04:31memadukan
04:32antara fleksibilitas
04:33dan pembatasan
04:35sehingga
04:35pemohon
04:36menyarankan
04:37dengan batas maksimal
04:38yakni
04:38sebanyak-banyaknya
04:39sembilan orang
04:40sesuai dengan
04:40kebutuhan presiden
04:41sehingga diskresi presiden
04:43tetap terlindungi
04:44tanpa melanggar
04:45tata kolah APBN
04:47yang selama ini

Dianjurkan