00:00Sementara itu, Saudara Badan Pusat Statistik melibatkan mitra statistik di daerah untuk mempercepat proses verifikasi lapangan
00:07terhadap lebih dari 11 juta peserta penerima bantuan yuran jaminan kesehatan nasional yang berstatus dinonaktifkan.
00:15Lalu bagaimana sinkronisasi antara data kemiskinan BPS dengan PBI BPJS Kesehatan?
00:21Kompas Bisnis langsung bertanya kepada Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi.
00:27Bu Wini, selamat pagi.
00:29Selamat pagi.
00:31Selamat bu.
00:33Alhamdulillah.
00:34Alhamdulillah.
00:35Ibu pertanyaan pertama saya ini, bagaimana BPS memastikan akurasi dan juga pemutakiran data penduduk miskin yang menjadi dasar penetapan PBI
00:45BPJS Kesehatan bu?
00:46Ya, jadi tentunya sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian baik dengan Menko PMO maupun dengan Pak Menteri Sosial.
00:58Jadi kami memang ditugaskan untuk melakukan ground check terhadap peserta PBI yang sempat dinonaktifkan.
01:10Jadi dalam waktu saat ini kami akan melakukan sekitar ground check 106.153 peserta PBI yang sempat dinonaktifkan.
01:25Tetapi sekali lagi bahwa yang 106.153 orang ini sudah direaktifasi secara otomatis.
01:32Kemudian proses ground check ini tentunya akan kami selesaikan sekitar dalam waktu 3 minggu.
01:41Sehingga nanti di minggu ke-2 bulan Maret ini akan selesai.
01:45Dan BPS tentunya sekali lagi kita akan berperan untuk terus menyediakan data-data statistik yang berkualitas.
01:55Yang sehingga bisa meningkatkan ketajaman ataupun keakuratan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
02:04Dan BPS tentunya tidak menetapkan penerima PBI.
02:10BPS kan lembaga yang menentukan kebijakan penerima dari PBI.
02:19BPS adalah lembaga yang tugasnya menyediakan data statistik resmi yang dimanfaatkan untuk kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh kementerian lain.
02:29Oke, Bu Wini tadi disebutkan oleh Bu Wini ini terkait juga menjamin keakuratan data begitu.
02:35Ini secara teknis komunikasi dengan mitra statistik daerah itu seperti apa Bu?
02:41Iya, jadi tentunya BPS adalah lembaga statistik resmi negara yang memiliki kantor di seluruh Indonesia.
02:49Kami ada kantor di 34 provinsi yang meng-cover 38 provinsi di Indonesia.
02:57Dan kami juga ada kantor BPS di kabupaten kota yang berada di sekitar 502 kabupaten kota.
03:07Ini tentunya meng-cover 514 kabupaten kota seluruh Indonesia karena ada beberapa kantor BPS kabupaten kota yang memang menjalankan fungsi
03:18ganda beberapa kabupaten di handle oleh satu kantor BPS kabupaten kota.
03:24Nah, tentunya BPS-BPS yang di daerah ini selalu mengikuti instruksi yang kami tetapkan di pusat.
03:33Mereka melakukan menjalankan, nantinya akan menjalankan ground check bersama dengan mitra statistik kami di daerah.
03:41Dan juga dengan nantinya akan dibantu oleh pendamping PKH juga untuk melaksanakan ground check yang khusus PBI ini.
03:49Oke, berarti banyak sekali tahapannya agar memang akurasi data tetap terjaga begitu ya Bu ya.
03:55Lalu kemudian ini sebetulnya seberapa sering data kemiskinan ini diperbarui dan apakah cukup responsif menangkap masyarakat yang baru jatuh miskin
04:04misalnya karena PHK Bu?
04:05Ya, jadi mohon kita bedakan antara data tunggal sosial ekonomi nasional dengan angka kemiskinan.
04:14Karena ini merupakan data yang maksud saya cara mengumpulkan datanya berbeda.
04:20Kalau data tunggal sosial ekonomi nasional ini adalah database yang isinya betul-betul individu yang memiliki NIK seluruh Indonesia.
04:30Sehingga detesan ini jumlahnya ada 289 juta berdasarkan versi yang berbaru di bulan Januari 2026.
04:41Dan di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional ini sifatnya adalah ini database masyarakat Indonesia dengan NIK tunggal dan juga
04:52kartu keluarga tunggal.
04:54Sehingga jumlah kartu keluarga yang terdaftar di dalam detesan saat ini betul-betul unik dan tunggal karena kami sudah rekonsiliasi
05:02dengan Duk Capil dan jumlahnya 95 juta.
05:05Tapi bedakan dengan angka kemiskinan.
05:08Untuk menghitung angka kemiskinan ini yang kita sebut dengan statistik makro.
05:14Di mana data kemiskinan atau angka kemiskinan ini kami hitung berdasarkan survei yang kita sebut dengan SUSENAS.
05:24Survei ekonomi sosial dan ekonomi nasional atau SUSENAS.
05:29Di mana metodologinya menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach.
05:37Dan ini kami lakukan setahun dua kali.
05:40Nah yang terakhir kami baru rilis adalah kondisi September 2025.
05:45Di mana angka kemiskinannya yang kami rilis sekitar 8,25 persen.
05:53Artinya sekitar 23,4 juta orang Indonesia masuk ke dalam kategori miskin.
06:00Berarti memang harus bisa dibedakan di mana data tunggal dengan data kemiskinan tersebut.
06:06Lalu kemudian Ibu banyak kan keluhan warga miskin yang tercabut dari PBI.
06:11Dari sisi data apa sih penyebab paling umum exclusion error ini?
06:15Ya tentunya untuk mengurangi inclusion ataupun exclusion error.
06:22Kami akan melakukan ground check tidak hanya 106.153 peserta PBI yang sempat dinonaktifkan
06:34dan itu disebut sebagai penderita penyakit katastrofik.
06:38Tetapi kami juga langsung akan melakukan ground check terhadap sekitar 11 juta orang yang sempat dinonaktifkan PBI-nya.
06:50Sehingga dengan demikian nanti datanya akan semakin lebih akurat.
06:54Nah tentunya bagaimana penyebab dari inclusion?
06:58Apa yang disebut dengan tadi yang ditanyakan oleh Masian ya?
07:01Inclusion error.
07:02Inclusion error itu adalah orang yang seharusnya tidak berhak tetapi malah ikut menerima.
07:07Sementara exclusion error adalah orang yang seharusnya berhak tetapi tidak menerima.
07:13Nah jadi tentunya dengan data yang semakin akurat ini akan meminimalkan inclusion dan exclusion error.
07:21Dan kami sudah perhitungannya juga Masian bahwa semakin kita sering melakukan ground check
07:27inclusion error dan exclusion error ini akan semakin kecil.
07:32Oke, Bu ini kalau kita perjelas begitu terkait dengan penyebab paling umumnya.
07:39Apakah beda penyebab paling umum dari exclusion error ini dengan inclusion error tadi Bu?
07:46Penyebabnya ya salah satunya adalah pertama karena memang mungkin ada dinamika di dalam ekonomi rumah tangga.
07:56Itu bisa menyebabkan salah satu penyebab exclusion error.
08:02Misalnya yang tadinya mereka hidup cukup kemudian karena ada sesuatu hal di dalam ekonomi rumah tangganya.
08:12Apakah karena PHK, kemudian karena ada sesuatu musibah.
08:16Kemudian mereka kehilangan aset, kemudian mereka tidak mendapatkan pekerjaan.
08:23Nah itu tiba-tiba mereka bisa masuk kepada kelompok yang kita sebut dengan kelompok yang dengan tingkat kesejahteraan rendah.
08:35Nah ini yang mungkin tadinya dia mampu, sekarang menjadi tidak mampu karena ada musibah.
08:42Itu ada kemungkinan exclusion error.
08:45Memang sekali lagi bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional ini atau DTSN memang data yang terkait dengan manusia.
08:57Yang memang setiap saat ini bisa berubah kondisinya.
09:02Kadang dalam hitungan menit ada yang meninggal.
09:05Bahkan dalam hitungan detik ada yang lahir.
09:08Bahkan mungkin tiba-tiba mereka tidak memiliki pekerjaan.
09:12Atau tiba-tiba seperti di bencana Sumatera ada bencana sehingga menghilangkan semua aset rumah maupun kepemilikan lainnya.
09:23Nah ini yang proses karena data manusia itu memang relatif dinamis.
09:30Tentunya yang dilakukan oleh BPS adalah kita melakukan ground check sebelum kebijakan-kebijakan strategis dilakukan.
09:40Oke datanya dinamis karena memang kondisi-kondisi yang berubah setiap waktunya begitu ya Bu ya.
09:45Kemudian juga ada pertanyaan yang berdasar yang bisa juga dijelaskan dan ingin ketahui oleh masyarakat.
09:51Apakah perbedaan data antara pusat dan juga daerah masih sering terjadi Bu?
09:55Lalu bagaimana mekanisme sinkronisasinya?
10:00Tentunya karena BPS ini adalah lembaga vertikal kalau data yang dikeluarkan oleh BPS secara ofisial
10:09kami pastikan ini datanya konsisten karena kami sudah rekonsiliasi antara BPS pusat dengan daerah.
10:18Kemungkinan data yang berbeda adalah kalau data tersebut dihasilkan oleh lembaga-lembaga lain atau dinas-dinas di daerah.
10:26Kita kan tentunya ini harus kita double check dulu ya sumber datanya dari mana.
10:32Kalau sumber datanya memang itu statistik resmi yang dihasilkan oleh BPS ini kami pastikan koheren datanya.
10:41Baik di pusat maupun disaggregasi terhadap daerah.
10:46Oke baik apabila ada perbedaan ini bisa jadi begitu dihasilkan oleh lembaga lain dan memang BPS juga melakukan double check
10:53agar datanya semakin akurat demikian ya Bu.
10:55Terima kasih Kepala BPS Amalia Dininggar Yudhya Santia atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis.
11:01Sehat selalu Bu.
11:02Sehat terima kasih Mas Yan.
11:04Terima kasih.
11:04Terima kasih.
Komentar