Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 4 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV - Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menanggapi isu pergantian Kapolri.

Sugeng menilai keputusan mengenai pergantian Kapolri pada akhirnya berada di tangan Presiden, mengingat Kapolri merupakan bagian dari alat kerja Presiden dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan.

"Kapolri itu alat kerja Presiden. Jadi, Kapolri secara konstitusi dia alat kerja penegakan hukum Presiden, melayani masyarakat, menjaga keamanan," kata Sugeng di Bola Liar, Jumat (8/8/2026).

Menurut Sugeng, posisi Kapolri memiliki beban yang sangat besar.

Hampir berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat pada akhirnya bermuara kepada kepolisian.

Karena itu, Sugeng mengibaratkan jabatan Kapolri seperti mengelola sebuah "tong sampah", tempat berbagai persoalan masuk dan harus ditangani.

"Jadi Kapolri itu seperti mengelola tong sampah. Siapa yang senang ngelola tong sampah? Semua urusan bangkai dimasukin di situ," ujar Sugeng.

Sugeng menegaskan bahwa jika pergantian Kapolri benar-benar akan dilakukan, keputusan tersebut tetap bergantung pada Presiden.

Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Frashiva Rizaldi

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/684646/sugeng-teguh-soal-isu-ganti-kapolri-jabatan-ini-seperti-kelola-tong-sampah
Transkrip
00:00Pak Juanda, rumornya ganti, Anda juga menanggapi rumor ganti Kapolri.
00:06Meskipun sebenarnya Komisi 3 maupun Istana sudah sama-sama membantah,
00:09tapi sayangnya Bapisus memberikan narasi yang menimbulkan bola liar di lapangan.
00:15Baik, saya pikir tadi kan disampaikan bahwa ini tunggu waktu.
00:20Ya benar, waktu bisa setahun lagi.
00:24Iya, waktu dong.
00:25Nggak salah itu.
00:28Jadi waktu itu jangan ditapsirkan minggu depan, hari ini, atau bulan depan.
00:33Jadi memang masih abstrak, itu satu.
00:36Yang kedua, persoalan penggantian ini, tadi sudah sampaikan oleh sektaris, apa?
00:43Sakset.
00:44Sakset Yohadi.
00:45Belum ada.
00:46Soalnya belum ada, tidak ada.
00:48Sebenarnya dalam konteks hukum tata negara, kita lihat makronya konstitusi.
00:54Setelah konstitusi, prinsip negara hukum.
00:56Di mana, di mana, diatur di situ.
00:59Di dalam pasal 11, undang-undang kepolisian itu jelas.
01:03Kalau mau mengganti Kapolri, itu memang melalui surat presiden ke DPR.
01:10Tentu berbagai macam pertimbangan alasan yang diajukan.
01:15Nah, memang tadi saya setuju dengan Bang Susno, ini memang adalah jurisdiksi absolut dari presiden.
01:23Hak prioritas presiden.
01:25Nah, oleh karena itu, saya pikir sekarang, seperti Bang Rai mengatakan tadi, saya agak sedikit, saya agak sedikit kurang sependapat
01:35ya.
01:36Karena Bang Rai ini melihat dari non-juridis.
01:41Misalnya, tadi sudah sampaikan, 5 tahun.
01:44Kan tidak ada aturan.
01:45Kapolri itu harus 2 tahun, 3 tahun.
01:47Besok pun bisa.
01:49Jadi harus kita berpikir secara juridis.
01:52Tidak ada limitatif soal predisasi jabatan Kapolri.
01:55Kalau memang hak prioritas presiden, tapi sekarang muncul rumornya cukup liar pergantian dari Kapolri.
02:01Menurut Anda, Cindy, presiden sebenarnya mau ganti atau sebenarnya ada seorang politik di belakangnya?
02:05Ya, dua-duanya ada.
02:07Dua-duanya ada?
02:08Ya.
02:09Bukan masalah konsulidratif politik di atas?
02:11Tadi disampaikan oleh Bang Rai.
02:12Saya kira begini ya, saya ingin menambahkan apa yang dikatakan Bang Susno tadi.
02:18Bahwa sebenarnya soal penggantian itu kan hak prioritas presiden.
02:22Nah, kemudian, tapi tidak tepat sekarang.
02:26Tidak tepat dalam bulan ini.
02:29Kenapa tidak tepat?
02:30Saya melihat kalau ini diganti, pasti tafsirnya karena mentersangkakan FA.
02:37Iya.
02:38Nah, kalau mentersangkakan FA berarti ada kesan Pak Presiden tidak berkomitmen memperhatikan korupsi.
02:46Oke.
02:46Ya kan?
02:47Dan untuk mentersangkakan FA itu tidak gampang itu.
02:51Dia mempunyai posisi yang strategis sebagai penagak hukum.
02:55Dan ini apa yang dilakukan oleh Kortas Pipikor dan Pol dan Metro Jaya ini adalah bagian dari dalam rangka membatas
03:04korupsi.
03:04Oke.
03:05Apakah dengan demikian Kapol yang diganti?
03:08Ini tidak tepat.
03:09Oke.
03:09Nanti jangan sampai hati-hati Presiden telah mengambil keputusan.
03:14Hati-hati.
03:14Ini adalah bisa saja nanti investasi politik yang gelek kalau diganti hari ini atau minggu depan.
03:19Tidak tepat waktunya begitu.
03:20Baik, saya ke Pak Sugeng.
03:21Pak Sugeng, tadi kalau Bang Ray mengatakan ini sebenarnya memang mau diganti,
03:24cuma ada perdebatan di atas katanya, para elit di atas.
03:31Kapolri itu alat kerja Presiden.
03:33Jadi Kapolri secara konstitusi dia alat kerja penegakan hukum Presiden,
03:43melayani masyarakat, menjaga keamanan.
03:46Nah, sebagai alat kerja dia ternyata tetap dipakai.
03:53Kalau orang alatnya itu cocok, ini tidak akan diganti-ganti.
03:58Berarti cocok sekarang.
03:59Cocok, karena program dia itu tidak dikerjakan oleh pihak lain,
04:05kalau kena pangan, kan tidak begitu berhasil.
04:10Kalau cocok, kenapa rumornya bolak-balik?
04:13Ya, karena pola liar yang menganggap itu.
04:15Bukan, kan ada yang ngomong, kita angkat.
04:17Tahun lalu sudah ada isunya, sekarang diganti.
04:20Ini sebentar dulu.
04:21Jadi itu sebagai alat kerja.
04:24Kalaupun ada pergantian, maka Presiden menghendaki alat kerjanya ini juga
04:30memiliki kualitas ya, dan juga kemampuan yang sama dengan alatnya dia.
04:37Maka, kalau dia mau mengganti, pasti dia akan tanya kepada Kapolri sekarang.
04:43Kalau ditanya Pak Kapolri, dia mau diganti, dia sebetulnya sudah pengen juga diganti.
04:47Mungkin termasuk salah satu yang disurvei oleh Pak Roy, Pak Rai, Pak Rai gitu loh.
04:56Dia juga pengen ganti.
04:57Karena apa?
04:58Jadi Kapolri itu seperti mengelola tong sampah.
05:02Siapa yang senang mengelola tong sampah?
05:04Semua urusan bangke dimasukin di situ.
05:07Problem masyarakat macet dimasarkan polisi,
05:11ada orang mati bunuh diri, tidak jelas dilempar ke polisi.
05:16Segala macam.
05:17Pak Sugeng, korongan agar Kapolri itu mundur tuh,
05:22terjadi pasca peristiwa Agustus 2020.
05:24Jadi begini, Kapolri ini, kalau saya bilang nyawanya serep.
05:29Jadi gini saya sudah tahu ya Pak Rai.
05:31Saya akan menuntaskan.
05:33Jadi dia sudah tiga kali.
05:35Jadi gak benar kalau dia mau mundur.
05:38Ada isu mau diganti.
05:39Tiga kali isu diganti.
05:43Pertama, ketika ada penangkapan jenderal polisi yang terlibat narkoba.
05:49Itu ya.
05:50Itu.
05:51Itu rame itu.
05:52Sumbar ya?
05:53Iya.
05:54Sumbar ya.
05:55Karena ketidakberhasilan dia ya.
05:57Kalau kasus Sambo kan justru keberhasilan diungkap.
05:59Kemudian kedua, Agustus 2025 kemarin, polisi mau dijebak dalam kondisi tertentu untuk melakukan pelanggaran HAM.
06:11Nah ini keahliannya Pak Kapolri, dia menarik seluruh anggota yang dilapangkan untuk masuk dan tidak melawan.
06:20Bahkan, markas Bremob diserang tidak dilawan.
06:24Gila gak?
06:25Karena dia tahu ada rencana menjebak polisi masuk dalam konstruksi pelanggaran HAM.
06:32Dimana?
06:33Yang di Kuitang.
06:34Tunggu dulu, tunggu dulu bro.
06:36Ada pertanyaan yang bisa disampaikan di tengah-tengah itu.
06:39Tunggu dulu bro.
06:39Siapa kira-kira yang melakukan penjebakan?
06:42Ada kelompok ya, yang ingin menguasai institusi polisi sebagai alatnya.
06:48Ya itu masih tetap aja, siapa di kelompok ini?
06:51Tunggu dulu bro.
06:55Di 2025 itu jelas ya, ada oknum-oknum TNI di lapangan.
07:02Sama nih kasusnya dengan yang belakangan ini.
07:05Ketika kemarin ya, terjadi penangkapan, kan ada satu isu disiapkan seorang Kapolri baru, bukan oleh Presiden.
07:16Tapi oleh temannya yang sedang ditangkap ini.
07:20Gitu loh.
07:22Temannya FH.
07:25Ada, Kapolri ini sangat seksi, karena dia alatnya Presiden.
07:31Jadi kalau menurut saya ya, memang prioritasnya Presiden.
07:35Tapi dalam pandangan saya, ini akan, kalaupun akan tergantik, terdegantikan, Presiden akan bertanya kepada Kapolri siapa.
07:45Dan supaya ini transisinya smooth.
07:47Baik, coba saya ke...
Komentar

Dianjurkan