Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
Link Terkait:
https://www.suara.com/news/2026/09/11/131406/kpai-minta-kepemilikan-dapur-mbg-diaudit-hubungan-dengan-pejabat-perlu-ditelusuri

Marak Dugaan Keracunan, KPAI Minta Struktur Kepemilikan Dapur MBG Ditelusuri Transparan

KPAI mendesak audit transparan terhadap struktur kepemilikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) beserta penyedia jasa pelaksananya. Langkah tegas ini diambil di tengah maraknya kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah guna mengantisipasi konflik kepentingan antara pengelola program dan pejabat publik maupun aparat pengawas.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan bahwa penegakan hukum harus berdiri independen di atas keselamatan anak-anak, bukan berdasarkan relasi atau lobbying.

Saat ini, Badan Gizi Nasional telah menyerahkan penanganan kasus dugaan tindak pidana ke penegak hukum, dan KPAI mendorong adanya pertanggungjawaban serta pemulihan hak bagi para korban.

Selengkapnya dalam video di atas.

#marakdugaankeracunanMBG #KPAImintastrukturkepemilikandapurMBGditelusuritransparan

Creative/Video Editor: Aqilah/Rizal
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00Marek Dugaan Keracunan, KPAI minta struktur kepemilikan dapur MBG ditelusuri transparan.
00:07Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendesak pemerintah untuk audit menyeluruh
00:11terhadap struktur kepemilikan dapur makan bergizi gratis atau satuan pelayanan pemenuhan gizi.
00:18Langkah ini menyusul maraknya kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah
00:23guna menjaga potensi konflik kepentingan dalam pengawasan program sesaran anak tersebut.
00:29Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menekankan perlunya menelusuri hubungan kelembaan yayasan pelaksana
00:35dengan pejabat publik, aparat penegak hukum, hingga pihak berwenang lainnya.
00:41KPAI mengingatkan agar penanganan kasus dugaan keracunan dilakukan secara independen,
00:46profesional, dan berbasis bukti tanpa terpengaruh oleh kekuatan relasi atau lobbying.
00:52Saat ini, Badan Gizi Nasional telah menyerahkan pengusutan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
00:59KPAI pun mendorong tersedianya mekanisme pertanggungjawaban serta ganti kerugian bagi anak-anak yang menjadi korban
01:06demi memastikan keselamatan anak tetap berada di atas segala kepentingan.
01:11Terima kasih telah menonton!
Komentar

Dianjurkan