Pakar Bivitri Susanti Kritisi Program MBG Tetap Lanjut Meski Didemo Mahasiswa, Ini Respons DPR

KompasTV

KOMPAS.TV - Mahasiswa dari BEM SI Jawa Barat tiba di Gedung DPRD Jawa Barat pukul 15.30 WIB.     Mereka melakukan long march dari Monumen Perjuangan sejauh satu kilometer.    Ada 7 tuntutan di antaranya, turunkan harga BBM non subsidi, hingga selamatkan APBN dari pemborosan anggaran.    Unjuk rasa kembali digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau BEM UNM, menuntutan kebijakan pemerintah dan kondisi sosial ekonomi.    Demo digelar di depan Kampus UNM Gunung Sari, Makassar. Terdapat tujuh poin tuntutan.     Di antaranya pendidikan gratis dan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, stabilitas nilai tukar rupiah serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.    Mahasiswa juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan negara dan penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.    Pengguna jalan yang melintasi kawasan Jalan AP Pettarani diimbau untuk berhati-hati dan menggunakan jalur alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas.    Tuntutan demo mahasiswa yang sudah berlangsung berhari-hari, salah satunya mendesak pemerintah menghentikan program MBG.     Namun hari ini, Kepala Bakom M. Qodari kembali tegaskan program MBG tetap dilanjutkan.     Lantas apa yang bisa menjadi titik temu, antara aspirasi mahasiswa dengan keputusan pemerintah?     Kita bahas bersama Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti. Dan juga ada Politisi Gerindra, Kamrussamad.    Baca Juga Pemerintah Pastikan MBG Tetap Lanjut, Bakom RI: Tidak Bisa Dihentikan, Kontrak Politik Prabowo di https://www.kompas.tv/nasional/675495/pemerintah-pastikan-mbg-tetap-lanjut-bakom-ri-tidak-bisa-dihentikan-kontrak-politik-prabowo    #mbg #demo #demomahasiswa     _    Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!    Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/nasional/675496/pakar-bivitri-susanti-kritisi-program-mbg-tetap-lanjut-meski-didemo-mahasiswa-ini-respons-dpr

Transcript

00:00Intro

00:07Anda masih menyaksikan Kompas Petang dan ini merupakan situasi terakhir di depan DPRD

00:14ataupun jalan menuju DPRD Provinsi Jawa Barat

00:18dan sejumlah aliansi mahasiswa yang tercatat tadi dari ITB dan juga UPI

00:24dan sejumlah aliansi mahasiswa di Bandung, Jawa Barat melakukan aksi unjung rasa

00:29untuk terkait dengan evaluasi sejumlah program strategis dari pemerintah

00:35dan juga meminta perbaikan ekonomi terkait dengan stabilitas nilai rupiah

00:40dan juga stabilitas ekonomi bagi masyarakat

00:44Sebelumnya mahasiswa melakukan long march dari monumen perjuangan sejauh 1 km

00:50dan 7 tuntutan diantaranya turunkan harga BBM Pertamax

00:54hingga selamatkan APBN dari pemborosan anggaran

01:00Unjuk rasa kembali digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar

01:06atau BEM UNM

01:08menuntut kebijakan pemerintah dan kondisi sosial ekonomi

01:12Unjuk rasa digelar di depan kampus UNM Gunung Sari Makassar

01:16Terdapat 7 poin tuntutan diantaranya pendidikan gratis, peningkatan kesejahteraan guru, dan dosen stabilitas nilai tukar rupiah

01:25serta keterjangkauan harga kebutuhan pohok dan BBM

01:38Tuntutan aksi unjuk rasa mahasiswa tengah berlangsung berhari-hari

01:42salah satunya mendesak pemerintah untuk menghentikan program MBG

01:46namun hari ini Kepala Bakom M. Kodari menyebutkan bahwa program MBG tetap dilanjutkan

01:52lalu apa saja yang bisa menjadi titik temu antara aspirasi

01:55unjuk rasa mahasiswa dengan keputusan pemerintah

01:58akan kita bahas bersama

01:59Pak Rukum Tata Negara Bivitri Susanti dan juga politisi dari Partai Gerindra

02:05Bapak Kamur Samad

02:06Selamat sore

02:07Terima kasih telah hadir di studio Pak Kamur Samad

02:10Kita akan menuju ke Mbak Bibi

02:12Mbak Bibi bahwa pemerintah menyatakan MBG terus berjalan

02:15di tengah aksi unjuk rasa oleh mahasiswa

02:18Anda menilai seperti apa?

02:19Dan apa saja dampaknya bila saat ini pemerintah tetap me-evolusi

02:23dan akan melanjutkan program MBG?

02:26Ya menurut saya ini menandakan pemerintah yang tidak responsif

02:31dengan situasi di luar

02:34Kita paham

02:35Saya teoritif itu membuat pemerintah yang responsif

02:38Ada yang justru responsif

02:41Jadi saya melihatnya itulah situasinya

02:44Dan kalau seandainya

02:45penganggapan dari mahasiswa

02:47ataupun elemen masyarakat yang lainnya

02:49tidak diberikan respons yang positif

02:52Paling tidak ada dialog dulu secara mendalam

02:54dengan perwakilan-perwakilan

02:56semua masyarakat sipil yang mengkritik

02:58Maka saya khawatir nanti ini

03:01isunya akan terus-menerus bergulir

03:03dan tidak menandakan demokrasi kita

03:06yang sebenarnya tidak deliberatif

03:08tapi benar-benar tidak ditutuskan berdasarkan

03:11apa yang diinginkan oleh terutama Presiden

03:14Itu situasi sekarang

03:15Oke Pak Kamur, selamat bahwa

03:17tadi ada informasi juga mahasiswa tetap

03:20dalam poin tuntutannya untuk menghentikan MBG

03:23dan juga kooperasi Desa Mara Putih

03:25dan terkait dengan situasi ekonomi dan juga

03:27adanya pemurusan anggaran

03:29Anda menilai seperti apa bahwa saat ini

03:31pemerintah tetap melaksanakan program MBG

03:34dan apa saja poin strategis yang harus dipertahankan

03:37Ya Mas Juno memang kalau

03:39pertama kita mendengar ya

03:43demo aspirasi aksi dari mahasiswa

03:46dari berbagai daerah

03:47ini adalah bentuk kebebasan berpendapat

03:50yang patut kita hargai, patut kita hormati

03:53substansi yang diperjuangkan oleh mahasiswa

03:56juga adalah sesuatu yang penting

03:58sesuatu yang harus ditindaklanjuti

04:00secara sungguh-sungguh oleh pemerintah

04:02karena itu kita melihat dari aspek

04:05penegakan hukum terhadap

04:08penggunaan anggaran negara pada program prioritas

04:11itu sedang berjalan Mas Juno

04:13jadi penegakan hukum ini sedang berjalan

04:17proyustisia sedang berlansung

04:18terhadap dua aspek yang kita lihat dari publik

04:22yang pertama menyangkut penggunaan

04:24pengadaan barang di BGN

04:26yang kedua menyangkut pembangunan

04:30lokasi-lokasi SPPG

04:32yang dikonsolidasi oleh internal BGN

04:36jadi ada kemajuan dalam 10 hari terakhir

04:4110 hari pertama setelah tindakan hukum

04:44yang dilakukan oleh APH

04:45dan kita harus memberi kesempatan

04:47yang kedua dari segi anggaran

04:49DPR hari-hari ini

04:51dan sampai dengan bulan akhir Agustus

04:54September nanti akan membahas ya

04:56akan membahas tentang alokasi anggaran APBN

05:002027 ini waktu yang baik bagi parlemen

05:04bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi tentang keinginan mahasiswa khususnya

05:11tentang efisiensi anggaran

05:13ini menurut saya

05:14timing yang sangat pas terhadap gerakan ini dan ini harus kita care terhadap apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa

05:22Mbak Bibip ini berkaitan juga tadi Mkodari menyatakan bahwa ini merupakan salah satu bentuk kontrak politik

05:28dengan masyarakat

05:30bahwa 58% dan juga mempercayai masyarakat untuk tetap menjalankan program MBG

05:34ada menilai seperti apa?

05:36karena pada dasarnya tadi berdasar Pak Kamur Samad

05:38ada momen untuk melakukan akutabilitas, transparansi dan juga pengawasan saat ini tengah berjalan

05:46kontrak politik itu kan bukan dinilai dari sebuah proyek atau kebijakan

05:51kontrak politik itu adalah ketika pengurus negara sebenarnya harus punya akutabilitas

05:58dan mendengar apa kata warga

06:00kontrak itu bahkan kalau dalam bahasa hukum sehari-hari

06:04bisa saja isinya berubah ketika salah satu pihak tidak setuju

06:08kan begitu kontrak itu antara dua pihak

06:10nah sekarang yang ditunjukkan oleh para mahasiswa dan kelompok-kelompok

06:17Mbak Bibip

06:20oke saya beralih

06:21ya Pak Kamur

06:22oke silahkan

06:22bahwa ternyata satu pihak sebenarnya tidak setuju

06:27Mbak Bibip silahkan

06:28apakah terputus?

06:30ya tadi sempat terputus boleh diulang kembali

06:32saya gak tahu tadi sejauh mana saya berbicara

06:36baik saya tidak tahu tadi sejauh mana saya berbicara itu terdengar

06:40tapi kan yang saya mau katakan adalah

06:42yang namanya kontrak politik itu kan antara dua belah pihak

06:46artinya sebuah kontrak pun sebenarnya bisa saja ketika ada hal yang tidak disetujui

06:52boleh berubah

06:53nah tapi ini seakan-akan diandaikan kontrak politik dalam arti

06:57kita sudah memberikan warga itu sudah memberikan 100% suara kita

07:01terserah kepada pemerintah apa yang mau dibuat

07:03nah ini sebenarnya adalah cara pandang yang keliru

07:06sesungguhnya yang dimasukkan kontrak politik adalah pengurus negara

07:09harus mendengar apa yang

07:11kita-kita ini yang punya negara, warga negara

07:15sampaikan dan apa yang ingin diubah

07:18oke responannya Pak

07:19Mas Juno

07:20dalam penyusunan visi dan misi

07:26program seorang calon presiden

07:29pada waktu itu didasarkan pada tiga hal

07:32pertama ada

07:36RPJP yang disusun dalam rentang waktu 25 tahun

07:40yang mana yang sudah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya

07:44dan mana yang perlu dilanjutkan, mana yang perlu dilakukan perubahan

07:48turunan dari RPJP itu kemudian dibuat RPJMN per 5 tahun

07:53lalu kemudian ada visi misi presiden

07:56dikompilasi diselaraskan dengan RPJM tersebut

07:59lalu kemudian ada aspirasi yang berkemban dari masyarakat

08:02itu yang saya sebut

08:03tiga jalur

08:05berdasarkan data

08:06yang ada di RPJP dan juga RPJMN

08:10menunjukkan bahwa tingkat prevalensi

08:14balita kita

08:16untuk kekurangan gisi

08:19khususnya stunting

08:20itu masih di angka 19,8%

08:23itu artinya

08:2420 dari 100 balita

08:26tidak tumbuh

08:28secara normal

08:29ini secara sosiologis

08:31lalu kemudian

08:32dari mana aspek juridisnya

08:35di dalam undang-undang nomor 17 Mas Juno

08:37pasal

08:38saya tulis disini pasal 67 ayat 1

08:41itu jelas disebutkan tentang

08:44kewajiban pemerintah pusat

08:46untuk memberikan pemenuhan gisi

08:48kepada masyarakat

08:50baik sifatnya perorangan

08:51maupun untuk masyarakat

08:53karena itu pada bulan

08:54saya tegaskan kembali

08:55bahwa pada bulan Agustus 2024

08:58pemerintahan yang lalu

08:59mengeluarkan perpres

09:00nomor 83

09:02tentang pembentukan badang gisi nasional

09:04ini yang kemudian ditindaklanjuti

09:06karena lahir dari sebuah

09:07rancang bangun

09:09pembangunan nasional

09:10yang berkelanjutan Mas Juno

09:11tapi titik kritisnya disini Pak Kamarus Ahmad

09:13bahwa saat kampanye juga Presiden Prabowo

09:16menyatakan bahwa ini menjadi proyek strategis

09:18untuk menjangkau daerah 3T

09:20terutama daerah dengan infrastruktur

09:22yang masih tertinggal

09:23dan juga pendidikannya

09:24aksesnya masih minim

09:25untuk saat ini

09:26sepertinya kita melihat bahwa

09:27SPPG dominan

09:29di wilayah perkotaan

09:30untuk saat ini seperti apa

09:31dan ini menjadi kritikan

09:33dan masukkan dari siswa

09:34kalau itu betul sekali

09:35dan harus segera prioritas

09:37di daerah terluar

09:40terpencil dan tertinggal

09:41dan sudah ada

09:44geospasial

09:44tentang hal itu

09:45sebetulnya

09:46itu yang harus

09:47tepat sasaran

09:49tepat manfaat

09:50harus menjadi komitmen

09:51dalam pelaksanaan

09:52karena itu kita kasih

09:53berikan kesempatan

09:54kepada pimpinan BGN Mas Juno

09:56untuk betul-betul menunjukkan

09:58bahwa ada perubahan mendasar

09:59yang ingin dilakukan

10:01dalam rangka

10:02pelaksanaan MBGN

10:03oke Mbak Bibip

10:04ada komitmen dari pemerintah

10:05untuk melakukan perubahan mendasar

10:07dan juga berjanji

10:07untuk melakukan

10:08perbaikan total

10:10terhadap MBG

10:11tanggapan Anda

10:12saya tadi kayak

10:12saya tadi kayak terputus ya

10:14ya ya

10:16saya coba masuk dulu

10:18ke situ sebentar ya

10:19dan nanti akan menjawab

10:20pertanyaan Mas Juno juga

10:21pertama-tama

10:22yang kita harus perhatikan adalah

10:23kalau dikatakan

10:24narasinya soal kontrak politik

10:26ini ada kekeliruan

10:27dan kooptasi narasi

10:28karena yang namanya

10:30kontrak pun

10:31tidak hanya kontrak politik

10:32kan ada dua pihak

10:33ada pengurus negara

10:35ada warga negara

10:36nah ketika

10:40sebuah yang tidak

10:41dipenuhi dengan baik

10:43salah satu pihak

10:45boleh untuk protes

10:46dan mengubah isi kontrak

10:47nah jadi itu dulu

10:48yang harus dibongkar

10:49nah yang kedua

10:50pertanyaan Mas Juno

10:50barusan adalah

10:51apakah misalnya

10:53dengan mengubah

10:53apa namanya

10:55membongkar korupsinya

10:56dan seterusnya

10:57berarti sebenarnya

10:58tuntutan dari

10:58mahasiswa dan warga masyarakat

11:00sudah dipenuhi

11:01menurut saya belum

11:02karena yang bermasalah

11:03dari MBG ini

11:04adalah desainnya

11:05secara umum

11:06makanya kami juga

11:07saya dan tawan-tawan

11:08ke mahkamah konstitusi

11:09untuk mempersoalkan

11:11penggunaan anggaran

11:12APBN sebesar 20%

11:13untuk pendidikan

11:14berdasarkan konstitusi

11:15pasal 31 ayat 4

11:17yang ternyata digunakan

11:18sebagai untuk MBG

11:19nah itu kan yang

11:20tidak pernah

11:22dijawab secara baik

11:23oleh pemerintah

11:25yang sekarang terjadi

11:26adalah penjelasan

11:27soal

11:27berapa banyak dapur

11:28dan seterusnya

11:29padahal secara desain

11:31bahkan secara

11:32peralokasian anggaran

11:33kita mesti punya

11:34pertanyaan yang

11:35sangat-sangat serius

11:36nah ini yang sebenarnya

11:37belum dijawab

11:38sehingga kalau dikatakan

11:39apakah ada respon

11:40yang baik dari pemerintah

11:41terhadap

11:42tuntutan mahasiswa

11:43menurut saya belum

11:44oke kami dapat

11:45tangkap poinnya

11:45bahwa terakhir juga

11:47ada kesaksian dari

11:47seorang guru sejarah

11:48di madrasa

11:49terkait dengan dampak MBG

11:50terutama dari

11:51perspektif seorang guru

11:53Anda melihatnya seperti apa

11:54bahwa ini perbaikan

11:55dan juga dapat

11:56menjawab

11:57kita lihat secara jernih

11:59dari hulu

12:00ke hilir soal pendidikan

12:02pertama sarpras

12:03sarana dan prasarana

12:05pendidikan

12:05kedua akses menuju

12:07lokasi pendidikan

12:08yang ketiga

12:09SDM

12:10kualitas guru

12:11sistem pengajaran

12:13lalu kemudian

12:14ketersediaan

12:15kebutuhan sandan

12:16bantangan

12:17anak didik kita

12:18jadi

12:19ini

12:20adalah bagian

12:21daripada

12:22entitas pendidikan

12:23kalau kita lagi

12:24menyusun

12:25anggaran pendidikan

12:26nomenklaturnya

12:27sarprasnya

12:29ditempatkan di

12:30kementerian PU

12:30misalnya

12:31kan begitu

12:32lalu kemudian

12:33entitas kebutuhan

12:35pangannya

12:35ditempatkan di

12:37badang gisi

12:37untuk

12:37dukungan

12:38gisi mereka

12:40lalu kemudian

12:41untuk insentif

12:42pengajar SDM-nya

12:43dan

12:44fasilitas pendidikan

12:45lainnya

12:46itu ditempatkan

12:47di kementerian

12:47pendidikan

12:48dikdasmen

12:49jadi ini adalah

12:51entitas yang

12:52tidak terpisahkan

12:54daripada

12:54anggaran

12:54kita mau tanya

12:55bahwa anggaran

12:56ini kan juga

12:56terbatas

12:57jadi ruang fiskal

12:58juga terbatas

12:59dan juga ada

12:59pasal 31

13:00terkait dengan

13:01pembunuhan pendidikan

13:02betul

13:03lalu prioritas mana

13:04dan ini

13:05menjadi

13:05dari taruhan

13:06pemerintah

13:07ini sudah prioritas

13:08mas Juno

13:09karena ini adalah

13:10kekuatan inti

13:11jadi dari titik

13:12MBG ini menjadi

13:13salah satu bagian

13:14penyokong

13:14penting

13:15dari awal

13:15kita udah diskusikan

13:16tahun lalu

13:17tentang

13:17nomenklatur

13:18penggunaan

13:19anggaran ini

13:20karena memang

13:21ada outcome

13:24daripada

13:26anak didik kita

13:27yang menerima

13:28dari anggaran

13:28MBG tersebut

13:29itulah kenapa

13:30dia masuk dalam

13:31baik kita tangkap

13:31Mbak Bip silahkan

13:32respons Anda

13:33terakhir

13:34Mbak Bip saya

13:35persoalannya bukan

13:36sekedar

13:37nomenklatur

13:38tapi persoalannya adalah

13:39cara

13:40bagaimana

13:41pemenuhan

13:42gizi ini

13:42sebenarnya

13:43ini dijalankan

13:44yang terjadi hari ini

13:46bukan seperti

13:46yang kita bayangkan

13:47di Jepang

13:48di Brazil

13:49beberapa negara

13:50bagian di India

13:51di Tunandia

13:51dimana

13:52bukan menurut

13:53dapur-dapur itu

13:55yang dibagi-bagi

13:56yang bahkan

13:56sampai sekarang

13:57diperjual belikan

13:58tapi

13:59dengan menggunakan

14:00fasilitas yang sudah ada

14:00di sekolah-sekolah

14:01jadi bukan hanya

14:02anggarannya

14:03tapi cara

14:04menyampaikan program ini

14:05itu yang tadi saya katakan

14:06sebenarnya

14:06desainnya

14:07kenapa misalnya

14:08sekarang kok

14:09kebanyakan dapur

14:10dikelola oleh TNI

14:11dan juga Polri

14:12ataupun yayasan-yayasan

14:13yang terkait dengan

14:14paket-paket politik

14:15misalnya begitu

14:16jadi kan secara

14:17desain

14:18ada sepuluran

14:18nah ini yang tidak

14:19mau disentuh

14:20yang dibicarakan selalu

14:21memperatur

14:22yang dibicarakan selalu

14:23jukla dapur

14:23dan seterusnya

14:24ini yang harus

14:25dibelaskan dulu

14:26baru dijelaskan

14:27sebenarnya

14:28dengan cara apa

14:29tujuan itu

14:30mau dicapai

14:30baik

14:31mungkin ada

14:33solusi yang akan kita

14:34dapatkan dari

14:35dialog ini

14:36dan juga kita akan

14:36terus akan membahasnya

14:37dan semoga juga

14:38pemerintah dapat

14:38berdiskusi bersama

14:40dengan mahasiswa

14:41untuk menemukan

14:42titik temu atas

14:43program MBG ini

14:43terima kasih sekali lagi

14:44Pak Kamarusamat

14:45anggota DPR

14:47fraksi Partai Gerida

14:47dan juga

14:48Mbak Bibip

14:49Divitri Susanti

14:49pakar hukum Tata Negara

14:51dari Jentera

14:51selamat sore

14:52selamat menikmati

Kategori

Transkrip

Komentar

Dianjurkan