Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menilai reshuffle merupakan kewenangan Presiden untuk memastikan kabinet dapat menjalankan target pemerintahan.

Namun, menurut Arya, dalam sejumlah reshuffle pemerintahan Prabowo terdapat kecenderungan yang perlu dicermati.

Arya mengatakan ketidakjelasan alasan reshuffle dapat membuat para menteri mempertanyakan posisi mereka.

Ia juga membedakan kemungkinan reshuffle berdasarkan kinerja hingga posisi politik seorang menteri terhadap kebijakan presiden.

Di sisi lain, Arya menyebut kemungkinan kecil reshuffle dilakukan kepada menteri-menteri yang berlatar belakang ketua umum partai, seperti Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Arya kemudian menyoroti persoalan lain yang menurutnya penting, yakni akses para menteri kepada Presiden.

Ia menyebut tidak semua menteri memiliki akses komunikasi yang sama kepada Presiden.

Pengurus DPP Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam, keputusan Presiden tentu dapat mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk pertimbangan politik.

Umam juga menyinggung karakter Purbaya yang dinilainya relatif terbuka.

Menurutnya, pola komunikasi dan cara seorang menteri menyampaikan kebijakan juga dapat menjadi bagian dari dinamika hubungan dengan Presiden.



Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/rrPIGe9iTKo



#menkeu #purbaya #reshuffle

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/691122/pakar-ungkap-alasan-prabowo-reshuffle-purbaya-sebagai-menkeu-hingga-ahy-cak-imin-aman-satu-meja
Transkrip
00:00Selamat malam, pencopotan Purubaya Yudi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan memantik perbincangan publik.
00:07Bukan hanya prosesnya yang mendadak, tetapi alasan pencopotannya.
00:11Apakah kinerja atau ada faktor lain selain kepentingan politik?
00:17Bahkan ada spekulasi pergantian Menteri akan terus berlanjut.
00:21Purubaya dicopot, siapa menyusul?
00:24Inilah satu menjaduh forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha.
00:27Kita sudah hadir di Studio Kompas TV Malam ini untuk membahas tema kita malam ini adalah
00:32Ahmad Khoyrul Umam, pengurus DPP Partai Demokrat.
00:36Selamat malam, Mas Umam.
00:37Selamat malam, Mas Yogi. Selamat malam.
00:39Waalaikumsalam, Partai Demokrat ya.
00:41Good.
00:42Ada juga Mas Sugiyat Santoso, jurubicara Partai Gerindra, yang juga sebagai wakil ketua Komisi 13 DPR RI.
00:50Selamat malam, Mas Yogi.
00:51Selamat malam.
00:52Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
00:54Kami juga mengundang Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes.
01:00Selamat malam, Mas Arya.
01:01Selamat malam, Mas Yogi.
01:03Oke.
01:04Saya langsung aja deh ke Partai Berkuasa.
01:08Gerindra kan Partai Berkuasa.
01:09Siap.
01:09Paling tahu kalau ada pencopotan kabinet, kira-kira dari sekian partai ya pasti Gerindra.
01:14Seharusnya kan begitu.
01:15Ya, Mas Yogiat melihat sebelumnya Partai Gerindra pernah ada pembahasan sebagai partai yang mendampingi langsung Presiden.
01:26Terkait dengan Pergantian Menteri Keuangan, adakah hal-hal yang memang, oh kami nggak kaget.
01:32Karena memang sering dibahas nih, banyak hal-hal yang memang tidak sesuai dengan harapan Pak Prabowo misalnya.
01:37Ya, kalau prinsipnya kan resapel itu instrumen yang dimiliki oleh seorang Presiden untuk memastikan kabinetnya itu bisa berjalan dengan baik
01:46sesuai dengan target-target atau tujuan-tujuan dari pemerintahan Presiden itu sendiri.
01:51Saya pikir memang ya tidak ada sebuah kewajiban bagi kami, katakanlah sebagai partai pendukung utama Bapak Prabowo Subianto untuk ikut
02:00cawe-cawe dalam konteks resapel.
02:02Oh, kenapa?
02:03Ya, karena itu menjadi kewenangan mutlak dari seorang Presiden.
02:06Tapi kalau memberikan pertimbangan, memberikan masukan sebagai partai yang memang ada di belakang Presiden, hal yang wajar kan harusnya?
02:13Ya, pasti kalau bukan hanya dalam konteks resapel, setiap saat misalnya pimpinan kami di tingkat pusat pasti berkomunikasi dengan Bapak
02:21Presiden,
02:21menyampaikan perkembangan terkait dengan apa yang terjadi di lapangan dalam konteks kebijakan-kebijakan dan program-program yang ada.
02:28Apakah kemudian itu ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi sehingga hasilnya resapel,
02:33itu kita kembalikan kepada Presiden yang memiliki katakanlah otoritas penuh untuk itu.
02:39Tapi khusus-khusus yang terkait perubahan sebagai menteri keuangan selama satu tahun ini,
02:43ada catatan khusus nggak dari, pernah nggak menyampaikan?
02:46Itu kan rapat yang biasa kalau menyampaikan.
02:48Kalau secara khusus misalnya, Partai Gerindra dalam konteks resapel,
02:52kita tidak akan pernah terlibat secara khusus terkait dengan itu.
02:56Saya katakan sekali lagi tegaskan bahwa konteks kita adalah mengawal dan mendukung bagaimana kebijakan dan program dari Bapak Prabowo sebagai
03:04Presiden itu bisa sukses.
03:06Apakah nanti programnya itu kendalanya di kementerian atau kendalanya di tingkat birokrasi di bawah atau kendalanya di tingkat yang lain,
03:13itu kita sampaikan secara data dan objektif.
03:16Jadi tidak pernah sekalipun misalnya Partai Gerindra berusaha masuk dalam konteks otoritas Presiden dalam konteks resapel tadi.
03:24Oke, kalau Mas Sugiat tadi mengatakan bahwa ya kami tahu tapi kembalikanlah ke Presiden, kami bisa maklum.
03:31Tapi kalau Mas Arya sebagai pengamat politik, pasti melihat ada pola sudah yang ke-6 kalinya ada resapel.
03:38Saya tidak mencatat khusus soal mendadak karena tahun lalu saat perubahan menggantikan Sri Mulyani pun juga nuansanya mendadak gitu.
03:45Anda melihat pergantian ini terutama, kita melihat gini, yang mengganti adalah wakilnya.
03:51Artinya asumsi kita selama ini adalah ya wakilnya ini kan juga satu paket dengan menterinya soal kebijakan.
03:57Jadi kalau mau ditanya apakah kinerja atau politik gitu, saya sebagai lembaga yang juga mau monitoring termasuk juga sering melakukan
04:04survei, punya pandangan apa soal ini?
04:07Baik, terima kasih Mas Yogi.
04:10Terhadap resapel Pak Purbaya ini memang sekarang itu banyak yang saya lihat ya, banyak spekulasi yang liar terutama di media
04:19sosial ya.
04:21Ada yang berasumsi karena faktor konflik dengan Danantara, karena Pak Purbaya ingin menagih dividen ya.
04:31Ada karena dianggap tidak loyal terhadap presiden, ada juga karena faktor-faktor yang lain.
04:39Banyak spekulasi yang liar di luar, yang itu pada satu sisi tentu memberikan image yang juga kurang positif terhadap proses
04:49resapel.
04:50Dan kalau kita lihat memang dalam beberapa resapel kali ini, beberapa resapel yang telah dilakukan, ada kecenderungan-kecenderungan yang terjadi
05:01ya.
05:02Satu, beberapa resapel itu sifatnya parsial.
05:07Jadi hanya satu atau dua menteri yang dicopot, kemudian juga tidak ada pola yang jelas ya, kapan akan dilakukan resapel.
05:17Terutama soal alasannya persekotan, menurut Mas Arya lu gak publik tahu.
05:21Alasannya kenapa dilakukan resapel, sehingga itu membuat para menteri di dalam juga merasa deg-degan juga.
05:29Nih jangan-jangan nanti lagi akan ada resapel lagi gitu.
05:31Sehingga setiap menteri, terutama yang berasal dari non-partai ya.
05:37Kalau yang dari partai politik, apalagi ketua umum atau sekretaris jenderal, mungkin itu lebih safe, lebih aman ya.
05:43Kemungkinan untuk di resapel mungkin kecil sekali kalau saya lihat untuk level ketua umum.
05:48Nah tapi kalau kita lihat ya, beberapa hal kecenderungan resapel itu dari pemerintah-pemerintah sebelumnya dan juga pemerintah sekarang.
05:57Jadi mengatakan beberapa posisi yang ketua parpol itu berarti maksudnya AHI aman ya?
06:02Ya saya kira ketua-ketua parpol, AHI, Cak Imin, Kekhasaan.
06:06Oh itulah kenapa purbaya cepat sekali diganti karena gak ada background partai politiknya?
06:10Ya gak ada pendukungnya lah ya.
06:14Nah umumnya resapel terjadi karena satu kinerja tentu pasti ya.
06:20Presiden menganggap kinerja dianggap kurang baik.
06:23Tapi ada juga beberapa resapel yang terjadi karena menteri dianggap berseberangan dengan kebijakan presiden.
06:30Presiden maunya X, menteri melakukan Y.
06:33Atau dianggap tidak loyal terhadap presiden.
06:37Presiden ingin A, menterinya ingin B.
06:42Nah dalam konteks sistem...
06:43Kalau dalam selama ini amatan Anda, Pak Purbaya ini kan banyak muncul.
06:46Termasuk yang loyal atau gak?
06:48Agak susah itu menjawabnya.
06:50Agak susah.
06:50Harusnya Anda lebih gampang menjawab ketimbang bapak-bapak dua ini yang dari partai politik.
06:55Menteri memang harus loyal pada presiden ya.
06:58Karena bagaimanapun tentu presiden punya otoritas dan kuasa untuk melakukan itu.
07:03Tapi menteri juga saya kira harus berkata jujur pada presiden.
07:08Saya lihat sekarang terjadi akses yang kurang setara kepada presiden.
07:15Terhadap menteri-menterinya?
07:17Menteri terhadap presiden.
07:19Aksesnya gak setara.
07:20Itulah yang menjawab kenapa kemudian dari sisi beberapa partai kaget kenapa ada reshava.
07:26Karena gak semua orang bisa akses presiden ya.
07:30Dan informasi yang boleh keluar, yang boleh diterima oleh presiden itu terbatas sekali.
07:38Tadi saya udah bertanya ke partai berkuasa, saya menyebutnya begitu, partai Gerindra.
07:43Saya tanya ke partai koalisi lainnya yang kira-kira juga gak jauh-jauh lah jaraknya dengan Gerindra.
07:48Akses setara presiden.
07:50Mas Umam, mewakili partai demokrat.
07:54Anda termasuk yang kaget demokrat ya?
07:57Atau mungkin bisa menjawab bahwa benar atau gak sih sebenarnya yang dirasakan oleh partai demokrat aja.
08:04Karena ada menterinya.
08:06Itu tidak semudah itu bisa berkomunikasi dengan presiden.
08:10Dalam konteks ini saya makmum kepada imam saya.
08:13Wah inilah.
08:15Kenapa?
08:16Sekali lagi, ini sudah rumus dasar.
08:18Dalam konteks koalisi pemerintahan ya otoritas tertinggi.
08:22Dalam konteks kekuasaan pemerintahan ya hak pregurikatif presiden.
08:26Tetapi memang di dalam mengeksersis kekuasaan presiden tentu bukan hanya faktor teknokrasi.
08:35Tetapi tentu juga ada pertimbangan-pertimbangan lain.
08:38Pertimbangan politik.
08:39Tadi salah satunya di highlight oleh Mas Arya.
08:44Namun barangkali juga itu adalah bagian dari pertimbangan yang saya pikir cukup komprehensif.
08:52Karena setiap keputusan diambil tentu tidak diambil dengan kalkulasi yang parsial.
08:58Kalau misal kemudian aspek politik misalnya.
09:01Barangkali bagaimana pola komunikasi ya.
09:04Misalnya barangkali disampaikan sejumlah kalangan.
09:08Sebenarnya Pak Purbaya kan relatif cukup ini ya terbuka ya.
09:13Orangnya memang belak-belakan gitu.
09:15Tetapi mungkin dalam konteks itu juga berpotensi misalnya menciptakan kebingungan.
09:23Atau barangkali menciptakan hal-hal yang diharapkan misalnya oleh presiden.
09:28Spontanitasnya seringkali mengejutkan pasar.
09:30Aspek itu.
09:31Termasuk juga misalnya terkait dengan pola relasi dengan pemerintah daerah.
09:34Daerah dan lain sebagainya.
09:35Jadi dalam konteks ini tetap valid, justified.
09:40Kalau misalnya kemudian presiden mengambil keputusan.
09:43Ada pun kemudian persoalan teknokrasi yang lain.
09:46Saya pikir kementerian keuangan adalah bagian dari nomenklatur besar di dalam pemerintahan.
09:52Jadi kalau pun kemudian misalnya Pak Purbaya kemudian sudah digeser.
09:56Saya pikir proses rekonsolidasinya juga cukup cepat.
09:59Dan bisa proses penyesuaian itu dilakukan.
10:01Kenapa juga kami mengundang partai politik yang berkoalisi dengan Gerinda dan Pak Prabu itu adalah Partai Demokrat.
10:10Karena kami ingin membandingkan.
10:11Saya ingin dapat nuansanya saja.
10:13Partai Demokrat pernah berkuasa 10 tahun lewat Pak SBE.
10:16Yang pasti itu dibaca betul dan dicermati betul oleh Mas Ahai sekarang.
10:22Melihat karakter pemerintahan jaman Pak SBE kan begitu tertata rapi.
10:26Nggak ada tuh yang mendadak.
10:27Semua tuh kelihatan.
10:28Hari ini melihat perubahan pola.
10:31Saya tidak bicara benar atau salah.
10:32Tetapi ada hal yang memang agak berbeda gitu.
10:35Itu pernah nggak dibahas?
10:38Melihat, waduh ini kita harus bagaimana ini posisinya.
10:41Praktis tidak pernah membahas secara detail.
10:44Artinya bahwa setiap leadership itu memiliki karakter yang beragam.
10:50Dan kalaupun Pak SBE seperti era Pak SBE, Pak Jokowi seperti era Pak Jokowi,
10:56Pak Prabowo juga pasti punya style yang memang menjadi bagian dari karakter kepemimpinan beliau.
11:04Bahwa kemudian keputusan dilakukan secara decisif, kemudian secara tegas dilakukan.
11:09Yaitu bagian dari sebuah model pendekatan dari beliau.
11:13Nah ada pun kemudian, kalaupun dianggap berbeda,
11:17ya saya pikir itu bagian dari dinamika.
11:20Dan sekali lagi tantangannya berbeda.
11:22Secara domestik, secara global, international.
11:26Di level kawasan juga berbeda.
11:28Dan mekanisme manajemen pemerintahannya juga barangkali juga berbeda.
11:33Maka di level ini, ya kita hormat, respek, dan senti kodawuh kepada putusan dari Pak Presiden.
11:42Oke, kita akan membahas lagi seperti apa evaluasi pemerintahan Prabowo Gibran ini menjelang dua tahun.
11:50Bagaimana perspektif dari Partai Politik dan Pengamat?
11:52Satu meja kembali ke Pusat Jeda yang satu ini.
Komentar

Dianjurkan