Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 2 hari yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerjunkan tim dokter spesialis hingga profesor dari RSCM Jakarta untuk menangani siswi korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Langkah pemindahan pasien ke RSCM dilakukan atas arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tim ahli yang diturunkan terdiri dari dokter spesialis anak, profesor neurologi anak, profesor psikiater anak, hingga Ketua Kolegium Anak untuk memeriksa kondisi korban secara menyeluruh.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti jumlah korban keracunan MBG yang disebut telah menembus lebih dari 53 ribu orang berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan.

Charles menilai persoalan tersebut berkaitan dengan desain fundamental penyelenggaraan program dan mendesak pemerintah melakukan moratorium sementara guna mengevaluasi serta melakukan redesain total terhadap program MBG.

Produser: Prayogi Haro

Editor: Joshua

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/690726/menkes-soal-penanganan-korban-keracunan-mbg-di-karo-komisi-ix-dpr-fraksi-pdip-desak-moratorium
Transkrip
00:00Yang kejadian di Karun, waktu kita mengetahui terjadi masalah ini, kita konsult ke RCM sama harapan kita.
00:10Artinya hampir semua provinsi di Indonesia pernah menjadi tempat terjadinya kasus keracunan MBG.
00:25Jadi, yang kejadian di Karun, waktu kita mengetahui terjadi masalah ini, kita konsult ke RCM sama harapan kita.
00:37Untuk segera mengguide rumah sakit Adam Malik, memeriksa kejadiannya itu seperti apa.
00:43Tim Adam Malik sudah bertemu dengan pasiennya, sudah memeriksa pasiennya, kemudian sudah melakukan tindakan juga untuk merawat yang bersangkutan.
00:55Nah, dalam proses itu, kemudian itu rame dan viralnya, sehingga Pak Wapres ke sana.
01:02Waktu Pak Wapres ke sana, diminta agar kita membawa yang bersangkutan ke RCM.
01:11Kenapa? Karena dilihat bahwa RCM memiliki kemampuan dokter-dokternya yang jauh di luar-luar dibandingkan dengan rumah sakit Adam Malik.
01:25Pemeriksaan aku saja Pak yang akan...
01:29Pemeriksaan aku saja, Pak Yaku saja.
01:31Saya sudah mengumpulin tim RCM, karena sesuai dengan arahan dari Pak Wapres.
01:36Nomor satu, kita ada dokter spesialis anak.
01:40Nomor dua, karena ini berkaitan dengan syaraf, kita juga memanggil dokter yang, profesor yang paling ahli mengenai neurologi anak.
01:50Itu mengenai syaraf anak
01:54Ketiga, karena ini juga ada kaitannya dengan kejuangan
01:59Kita ambil profesor yang bergerak di bidang psikiater anak
02:06Nah mereka tuh sudah bekerja, harusnya hasilnya sih sementara gitu
02:11Saya kenapa saya gak mau berspeksualasi, karena lebih baik akhirnya
02:15Pak tapi dari enak rumah sakit kenapa masih belum ada diagnosisnya Pak?
02:18Kenapa?
02:21Waktu dari ada, saya gak tau kalau ada nomor rumah sakit yang lainnya
02:24Tapi saya tau yang ada malik sudah ada
02:26Cuma itu kan perlu diperkuat oleh ahlinya sesuai permintaan Pak Wapres
02:31Jadi tim ahlinya tuh sekarang udah kerja semua
02:35Saya belum terupdate hari ini, tapi dalam satu hari dua hari ini pasti punya
02:56Yang pertama saya tentu sangat menghormati ya bagi para korban keracunan
03:02Bagi mereka yang ingin mendapatkan keadilan, mencari keadilan
03:05Baik melalui proses pidana maupun proses perdata
03:10Kalau dari sisi pidana kan cukup jelas ya sudah banyak pakar yang juga sudah menyampaikan
03:15Ada undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pangan, undang-undang KUHP
03:20Yang bisa mempidanakan pihak-pihak yang menyajikan makanan yang tidak aman, tidak layak
03:26Sehingga menyebabkan keracunan terhadap orang lain
03:29Dari sisi perdata ada langkah lain yang bisa dilakukan
03:32Yaitu melakukan gugatan secara perdata
03:36Melalui proses bahkan kelas action terhadap baik SPPG maupun lembaga negara
03:42Yang memang mengelola program ini
03:43Jadi ya kita menghormati bagi warga masyarakat korban
03:48Khususnya yang ingin melakukan langkah hukum untuk mencari keadilan
03:57Saya tentu berharap sebetulnya pihak aparat penegak hukum untuk bisa proaktif
04:03Tidak menunggu adanya laporan masuk
04:05Kalau laporan masuk kan kita sudah melihat ada beberapa instansi
04:08Atau beberapa kejadian contohnya di Sumatera Utara, di Karo
04:12Keluarga korban sudah memasukkan laporan ke pihak kepolisian
04:16Kalau saya tidak salah di Toraja juga sudah ada yang melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum
04:21Tetapi menurut saya pihak aparat penegak hukum bisa berjalan sendiri
04:25Karena ini kan deliknya bukan delik aduan
04:27Jadi pihak APH bisa melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait
04:32Baik itu SPPG maupun pihak badan gisi nasional
04:35Untuk bisa memberikan keadilan bagi para korban yang sudah mengalami keracunan
04:40Tetapi lebih dari itu selain memberikan keadilan kepada para korban
04:43Tetapi kita juga mengharapkan adanya efek jera
04:46Sehingga ke depan kasus-kasus tersebut tidak lagi terulang kembali
04:49Karena sampai hari ini sudah lebih dari 53 ribu orang yang menjadi korban keracunan
04:56Ini data surveillance dari Kementerian Kesehatan
04:58Sehingga ini data sudah pasti valid diambil dari dinas-dinas kesehatan yang ada di daerah-daerah
05:04Dan kalau kita mengacu pada data yang saya lihat, saya sempat baca
05:08Ya kasus ini tidak hanya terjadi di bulan Agustus saja
05:12Tetapi memang secara periodik hampir setiap bulan angkanya kurang lebih sama
05:16Entah 3 ribu, 4 ribu, 5 ribu, hanya rendah itu ketika di bulan Maret
05:20Karena ada libur lebaran dan juga di bulan Juni cukup rendah karena libur sekolah
05:26Tapi di bulan-bulan angkanya memang kurang lebih stabil
05:28Antara 3 ribu, 4 ribu sampai 5 ribu kasus per bulan
05:39Ya kalau pidana, soal pidana itu kan bukan diatur oleh BGN
05:45Tetapi undang-undang sudah memberikan ruang bagi pihak atau korban
05:50Untuk mencari keadilan lewat proses pidana
05:52Ada undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen, KUHP
05:56Dan pihak penegak hukum tidak wajib menunggu adanya laporan
06:00Bisa langsung memulai proses lidik dan penyidikan terhadap kasus-kasus keracunan
06:06Yang pertama saya berharap pemerintah dalam hal ini BGN bisa memastikan
06:22Bahwa seluruh korban bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sampai sembuh
06:27Dan di luar itu saya berharap pihak BGN bisa membuat satu mekanisme kompensasi
06:34Kepada korban dan keluarga korban
06:36Dan tentunya mekanisme ini dijalankan bukan hanya ke depan
06:40Tetapi bagi mereka-mereka yang juga sudah pernah menjadi korban keracunan
06:43Kenapa ini penting?
06:45Karena ketika anak menjadi korban keracunan
06:47Maka yang terdampak bukan saja kesehatan anak itu
06:50Tetapi dari sisi mental, ada trauma di sana
06:53Belum lagi ada emosional distress
06:56Belum lagi keluarganya mungkin karena harus mengantar anaknya berobat
07:00Tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah
07:03Sehingga harus ada mekanisme kompensasi ketika terjadi kasus-kasus keracunan
07:07Maksudnya bang kompensasi buat orang tuanya juga?
07:09Keluarga dan keluarga
07:09Kemarin saya wacara salah satu buah di RSTM
07:11Katanya begitu, jadi mau bisa bekerja
07:13Jadi ada kompensasi yang mekanisme harus dibuat dari sekarang
07:19Jadi karena saya cukup yakin bahwa kasus keracunan tidak berhenti di kemarin saja
07:24Ya kalau kita lihat datanya ya sepertinya tanpa ada perubahan secara fundamental dari desain program ini
07:30Maka kasus keracunan akan terus terjadi ya
07:32Sehingga ya itu tadi ya
07:34Kita harus BGN atau pemerintah harus punya mekanisme untuk memberikan kompensasi dan ganti kerugian
07:39Kepada orang-orang yang sudah pernah terjadi atau sudah menjadi korban keracunan
07:43Dengan tingginya angka ini ditambah lagi dengan ini jadi pelajaran atau jadi rasa trauma untuk sekolah-sekolah lain
07:48Makanya menolak untuk MBG
07:50Jadi gunanya MBG?
07:51Jadi kalau saya ya kita mendukung lah apa niat baik dari program ini
07:56Tetapi niat baik tanpa perencanaan yang baik tentu tidak menghasilkan hasil yang baik
08:01Jadi kita sudah melihat dalam satu setengah tahun terakhir atau hampir dua tahun ini
08:05Ya kasus keracunan sudah lebih dari 584 kejadian di 254 kabupaten kota ya 33 provinsi
08:14Artinya hampir semua provinsi di Indonesia pernah menjadi tempat terjadinya kasus keracunan MBG gitu
08:19Jadi kalau menurut saya kita harus mau melakukan evaluasi total dalam artinya apa?
08:24Karena ini desainnya yang bermasalah sehingga harus mau merubah desain dari penyelenggaran program ini
08:29Oleh karena itu kenapa saya dari awal mendorong kenapa tidak kita kembalikan saja ke dapur sekolah
08:36Kita kembalikan ke school based kitchen diselenggarakan melalui dapur sekolah, kantin sekolah
08:41Toh Bapak Presiden pernah menyampaikan akan melakukan renovasi terhadap ratusan ribu sekolah yang ada di Indonesia
08:46Sehingga kalau alasannya sekolah itu tidak memiliki dapur
08:49Ya ketika melakukan renovasi dan perbaikan terhadap sekolah tersebut ya bisa saja
08:52Sekaligus memperbaiki dan membangun kantin atau dapur untuk bisa menyelenggarakan program makan gratis bagi siswa yang ada di sekolah itu
08:59Kalau butuh evaluasi total dan juga redesign artinya harus dipercayakan untuk redesign itu?
09:04Ya kalau menurut saya untuk menghasilkan sesuatu yang baik
09:08Pemerintah harus berani melakukan berbagai langkah
09:10Termasuk tidak alergi untuk melakukan moratorium sementara
09:14Ya untuk bisa menghasilkan program yang lebih baik lagi
09:21Cara baru nonton di Smart TV
09:24Nonton live streaming dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu
09:30Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu
09:34Cari Kompas TV melalui pencarian
09:37Pilih aplikasi lalu install
09:39Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV
09:44Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga
09:49Terima kasih telah menonton!
09:49Terima kasih telah menonton!
09:51Terima kasih telah menonton!
Komentar

Dianjurkan