- 20 jam yang lalu
- #ijazahjokowi
- #ijazahgibran
- #wapresri
KOMPAS.TV - Mengenai kasus ijazah Jokowi masih panas, bahkan sidang perdananya dengan terdakwa Roy Suryo baru akan digelar Kamis depan. Tapi belakangan, sorotan soal ijazah Gibran semakin memanas.
Puncaknya, posisi Wapres Gibran digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ada apa sebenarnya di balik serangan ijazah ini? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji. Dan juga ada Ketum Relawan All Cipayung Nusantara, David Pajung. Dan pengamat politik, Adi Prayitno.
#ijazahjokowi #ijazahgibran #wapresri
Baca Juga Karhutla di Samarinda Meluas, Petugas BPBD dan Pihak Bandara Bersiaga Lakukan Pendinginan di https://www.kompas.tv/regional/690184/karhutla-di-samarinda-meluas-petugas-bpbd-dan-pihak-bandara-bersiaga-lakukan-pendinginan
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/690190/full-abdul-gafur-david-pajung-bahas-dibalik-serangan-kasus-ijazah-jokowi-gibran-ada-upaya-apa
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Kasus ijasa Jokowi masih panas, bahkan sidang perdananya dengan terendapkan Roy Suryo baru akan dikelar kamis depan.
00:07Tapi saudara sekarang belakangan sorotan soal ijasa Gibran pun juga tak kalah panasnya.
00:13Puncaknya posisi wakil Presiden Gibran digugat ke Mahkamah Konstitusi.
00:18Lalu pertanyaannya ada apa sebenarnya dibalik serangan ijasa Jokowi dan anaknya Gibran?
00:25Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafer Sanghaji.
00:27Bang Sanghaji selamat sore.
00:29Selamat sore Mbak Audrey.
00:32Ketua Umum Relawan Ol Cipayu Nusantara David Pajung.
00:35Bang David selamat sore.
00:36Selamat sore Mbak Audrey.
00:37Dan pengamat politik Adi Praitno Mas Adi selamat sore.
00:41Selamat sore Audrey.
00:42Saya mau nanya ke Bang David dulu.
00:43Bang David ini kan belum selesai ijasa Pak Jokowi dibawa-bawa sekarang serangan ke anaknya Gibran juga gak kalah sengitnya.
00:50Bahkan kemarin dari kubu Dini Indrayana sampai menggugat posisi wakil Presiden Gibran ke MK.
00:55Ada apa sih ini?
00:56Iya jadi gini Mbak ini kan ya sebenarnya sih masih jauh momen politik tapi sudah pada kebelet ya.
01:03Jadi siapa sih Deni Indrayana itu siapa sih Roy Suryo itu basic politiknya di kemarin-kemarin itu dari partai mana
01:11sih?
01:11Lalu kemudian calon partai kedepan itu siapa?
01:14Jadi semua motifnya politik.
01:16Oke.
01:17Partai dan siapa yang dimaksud Bang?
01:19Ya partainya Deni Indrayana lah di masa lalu dan Roy Suryo kan itu clear terang-benderang ya.
01:24Jadi gini Mbak.
01:25Ini bagi saya kalau gugat MK soal Pilpres ya itu namanya keterbelakangan mental ya.
01:34Ketinggalan kereta ya.
01:36Orang udah jauh melangkah baru bicara soal seharusnya kalau mau itu persoalkan ketika awal pendaftaran dulu ya.
01:44Ya itu pertama.
01:44Yang kedua gini ya.
01:46Ini bagian dari langkah Deni Indrayana untuk menutupi kasus korupsi dia.
01:50Pemen Gateway ya.
01:52Yang sampai sekarang publik masih tanya seperti apa sih kasusnya ketika dia lari ke Australia ya.
01:57Itu cara menutupi kasus yang paling baik.
02:00Sekarang muncul ke Republik ini untuk membuat kegaduhan ya.
02:03Gimana publik masih mempertanyakan kasus korupsinya Deni Indrayana.
02:07Oke.
02:08Itu yang harus di tanya kembali.
02:09Jadi kalau tadi Bang David menduga bahwa ada partai yang kemudian juga bersama dengan bekas partai dari Bang Deni.
02:20Itu yang kemudian merangkai ini semua gitu ya Bang ya?
02:23Iya itu nggak kalau bacaan politik itu nggak bisa.
02:26Oke saya langsung tanyakan ke Bang Sanghaji.
02:28Itu benar nggak tuh Bang Sanghaji bacaan politiknya Bang David?
02:31Katanya ada partai ex-Bang Deni di situ.
02:35Setahu saya karena saya juga kenal dengan Bang Deni Indrayana dan sering berdialog juga dengan Bang Deni Indrayana meskipun saya
02:42bukan kuasa hukumnya Bang Deni.
02:43Tapi begini.
02:44Yang dilakukan Bang Deni ini adalah merespon fenomena yang sebenarnya pernah ditemukan oleh Mas Roy.
02:50Ketika melakukan serangkaian apa ya mungkin kita sebut penelusuran atau pencarian terkait dengan validasi dari ijazah SMA Mas Gibran ya.
03:02Yang saat ini menjadi wakil presiden dan saat itu Mas Roy datang ke Australia dan saya berdialog dengan Bang Deni
03:09Indrayana.
03:10Beliau mengatakan bahwa beliau merespon itu karena indikasi itu memang ada ya.
03:17Karena kalau kita bicara hukum, hukum itu kan bermula dari indikasi.
03:21Dan ketika indikasi ini melekat kepada Pak Jokowi yang ijazahnya juga diragukan.
03:28Kemudian berlanjut lagi kepada anaknya yang sekarang juga ijazahnya diragukan gitu.
03:33Saya kira pada akhirnya kita sedang belajar untuk jujur kepada proses politik dan proses demokratik.
03:39Dikatakan oleh Bas Nanggaji di sini adalah ini karena Murni ingin pengen tahu karena penasaran ya asli atau enggak ya
03:45ijazahnya Pak Jokowi maupun anaknya Mas Gibran.
03:46Bukan karena ada motif-motif politik tuh.
03:49Oh enggak, enggak ada motif politik ya.
03:51Buat apa sesuatu yang tidak benar kemudian dipolitisasi gitu.
03:55Kalaupun ini disebut motif politik, ya kenapa enggak cari tema yang lain gitu.
03:59Karena tema ini begitu kuat indikasinya, makanya kan sampai hari ini polemik ini kan enggak selesai-selesai.
04:05Kenapa enggak selesai-selesai? Karena memang secara hukum pihak dari kubu sebelah susah untuk membantah dalil-dalil atau fakta-fakta.
04:14Karena masa lagi ini belum susah ijazahnya Pak Jokowi, sekarang ada lagi ijazahnya Mas Gibran nih, wakil presiden kita.
04:23Iya, gini Mbak Audrey, saya kira ini satu fenomena menarik ya yang perlu juga menjadi pembelajaran demokrasi dan hukum dan
04:30politik bagi bangsa ini.
04:31Yaitu apa? Saya kira ini adalah fenomena pertama dalam sejarah demokrasi dan sejarah politik kita sejak 81 tahun kita merdeka
04:40ya.
04:40Yaitu ada seorang presiden yang notabene dipilih langsung oleh rakyat setelah selesai ijazahnya dipertanyakan atau ijazahnya diragukan.
04:49Kemudian juga beralih kekuasaan kepada sang anak.
04:52Anak juga menjadi wakil presiden saat ini ijazahnya juga diragukan.
04:57Jadi kalau kita bilang bahwa ini unsur politik, saya kira politik itu merangkat dari pembacaan terhadap fenomena kepentingan.
05:06Kalau kita bicara kepentingan politik 2029, saya masih sangat tahu sekali ya.
05:10Oke, nggak ada tatanya kepentingan.
05:11Tapi yang penting hari ini adalah ada indikasi hukum bahwa ijazah-ijazah tersebut sekarang sedang diragukan dan dipertanyakan.
05:20Oke, ada indikasi yang kemudian tadi melanggar hukum Bang David kejauhan kalau bicara pilpres.
05:28Yang meragukan itu kan kelompok-kelompok itu aja, satu dua orang itu aja dan semua mantan kriminal semua ya.
05:36Roy Surya itu kan mantan kriminal, nggak perlu didengar yang selalu membuat keonaran di Republik ini ya.
05:41Deni Indrayana, kasusmu di mana?
05:44Jadi jangan menciptakan kekisruan bagi bangsa ini, berikan pendidikan yang baik, pendidikan hukum politik yang baik bagi bangsa ini.
05:51Di dalam Undang-Undang Dasar NRI 45 itu ada kebebasan berserikat berkumpul.
05:55Tetapi pasal 28J juga mematasi hak orang untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara,
06:01menghargai harkat martabat seseorang bahkan mantan pejabat Republik ini.
06:06Itu pendidikan hukum demokrasi yang harus ditanamkan bagi anak bangsa ini.
06:10Itu yang kalau misalnya kita bicara soal kepentingan politik ke depan,
06:14nantilah kita bertarung di tahun 2029 atau 2028 mempersiapkan diri.
06:19Jangan ketika pemerintah sedang konsentrasi membangun bagaimana mensukseskan pemerintahnya,
06:25lalu menciptakan kekeseruan tengah jalan.
06:27Makanya dua tahun setiap bulan Agustus diciptakan fenomena-fenomena bahkan bangsa ini akar khusus.
06:34Siapa pelakunya?
06:35Indikasi-indikasi orang di belakang yang menciptakan kekeluan-keluan ini sangat jelas.
06:39Oke pertanyaannya kalau gitu Mas Adi bisa jawab nggak tuh siapa kira-kira pelakunya nih
06:43dari yang terus aja ijasa Pak Jokowi, sekarang ijasa anaknya yang merupakan wakil presiden kita Gibran?
06:49Nah isunya memang cukup sensitif Adre, tidak bisa memang harus berbicara hitam dan putih.
06:56Apakah ada motif politik ataukah karena memang unsur untuk mengetahui soal validasi keaslian ijasa ya.
07:03Tapi satu hal bagi saya, ini kan dari dulu sudah lama perdebatan tentang ijasa-ijasa.
07:08Jadi ke depan kalau soal terkait dengan pemilu, baik pilpres, pilek, dan pilkada,
07:13KPU itu sebaiknya memang dalam membuka pendaftaran wajib hukumnya menyertakan ijasa aslinya.
07:19Karena dalam undang-undang itu, dalam pendaftaran,
07:21yang boleh didaftarkan itu cukup fotokopi atau salinan ijasa.
07:26Dan kemudian itu dilegalisir, Adre.
07:29Dan tidak ada kewajiban misalnya untuk menunjukkan keaslian ijasa.
07:33Jadi bagi saya, kalau kita mau bicara tentang pendidikan politik,
07:37jangan hanya soal bagaimana yang saat ini terjadi,
07:40polomik panjang kali lebar, nggak kelar-kelar.
07:42Tapi ini tentu harus menjadi catatan penting bagaimana kawan-kawan KPU,
07:46kawan-kawan Bawaslu, dan Komisi 2 di PRRI besok-besok kalau ada pemilu,
07:50pilpres, pilek, dan pilkada, saat pendaftar,
07:53jangan lagi pakai fotokopi ijasa yang dilegalisir.
07:56Tapi ada kaitan dengan pilpres 2029 nggak, Mas Adi?
08:00Ya, segala sesuatu yang per hari ini orang bicarakan
08:03pasti selalu dikait-kaitkan dengan urusan 2029.
08:07Tapi, Adre, kalau kita mau bicara tentang 2029,
08:10ya jangan-jangan orang yang dipersepsikan saat ini sedang bersaing,
08:13sedang bertarung, juga tidak bisa maju satu sama yang lain.
08:16Jadi bagi saya, terlampau jauh, terlampau dini,
08:19kalau kaitkan dengan pemilu 2029,
08:22tapi yang jelas satu hal, persaingan politik yang semacam ini,
08:26saya kira masing-masing kubu itu kan pro dan kontra pasti sudah membaca,
08:30ini pergerakan seperti apa.
08:32Ada yang mengatakan murni pergerakan protik,
08:35ada juga yang mengatakan murni sebagai bentuk pencarian demokrasi dan keadilan,
08:39dan semacamnya.
08:40Kalau kita agak nyerong-nyerong dikit,
08:41dituduh bagian dari itu semua.
08:43Kalau saya sih prinsipnya,
08:45udahlah kita belajar bersama.
08:46Ini juga kalau puntoh,
08:47ujung-ujungnya kalah dan menang terkait dengan pemilu.
08:50Kalau memang ini dikait-kaitkan dengan pemilu,
08:52ini juga tidak akan berpengaruh terhadap pemilihan orang.
08:55Orang itu akan memilih calon,
08:57kalau dia merakyat,
08:58kalau dia datang ke masyarakat,
09:00kasih sembako gitu ya,
09:01kasih logistik,
09:02dan itu yang harus sebagai keyakinan bagaimana orang diyakinkan.
09:06Jadi kalau memang misalnya ini dikait-kaitkan dengan urusan politik tektoral,
09:10bagi saya nggak ada gunanya.
09:11Kalau untuk mendapatkan.
09:12Oke, masih kejauhan tapi,
09:14oke masih kejauhan tapi tadi Bang David di awal langsung menyatakan ini ada motif partai politik yang berada di belakangnya.
09:22Siapa Bang? Langsung aja ditembak ya siapanya.
09:24Usai jadah tapi Bang David ya akan menjawab.
09:26Bersama kami di Komas Petang.
09:27Jadi kalau sebelumnya tadi Bang David ini menduga ada syarat muatan politik yang lebih kental
09:32daripada tadi pembuktian soal ijazahnya atau kasus hukumnya,
09:36kira-kira muatan politiknya apa sih Bang David yang dimaksud siapa ini?
09:39Iya. Jadi gini, ini kan kalau bicara soal kontestasi 3 tahun ke depan 2029 ini kan ketakutan-ketakutan semua calon
09:50-calon kontestan ini
09:52sangat mengkhawatirkan wibawa dan kekuatan dan pengaruh Pak Jokowi yang masih sangat tinggi approval ratingnya.
10:00Apalagi kalau koalisi ini, koalisi Prabowo-Gibran-Jokowi itu masih menyatu ya.
10:05Maka sejak dini harus dengan segala macam cara untuk mendowngrade pengaruh Pak Jokowi dan Mas Gibran di situ
10:12syukur-syukur bisa memisahkan kekuatan ini, kekuatan koalisi antara Pak Prabowo-Jokowi-Gibran ini
10:18bagaimana cara supaya diimit Pak Prabowo sendiri, Presiden Prabowo sendiri supaya tidak lagi berkoalisi dengan Gibran dan Pak Jokowi.
10:27Karena kalau terus berkoalisi, kontestan di luar itu, tokoh-tokoh di luar itu sangat sulit untuk mengalahkan secara elektoral ya.
10:35Secara elektoral.
10:36Nah sehingga sejak dini harus menciptakan segala macam upaya, daya upaya ya, langkah-langkah politik atas nama hukum ya,
10:44itu segala macam dilakukan untuk bagaimana mendegradasi pengaruh itu dan menurunkan elektabilitas pengaruh Gibran maupun Pak Jokowi dan Pak Prabowo
10:53itu dengan berbagai cara.
10:54Salah satu cara ya yang tengah dimainkan ini, instrumen ini.
10:57Nah mereka berharap bahwa dengan cara itu minimal pengaruh yang begitu besar itu sedikit berkurang.
11:02Itu salah satu target politik ke depan.
11:05Bahkan kan saya mau mensinyalaman sendiri, apa yang disampaikan Roy Surya bahwa kami akan berperadilan sampai 2029.
11:11Itu kan cara untuk tetap membuat eksis serangan kepada Pak Prabowo, Pak Jokowi ya dalam hal ini.
11:18Dan kalau kita lihat riak-riak dinamika yang ada sekarang kan semuanya diarahkan ke sana untuk memecah kualisi.
11:23Baik, kalau gitu Bang Sang aja gimana caranya pembuktian bahwa tadi kalau yang Anda sanggap bahwa ini bukan muatan politik
11:30kok.
11:30Memang kami ingin membuktikan terkait dengan kasus hukum dan juga keaslian ijazah baik Pak Jokowi maupun Mas Gibran.
11:38Ya gini Mbak Audrey ya, Bang David Pajung ya.
11:41Ini negara-negara demokrasi.
11:43Hak publik untuk mempertanyakan identitas seorang penguasa atau seorang presiden dan wakil presiden.
11:50Kalau dahulu ya perdebatan di level warga negara itu adalah terkait dengan kebijakan, terkait dengan kebijakan ini pro-wongcilik atau
11:59tidak.
11:59Sekarang rupanya pergeseran isu demokrasi sedang bergeser ke arah ada fenomena identitas seorang pejabat negara sedang dipertanyakan apalagi levelnya presiden
12:10dan wakil presiden.
12:12Dan itu adalah hak setiap warga negara.
12:14Meskipun hanya oleh seorang warga negara itu tetap dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik.
12:20Jadi kita harus membaca desain sistem politik, sistem hukum kita ini sudah berubah total dibanding dengan jaman Orde Baru.
12:27Jadi ketika ada warga negara hadir di ruang publik mempertanyakan identitas berupa ijazah,
12:33jangan dianggap bahwa Anda siapa, Anda punya legal standing apa gitu kan.
12:37Anda hanya merecokin negara ini, Anda hanya membuat gaduh, atau Anda tidak memberikan support, Anda tidak menjaga wibawa negara, tidak
12:44menjaga...
12:44Itu mindset-nya mindset rezim otoritarian yang dahulu sudah kita tinggalkan.
12:49Rezim demokrasi bukan soal menjaga wibawa, bukan soal menjaga nama baik seorang presiden dan wakil presiden.
12:56Negara demokrasi berdiri di atas fondasi kritik publik, dan kritik publik itu dilandasi oleh hukum yang sah.
13:04Kita sekarang sudah punya undang-undang keterbukaan informasi publik, artinya ada ruang kebebasan bagi publik.
13:10Ketika melihat ada indikasi, dan sebetulnya ketika indikasi itu muncul sebenarnya secara hukum gampang menyelesaikannya.
13:17Misalnya, ketika Bang Denny minta, yang sekarang beliau usahakan, ya tunjukkan saja atau buktikan saja kalau memang punya.
13:25Hal yang simpel dan sederhana kok, tidak perlu berbelit-belit, dan tidak perlu ada relawan-relawan seperti Bang David Pajong
13:32yang setiap hari harus stand by untuk menangkil serangan-serangan itu.
13:35Buktikan termasuk dengan kehadiran Pak Jokowi ya Bang Sang Haji.
13:38Jadi tidak ada urusan dengan politik, ini urusan hak warga negara yang dilindungi undang-undang dan lindungi konstitusi, tinggal yang
13:45punya itu jujur saja.
13:47Tinggal menyampaikan kok kepada publik hal yang sangat sederhana, tidak perlu ditutup-tutupi.
13:52Bang Sang Haji, termasuk dengan kedatangan Pak Jokowi sendiri ke sidang nanti?
13:58Iya, kan sidang perdana Mas Roy ini kan tanggal 17 September ya, dan kita juga belum tahu ya apakah nanti
14:05sidangnya Mas Roy itu akan seperti apa.
14:07Karena saya pikir konstelasi penegakan hukum juga bisa akan sedikit berubah ya setelah eksepsinya Butipa diterima dan perubahan suradakwaan jaksa
14:14penuntut-penuntut terhadap Mas Roy.
14:15Bisa saja berubah.
14:17Bang David, ini kan didesak terus agar Pak Jokowi mau hadir.
14:21Pak Jokowi juga sempat mengatakan bahwa akan hadir, tapi belakangan ada rumor bahwa jangan-jangan nih Pak Jokowi hadir, tapi
14:28lewat Zoom alias tidak datang langsung.
14:30Apa benar begitu?
14:31Itu opini aja.
14:33Pak Jokowi sudah berulang kali, itu kan opini.
14:35Dari mulut Pak Jokowi baik lewat media maupun langsung menyampaikan bahwa saya akan hadir.
14:39Karena ini adalah momentum untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa saya ini punya dan pegang ijasa itu yang ada sekarang di
14:46kejaksaan ya.
14:48Jadi, nggak usah takut soal itu.
14:50Bahkan kita berharap kalau perlu persidangan ini terbuka.
14:53Karena sudah menjadi konsumsi publik, itu satu.
14:56Kemudian yang kedua tadi, kalau soal bicara bahwa ini adalah mempertanyakan.
15:00Wah, kalau figur yang baru silahkan dipertanyakan.
15:03Wah, ini seperti misalnya Gibran itu sudah pernah menjadi wali kota ya.
15:06Nah, sekarang menjadi wapres ketika awal dulu kenapa nggak dipertanyakan.
15:10Ya, kalau memang maksudnya adalah baik dalam rangka untuk keterbukaan.
15:13Pak Jokowi yang sudah selesai sekarang baru diributin.
15:16Wah, dikemana aja ketika wali kota, gubernur DKI.
15:20Kenapa nggak mempertanyakan?
15:22Kan gitu semua.
15:23Jadi, ini tidak memberikan pendidikan politik dan hukum yang baik bagi bangsa ini.
15:27Dalam era kebebasan ini, kita dituntut untuk arif dan bijak juga.
15:31Sehingga ada wibawa dari setiap baik masyarakat Indonesia sendiri maupun mantan-mantan pejabat kita, mantan pemimpin kita yang kita harus
15:39tempatkan pada titik ada penghargaan ya.
15:42Karena itulah etika kita dengan etika demokrasi bangsa lain yang sangat berbeda lah.
15:47Misalnya, hakim di pidual kebebasan bisa menyerang orang lain.
15:50Buatnya disini hak untuk menjaga martabat.
15:53Oke, artinya adalah Pak Jokowi pasti akan datang ya.
15:56Pasti akan datang.
15:57Pasti akan datang.
15:58Tapi kalau lihat gerak-gerik kebiasaan dari Pak Jokowi, sebenarnya Mas Adi, apakah juga yakin Pak Jokowi akan hadir langsung?
16:05Seperti yang tadi dijanjikan oleh Pak Jokowi langsung dan kepada relawan Pak Jokowi juga?
16:11Kalau dalam istilah pesantrennya itu disebut dengan
16:16Tidak ada yang akan pernah tahu pasti kecuali Pak Jokowi dan Tuhan saja.
16:21Bang David Pajung pun jangan-jangan juga tidak bisa memastikan 100 persen.
16:25Tapi Audrey, terkait dengan ijazah ini pasti selalu dua hal.
16:28Pertama ada yang mengait-ngaitkan dengan persoalan hukum.
16:31Ini adalah soal hak warga negara.
16:33Tapi ada juga yang mengaitkan dengan persoalan-soalan politik.
16:36Sebagai upaya misalnya untuk mendowngrade pihak tertentu.
16:40Saya selalu mengatakan sejak lama, kalau perdebatannya secara politik pasti tidak selesai.
16:44Pasti yang bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya clear, hitam dan putih adalah proses hukum.
16:50Jadi hari ini kalau ada yang datang ke Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan validasi sebuah ijazah.
16:56Ada juga yang datang ke pengadilan.
16:58Ya sudah, itulah yang nanti akan kita lihat siapa yang sebenarnya benar.
17:02Apakah Bang David atau Bang Abdul Gapur.
17:05Jadi masih abu-abu juga ya meskipun ada janji.
17:07Tapi kita lihat nanti apakah benar datang atau enggak gitu ya Mas Adi ya.
17:11Yang penting kan gaya dulu, Audrey.
17:13Jadi persoalan di belakang seperti apa kan orang suka lupa apa yang diomongkan hari ini.
17:17Kan itu kebetulan.
17:20Oke kalau gitu.
17:21Terima kasih sudah berbincang bersama kami sore hari ini.
17:24Bang Abdul Gapur Sanghaji.
17:25Bang David Tajul dan juga Mas Adi Prajitno.
17:30Makasih semua.
Komentar