Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, mengungkit arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada Ketua KPK, Setyo Budiyanto, saat rapat membahas anggaran KPK pada Rabu (17/6/2026).

"Saran saya, Pak, saran nih. Karena Pak Presiden sudah ngomong, Pak. Jadi kalau Bapak tampilin di paparan tadi kan minta berapa-berapa aja dikasih, Pak. Ajuin Rp5 T, Pak. Tanggung, Pak," ujar Sahroni (time code 2:30).

"Nanti kalau Pak Presiden enggak kasih, videonya kita buka terus nanti supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan Kejaksaan, nanti anggarannya," lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut akan memperkuat para aparat penegak hukum, terutama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Rabu (3/6/2026).

Hal tersebut disampaikan saat Prabowo berpidato di depan para penggerak dan mitra MBG di Sentul, Bogor. Berikut tautannya: https://www.youtube.com/watch?v=85cwWbDdegY

Baca Juga KPK Sementara Tak Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi MBG di https://www.kompas.tv/nasional/675531/kpk-sementara-tak-lanjutkan-penyelidikan-kasus-dugaan-korupsi-mbg

#dpr #ahmadsahroni #kpk #prabowo #komisiiiidpr

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/675559/ungkit-arahan-presiden-prabowo-sahroni-ke-ketua-kpk-di-rapat-dpr-ajukan-rp5-t-saja-tanggung
Transkrip
00:00Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami
00:05untuk menyampaikan terkait paparan RKAKL dan RKP,
00:11Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027,
00:16serta laporan kinerja dan penyerapan anggaran sampai dengan awal Juni 2026.
00:23Pagu Indikatif KPK tahun 2027 mengalami penurunan.
00:27Jadi kami langsung bahwa ada penurunan sebesar Rp349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA Tahun Anggaran 2026.
00:41Jadi Pagu Indikatifnya adalah Rp1,23 triliun.
00:47Dari Pagu Indikatif sebesar Rp1,23 triliun ini dialokasikan untuk beberapa program,
00:53yang pertama dukungan manajemen, kemudian untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis
01:01yang ada pada program pencegahan dan penindakan,
01:06yaitu baru mendapatkan alokasi sebesar Rp9,3 miliar.
01:14Jika dibandingkan berdasarkan jenis belanja, yaitu sebesar Rp1,31 miliar,
01:22ini dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan untuk belanja barang sebesar Rp201,7 miliar.
01:31Pimpinan dan anggota Komisi Dika yang kami hormati,
01:34tentu kami mencermati arahan Bapak Presiden pada saat perwaksaan konsolidasi program
01:41Makan Berkisi Gratis tanggal 3 Juni di Sentul,
01:44beliau memberikan sebuah statement berapapun yang dibutuhkan.
01:48Oleh karena itu, itu berkaitan dengan pernyataan tersebut,
01:52ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan,
01:56atau pengusulan tambahan terhadap Pagu 2027 sebesar Rp762,30 miliar.
02:12Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja,
02:17dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan dalam rangka unit kerja,
02:23penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi supervisi dan pendidikan peransertan masyarakat.
02:30Tapi saran saya Pak, saran nih, karena Pak Presiden tidak ngomong Pak.
02:36Jadi kalau Bapak tampilkan di paparan tadi,
02:39kan minta berapa saja dikasih.
02:42Pak, pajuin 5T Pak.
02:46Tanggung Pak.
02:48Nanti kalau Pak Presiden tidak kasih,
02:51nah videonya kita buka terus nanti,
02:55supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan kejaksaan nanti anggarannya.
03:01Setuju nggak kita, teman-teman?
03:02Siap.
03:03Ya.
03:04Terima kasih, pimpinan.
03:06Jadi ini sudah kami hitung-hitung sebenarnya.
03:08Jadi untuk alokasi dua program itu,
03:11yang rinciannya adalah untuk dukungan manajemen sebesar 1,23,
03:15kemudian untuk program pencegahan dan penindakan itu sebesar 9,3,
03:23kemudian anggaran-anggaran lain yang 619 menjadi 628,
03:29hitung-hitungannya sudah kami maksimalkan.
03:31Artinya begini,
03:33kalau misalkan ini pengalaman 2026,
03:36kalau 2026 itu kan ada pengurangan, ada penajaman.
03:39Kami kalau misalkan tidak ada penajaman,
03:42itu juga sangat mendukung.
03:44Jadi harapannya dengan penambahan yang 762 itu,
03:48ini sudah bisa mengakomodir.
03:50Nanti yang lain-lain,
03:51seperti adanya untuk dukungan pegawai negeri yang baru
03:54atau CPNS yang sudah diangkat, sudah disumpah,
03:58itu sudah ada mekanisme lain yang sudah kami usulkan ke Kementerian Keuangan.
04:03Kemudian kami lanjutkan,
04:05dari sisi kategori prioritas nasional dan pelaksanaan tugas KPK,
04:10yang pertama adalah dukungan prioritas nasional sebesar 67 miliar
04:15dan pelaksanaan tugas KPK sebesar 695,23 miliar.
04:22Jadi merujuk pada lampiran tiga perpres tentang RPJMN,
04:27ini juga sudah kami sesuaikan dengan Asta Cita,
04:30ya meskipun demikian ada prioritas-prioritas nasional
04:33yang diampu oleh KPK yang alokasi anggaran memadai
04:37pada pagu indikatif di 2027.
04:41Untuk mendukung prioritas,
04:43ini ada tambahan anggaran sebesar 67,
04:46kami kategorikan pada empat kategori.
04:49Ada rekomendasi kebijakan anti-korupsi
04:52seperti pengembangan digitalisasi,
04:55all machine learning LKPN,
04:56dan aplikasi deteksi kecurangan pada layanan strategis sebesar 7,9.
05:02Kemudian pencegahan dan pendidikan anti-korupsi
05:05untuk kampanye pelatihan integritas ASN, APH 46,13.
05:11Kemudian penindakan,
05:13ini kebutuhannya kalau tidak ada pemotongan,
05:16hanya 7,49 miliar.
05:18Semua karena sesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia
05:22yang tersedia dari mulai penyelidik,
05:24kemudian penyelidik,
05:26sampai dengan penuntutan.
05:27Kemudian untuk sistem informasi,
05:31ini rekomendasi kebijakan pemenuhan kewajiban
05:33untuk aksesi konvensi antisop atau OECD.
05:37Ini yang kami berterima kasih banyak dari anggota Komisi 3 yang hadir
05:41setiap kali kami menghadirkan atau melaksanakan kegiatan pembahasan OECD.
05:48Ini sebesar 5,50 miliar.
05:50Kemudian untuk penyelenggahan tugas dan fungsi KPK
05:54dalam rangka pencegahan,
05:56ini ada 695,23 miliar.
06:00Semuanya berhubungan dengan penindakan dan eksekusi.
06:04Kemudian juga untuk pencegahan dan monitoring.
06:07Kemudian pendidikan dan peran serta masyarakat.
06:10Terus informasi dan data.
06:13Juga kegiatan koordinasi dan supervisi,
06:16serta dukungan manajemen.
06:17Ini sudah komplit semuanya yang kami butuhkan,
06:21sehingga angkanya yang seperti kami sebutkan di awal.
06:24Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati,
06:28tentunya kami berharap bahwa kebutuhan anggaran
06:302027 ini dapat dipenuhi seluruhnya.
06:34Jika memang masih diperkenankan
06:36atau memang tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa
06:39disetujui, kami akan coba untuk revisi kembali.
06:43Tapi tentunya kami juga tidak mau mengada-ada,
06:46tidak mau terlalu membesarkan,
06:49karena ada seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Fitro,
06:52itu juga jalurnya, pengajuannya secara bapenas.
06:56Itu juga dalam proses tinggal nanti minta dukungan
06:59untuk pelancaran pada saat dibanggar.
07:02Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,
07:05dampaknya pasti kalau ini tidak terpenuhi pasti akan menurun,
07:08karena perjalanan dinas terpotong,
07:11kemudian kegiatan-kegiatan yang harusnya sudah dijadwalkan,
07:14akan bisa terkendala dan tidak bisa dilaksanakan.
07:18Termasuk juga agenda prioritas nasional,
07:21ini juga akan terhambat kalau anggaran-anggaran tersebut tidak bisa terpenuhi.
07:26Selanjutnya, kami sampaikan perkembangan realisasi anggaran dan capaian kinerja.
07:31Jadi berdasarkan sakti Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2026 sampai dengan Juni,
07:40mencapai 761 atau sebesar 54,10 persen dari pagu anggaran.
07:47Jadi kalau dia berdasarkan program realisasi anggaran untuk dukungan manajemen,
07:52sebesar 665,
07:54kemudian realisasi program pencegahan sebesar 96 atau 46 persen.
08:01Ini sudah kami efektif efisiensikan,
08:05bahkan ada beberapa pimpinan yang harusnya melaksanakan kegiatan,
08:10bahkan juga kegiatan yang bersifat luar negeri,
08:12misalkan dengan MSCC,
08:15KPK-nya Malaysia juga kami tunda dan hanya kami serahkan kepada level Eselon 1 atau Eselon 2.
Komentar

Dianjurkan