- 3 jam yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV - Lambatnya pencairan kelebihan pembayaran atau restitusi pajak dikeluhkan pelaku usaha karena berdampak pada arus kas perusahaan.
Ekonom sekaligus Guru Besar FEB Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianti, mengatakan jika pencairan restitusi berlarut-larut, perusahaan dapat mengalami kekurangan arus kas dan modal kerja.
Kondisi tersebut berpotensi membuat perusahaan menahan ekspansi maupun investasi.
"Pemerintah punya kepentingan menjaga cash pemerintah, tapi juga pengusaha punya kepentingan menjaga cash dan cash flow dan juga aktivitas mereka yang tergantung juga pada modal kerja gitu kan," ujar Telisa. (Timecode 3:28)
Selain itu, lambatnya restitusi pajak dinilai dapat memengaruhi iklim investasi.
"Jangan semua karena satu atau beberapa oknum kemudian jadi meratakan semua," tegasnya.
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Aqshal
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/690113/full-pengusaha-desak-kepastian-restitusi-pajak-ini-kata-ekonom-kompas-bisnis
Ekonom sekaligus Guru Besar FEB Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianti, mengatakan jika pencairan restitusi berlarut-larut, perusahaan dapat mengalami kekurangan arus kas dan modal kerja.
Kondisi tersebut berpotensi membuat perusahaan menahan ekspansi maupun investasi.
"Pemerintah punya kepentingan menjaga cash pemerintah, tapi juga pengusaha punya kepentingan menjaga cash dan cash flow dan juga aktivitas mereka yang tergantung juga pada modal kerja gitu kan," ujar Telisa. (Timecode 3:28)
Selain itu, lambatnya restitusi pajak dinilai dapat memengaruhi iklim investasi.
"Jangan semua karena satu atau beberapa oknum kemudian jadi meratakan semua," tegasnya.
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Aqshal
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/690113/full-pengusaha-desak-kepastian-restitusi-pajak-ini-kata-ekonom-kompas-bisnis
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:04Intro
00:20Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara bersama saya Yan Rahman.
00:24Saudara saat angka restitusi pajak menurun, pengusaha juga mengeluhkan tentang lambatnya cairan dana restitusi pajak.
00:32Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa berjanji meningkatkan pengawasan dan membereskan keluhan yang muncul.
00:42Restitusi kan dicurigai waktu itu sumber daya alam itu kan yang saya bayar subsidi Rp25 triliun ke pengusaha batu bara.
00:52Sebenarnya itu yang harusnya dimonitor, tapi nggak tahu pelakangnya agak geser dikit, saya akan bereskan nanti.
00:59Nah itu yang saya bilang tadi, kenapa ada pergeseran dari perintah itu, nanti saya cek ya.
01:05Sementara itu, Saudara, di sisi lain pelaku usaha mengeluhkan lambatnya pencairan kelebihan bayar alias restitusi pajak.
01:13Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, bilang kondisi ini berdampak pada terganggunya arus kas atau kondisi keuangan perusahaan.
01:22Apindo meminta pemerintah segera memberikan kepastian.
01:28Jadi gini, perlu digarisbawain Mbak Okta, bahwa yang kita ingin sekali lagi bukan kemudahan tanpa mewasan, ya bukan juga.
01:35Tapi sekali lagi kepastian.
01:37Harus ada certainty tentang proses perusahaan seperti ini, begitu oke, langsung cair.
01:43Misalnya kalau nggak bisa langsung cair, bagaimana ada mekanisme talangan dari Bang Himbara.
01:47Seperti halnya, gini deh ketika Kemenku ingin membangun KDMP, ini sekedar contoh nih, KDMP belum ada uang langsung, ya yang
01:55bayarkan uang Bang Himbara.
01:57Kemudian pemerintah nyicil ke Bang Himbara.
01:58Duitnya memang ada gitu.
02:00Nah, apalagi ini memang duitnya wajib ajak Mbak Okta.
02:02Jadi yang dibutuhkan dunia usaha, sekali lagi bukan sekedar privilege dan tanpa pengawasan, tapi yang dibutuhkanlah certainty.
02:08Masalah kepastian.
02:09Dan sekali lagi, bagaimana kemudian kepastian dan sektor-sektor yang berisiko, silahkan dipercayai dengan intensif.
02:15Tapi untuk sektor-sektor yang tidak berisiko, untuk sektor yang memang siklus, bisa pasti restitusi.
02:21Kan ada beberapa sektor yang pasti restitusi nih.
02:23Nah, itu ya.
02:24Yaudah tinggal langsung dikasih aja untuk mempermudah dan membantukan seluruh perusahaan itu sendiri.
02:30Ya, saudara pelaku usaha mengeluhkan lambatnya pencairan kelebihan bayar alias restitusi pajak.
02:36Nah, kondisi ini berdampak pada terganggunya arus kas atau kondisi keuangan perusahaan.
02:42Lalu apa solusinya?
02:43Kita berbincang dengan Telisa Aulia Valianti, ekonom dan guru besar FEB Universitas Indonesia.
02:49Selamat pagi, Prof Telisa. Apa kabar?
02:52Baik, selamat pagi Mas Yan dan Pemirsa Kompas TV.
02:55Oke, Prof, ini terkait dengan pelaku usaha yang mengeluhkan lambatnya pencairan alias restitusi pajak begitu.
03:02Karena ini berdampak pada perputaran arus kas perusahaan.
03:06Apa yang akan terjadi, Prof, jika terus berlarut-larut ini terjadi?
03:13Ya, sebenarnya gini ya.
03:15Kita melihat bahwa bagaimana mencari win-win solution ya.
03:18Nanti ujungnya ya, sebelum kita membahas bahwa apa dampaknya kalau ini terjadi.
03:22Tapi kita pahami bahwa sebenarnya bagaimana dari kacamata POV pemerintah, kemudian kacamata pengusaha tadi.
03:27Bagaimana mencari win-win.
03:28Pemerintah punya kepentingan menjaga cash pemerintah, tapi juga pengusaha punya kepentingan menjaga cash dan cash flow,
03:35dan juga aktivitas mereka yang tergantung juga pada modal kerja gitu kan.
03:40Nah, ini jadi dua pihak.
03:42Nah, terus begini.
03:42Kalau misalkan restitusi ini berlama-lama, belum dicari solusinya,
03:47itu nanti khawatir tadi sudah disebut mengganggu cash flow.
03:50Kemudian modal kerja.
03:51Nah, ini artinya ketika mereka kekurangan cash flow atau modal kerja,
03:55perusahaan menjadi kurang bisa melakukan ekspansi atau investasi juga.
03:59Jadi, mereka dalam menjalankan kegiatan akan terganggu.
04:02Oke, working capital mereka jadi harus bisa pinjam ke bank ya.
04:05Mereka kan sekarang butuh likuiditas.
04:07Nah, likuiditasnya itu pinjam ke bank, tapi kan jadi ada biaya tambahan di situ.
04:10Nah, di tengah daya beli masyarakat yang lagi menurun,
04:13mereka order lagi turun, kemudian modal kerja menurun.
04:17Nah, khawatir pertumbuhan ekonomi bisa berkurang gitu dari,
04:20karena mereka menahan ekspansi atau menahan kegiatannya.
04:23Karena kan untuk melakukan kegiatan butuh modal kerja dan butuh cash.
04:26Nah, itu yang dikhawatirkan.
04:27Kemudian yang kedua, dampak keiklim investasi sebetulnya.
04:31Karena VAT restitution ini adalah part of dari ranking diiklim investasi.
04:38Jadi, kemarin sudah ada beberapa negara yang mengeluhkan, seperti Jepang ya.
04:42Jadi, kita di beberapa media luar negeri perlu mengamati atau melakukan intelijen juga
04:46bahwa ternyata mereka mengamati, menyoroti, dan itu mereka menginterpretasikan itu
04:52sebagai berkurangnya iklim investasi yang kondusif.
04:55Karena pembayaran restitusi ini di banyak negara menjadi daya saing.
04:59Jadi, semakin cepat suatu negara dalam restitusi VAT, itu menjadi daya saing mereka.
05:05Pengusaha itu mau berinvestasi di penanaman modal asing investor-investor.
05:10Mereka lihat kebijakan pajaknya mendukung nggak?
05:12Nah, salah satu poin yang dinilai untuk kebijakan pajak itu adalah seberapa cepat restitusi.
05:16Nah, padahal Indonesia itu sebetulnya punya sejarah yang sangat baik di dalam restitusi ini.
05:21Kita beberapa ya, mungkin 10 tahun terakhir dulu ya, sebelum sekarang-sekarang ini,
05:27itu termasuk melakukan reformasi agar restitusi itu dipercepat.
05:31Jadi, dulu policy itu restitusi justru dipercepat untuk meningkatkan daya saing.
05:34Sehingga, skor daya saing kita itu bagus gitu.
05:37Nah, memang ada beberapa alasan pemerintah sekarang menahan restitusi.
05:41Meskipun alasannya karena ada under-invoicing dan lain sebagainya.
05:44Nah, tapi tetap, bagaimana komunikasi kebijakan ke investor bahwa
05:48ini kita memang sedang menata kebijakan restitusi yang baru ini.
05:52Nah, cuman bagaimana melibatkan pengusaha agar ini tidak memberatkan mereka juga.
05:55Jadi, artinya bagaimana mempertemukan antara kacamata pemerintah sama kacamata pengusaha ini gitu.
06:00Dengan prinsip bahwa masing-masing itu ingin memperbaiki kondisi ya.
06:04Artinya, dengan prinsip sama-sama gitu, satu perahu kita ingin menemukan solusi.
06:09Nah, itu sih kuncinya disitu sih.
06:11Karena, kalau misalkan masing-masing dengan ego sektornya kan khawatir tidak ketemu tuh jalan tengahnya seperti apa.
06:17Tapi, saya sudah punya tuh beberapa rekomendasi dari kajian.
06:19Kebetulan, kami di WING juga melakukan kajian terkait hal tersebut.
06:23Itu sudah kita temukan beberapa rekomendasi jalan tengah tadi gitu.
06:26Oke, baik. Prof, kalau kita melihat Anda sempat menyebutkan ini ada korelasinya juga terhadap pertumbuhan ekonomi.
06:32Sebelum kita membahas apa korelasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, Anda juga menyebutkan bahwa ini beberapa dampaknya.
06:38Salah satunya diantaranya terkait dengan pengusaha tidak bisa melakukan ekspansi dan juga kemungkinan ada potensi ataupun terpaksa melakukan efisiensi.
06:46Jadi, menurut Anda solusinya apa?
06:48Solusinya bagaimana agar risikonya tidak membesar dan tidak mengarah ke potensi pemutusan hubungan kerja karyawan?
06:53Ya, solusinya begini.
06:57Satu, kita perbaiki sistem PPN itu sendiri.
07:01Karena begini, sebetulnya gini, jadi gini, banyak kan pemerintah bilang alasanahan restitusi itu apa sih?
07:09Alasannya karena satu, disinyalir banyak faktur-faktur bodong gitu misalkan.
07:13Jadi, mereka mau mengecek tuh faktur-faktur bodong itu.
07:16Mereka nggak mau lagi kebobolan.
07:18Karena ada contoh kasus di Batubara, pajak keluaran dibandingkan, apa, pajak masukan dibandingkan keluaran itu negatif.
07:25Jadi, artinya pemerintah lebih negatif gitu.
07:27Jadi, pemerintah harus bayar lebih gitu.
07:29Klaims ke pemerintah lebih banyak daripada penerimaan pemerintah.
07:32Nah, gara-gara satu sektor Batubara ini semuanya jadi kena gitu, nah disamakan gitu.
07:37Padahal memang mungkin ada masalah di Batubara itu apa?
07:40Kita harus cek sih, harus lihat kenapa pajak keluaran dan pajak masukan ini tidak berimbang ya.
07:45Sehingga, nah itu dikhawatirkan satu, katanya ada under invoicing.
07:49Yang kemarin rame-rame under invoicing, katanya pemusaha tidak menyampaik.
07:52Nah, tapi kita kan itu tuduhan itu belum tentu benar.
07:54Dan satu hal juga, gara-gara oknum terus kemudian semua jadi kena dampaknya.
07:59Nah, makanya sebenarnya pemilahan sih.
08:01Jadi, pemerintah jangan karena satu, ini semuanya jadi dianggap sama.
08:05Jadi, apa tuh namanya, mungkin wajib pajak-wajib pajak yang punya track record yang baik itu jangan ditahan seperti itu.
08:12Jadi, ya tadi seperti yang saya mengutip dari ketua, tadi ada kajian dari Apindo ya, dari Mas Hamdan itu bahwa
08:18ini dipilah-pilah gitu.
08:21Jadi, nggak semua disamaratakan.
08:22Kalau memang yang sudah haknya dan itu memang terbukti tidak melakukan under invoicing atau tidak melakukan penggelapan pajak, ya sudah
08:30diberikan seperti itu.
08:31Jadi, jangan semua karena satu atau beberapa oknum kemudian jadi meratakan semua.
08:37Nah, itu yang perlu dijaga seperti itu.
08:40Terus kemudian yang berikutnya, jadi solusinya, ya itu berkaitan dengan solusi.
08:44Jadi, masalahnya apa, solusinya apa.
08:45Jadi, mulai dari masalah supaya kita langsung mengerucut ke solusi.
08:48Jadi, solusinya pilah-pilah.
08:50Nah, jadi kalau yang memang bermasalah itu ada khusus gitu, pemeriksaan khusus seperti itu.
08:56Nah, tapi yang lain yang memang sudah terbukti itu jangan ditahan gitu kan.
09:00Nah, terus kemudian melakukan yang disebut sebagai audit risk-based.
09:04Jadi, memang itu pemerintah juga bilang akan melakukan itu.
09:08Nah, tapi itu segeralah diimplementasikan audit risk-based-nya.
09:11Jadi, sektor-sektor itu ada yang resiko tinggi, resiko rendah terhadap penggelapan pajak.
09:16Nah, yang resiko rendah dan sedang terhadap penggelapan pajak itu seharusnya bisa didulukan.
09:20Restitusinya.
09:21Jadi, tidak mengganggu yang lain tadi ya.
09:23Nah, yang beresiko tinggi.
09:24Nah, itu kan butuh diperiksa.
09:26Nah, pemeriksaannya melibatkan teknologi dan juga melibatkan SDM.
09:31Jadi, SDM pajak itu difokuskan untuk segera membereskan yang bermasalah ini.
09:36Karena kan mungkin yang bermasalah juga ada yang masalahnya berat, masalahnya ringan, masalahnya sedang.
09:40Nah, itu segera SDM-nya pajak itu mengecek segera gitu.
09:44Jadi, jangan dimundur-mundur gitu.
09:46Nah, ini yang dimundur-mundur ini akhirnya yang mengakibatkan jadi terhenti kan proses operasionalnya itu.
09:51Jadi, kita paham sih diperpajakan mungkin SDM-nya terbatas gitu.
09:55Nah, tapi kan sekarang ada teknologi.
09:57Karena kalau kita belajar dari Cina dan India ya, digitalisasi perpajakan itu sangat membantu.
10:02Dan Cina itu sangat modern di dalam proses restitusinya.
10:06Nah, jadi kan sekarang pakai Cortex.
10:08Nah, sebetulnya dengan adanya Cortex, kemungkinan faktur pajak bodong itu kecil sekali.
10:13Terus kemudian juga dengan adanya Cortex, bisa lebih cepat dalam melakukan pengecekan atau verifikasi validasi.
10:21Nah, makanya Cortex-nya juga harus ditingkatkan.
10:24Jadi, yang ketiga itu tadi bantuan IT, IT System.
10:28Itu bisa membantu lebih memverifikasi agar proses restitusi ini menjadi lebih cepat.
10:32Seperti itu sih.
10:33Oke, ada berapa poin?
10:34Yang keempat mungkin begini, kas pemerintah ini mungkin lagi jadi masalah ya.
10:38Mungkin ya, artinya bahwa pemerintah kan sekarang sedang butuh likuiditas juga.
10:41Ini di tengah pengeluaran lagi banyak.
10:42Mana nih yang di prioritasikan?
10:43Kita paham sih pemerintah.
10:45Nah, tapi tolong untuk restitusi ini dialokasikan.
10:47Karena itu tadi ya, kan kita ada penghematan-penghematan dari program-program yang akan diefisienkan.
10:52Contoh kan MBG akan diefisienkan gitu kan.
10:55Nah, itu berapa ratus.
10:56Nah, itu kan ada saving di situ.
10:57Nah, mungkin bisa dipertimbangkan saving itu dialokasikan untuk membayar dulu nih restitusi yang urgent-urgent ini.
11:04Segera agar iklim investasi kita bisa membaik kembali, kemudian investor tidak lari ya gara-gara masalah ini.
11:10Dan kemudian pengusaha juga memang mendapatkan haknya seperti itu.
11:13Oke, beberapa poin yang bisa saya tangkap, Prof.
11:16Terkait dengan solusi ada perbaiki sistem PPN, pilih-pilih pemeriksaan yang bermasalah, hingga audit risk-based begitu.
11:22Tapi kalau kita menyeberang ke POV-nya pengusaha begitu, Prof.
11:26Benarkah dengan mengajukan restitusi pajak sama artinya dengan mengundang surat pemeriksaan yang merepotkan bagi pengusaha?
11:35Nah, itu dia. Jadi gini, banyak yang tidak mengklaim karena katanya prosesnya itu sangat rumit.
11:41Nah, benar sekali. Jadi, kita banyak ya waktu itu FGD juga dengan para pengusaha.
11:46Kita FGD menerima masukan dari berbagai stakeholder ya, pemerintah juga, pengusaha juga, akademisi dan praktisi pajak juga di berbagai tempat
11:54gitu, yang ahli gitu kan.
11:55Nah, memang itu kalau terlalu rumit, akhirnya mereka ter-discourage untuk tidak mengklaim gitu.
12:03Jadi, ah daripada lebih bayar, yaudah. Karena kalau lebih bayar, pemeriksaannya memang sangat rumit seperti itu kan.
12:08Jadi, banyak. Kita coba teliti ya laporan keuangan perusahaan.
12:11Jadi, di laporan keuangan itu yang lebih bayar sekarang meningkat banget, Mas, dua tahun terakhir ini.
12:15Jadi, mereka akhirnya tidak mengklaim lebih bayar, padahal lebih bayar itu kayak modal pengusaha yang tertahan gitu loh.
12:21Nah, jadi kayak sebenarnya, nah, tapi kan itu pemerintah bilang nggak akan melakukan tax amnesty dan lain sebagainya.
12:28Apa itu kompensasi terhadap itu atau dan lain sebagainya.
12:30Tapi kan sebenarnya pemerintah kan sebenarnya bisa menggali penerimaan pajak yang lain ya, dengan basis pajak dan lain sebagainya.
12:37Sebenarnya mungkin threshold PPN-nya memang yang perlu direview kemarin kan.
12:40World Bank bilang Indonesia itu harus mereview.
12:42Jadi, memang ini nggak bisa sendiri harus sistem PPN secara keseluruhan itu memang harus kita review sih dengan kondisi dan
12:48update gitu.
12:49Nah, itu kacamata pengusaha ya.
12:51Memang akhirnya mereka jadi enggan untuk melakukan restitusi.
12:55Nah, ini kemarin juga Kadin, Kemenprin, itu sudah berdiskusi juga yang saya tahu ya, dan ada di media juga,
13:01bahwa ya itu tadi tolong pengusaha juga dipermudah dari sisi prosedur untuk restitusi.
13:06Karena kalau di Cina dan di beberapa negara maju yang PPN-nya sudah sangat maju,
13:10itu restitusi itu otomatis.
13:11Jadi, udah hak gitu loh.
13:12Jadi, udah nggak perlu-perlu lagi di cek-cek.
13:15Karena dengan sistemnya itu sudah sebat terdigitalisasi, jadi orang juga nggak bisa ngeles, nggak bisa apa.
13:19Semua udah dalam sistem.
13:21Jadi, makanya bertahap.
13:22Kita kan masih ongoing nih, Cortex kan baru dua tahun ini.
13:24Kalau Cortex-nya terus diupgrade untuk menangkap sistem PPN ini,
13:28ya nanti otomatis juga nggak perlu terlalu banyak pemeriksaan sebenarnya.
13:32Itu kalau udah hak ya sudah otomatis gitu loh.
13:34Jadi, kita jangan menganggap semua orang itu penjahat gitu.
13:40Tapi, buktikan bahwa Anda bukan penjahat.
13:42Jadi, jangan sebaliknya buktikan bahwa Anda bukan penjahat.
13:45Nah, itu yang perlu di-quote-unquote sih ya.
13:47Artinya kita sama-sama.
13:48Tapi memang benar POV kacamata pemerintah, kita paham perlu prioritisasi.
13:52Makanya, pemerintah pun banyak ide-ide untuk mereformasi PPN-nya.
13:56Trash hot PPN-nya misalkan harus diperbaiki.
13:58Bagaimana mengurangi pengawasan terhadap agar faktor pajak bodong itu bisa dikurangi, seperti itu.
14:03Trash hot PPN itu sangat signifikan, ya.
14:06Oke, konsen sekarang berarti di-digitalisasi ya, agar memang tidak terjadi lagi di kemudian hari hal-hal seperti ini.
14:11Kemudian, masih dari sisi pengusaha, ini Prof, yang ditekankan oleh pengusaha, kemarin juga Apindo bilang,
14:18adalah kepastian. Sekali lagi, adalah kepastian.
14:21Jadi, sebetulnya kalau memang yang dibutuhkan oleh pengusaha adalah kepastian,
14:24langkah pertama apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah.
14:27Namun, kita bahas usai jidah.
14:28Prof, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.
14:35Dan sekedar air pegunungan.
14:38Pristin 8,6 Plus dengan teknologi nomor 1 Jepang.
14:42Yang dapat memecah molekul, bantu cepat menghidrasi tubuh.
14:46Pristin 8,6 Plus.
14:48Canggih airnya, beda manfaatnya.
14:53Jam makan, tapi kerjaan masih numpuk.
14:56Untung ada energen.
14:58Hmm, kenyangnya pas, kerja lanjut.
15:03Mau jemput anak, tapi lapar.
15:05Untung ada energen.
15:06Kenyangnya pas, siap jemput anak.
15:09Energen.
15:10Sereal bergizi lengkap, bikin kenyang.
15:13Mau tidur, perut lapar.
15:16Untung ada energen ya, tidur gak kelaparan.
15:18Dan kenyangnya pas, energen.
15:23Dari seru-seruan di sekolah, lulus kuliah, sampai ke momen akar, jadi makin nikmat bareng Indomie goreng.
15:33Bikin hidup senikmat Indomie goreng.
15:38Pertama kali minum lay mineral, aku sempat mikir, kok ada air yang seger banget, seperti ada manis-manisnya.
15:47Dari mana ya rasa manis-manisnya ini?
15:50Saya lihat sendiri pabriknya.
15:52Lay mineral, airnya dari sumber pegunungan asli, kayak akan mineral alami.
15:57Dan ternyata, mineral inilah yang bikin airnya kayak ada manis-manisnya.
16:03Lay mineral, sehatnya mineral terlindungi.
16:06Batu kering terus-terusan, pakai OB Kombi Antitusif.
16:10Baru, OB Kombi Antitusif.
16:12Buat redakan batu kering atau tidak berdahak.
16:16OB Kombi Antitusif.
16:18Kelahkan batu kering.
16:21Pisang.
16:23Hmm, udah gak sabar makan Oreo ya?
16:25Hmm, gini caranya makan Oreo.
16:30Diputar, dijilat, dicelupin.
16:33Hmm.
16:36Saat aktivitas padat, saatnya level up.
16:39Minum Hema Vitton Action Immune Up.
16:41Immune Up Formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak.
16:46Bantu jaga daya tahan tubuh.
16:47Siap, tak bukan hari.
16:49Jangan sampai drop dong.
16:52Minum Hema Vitton Action Immune Up, satu kali sehari.
16:54Ready, action!
16:55Baru, Hema Vitton Action Energy Drink.
16:58Energy gue, untuk siap action.
17:00Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action.
17:03Hema Vitton Action Immune Up.
17:04Hema Vitton Action Energy Drink.
17:06Indomie goreng, cabai hijau, dengan cabai hijau asli.
17:10Lebih pedas, tas, tas, tas, tas, tas.
17:12Lebih gurih, rih, rih, rih, rih.
17:14Indomie goreng, cabai hijau.
17:16Ijo-nya dicari-cari, penas gurinya makin bernyari.
17:24Emang luar biasa ya, petah belajar karena loadingnya lancar.
17:28Kata dia sih biasa aja, karena udah terbiasa luar biasa barang Telkomsel 5G powered by AI.
17:36Mau cappuccino yang autentik Itali?
17:38Aha, ini top cappuccino baru.
17:41Milky fomnya lebih tebal.
17:44Ditambah crunchy choco malt.
17:45Rasanya.
17:46So Italiano.
17:47Nikmati top cappuccino rasa Italiano dari Wings Food.
17:51Semoga semakin adaptif dan informatif dalam menghadirkan tayangan berita yang faktual, akurat, serta terpercaya.
17:58Guna meningkatkan literasi masyarakat.
18:00Memperkuat persatuan bangsa.
18:0215 tahun Kompas TV.
18:04Indonesia bisa.
18:28Saudara soal restitusi pajak yang macet, kami lanjutkan perbincangan bersama Telisa Aulia Valianti,
18:34ekonom dan guru besar FFB Universitas Indonesia.
18:36Prof. Telisa, tadi yang saya tanyakan yaitu terkait dengan pernyataan dari pengusaha, APINDO dalam hal ini,
18:42yang meminta dan juga yang ditekankan oleh pengusaha adalah kepastian.
18:47Jadi, menurut Anda, langkah pertama apa yang paling mendesak yang perlu dilakukan oleh pemerintah?
18:53Tadi Anda memberikan beberapa solusi, mungkin tidak ada 4 poin.
18:56Tapi langkah mendesak pertama apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah?
18:59Yang pertama adalah, ini ya hasil kajian saya bacakan, kepastian waktu layanan restitusi.
19:06Refund Service Level Agreement.
19:07Jadi, menetapkan standar waktu proses restitusi yang berjenjang sesuai kategori resiko
19:12dengan batas waktu yang dipublikasikan dan itu mengikat secara administratif.
19:16Jadi, ada kepastian.
19:17Jadi, misalkan, oh kalau yang Anda ada di resiko ini, terus belum pernah mengalami resiko Anda rendah,
19:23misalkan, terus kemudian Anda belum pernah terbukti melakukan kecurangan pajak dan sebagainya,
19:27nah ini bisa sekian hari, atau bisa sekian minggu.
19:29Tapi kalau Anda ini pemerintah, jadi ada kayak kalau kita perizinan kan,
19:34paling lambat berapa nih surat ini keluarnya gitu kan, minimum service level agreementnya itu ada gitu,
19:39ada SLA-nya gitu ya.
19:40Kemudian menyelenggarakan pemantauan dan publikasi belkara atas permohonan restitusi
19:44sebagai bentuk akuntabilitas publik.
19:46Seperti itu.
19:47Dan kemudian memastikan eksekusi pembayaran restitusi yang telah berkekuatan hukum tetap.
19:51Nah ini jadi gini, pengusaha itu sekarang biasanya kan ada surat ketetapan pajak.
19:56Nah ini kemarin banyak terjadi yang saya dengar ya, tapi nanti mungkin perlu dikonfirmasi sekali lagi,
20:00mungkin itu ada alasannya yang nggak bisa kayak di jeneralisnya,
20:03tapi saya mendapatkan info bahwa beberapa surat ketetapan pajak itu sudah keluar,
20:07tapi kemudian belum dieksekusi.
20:08Jadi ada namanya surat ketetapan pajak.
20:11Nah surat ketetapan pajak ini sebenarnya adalah,
20:13ada misalkan surat ketetapan pajak lebih bayar.
20:16Nah itu sudah ada nih, lebih bayar sekian.
20:18Nah kalau lebih bayar itu kan berarti gini,
20:21pengusaha itu punya lebih di pemerintah naro gitu.
20:23Nah ada keluar SKP-nya, nah tapi ternyata dari SKP itu belum ada pencairan.
20:29Nah ini yang secara admin.
20:30Tapi Pak Menteri kan bilang akan dicek lagi katanya,
20:32karena sebetulnya kata Pak Menteri arahannya sebenarnya hanya ke Batu Barat atau sektor yang bermasalah gitu.
20:36Nah tapi kan di bawahnya ini mungkin takut ada juknisnya belum jelas,
20:41jadi mereka juga belum berani mengeluarkan.
20:43Padahal SKP-nya itu sudah muncul.
20:45Oke, kalau demikian Prof, kalau sudah diketahui permasalahannya apa,
20:51ataupun akar permasalahannya apa,
20:52seperti tadi bahwa sebetulnya ini ditujukan bagi industri Batu Barat,
20:57harusnya ini bisa cepat diselesaikan dong?
20:59Menurut Anda bagaimana?
21:02Iya, betul.
21:03Jadi memang melihat berdasarkan masalah ya,
21:06dan satu-satu kita selesaikan berdasarkan masalah tersebut,
21:09seperti itu.
21:10Jadi kita selesaikan berdasarkan masalah tersebut,
21:12jadi kita akar masalah,
21:15jadi tapi tadi jangan melakukan penjeneralan,
21:17jadi masalahnya harus dipilah-pilah lagi,
21:19sebetulnya seperti itu,
21:20dan nanti solusinya sesuai dengan masalah,
21:23jadi case by case gitu.
21:24Tetapi harus ada komunikasi lah,
21:26mungkin gini lah, DJP ataupun KemenQ bikin forum dengan pengusaha,
21:30supaya sama-sama clear gitu,
21:31misalkan seperti ini,
21:33langkahnya gimana kita cari solusinya,
21:35dan nanti dari fiskal makronya juga segera perlu ada,
21:38bagaimana,
21:39kan gini ya,
21:40pemerintah kan ada program narosal di perbankan ya,
21:43yang itu jumlahnya akan ditingkatkan,
21:45terus ada program efisiensi dari program-program besar,
21:49nah itu mungkin bisa dibicarakan dengan DPR juga,
21:51artinya ketika pemerintah itu ada kesulitan dari sistem,
21:54maksudnya gini,
21:55karena likuiditasnya dipakai macam-macam,
21:56tapi kan kita ada kelebihan likuiditas,
21:58dari sebenarnya kita punya dana sal itu,
22:00terus kemudian kita punya efisiensi dari program besar,
22:03yang katanya akan makin diefisienkan,
22:05apalagi kepala BGN kan bilang akan terus memantau,
22:07agar ini lebih efisien,
22:08kemarin kan udah diturun-turunkan berapa kali gitu kan,
22:10cukup efisien,
22:11nah itu kan ada sisa tuh dari lebih penggunaan itu,
22:14di dalam APBN-nya,
22:15nah ini mungkin dibicarakan dengan DPR juga,
22:17seperti apa,
22:18nah itu dana itu mungkin bisa dialokasikan,
22:20untuk membayar restitusi,
22:21kemudian kita juga misalkan mau menerbitkan pandabon gitu,
22:24misalkan,
22:25nah itu kan ada likuiditas baru dari pemerintah,
22:27nah likuiditas ini,
22:28mungkin sebagian dialokasikan dulu,
22:30untuk membayar yang sebagian ini,
22:32mungkin kalau nggak ada persen,
22:33ya mungkin berapa persen dulu gitu loh,
22:34yang penting ini jalan dulu gitu,
22:36jadi harus ada skema secara finansialnya gitu loh,
22:39orang finance kan biasa mencari term structuringnya kayak gimana,
22:43terus berapa periodenya,
22:44yang penting ini ada komunikasi dulu,
22:48dari pemerintah kepada pemusaha,
22:49bahwa ini kita akan melakukan seperti itu,
22:52Pak Menteri kemarin sudah menyampaikan sih,
22:53dan menurut saya itu perlu ada follow up secara di level implementasinya,
22:56jadi di level policy-nya sudah ada pengumuman seperti itu,
22:59tapi biasanya kan kita bottleneck itu di level implementasi,
23:02nah kita berharap dari petugas-petugas di lapangan,
23:05ataupun dari kepala-kepala di lapangan,
23:07sudah ada komunikasi dengan pengusaha-pengusaha setempat,
23:10untuk nanti bagaimana penyelesaian kepada masalah restitusi,
23:14tapi pemerintah sudah ada state bahwa akan menyelesaikan permasalahan restitusi ini secara bertahap.
23:21Baik, terima kasih Prof,
23:22ada beberapa poin yang bisa kami tangkap pada perbincangan kali ini,
23:25terkait dengan solusi,
23:25ada perbaiki sistem PPN,
23:27juga ada pilah-pilah tadi,
23:29pemeriksaan yang bermasalah,
23:31begitu dan audit risk-based,
23:32tadi juga ada disinggung terkait dengan dana sal,
23:35yang kemungkinan juga bisa digunakan begitu.
23:37Baik, terima kasih,
23:37Terisa Aulia Valianti,
23:39ekonom dan juga guru besar FFB Universitas Indonesia,
23:41atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis,
23:43sehat selalu Prof.
23:45Terima kasih, sehat selalu.
23:47Saudara, jangan kemana-mana,
23:48karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi,
23:51jadi tetaplah bersama kami.
Komentar