Mantan gubernur DKI jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapi rencana pemerintahan presiden Prabowo Subianto untuk menarik utang sekitar Rp700 triliun pada RAPBN 2026.
Menurutnya, kebijakan ini terbilang suka-suka dan tidak baik dimata investor. Hal ini disampaikan Ahok dalam seminar nasional dengan tema Golden Visa : antara harapan dan realita dalam investasi indonesia, di Jakarta pada Sabtu (23/8).
Ahok menyebut, jika dalam dunia bisnis, cara menarik utang baru untuk membayar utang lama bisa dianggap bisnis yang tengah dijalankan sedang bangkrut.
Ia pun menilai, pengelolaan negara saat ini buruk karena dalam menyusun anggaran yang asal-asalan.
Pemerintahan presiden prabowo subianto berencana menarik utang baru senilai Rp781,87 triliun pada 2026. Hal ini terungkap dalam buku II nota keuangan beserta RAPBN 2026.
Pemerintah mengklaim pengelolaan utang dipastikan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengutamakan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.
Dokumen itu menjelaskan APBN dirancang untuk mengemban dua agenda utama, yaitu meredam gejolak sekaligus mendukung agenda pembangunan.
APBN dipastikan dapat melaksanakan program-program pembangunan prioritas di tengah risiko perekonomian yang meningkat karena kondisi global yang sarat ketidakpastian.
Dokumen itu juga memaparkan pembiayaan utang dalam lima tahun terakhir, yaitu Rp 870,5 triliun pada 2021; Rp 696 triliun pada 2022; Rp 404 triliun pada 2023; Rp 558,1 triliun pada 2024; serta Rp 715,5 triliun pada 2025. Kemudian, diungkapkan rencana pembiayaan utang sebesar Rp 781,87 triliun pada 2026.
00:00Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama alias Ahok menanggapi rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menarik utang sekitar 700 triliun rupiah pada era PBN 2020.
00:14Menurutnya kebijakan ini terbilang suka-suka dan tidak baik di mata investor.
00:18Hal ini disampaikan Ahok dalam seminar nasional dengan tema Golden Visa antara harapan dan realita dalam investasi Indonesia di Jakarta pada Sabtu 23 Agustus.
00:31Ahok menyebut jika dalam dunia bisnis cara menarik utang baru untuk membayar utang lama bisa dianggap bisnis yang tengah dijalankan sedang bangkrut.
00:41Ia pun menilai pengelolaan negara saat ini buruk karena dalam menyusun anggaran yang asal-asalan.
00:47Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menarik utang baru senilai Rp781,87 triliun rupiah pada 2026.
00:59Hal ini terungkap dalam buku 2 Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026.
01:04Pemerintah mengklaim pengelolaan utang dipastikan tetap memperhatikan prinsip kehatian-hatian mengutamakan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.
01:13Dokumen itu menjelaskan APBN dirancang untuk mengemban dua agenda utama, yaitu merenam gejolak sekaligus mendukung agenda pembangunan.
01:24APBN dipastikan dapat melaksanakan program-program pembangunan prioritas di tengah resiko perekonomian yang meningkat karena kondisi global yang syarat ketidakpastian.
01:34Dokumen itu juga memamarkan pembiayaan utang dalam lima tahun terakhir, yaitu Rp870,5 triliun rupiah pada 2021,
01:45Rp696,6 triliun rupiah pada 2022, Rp404 triliun rupiah pada 2023, Rp558,1 triliun rupiah pada 2024,
01:59serta Rp715,5 triliun rupiah pada tahun 2025.
02:05Kemudian diungkap rencana pembiayaan utang sebesar Rp781,87 triliun rupiah pada 2026.
02:14Artinya angka itu menjadi yang tertinggi setelah 2021 atau era pandemi COVID-19 yang memang memperlukan pembiayaan besar.
02:25Dalam era PBN 2026, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN direncanakan sebesar Rp749,19 triliun rupiah atau naik jika dibandingkan dengan Outlock APBN tahun 2025.
02:39Sedangkan pembiayaan pinjaman pada era PBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp32,6 triliun rupiah turun menjadi 74,9 persen dibandingkan Outlock tahun 2025 sebesar Rp130,3 triliun rupiah.
02:58Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR di Gedung DPR di Jakarta pada Jumat 22 Agustus 2025,
03:06Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan,
03:09target asumsi ekonomi makro termasuk pembiayaan utang pada 2026 telah dikalkulasi secara hati-hati.
03:17Ia optimis komponen APBN 2026 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
03:23Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan, mengingatkan,
03:30risiko utama dari peningkatan utang hingga Rp781,87 triliun rupiah adalah semakin tingginya rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara.
03:41Risiko lain dari tambahan utang, Misbah menambahkan, adalah ketergantungan pada pinjaman berdenominasi valuta asing.
03:49Ia menilai kondisi ini rentan terhadap gejolak nilai tukar dan kenaikan suku bunga global,
03:55sehingga bisa memicu krisis fiskal jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Jadilah yang pertama berkomentar