Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 4 jam yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Isu percepatan pemilu kembali memicu benturan argumen mengenai hubungan PrabowoJokowi dan arah politik menuju 2029.

Said Didu menyebut, "2024 Pilpres selesai, tapi perebutan kekuasaan dimulai," dan melihat dinamika politik setelah Pilpres sebagai bagian dari persaingan kekuasaan. Sementara Andi Azwan menegaskan pernyataan Budi Ari merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili seluruh relawan.

Di sisi lain, Juanda menilai dari perspektif hukum tata negara belum terdapat alasan konstitusional untuk mempercepat pemilu, sedangkan Sri Radja Chandra menyebut pernyataan politik tersebut perlu diklarifikasi agar tidak berkembang menjadi spekulasi. Kurniawan dan David Pajung juga menilai tidak ada dasar untuk mengganti pemerintahan di tengah jalan.

Benarkah isu percepatan pemilu menjadi sinyal perebutan kekuasaan, atau hanya benturan tafsir politik?

Produser: Prayogi Haro

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/687964/adu-analisa-said-juanda-radja-soal-rebutan-kekuasaan-isu-percepatan-pemilu-seret-prabowo-jokowi
Transkrip
00:02Pak Juanda secara historis kita sudah punya presiden 3 presiden yang berhenti di tengah jalan atau mundur di tengah jalan.
00:08Kalau kita tarik lagi konteks ke sekarang, sebenarnya ada faktor objektif gak yang relevan dengan saat itu?
00:13Atau bisa dibandingkan dengan saat itu?
00:15Saya kira begini, ada iya, ada tidak.
00:19Soeharto turun persoalan naik politik dan ekonomi.
00:24Dan dipercepat oleh Habibie, pemilu waktu itu, tentu soal politik juga.
00:32Tapi kalau saya lihat sekarang, kalau politik ini bisa saja menjadi liar, bisa saja menjadi jinak dia.
00:40Artinya tertib.
00:42Mungkin itu yang disampaikan Budi Ari, dia melihat cek dewater mungkin, atau cek ombak segala macam, bisa jadi dalam politik.
00:52Tetapi, kalau saya lihat, ada dua hal yang bisa membuat pemilih itu dipercepat.
01:01Pertama, sebagaimana dalam konstitusi, pasal 7A, 7B itu, konstitusi kita, ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden.
01:13Ada pengkhianatan negara di situ.
01:16Nah apa itu terjadi?
01:17Saya lihat, belum ada bau-baunya itu.
01:21Sinyalnya belum ada.
01:23Maka, pasal 7A, 7B itu, saya anggap tidak bisa kita pakai untuk membenarkan atau mendukung pikiran yang Budi Ari.
01:33Secara hukum tata negara, secara konstitusi.
01:37Namun persoalan politik.
01:38Politik ini mungkin, ya bisa saja terjadi, ya, sulit diprediksi.
01:44Tapi kalau terus begini ekonomi, misalnya kita bermasalah, korupsi tidak ditangani secara benar,
01:52orang-orang korup yang diduga korup tidak dijadi di proses secara hukum secara protektif dan adil.
01:58Kemudian rakyat melihat ini ekonominya masih murad-mahrid, ditumbangi politik, sehingga terus berakumulasi dengan ekonomi ini,
02:09maka kemungkinan yang disampaikan Budi Ari bisa saja terjadi.
02:14Di mana misalnya, kalau misalnya terjadi people power, seperti 98,
02:22Nah, ini yang akan kita tidak harapkan dalam Republik ini sekarang.
02:27Kita punya konstitusi, kita punya undang-undang, maka ikutlah aturan undang-undang dan konstitusi itu.
02:34Nah, memang banyak orang-orang politik praktis menginginkan mungkin menopang dari krisis ekonomi, politik, dan segala macam.
02:42Tapi ini kan seharusnya manajemen politik dan pemerintahan ada presiden dan wakil presiden.
02:47Ini yang kita harapkan kabinet ini benar-benar fokus dalam bagaimana membangun ekonomi kita,
02:53membangun konsep dan praktik negara hukum kita berkeadilan.
02:58Kalau ini diselesaikan, saya kira tidak ada perlu dikhawatirkan oleh presiden dan lain-lain, termasuk pendukung-pendukungnya.
03:06Saya kira itu yang penting.
03:08Oke, kalau dari Bung Adi, ada yang melihat sebenarnya ada yang aneh juga, Kak?
03:13Atau apa yang disebutkan oleh Budi Ari sebenarnya berdasar, Kak?
03:16Tidak berdasar, itu kan pendapat pribadi dia.
03:19Tapi dari lawan tuh kayaknya melokalisasiin juga ke Budi Ari doang?
03:22Enggak.
03:22Makanya saya katakan ini, kita ada 40 elemen pada saat itu diundang.
03:27Ada 60 yang hadir secara daftar hadir ya, kita lihat itu.
03:31Bukan hanya Pak Budi Ari yang berbicara itu.
03:35Karena dia duduk di depan, di samping Pak Jokowi, ya kita terus terang enggak setuju apa yang dia katakan itu.
03:44Karena itu berbahaya memang.
03:46Kita bisa melihat bahwa ini bisa digoreng-goreng itu nantinya.
03:49Dan itu kenyataan seperti itu.
03:51Tidak mewakili semua yang dikatakan adalah relawan Jokowi Prabowo Gibran.
03:58Tidak ada untuk itu.
03:59Tidak mewakili pas IT dikemenurutannya, tidak mewakili betul atau ya sebenarnya akan menunggu arahananya dari Pak Jokowi-nya misalnya?
04:04Saya itu membicarakan politik di depan panggung dan belakang panggung itu susah sekali.
04:11Ini kan ya siapa tahu sebenarnya karena ribut maka belakang panggung ditutupin.
04:18Kalau enggak ribut maka dibuka yang belakang panggung.
04:20Saya ingin menyatakan, tadi saya ulangi, bahwa 2004 pilpres selesai tapi perebutan kekuasaan dimulai.
04:32Itu selalu sikap saya.
04:33Sehingga saya tidak melihat gangguan kepada Prabowo terus berlanjut.
04:37Karena perebutan kekuasaan.
04:41Nah, coba kita contohlah.
04:43Coba bayangkan gorengan kepada Prabowo.
04:46Dan saya menyatakan, waktu saya ke Pak Prabowo, Pak Bapak Presiden terlalu berani menyentuh oligarki.
04:53Belum pernah ada Presiden menyentuh dia.
04:55Dan saya yakin Bapak masuk ke titik tukil or tubikil.
04:59Dan saya menyatakan saat itu, Bapak itu bagaikan mau mengambil madu, Bapak sudah punya obor dan tongkatnya.
05:09Tapi koreknya masih dipegang oleh Joko Widodo.
05:12Saya sampaikan itu.
05:13Nah, sehingga ini perebutan kekuasaan.
05:17Cobalah kita lihat.
05:18Pada saat sekarang, dia mengambil lahan 8 juta hektare dari oligarki.
05:26Apa yang dikatakan orang?
05:27Kok negara mengambil lahan digoreng negara tanpa hukum?
05:32Loh, pada saat oligarki itu merampok, kok enggak persoalkan hukum?
05:37Iya, kan?
05:40Nah, bukan.
05:42Lepaskan, itu langkah berikutnya.
05:44Ada juga ditangkap.
05:45Jadi beginilah.
05:47Pak Enik pada jasa.
05:48Nah, jadi Pak.
05:49Kapan, Pak?
05:50Loh, saya minta nih.
05:52Kalau sekian juta hektare dilampas berarti kan sudah dalam kondisi darurat.
05:55Pertanyaan saya, Pak.
05:57Ada enggak Presiden pernah melakukan itu?
06:00Mengambil lahan.
06:02Oke?
06:02Jangan tambahin lagi di agenda lain.
06:05Bukan.
06:06Presiden, 6 Presiden, pernah enggak ada yang melakukan itu?
06:09Pakai mic para jasa, sorry.
06:11Bukan, jadi Pak.
06:12Kita enggak bekerja presiden lalu, tapi main.
06:13Bukan.
06:13Pakai mic para jasa.
06:15Berarti Bapak masih butuh tambahan.
06:18Pakai mic para jasa.
06:19Jadi Pak, coba kasusnya DLC Taurus.
06:2420 tahun ingkrah, 42 hektare.
06:26Ada enggak Presiden pernah ngambil itu?
06:28Prabowo ngambil.
06:30Bukan, jadi Bapak, kita tuh bersyukur bahwa.
06:36Bukan, Bapak, bersyukur bisa mengambil 8 juta hektare.
06:40Apakah Pak Proro berani mengadili Jokowi?
06:42Loh, kita tutup.
06:43Apakah berani mengadili beti-beti beti itu?
06:45Loh, jadi jangan, Pak Raja sah.
06:49Jangan dibandingkan lho.
06:50Bukan, aku bandingkan.
06:52Saya bandingkan bahwa di awal negara-negara yang berani, kok enggak boleh membandingkan?
06:56Bukan.
06:57Kita umat tuh bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat itu.
07:02Bersyukurlah ada Presiden yang berani mengambil lahan dari oligarki.
07:06Clear?
07:06Bisa ditambah dong, tangga.
07:07Loh, iya tambahin lagi, jangan-jangan dia enggak bersyukur gitu lho, Pak.
07:12Jadi, nah, jadi saya katakan begini.
07:15Saya, saya mendukung Prabowo karena tiga hal.
07:20Satu, bahwa dia mau memberantas korupsi.
07:23Oke?
07:24Pernah enggak ada membentuk resahlit?
07:27Oke?
07:28Ini kanan cipap.
07:29Bukan.
07:29Pernah enggak ada Presiden yang bisa menyentuh dia?
07:32Nah.
07:32Oke.
07:33Yang kedua, dia memenetipkan oligarki.
07:37Yang ketiga, dia mengambil aset negara.
07:39Itu yang saya dilihat.
07:41Oke.
07:41Oke.
07:41Jadi, nah.
07:43Terus ada menyatakan.
07:45Loh, karena saya melihat Presiden sebelumnya enggak ada yang berani melakukan itu.
07:48Oke.
07:49Oke, baik.
07:50Nanti kita akan lanjutkan lagi.
07:51Bapak-bapak semua di bola liar tetap bersama kami di Kompas TV.
07:54Terima kasih.
Komentar

Dianjurkan