Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkirakan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh jalan provinsi di Riau akan mencapai Rp22 triliun. Hal ini dihitung berdasarkan data survei fisik per Desember 2025, yang mencatat 35 persen jaringan jalan provinsi masih dalam kondisi tidak baik

Tonton juga RiauOnline “
(RiauOnline)

#Riauonline #Riauonlinecoid #perbaikanjalan #anggaran #Riau

Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share.

Tonton konten lainnya juga di YouTube Channel:
- Sisi Lain https://youtu.be/_TYOe2wDBl8
- Wamoi dan Riau https://youtu.be/roXyLa8aFLU

Jangan lupa subscribe yaa..

Follow Juga akun Sosial Media kami

https://www.facebook.com/RiauOnlin

https://twitter.com/red_riauonline

https://www.instagram.com/riauonline.co.id/?hl=id

https://www.tiktok.com/@riauonline1

https://s.helo-app.com/al/xvYZYpjbvR

https://sck.io/u/j3hlxrGg

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Pemerintah Provinsi Riau memperkirakan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh jalan provinsi mencapai Rp22 triliun.
00:08Angka ini dihitung berdasarkan survei fisik per Desember 2025 yang mencatat 35 persen jalan provinsi masih dalam kondisi tidak baik.
00:18Pelaksana tugas Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPR PKPP Riau, Hairul Rizal, mengatakan total panjang jalan provinsi mencapai 2.897
00:27km.
00:28Dari jumlah tersebut, sekitar 1.800 km atau 65 persen sudah dalam kondisi mantap.
00:35Sementara itu, 1.067 km sisanya masih tergolong tidak mantap.
00:40Untuk perbaikan jalan-jalan ini agar dalam kondisi mantap sepenuhnya, butuh anggaran sekitar Rp22 triliun, ujarnya Kamis 29 Oktober 2026.
00:51Hairul menjelaskan, kebutuhan anggaran tersebut menjadi tantangan bagi keuangan APBD Riau.
00:56Karena itu, pemerintah provinsi melakukan verifikasi data terbaru dari kementerian untuk menentukan prioritas pembangunan dan penanganan jalan secara bertahap.
01:05Saat ini, Dinas PUPR juga sedang mendata kondisi jalan untuk tahun 2026.
01:10Namun hasil survei fisik tersebut masih harus melewati proses verifikasi resmi oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
01:17Menurutnya, data presentase kemantapan jalan harus diverifikasi pemerintah pusat sebelum digunakan sebagai acuan evaluasi resmi daerah.
01:24Untuk Desember 2026, akan muncul data survei kondisi jalan yang baru.
01:29Dan itu belum bisa kami keluarkan atau publikasikan, karena harus ada verifikasi dari Kementerian PUPR, pungkasnya.
01:36Terima kasih.
01:37Terima kasih.
01:39Terima kasih.
01:40Terima kasih.
01:40Terima kasih.
01:41Terima kasih.

Dianjurkan