00:00Kita menyebut dari delapan tersangka yang ditangkap dalam korupsi pengurusan hak guna bangunan.
00:04Empat orang diantaranya diduga adalah orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid.
00:08Lantas, apakah KPK akan memeriksa Menteri Nusron dalam waktu dekat untuk menguak?
00:13Adakah keterlibatnya dalam kasus ini?
00:14Kita ulas bersama dengan praktisi hukum dan aktivis anti korupsi,
00:19Saor Siagian, dan juga mantan Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif.
00:23Selamat sore, Bapak-Bapak. Semoga sehat seselalu.
00:27Selamat sore, Juno.
00:28Selamat sore, Selamat sore, Mas.
00:30Sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi beberapa politisi Partai Golkar untuk bergabung.
00:34Namun belum ada yang dapat bergabung.
00:36Saya ke Pak Laude terlebih dahulu.
00:38Pak Laude, sebenarnya KPK telah mengungkap bahwa dari delapan tersangka,
00:43empat diantaranya merupakan orang kepercayaan dari Menteri Nusron Wahid.
00:47Lalu dari pengalaman Anda,
00:49harusnya penyidik KPK dapat memeriksa Menteri Nusron ini dalam jangka waktu lebih dekat
00:54untuk diperiksa sebagai saksi?
00:57Ya, dari beberapa yang kita dapat dari media,
01:03sebenarnya memang kalau penyidik itu untuk memeriksa seseorang,
01:09satu memiliki keterkaitan.
01:11Yang kedua, ada soal permasalahan kewenangan.
01:16Saya pikir ini yang paling penting, yang tadi belum disebutkan oleh beberapa pengamat tadi yang telah diberitahui.
01:24Pertama, apakah orang-orang ini yang telah ditangkap ini memiliki kewenangan besar
01:31untuk mengatur soalnya HGB, hak penggunaan hak atas tanah, dan hak-hak atas tanah yang lain.
01:38Kalau seandainya mereka ini bukan penentu kebijakan utama,
01:44maka yang pengambil keputusan utamanya itu memang harus dikonfrontasi.
01:49Itu penting supaya apa?
01:52Supaya ketahuan sebenarnya bagaimana gambaran prosesnya seperti itu.
01:56Itu yang nomor satu.
01:58Yang nomor dua, kebetulan waktu saya di KPK,
02:03Fat El Fawzi ini pernah juga saya tangkap.
02:06Ini pengadaan Al-Quran.
02:08Itu terus terang semua, apa namanya ya, banyak juga pengadaan berang dan jasa ya.
02:16Tadi pengadaan untuk Al-Quran saja ditilap sama anak ini.
02:20Dan orang, oleh karena itu, ini sudah ketiga kalinya.
02:23Sudah ketiga kalinya, dia melakukan korupsi dan kelihatannya memang anak ini adalah gatekeepers.
02:34Karena dia tidak memiliki kewenangan.
02:37Dia tidak memiliki, apa ya, dia anggota biasa.
02:43Dia tidak mempunyai kekuatan eksekusi bahwa dia bisa memberi keputusan,
02:48dia bisa memberikan hak atau yang lain-lain.
02:51Nah, oleh karena itu, maka tidak boleh sampai kepada hanya orang ini.
02:57Harus dicari, ini siapa?
03:00Dia menjaga uangnya siapa?
03:03Ada yang saya kira itu, kalau serius,
03:05jadi KPK tahu caranya.
03:07Nggak usah kita ajarin siapa dulu yang harus dia periksa seperti itu.
03:12Tapi kalau mereka serius, itu memang bisa dilebarin ke samping,
03:17bisa dilebarin ke atas.
03:18Oke.
03:19Jadi, sorry, salah bahasa Indonesia.
03:23Bisa dilebarin ke samping, bisa ditinggikan ke atas.
03:27Seperti itu.
03:28Sehingga memang bisa, untuk bisa diserulkan lebih lanjut.
03:32Oke Bang Saur, untuk saat ini kita mau katanya bahwa
03:35Presiden Direktur dari Sumarekon Agung ini juga diduga terlibat.
03:39Dan ini, dari level bawah, ada pembukatan terkait dengan penyelenggaraan negara,
03:44terutama di ATR BPN dari Kepala Kantor Tanah di Bogor,
03:47kemudian naik ke Dirjen Pengendalian Tanah dari ATR BPN terlibat.
03:51Menurut Anda, apakah mereka berjalan secara sendiri,
03:55atau ada perintah, ataupun ada operator terkait dengan dugaan korupsi di ATR BPN?
04:00Kalau kita dengar konferensi pers dari Direktur Penyidik KPK kan,
04:08apa namanya ini kan benar-benar kerja mafia.
04:12Ya, tentu yang diduga di atasnya itu,
04:17seperti juga KPK mengatakan bahwa sangat diduga terlibat kepada Menteri.
04:25Nah, uang-uang yang khusus Sumarekon di Bogor itu kan hanya 1,5 miliar kan,
04:33untuk pembukaan blokirnya.
04:35Nah, yang ditangkap juga kan ada juga Kepala BPN Tangerang,
04:43ini membuktikan bahwa korupsi atau yang dilakukan oleh gerombolan ini
04:52adalah sesuatu yang sudah betul-betul kerja mafia.
04:55Ini mungkin di semua BPN adalah bekerja seperti ini.
04:59Nah, begitu juga para pengusaha,
05:01karena mereka juga punya kepentingan,
05:05mau tidak mau mereka juga tunduk kepada para mafia ini.
05:11Nah, seperti Pak Laude tadi katakan bahwa yang menarik kan,
05:16misalnya begini,
05:17bagaimana Nusron nggak mungkin lagi bisa lepas,
05:20setidaknya ada dirjennya,
05:22ada Kepala BPN-nya,
05:24Kepala BPN Bogor kan waktu itu tidak mau,
05:27kecuali ada perintah.
05:28Nah, sekarang mengapa ada misalnya anak buahnya, dirjennya,
05:32dan ada beberapa orang yang terkait kepada partainya,
05:35nah ini kan tentu sangat masuk akal,
05:40bahwa Menteri ini adalah penanggung jawab.
05:44Nah, oleh karena itu kita minta Presiden sesungguhnya,
05:47karena ini sangat menyentuh kepentingan dasar daripada masyarakat,
05:52segera non-aktifkan Menteri ini,
05:55sehingga tidak disanderah rejim ini oleh kerja-kerja setidaknya secara leadership,
06:01dia sudah gagal, ya.
06:03Sebagai Menteri dia sudah gagal,
06:05tidak bisa menerbitkan anak buahnya,
06:07sebagai partai terlibat,
06:09apa namanya, kader-kadernya,
06:11bahkan mantan narapidana juga terlibat.
06:14Nah, kita minta memang dari awal,
06:16bahwa teman-teman nanti jaksa penuntut umum,
06:20supaya menuntut mereka ini maksimal.
06:23Nah, kita meminta supaya segera Nusron dipanggil,
06:27dan kalau memang cukup buktis,
06:29segera ditapkan tersangkan,
06:30dan dia harus segera mengundurkan diri,
06:32sehingga, apa namanya,
06:35pemerintahan sekarang ini tidak disenderah oleh kejadian yang sekarang,
06:40di BPN yang sekarang masih menyangkut di Bogor.
06:44Gitu loh, Juno.
06:45Saya ke Pak Lawadipal,
06:46ada mafia tanah,
06:48dugaan mafia tanah dari level bawah hingga level pusat.
06:51Lalu, seperti apa sebenarnya tadi Anda menyatakan,
06:53sebenarnya sebegitu mudahnya penyidik KPK dapat membuktikan.
06:56Nah, untuk saat ini,
06:57seperti apa sebenarnya untuk pembuktian unsur atas perintah,
07:00atau pengetahuan dari pusat,
07:03ataupun level menteri?
07:05Ya, selalu ya,
07:07memang tidak terlalu gampang.
07:08sebagai bahwa karena biasanya,
07:12kalau misalnya perintah dilakukan dengan lisan,
07:16itu biasanya tidak tercatat,
07:18dan tidak diketahui,
07:19sehingga itu memang butuh cross-examinasi ya,
07:23yang cukup untuk bisa menetapkan seseorang tersangka atau tidak.
07:28Melalui percakapan telepon atau seperti apa?
07:31Ya, kalau itu,
07:32kalau ada semua percakapannya itu adalah melalui media,
07:36misalnya telepon atau email atau lain,
07:41atau surat, itu bisa.
07:43Tapi kalau misalnya lisan,
07:45biasa seperti itu,
07:46pertemuan,
07:47itu biasanya,
07:48ya perlu kesungguhan dalam untuk,
07:54apa namanya ya,
07:55untuk menyelidikinya.
07:56namun demikian,
07:58saya ingin jelaskan bahwa,
08:01ATR BPN itu salah satu yang paling rawan.
08:05Itu bukan cuma sekarang,
08:07dari dulu.
08:08Dari dulu.
08:09Dan itu biasanya,
08:11kalau kita mau lihat,
08:12bahkan,
08:13para pengembang ini,
08:16para pengembang ini,
08:17seperti yang dalam menelaskan mereka ini,
08:19ini adalah,
08:20biasanya,
08:21tanah masyarakat yang ada suratnya pun,
08:23itu bisa diterabas oleh mereka.
08:26Dan itu bukan hanya ini ya,
08:28karena apa?
08:29Karena mereka memiliki,
08:31memiliki kemampuan uang,
08:33setelah uangnya itu,
08:35termasuk bisa mempengaruhi,
08:36para pejabat di BPN,
08:38ATR.
08:38Dan ini bukan kali pertama,
08:40ini terjadi banyak di seluruh Indonesia,
08:42sehingga memang,
08:46kelihatannya ini,
08:47seperti belum sembuh sampai sekarang,
08:49bahkan lebih parah.
08:50Oleh karena itu,
08:50saya sepakat juga itu dengan Pak Saor,
08:54mengatakan bahwa,
08:55tidak boleh ada pembiaran.
08:58Ini kan seperti pembiaran ini,
09:00sehingga terjadi,
09:01dan terulang-ulang terus,
09:02seperti itu.
09:03Ya, persoalan mafia tanah,
09:04terus terjadi.
09:05Saya ingin sampaikan ini adalah,
09:07saya juga ingin menghargai KPK.
09:10Karena,
09:11ini terus terang,
09:14OTT yang paling banyak,
09:16barang buktinya.
09:17200 miliar ya.
09:18Belum pernah terjadi seperti itu.
09:20Di zaman saya dulu,
09:21yang paling besar itu,
09:23saya masih ingat,
09:24beberapa ransel,
09:26itu sekitar 40 miliar lebih,
09:28sekitar 50 miliar semuanya,
09:30itu dirjen perhubungan laut.
09:32Ini,
09:33besar sekali.
09:35Karena dia besar,
09:37maka tidak mungkin sebenarnya ini,
09:39hanya orang-orang kecil.
09:41Biasanya makin besar obyeknya,
09:44baik.
09:44Kita tangkap di situ,
09:45Pak Lawdeh,
09:48bahwa mafia tanah ini,
09:49masih terus terjadi,
09:50dan KPK,
09:51kita percayakan,
09:52untuk terus mengusutun.
09:53Saya ke Bangsar,
09:54Bangsar,
09:54untuk saat ini,
09:55ada segitiga emas,
09:56korupsi,
09:57terkait dengan politisi,
09:58yaitu,
09:59kemudian,
09:59juga ada pejabat pemerintahan,
10:01dan juga pihak swasta.
10:02Dan untuk saat ini,
10:03KPK juga menyebutnya,
10:05sebagai orang kepercayaan.
10:06Anda melihat seperti apa?
10:07Apakah ada restu,
10:08yang sifatnya instruksi,
10:11dan kemudian,
10:12ini menjadi korupsi,
10:13yang terus menahun,
10:14di Indonesia?
10:16Ya,
10:17ini kan,
10:17menampar,
10:18Presiden sendiri kan,
10:21yang setiap hari,
10:22sampai Presiden,
10:23diduga,
10:23cuma nomon-omon gitu ya,
10:25barangkali juga,
10:26terkonfirmasi.
10:27Nah,
10:28dengan tindakan-tindakan,
10:30setidaknya setingkat dirjen,
10:32ya,
10:33ada nothing gitu loh.
10:34Nah,
10:35oleh karena itu,
10:35seperti tadi Pak Lawdeh,
10:37mengatakan,
10:37Saudara Al,
10:39Arafik ini,
10:40sudah,
10:41dua kali,
10:43nah,
10:43kita juga meminta,
10:45sesungguhnya,
10:46keseriusan,
10:46karena,
10:47ternyata,
10:47tidak ada deteren efek,
10:49gitu loh.
10:50Ya,
10:50kan,
10:50dan juga,
10:50pengusaha-pengusaha ini juga,
10:52kita dorong mereka ini,
10:53juga bukan mafia.
10:55Bagaimana mungkin,
10:56masih ada hak milik warga,
10:58tanpa peduli,
11:00kemudian,
11:02menepikan HGB,
11:03nah,
11:04ini salah satu kasus,
11:05tetapi yang,
11:06tidak,
11:07terungkap,
11:08misalnya,
11:09apa yang terjadi,
11:09kenapa harus ditangkap,
11:10misalnya,
11:11kepala Tangerang,
11:12berarti ini,
11:13jangan dibilang lagi personal,
11:15jangan kita simplifikasi,
11:17ini kerja-kerja mafia,
11:19kalau ini,
11:20tidak segera dituntaskan,
11:21apalagi,
11:22sekarang ini,
11:23apa namanya,
11:24presiden selalu mengatakan,
11:25berpihak kepada rakyat,
11:27kita mau juga,
11:28pengusaha-pengusaha ini,
11:29harus juga punya jiwa nasionalisme,
11:31dia tidak sampai di otaknya,
11:32yang penting,
11:33untung,
11:33rakyat menderita,
11:35nah,
11:35saya kira itu tidak layak,
11:36kita hargai sebagai warga,
11:37atau juga terlebih,
11:38sebagai pebisnis,
11:40gitu loh, Juno.
11:40Baik,
11:41kita nantikan bagaimana,
11:42proses penumpasan,
11:43mafia tanah,
11:44yang juga terus terjadi,
11:45menahun,
11:46dan juga korupsi,
11:46yang diduga,
11:48melibatkan,
11:48unsur pejabat pusat,
11:50dan juga,
11:51orang kepercayaan,
11:52yang disebut sebagai,
11:53Menteri ATRBPN,
11:54Nusran Wahid,
11:54dan kita tunggu,
11:55upaya pengusutan dari KPK,
11:57untuk memeriksa,
11:59lebih lanjut,
11:59kesaksian dari Menteri Nusran.
12:01Terima kasih atas,
12:02kebersamaan Anda,
12:04Pak Laude M. Syarif,
12:05mantan Wakil Ketua KPK,
12:07dan juga,
12:08Bang Saur Syagian,
12:09aktivis anti korupsi.
12:10Sehat-sehat selalu,
12:11Bapak-Bapak.
12:11Terima kasih atas,
Komentar