Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia dan MBG Watch mengirimkan surat somasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Surat somasi tersebut berkaitan dengan kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.

Namun, saat hendak menyerahkan surat, para perwakilan tidak diperbolehkan masuk untuk memberikan surat somasi tersebut.

Kepala Bidang Advokasi dan Pengacara Publik LBH Jakarta, Alif Fauzi, mengatakan somasi ini disampaikan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan program MBG, khususnya terkait keamanan pangan, penggunaan anggaran negara, serta kepatuhan pemerintah terhadap putusan MK tentang anggaran MBG.

Tidak hanya ke kantor BGN, sebelumnya surat somasi ini juga telah dikirimkan ke Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Gedung DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, mendorong Badan Gizi Nasional membuat mekanisme khusus pemberian kompensasi kepada korban keracunan program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, tidak cukup jika negara hanya menanggung sepenuhnya biaya perawatan medis bagi para korban.

Dengan efek domino keracunan MBG yang dirasakan para siswa dan orang tua mereka, Charles menilai BGN harus memberikan santunan kepada korban sesuai tingkat dampak yang dirasakan.

Di samping itu, ia mengatakan pemerintah wajib memberikan jaminan pemulihan jangka panjang bagi korban yang berpotensi mengalami gangguan kesehatan dalam kurun waktu lama.

Baca Juga Siswa Korban Keracunan MBG di Pati, Orangtua Minta SPPG Disanksi Tegas! | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/regional/690164/siswa-korban-keracunan-mbg-di-pati-orangtua-minta-sppg-disanksi-tegas-sapa-malam

#keracunanmbg #mbg #bgn #somasi

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/690167/mbg-watch-kirim-surat-somasi-ke-bgn-terkait-kasus-keracunan-mbg-sapa-malam
Transkrip
00:00Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris
00:05mendorong Badan Gizi Nasional membuat mekanisme khusus kompensasi
00:10kepada korban keracunan program makan bergizi gratis.
00:13Menurutnya, tidak cukup.
00:14Negara hanya menanggung sepenuhnya perawatan medis bagi para korban.
00:18Dengan efek domino keracunan MBG yang dirasakan para siswa dan orang tuanya,
00:22Charles menilai BGN harus memberi santunan kepada korban
00:26sesuai tingkat dampak yang dirasakan.
00:27Di samping itu, ia bilang pemerintah wajib memberi jaminan pemulihan jangka panjang
00:33bagi korban yang berpotensi alami gangguan kesehatan dalam kurun waktu lama.
00:41Karena ketika seorang anak menjadi korban keracunan,
00:45kerugihannya bukan hanya soal tagihan rumah sakit.
00:48Ada anak yang harus dirawat, kehilangan waktu sekolah, bahkan mengalami trauma
00:53dan dalam kasus tertentu berpotensi mengalami gangguan kesehatan jangka panjang.
00:58Orang tuanya juga harus meninggalkan pekerjaan dan aktivitasnya
01:02untuk bisa mendampingi anaknya yang sedang berobat.
01:06Oleh karena itu, saya juga mendorong pemerintah dalam hal ini BGN
01:09untuk segera membuat mekanisme kompensasi yang berlaku secara nasional.
01:15Selain seluruh biaya medis, sampai korban bisa benar-benar pulih,
01:19korban harus mendapatkan santunan
01:21yang besarannya disesuaikan dengan tingkat keparahan dan dampak yang dialami.
01:28Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia
01:30dan MBG Watch mengirim surat somasi kepada Badan Gizi Nasional.
01:36Surat terkait kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.
01:39Saat itu, para perwakilan tidak diperbolehkan masuk untuk memberikan surat.
01:43Kepala Bidang Advokasi dan Pengacara Publik LBH Jakarta, Alif Fauzi,
01:47mengatakan somasi disampaikan
01:49sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan program MBG,
01:53khususnya tentang keamanan pangan, penggunaan anggaran negara,
01:56serta kepatuhan pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang anggaran MBG.
02:01Tidak hanya ke kantor BGN,
02:02sebelumnya surat somasi juga telah disampaikan ke Sekretariat Negara,
02:06Kementerian Keuangan, dan DPR RI.
02:14Atas kejadian tersebut, kami meminta beberapa hal
02:18pertama adalah adanya tindangan moratorium dan evaluasi yang menyeluruh,
02:24termasuk tidak lupa juga untuk memastikan pemenuhan atau pemulihan terhadap korban.
02:31Nah, kemudian yang kedua adalah,
02:32kami melihat somasi ini juga sebagai pengingat,
02:36karena pemerintah belum cukup sadar
02:39untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 tahun 2026,
02:44yang mana memandatkan beberapa hal terhadap penggunaan anggaran kandilikan
02:50untuk program makan bergisti gratis,
02:52yang kami lihat tidak kunjung disinkronisasi dalam RAPBN 2027.
02:59Di kesempatan berbeda,
03:01di hadapan orang tua siswa korban keracunan MBG,
03:03Wakil Presiden Gibran Raka Buming meminta maaf.
03:06Tiba di rumah sakit,
03:08Wakil Presiden Gibran yang ditemani langsung Gubernur Sumatera Utara Bobina Sution,
03:12langsung melihat kondisi anak yang masih dirawat.
03:14Gibran mendengarkan keluhan para orang tua siswa.
03:17Ia menyampaikan,
03:18negara akan memberikan penanganan terbaik
03:20untuk para korban keracunan hingga kembali pulih.
03:40Selamat menikmati.
03:53selamat menikmati.
Komentar

Dianjurkan