Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Kuasa Hukum Andrie Yunus dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), Fadhil Alfathan menilai putusan banding yang menganulir pemecatan 2 TNI kasus penyiraman air keras, menunjukkan konflik kepentingan.

"Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi yang jelas soal putusan itu. Kami menilai ini adalah wujud ketidakterbukaan atau ketidaktransparanan dari peradilan militer," ujar Kuasa Hukum Andrie Yunus, Fadhil Alfathan pada Sabtu, (5/9/2026).

"Pidana dikurangkan dan kemudian pemecatannya dianulir gitu ya. Yang kami dapatkan informasinya adalah soal itu. Nah, apabila itu terjadi, maka ini sesuai dengan apa yang menjadi dugaan kami sejak awal, bahwa peradilan militer memang penuh dengan konflik kepentingan dan tidak akan mampu mengungkap siapa yang menjadi pelaku sebenarnya," lanjutnya.

Baca Juga KY Temukan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim di Kasus Nadiem dan Andrie Yunus di https://www.kompas.tv/nasional/683070/ky-temukan-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-di-kasus-nadiem-dan-andrie-yunus

#andrieyunus #tni #taud

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/689155/2-tni-kasus-penyiraman-air-keras-andrie-yunus-tak-dipecat-usai-banding-taud-konflik-kepentingan
Transkrip
00:00Dugaan kami sejak awal bahwa peradilan militer memang penuh dengan konflik kepentingan
00:06Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi yang jelas soal putusan itu
00:13Kami menilai ini adalah wujud ketidakterbukaan atau ketidaktransparanan dari peradilan militer
00:23Yang bahkan sudah kami prediksi sejak sebelum proses ini berjalan gitu ya
00:29Nah amar putusan yang kami dapatkan adalah dari informasi yang beredar di ruang publik
00:36Bahwa ada putus, bahwa pidana-nya dikurangkan dan kemudian ada pemecatannya dianulir gitu ya
00:49Yang kami dapatkan informasi adalah soal itu
00:51Nah apabila itu terjadi maka ini sesuai dengan apa yang menjadi dugaan kami sejak awal
00:58Bahwa peradilan militer memang penuh dengan konflik kepentingan
01:03Dan tidak akan mampu mengungkap siapa yang menjadi pelaku sebenarnya
01:08Siapa yang punya pertanggung jawaban secara komando dan kemudian memberikan keadilan bagi korban
01:16Dan hukuman pidana yang hanya berkisar 2 tahun 6 bulan ke bawah
01:23Tanpa pemecatan tentu tidak adil dan tentu tidak sesuai gitu ya
01:29Dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku
01:32Dan ini semua adalah buah dari proses peradilan militer yang menurut kami sudah ketinggalan zaman
01:38Dan tidak sesuai dengan konsep pidana dan pemidanaan modern
01:44Berarti kalau dari tahu melihat kejanggalan apa aja sih selama proses terutama sampai akhirnya banding ini dikabulkan
01:51Pertama soal transparansi
01:54Informasi yang kami dapatkan adalah informasi yang kami lakukan inisiatifnya secara sendiri
02:00Dengan memantau sistem informasi dan penelusuran perkara atau SIPP
02:05Yang menjadi website pengadilan militer Jakarta gitu ya
02:10Tapi kalau kita cek lebih jauh informasi disitu itu tidak dijelaskan misalnya
02:15Siapa susunan majelis hakimnya
02:18Bahkan ditulis disamarkan
02:21Nah putusan yang kami dapatkan informasinya adalah sejak kemarin atau dua hari inilah
02:28Padahal kalau kita lihat putusan sudah dijatuhkan sejak tanggal 20 Agustus
02:34Ini menimbulkan pertanyaan besar
02:36Apakah ada dugaan bahwa agar tidak memancing kemarahan publik
02:42Putusannya dikeluarkan belakangan
02:44Nah ini kan menimbulkan pertanyaan bagi kami gitu ya
02:48Dan
02:50Ya paling inti adalah soal tadi
02:52Soal transparansi gitu ya
02:54Ya kami nggak tahu sama sekali prosesnya seperti apa
02:56Dan lain sebagainya gitu ya
02:58Putusan full tidak dapat
02:59Informasi di website juga tidak dapat
03:02Ini kan jelas bahwa peradilan militer ya
03:03Ya tidak transparan gitu ya
03:06Buah dari ketidaktransparannya
03:08Ketidaktransparan tadi adalah soal hukumannya rendah dan lain sebagainya
03:15Selain ketidaktransparan itu
03:16Apakah diri tahu juga melihat ada bentuk perlindungan institusi terhadap belakang?
03:20Ya tentu
03:22Apabila betul
03:24Ini dikurangkan hukumannya
03:26Dan pemecatannya dianulir
03:28Maka menurut kami
03:30Ini bukan peradilan lagi
03:31Ini adalah wadah untuk melindungi
03:35Sesama prajurit
03:36Itu yang kemudian terjadi gitu ya
03:39Sudah jelas
03:40Pelaku sudah mengakui perbuatan
03:42Secara ilmiah sudah diuji bahwa
03:45Ini punya dampak buruk
03:47Terhadap tubuh
03:48Klien kami gitu ya
03:50Korban Andri Yunus
03:52Nah
03:52Kalau ini dikurangkan
03:54Alasan macam apa memang yang
03:56Menjadi latar belakang untuk mengurangkan pidananya
04:00Untuk mengurangkan pidana
04:02Menurut kami
04:03Bisa jadi tidak ada alasan lain gitu ya
04:06Selain melindungi sesama prajurit
04:10Kalau sudah keluar putusannya
04:13Masih ada langkah yang bisa ditempuh
04:15Sama puas hukumnya
04:17Bang Andri Yunus
04:17Selamat tahu
04:18Ya tentu
04:20Kami terus menjajaki
04:21Langkah-langkah hukum
04:22Yang bisa diambil gitu ya
04:24Baik di
04:26Yang sedang berjalan
04:27Di mahkamah konstitusi
04:28Maupun langkah-langkah hukum lain
04:30Tapi
04:31Apabila langkah itu
04:32Yang dimaksud adalah
04:33Di peradilan militer
04:34Memang kami
04:35Tidak punya kedudukan hukum di situ
04:37Terlebih
04:39Sejak awal pun
04:39Kami juga menolak
04:40Proses
04:41Yang bergulir
04:42Di peradilan militer
04:43Karena syarat
04:44Konflik kepentingan
04:45Dan tidak akan menghadirkan keadilan
04:46Dan
04:47Apabila betul putusannya seperti
04:50Yang beredar informasinya
04:52Di ruang publik
04:52Ya maka
04:53Ya seperti ini yang terjadi
04:54Putusan yang tidak memberikan keadilan
04:56Bagi korban
04:56Dan bagi masyarakat
05:22Cara baru
05:24Nonton di Smart TV
05:25Nonton live streaming
05:27Dan ribuan tayangan
05:28Kompas Gramedia
05:29Langsung dari Smart TV kamu
05:31Cara installnya
05:33Buka Google Play Store
05:34Di Smart TV kamu
05:35Cari Kompas TV
05:37Melalui pencarian
05:38Pilih aplikasi
05:40Lalu install
05:41Selesai
05:42Kamu bisa menonton
05:43Video pilihan editorial
05:45Kompas TV
05:46Download Kompas TV Apps
05:48Di TV kamu
05:49Sekarang juga
Komentar

Dianjurkan