Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV Kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah daerah mendapat sorotan Komisi IX DPR RI. DPR meminta Badan Gizi Nasional atau BGN merombak sistem penyediaan MBG dan bertanggung jawab atas dampak yang dialami korban.

Dalam beberapa hari terakhir, dugaan keracunan usai menyantap MBG terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, Agam, Sumatera Barat, serta Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Ratusan santri, pelajar, dan guru mengalami keluhan seperti lemas, mual, hingga muntah.

Salah satu hal yang disorot adalah jeda antara makanan selesai dimasak dan waktu dikonsumsi. Makanan disebut telah matang sejak pukul 05.00, sementara distribusi dan konsumsi berlangsung jauh setelahnya. Label batas waktu konsumsi juga disebut hanya ditempel pada satu wadah, bukan setiap ompreng.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai BGN dan SPPG harus bertanggung jawab, termasuk atas trauma, kerugian emosional, serta potensi kerugian lain yang dialami korban dan keluarga.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga. Ia menyebut penanganan dilakukan melalui evaluasi program serta proses hukum. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, sudah ada pihak yang masuk tahap penyelidikan dan penyidikan.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG yang menyasar jutaan penerima manfaat.

#mbg #keracunan #badangizinasional #dprri #keamananpangan #sppg

Baca Juga Ketum PBNU Gus Kikin Tanggapi Kasus Keracunan MBG di Ponpes: Integritas, Semua Bertanggung Jawab di https://www.kompas.tv/nasional/689194/ketum-pbnu-gus-kikin-tanggapi-kasus-keracunan-mbg-di-ponpes-integritas-semua-bertanggung-jawab

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/689209/kasus-keracunan-mbg-berulang-siapa-yang-harus-bertanggung-jawab-kompas-petang
Transkrip
00:00Kita ke informasi lainnya, saudara.
00:02Kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan program makan bergizi gratis atau MBG
00:06di sejumlah daerah mendapat sorotan tajam dari Komisi 9 DPR RI.
00:10DPR meminta Badan Gizi Nasional merombak sistem penyediaan makan bergizi gratis
00:14dan bahkan menuntut BGN dan SPPG untuk bertanggung jawab kepada para korban.
00:23Dalam beberapa hari terakhir,
00:25dugaan keracunan usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG
00:29terjadi di sejumlah daerah.
00:30Di Sidoarjo, Jawa Tibur, ratusan santri dan pelajar mengalami gejala keracunan.
00:37Di Agam, Sumatera Barat, ratusan siswa dan guru juga mengalami keluhan yang serupa.
00:47Sementara, ratusan pelajar SPP di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan
00:51mengalami lemas, mual hingga muntah, usai mengonsumsi MBG.
00:57Meski masih dalam proses penyelidikan,
00:59namun salah satu hal yang disorot adalah waktu makanan selesai dimasak
01:03dengan waktu makanan dikonsumsi.
01:06Makanan dilaporkan sudah matang sejak pukul 5 pagi.
01:09Sementara, distribusi dan konsumsi berlangsung jauh setelahnya.
01:14Label batas waktu konsumsi juga disebut tidak ditempelkan pada setiap ompreng.
01:19Melainkan, hanya pada satu wadah.
01:22Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris menilai,
01:26pengelola program termasuk BGN dan SPPG harus bertanggung jawab
01:31atas dampak yang dialami para korban.
01:33Pernyataan tersebut disampaikan Charles Honoris
01:36dalam rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR RI
01:39bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, pada 3 September 2026.
01:44Charles menilai, persoalan keracunan dalam program MBG
01:48tidak hanya menyangkut kondisi kesehatan korban.
01:52Menurutnya, ada dampak lain yang harus dipertanggung jawabkan.
01:56Mulai dari trauma, kerugian emosional,
01:59hingga potensi kerugian lain yang dialami korban dan keluarga.
02:03Charles menegaskan, BGN dan SPPG sebagai pihak yang terlibat
02:07dalam pengelolaan dan penyediaan makanan
02:09tidak boleh lepas tangan atas peristiwa tersebut.
02:14Pak, Kepala tadi menyampaikan,
02:15Bapak punya anak, masih usia 13 dan 6,
02:17saya juga punya anak, usia 12 dan 10.
02:21Ini beruntung dan bersyukur ya,
02:23orang-orang kumurit yang menjadi anak medik korban
02:25sepertinya yang baik-baik nih.
02:27Nggak ada yang bugat.
02:28Kalau saya, Pak, saya bugat lah.
02:30Saya bugat SPPG, saya bugat BGN,
02:32saya minta ganti kerugian.
02:33Bukan hanya karena masalah kesehatan yang sudah ditimbulkan.
02:36Masalah emosional, masalah trauma dan SPGN-nya.
02:39Jadi mau dipikirkan ke depan,
02:41kalau terjadi seperti ini lagi,
02:43kompensasi apa yang diberikan kepada keluarga korban?
02:47Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono
02:49berulang kali menyampaikan permintaan maaf
02:52atas peristiwa yang terjadi.
02:54Permintaan maaf disampaikan kepada para korban,
02:56keluarga, serta pihak-pihak yang terdampak
02:59akibat kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG.
03:03Sudaryono juga menyebut,
03:05penanganan kasus tidak hanya dilakukan
03:06dari sisi administrasi dan evaluasi program.
03:09Menurut Sudaryono,
03:11dari hasil penyelidikan kepolisian,
03:13sudah ada pihak yang masuk dalam tahap penyelidikan,
03:16bahkan penyidikan.
03:28Sejauh ini,
03:30laporan yang kami terima dari kepolisian,
03:32beberapa titik dapur
03:34yang kemudian menyebabkan
03:35gangguan kesehatan keracunan makanan,
03:37itu dilakukan penyelidikan
03:38dan ada yang sudah naik penyidikan.
03:41Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak,
03:43kita serahkan kepada hasil penyelidikan
03:46atau penyelidikan oleh aparat pendagang hukum di lain.
03:48Silahkan.
03:49Kalau Anda menemukan di lapangan
03:50ada dapur yang, mohon maaf,
03:52mungkin dia melakukan kecurangan,
03:55dia misalnya markup dan lain sebagainya,
03:57laporkan kami, kami investigasi.
04:00Kasus ini kembali menyoroti pentingnya
04:03standar keamanan pangan
04:04dalam program MBG,
04:06mengingat makanan yang didistribusikan
04:08menyasar jutaan penerima manfaat.
04:12Tim Liputan, Kompas TV
Komentar

Dianjurkan