00:00Pada masa Presiden ketiga RI, B.J. Habibie, Singapura pernah mengajukan tawaran untuk menyewa wilayah Kepulauan Riau selama 100 tahun.
00:08Tawaran itu muncul saat Singapura dipimpin Lee Kuan Yew.
00:11Habibie mengungkapkan, Singapura bahkan mengirim utusan khusus untuk menyampaikan penawaran tersebut.
00:17Wilayah Kepulauan Riau disebut ingin dikelola dengan konsep seperti Hongkong.
00:20Saat itu, mereka mengirim utusannya untuk bertemu saya.
00:24Mereka ingin layaknya Hongkong, jadi mereka mau sewa Kepulauan Riau.
00:27Sewa 100 tahun, kata B.J. Habibie.
00:31Dalam penawarannya, Singapura menawarkan pembayaran sewa melalui pengurangan utang tahunan Indonesia kepada negara tersebut.
00:37Namun, Habibie dengan tegas menolak tawaran itu.
00:40Saya katakan langsung, tidak ada sejengkal daratan Indonesia ini saya serahkan ke negara lain, ucap Habibie.
00:46Habibie menegaskan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan amanah yang ia pegang dari dua tokoh bangsa, Soekarno dan Soeharto.
00:54Mereka meminta untuk jaga kesatuan dan keutuhan NKRI.
00:58Itu janji saya kepada beliau, saya harus tepati, ucap Habibie.
01:02Meski demikian, aturan di Indonesia membuka peluang bagi pihak asing untuk mengelola pulau-pulau kecil, tetapi bukan memilikinya secara mutlak.
01:10Hal ini pernah dijelaskan mantan Menteri ATR Kepala BPN, Sofyan Jalil.
01:13Ia menyebut, pengelolaan pulau oleh pihak swasta dapat memberikan manfaat ekonomi selama tetap mengikuti ketentuan pemerintah.
01:20Kalau ada orang kaya, punya banyak duit, mau punya pulau pribadi, tidak masalah selama diatur.
01:26Disewakan dengan harga mahal tidak apa, kan malah memberi manfaat, tegas Sofyan.
01:31Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ATR atau Kepala BPN No. 17 tahun 2016.
01:36Aturan itu membatasi penguasaan pulau-pulau kecil paling banyak 70% dari luas wilayah, dengan memperhatikan rencana tata ruang dan
01:43zonasi.
01:45Sementara itu, sedikitnya 30% luas pulau harus tetap dikuasai negara untuk kawasan lindung, area publik, atau kepentingan masyarakat.
