00:00KPK menyatakan telah tengah mengkaji rencana pengadaan sepatu
00:05bagi siswa sekolah rakyat yang ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial.
00:10Pengadaan ini jadi sorotan karena disebut bakal memakan anggaran 700 ribu rupiah
00:15perpasang sepatu atau total 27 miliar rupiah.
00:20Wakil Ketua KPK Agus Jokok Ramono menyebut
00:22KPK bisa turun tangan secara proaktif sebagai strategi pencegahan korupsi
00:29dalam pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat.
00:32Tak hanya sepatu, Agus menegaskan KPK tengah mengkaji seluruh aspek pengadaan barang.
00:37Penyediaan sepatu bagi siswa sekolah rakyat penuhai polemik
00:40usai harganya dinilai tidak sesuai dengan foto produk yang ramai tersebar di media sosial.
00:57Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses.
01:03Tidak hanya dicakupkan kepada kos kaki atau apa-apa, tapi seluruh bisnis prosesnya.
01:09Saya rasa itu cukup.
01:12Kemensos menganggarkan 27 miliar rupiah untuk pengadaan sepatu
01:16bagi 39 ribu siswa sekolah rakyat
01:19atau seharga 700 ribu rupiah perpasang sepatu.
01:22Anggaran besar ini menjadi sorotan publik karena dinilai terlalu mahal.
01:25Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut anggaran ini masih perencanaan awal.
01:30Nantinya Kemensos akan melakukan lelang secara terbuka
01:32untuk pengadaan sepatu yang harganya akan jauh lebih murah.
01:35Kusipul memastikan pihak yang bertanggung jawab
01:38untuk pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial
01:40agar tidak melakukan penyimpangan dalam melaksanakan program Presiden.
01:47Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya.
01:54Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan.
02:00Nah proses pengadaan ini dilelang secara terbuka
02:03dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya.
02:08Jadi kalau sekarang disebut itu 700 ribu ya,
02:12nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu.
02:15Nanti kan akan ada proses lelang.
02:18Saya tidak selalu mengerti detail tentang proses lelang itu,
02:21tetapi saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab
02:26pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial
02:30untuk tidak main-main,
02:32untuk tidak melakukan penyimpangan
02:35dalam rangka melaksanakan program Presiden ini.
Komentar