Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 21 jam yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono bilang pekerjaan pertamanya ialah membenahi tata kelola menjadi prioritas agar berjalan lebih transparan. Di sisi lain, masyarakat menuntut pengelolaan MBG lebih transparan dan tepat sasaran.

Lalu apa saja PR dari Kepala BGN yang baru? dan dapatkah program MBG tepat sasaran menyediakan gizi bagi anak-anak Indonesia? Kita akan bahas bersama Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadhana dan Anggota MBG Watch Emmy Astuti.

Video Editor: Novaltri Sarelpa

Produser: Theo Reza

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/681968/kata-bakom-ri-kritik-mbg-watch-soal-janji-kepala-bgn-sudaryono-beres-beres-usai-gantikan-nanik
Transkrip
00:04Intro
00:09Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik S.D.A.
00:16Kepala BG Sudaryono bilang pekerjaan pertama yang akan menjadi fokus ialah pembendahan tata kelola BGN yang lebih transparan.
00:23Intro
00:24Bahwa kita sadar, kita mengakui dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita.
00:36Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan dan juga ada hal-hal yang lain ketidaktransparanan yang selama ini ada.
00:45Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya khususnya sebagai Kepala Baru untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan.
00:57Dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki.
01:03Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin gak transparan harus transparan.
01:07Yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person harus bisa by
01:16system, trust in system gitu.
01:18Saya mengatakannya.
01:19Kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu gak ada.
01:23Kita sesuai dengan juklak-juknis, aturan dan sistem yang kita bangun.
01:28Kita mengarah ke sana.
01:32Sementara Badan Gizi Nasional akan mengurangi anggaran untuk kebutuhan program kambing gizi gratis,
01:37di tahun ini BGN mengklaim sudah ada efisiensi anggaran dari 268 triliun rupiah menjadi sekitar 229 triliun rupiah.
01:46BGN memastikan pengurangan anggaran ini akan selaras dengan perbaikan tata kelola.
02:16Bahwa kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelolanya,
02:21diberi waktu sebulan.
02:24Jadi nanti dengan hasil pengisiran lagi dari 63, eh 62,7 itu saya yakin sebenarnya itu nanti akan otomatis mengikuti.
02:35Bahwa angkanya sekarang sih sebenarnya sudah ada gambarannya, kita akan turun dari itulah.
02:41Dengan dilantiknya Kepala Badan Gizi Nasional baru,
02:44anggota MBG Watch Media Wahyudi Askar menyoroti krisis kelembagaan di BGN.
02:49Pasalnya, Kepala Bagian Kini Sudaryono merupakan anggota Partai Gerindra,
02:54di mana Gerindra memiliki jumlah SPPG terbanyak dalam program MBG.
02:58Maka pertanyaan saya, apakah bisa pemimpin yang baru ini merubah kelembagaannya?
03:04Dan ini jadi pertanyaan besar oleh publik ya,
03:07sebab kalau bicara soal kredibilitas ya, mungkin saja Pak Sudaryono punya kemampuan itu,
03:15tetapi kalau kita boleh fair soal merit system dan juga penyelesaian konflik kepentingan,
03:23Pak Sudaryono juga akan terafiliasi dengan Partai Gerindra ya.
03:28Dan kita tahu Gerindra berdasarkan data ICW memiliki SPPG paling banyak dibandingkan partai politik lainnya.
03:34Jadi memang masih sulit bagi kami ya, masyarakat sipil untuk betul-betul percaya bahwa
03:42tata kelola MBG ini bisa lebih baik ke depan meskipun dengan sudah mengganti pimpinan lembaganya.
03:51Publik pun berharap dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru,
03:54tak hanya tata kelola makan bagi gizi gratis yang benar dan transparan,
03:57melainkan tepat sasaran penerima program MBG.
04:01Tim Liputan, Kompas TV
04:09Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono bilang pekerjaan pertamanya ialah
04:13membenahi tata kelola menjadi prioritas agar berjalan lebih transparan.
04:17Di sisi lain, masyarakat menuntut pengelolaan MBG ini lebih transparan dan tepat sasaran.
04:21Lalu apa saja PR dari Kepala BGN yang baru dan dapatkah program MBG tepat sasaran
04:27menyediakan gizi bagi anak-anak Indonesia.
04:30Kita akan bahas bersama dengan Deputi Tiga Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana
04:35dan juga ada anggota MBG Watch Emy Astuti.
04:38Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Dana dan juga Mbak Emy.
04:42Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Adisti, Mbak Emy.
04:45Saya ingin ke Mas Dana dulu, Mas Dana, kalau kita lihat hari ini 23 Juli,
04:52begitu ya kita lihat hari ini hari anak nasional.
04:55Tentu sepaham dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto
05:01agar anak-anak ini bisa mendapatkan gizi yang baik
05:05supaya ada lahir SDM unggul untuk memujudkan Indonesia emas di 2045.
05:10Nah kalau kita lihat kemarin Kepala BGN sudah resmi dilantik Pak Sudaryono begitu ya.
05:17Nah konkretnya, tadi diakui oleh Kepala BGN yang baru bahwa memang ada permasalahan di BGN.
05:24Bahkan juga mengakui ada pelanggaran hukum di sana.
05:27Nah inovasi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono?
05:34Tentu kita menanti apa inovasi baru yang akan dilakukan oleh BGN ke depan ya?
05:41Ya benar sekali Mbak Adisti bahwa kemarin Kepala BGN yang baru juga mengiakan
05:49atau mengamini apa yang selama ini dikritik oleh masyarakat.
05:54Bahwa ada sejumlah permasalahan berkenaan dengan tata kelola internal lembaga
06:01dan tata kelola program makan bergizi gratis tersebut.
06:05Dan sebenarnya sudah terkonfirmasi ketika Presiden melakukan evaluasi beberapa bulan yang lalu
06:12dengan merombak jajaran atau struktur pimpinan di BGN
06:17dan beberapa jam kemudian ada penegakan hukum di sana.
06:21Sudah ada sejumlah orang ditetapkan sebagai tersangka.
06:25Maka dari itu Mbak Adisti, BGN sebenarnya saat ada pergantian dari Pak Dadan ke Bu Nani
06:32sudah dicanangkan dan sedang dijalankan.
06:36Perbaikan tata kelola tersebut, dua, satu lembaga, dua program MBG
06:41dan akan dilanjutkan oleh Kepala BGN yang baru yaitu Pak Sudaryono.
06:47Apa contohnya Mbak Adisti?
06:49Yang pertama ada pengecekan ulang terhadap penerima manfaat.
06:55Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang selama ini banyak disuarakan oleh masyarakat.
07:00Apakah siswa-siswa yang selama ini diberikan MBG sudah tepat sasaran atau belum?
07:07Maka dari itu hari ini sedang dilakukan pengecekan.
07:10Itu yang pertama.
07:12Kemudian yang kedua terkait dengan SPPG atau dapur MBG.
07:16Apa yang ingin dilihat?
07:18Yang pertama tentu aspek kepatuhan peraturan perundang-undangan.
07:23Apakah SPPG ini berdiri sudah sejalan atau tidak
07:28dengan Juknis atau dengan aturan-aturan lainnya?
07:32Tentu kalau tidak maka ada tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh BGN.
07:39Dan ini semua Mbak Adisti dilakukan demi program MBG ini dapat menyasar benar-benar penerima manfaat
07:49sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
07:52Karena MBG ini menjadi suatu hal yang penting terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan,
07:58penyerapan tenaga kerja, dan roda perekonomian yang jalan di tengah masyarakat.
08:04Demikian Mbak Adisti.
08:05Oke.
08:05Kalau dari Bakom mengatakan ada pengecekan ulang terkait dengan siapa saja penerima manfaat
08:11dari makan bergizi gratis, kemudian SPPG juga dicek lagi.
08:15Ini bagian dari evaluasi tata kelola transparansi dari program makan bergizi gratis.
08:22Nah kalau dari Mbak Emi, saya ingin tahu juga perspektif dari MBG Watch ini
08:26cukupkah kemudian ketika ada besar-besaran diganti deputinya,
08:31kemudian kepala BGN-nya diganti menjadi Sudaryono, kemarin kita lihat bersama.
08:36Cukupkah ini untuk bisa dilakukan pembenahan secara total Mbak Emi?
08:41Iya, kalau koalisi MBG Watch menilai pengangkatan Bapak Sudaryono
08:47sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, ini tidak akan menyelesaikan krisis mendasar
08:52yang selama ini membelit dalam program makan bergizi gratis ini.
08:56Jadi pergantian ini tidak akan merubah apapun, karena hanya mengganti pemain utama saja Mbak.
09:02Jadi pemeran utamanya ini berganti, tetapi panggungnya ini tetap sama.
09:07Dan fondasi yang menopang itu tetap rapuh.
09:10Skenarionya tidak akan berubah.
09:12Jadi ini dapat dipastikan bahwa kasus keracunan hingga detik ini masih terus akan terjadi.
09:19Begitupun juga dengan kasus korupsi dan juga masalah-masalah distribusi lainnya
09:26dan juga pemborosan anggaran.
09:28Ini akan tetap berlanjut.
09:29Jadi rotasi, pergantian, pejabat di BGN ini tidak akan cukup.
09:35Jadi ini masalah struktural dan sistemik Mbak.
09:38Selama rekrutmen, pejabat di BGN ini tidak berbasis pada kebutuhan, profesionalitas, kompetensi, rekam jejak, dan juga integritas.
09:49Ini masalahnya akan tetap sama.
09:51Dan kita ketahui bahwa Bapak Sudariono ini terafiliasi dengan Partai Gerindra.
09:57Dan juga masih menjabat sebagai wamen pertanian kan.
10:01Tetapi katanya akan diganti gitu ya.
10:03Tetapi beliau juga ini masih menjabat sebagai komisaris utama PT Pupuk Indonesia.
10:09Jadi ini semakin memperkuat persepsi publik gitu ya.
10:13Bahwa memang selama ini dalam pengelolaan program makanan bergisi gratis ini tidak jauh dari konflik kepentingan.
10:21Dan publik akan semakin menilai program ini berpotensi dijadikan alat atau kepentingan politik.
10:30Dan juga ya perlu diketahui oleh publik.
10:33Selama pengelolaan dapur-dapur SPPG ini pelaksananya didominasi oleh pemilik modal besar.
10:40Orang-orang yang terafiliasi dengan partai politik, aparat keamanan, aparat pertahanan negara yang tidak sesuai dengan mandat konstitusinya.
10:50Itu jangan pernah kita berharap akan ada perbaikan dalam program ini.
10:56Dan juga yang paling kita soroti ya tolong dicatat.
11:00Selama sekolah-sekolah, kantin sekolah, orang tua, siswa, murid ya.
11:08Ibu-ibu yang selama ini menjaga pertahanan gisi anak berada di garda terdepan dalam pertahanan gisi anak.
11:18Kadir posyandu yang berpuluh-puluh tahun sudah mengabdikan diri dalam menjaga gisi anak.
11:24Mereka yang paling mengetahui berapa berat tinggi badan anak, berapa ukuran lingkar kepala, lingkar lengan anak di tingkat desa.
11:34Itu hanya jadi penonton, ya tidak menjadi pelaku utama.
11:38Saya pikir masalahnya akan tetap sama mbak.
11:41Tidak akan banyak berubah.
11:42Jadi saya pikir ini menjadi catatan ya terhadap BGN itu sendiri.
11:50Jadi bagaimana sebenarnya sistem tata kelola yang mau dibangun.
11:55Sementara orang-orang yang seharusnya menjadi pelaku utama itu tidak dilibatkan.
12:00Hanya menjadi penonton dari pinggir panggung.
12:03Padahal ini modal sosial bangsa.
12:06Kadir posyandu, polindes, ibu-ibu PKK yang selama ini menggalakan kebun gisi keluarga, tanaman obat keluarga.
12:15Itu tidak dilibatkan padahal mereka yang selama ini berada di garda depan.
12:21Jadi saya pikir tidak akan banyak berubah seperti itu.
12:24Oke, Mas Dana bagaimana Anda bisa menjawab keraguan dari Mbak Emi?
12:28Ya, yang pertama Mbak Adisti.
12:31Apakah pemerintah mengakui ada permasalahan?
12:35Kami akui itu dengan secara sadar.
12:38Mata dari itu, ketika kami akui permasalahan itu, ada upaya ingin membenahi hal tersebut.
12:45Selama ini masyarakat mengkritik soal pemborosan anggaran.
12:50Kemudian pemerintah mencoba mendengarkan itu dan melihat lebih lanjut.
12:54Bagaimana struktur anggaran di BGN untuk program MBG.
12:58Tadi yang diputar Viti Kompas dari angka Rp268 triliun, saat ini sudah menjadi Rp229 triliun.
13:07Apakah itu akan berhenti? Tentu tidak.
13:10Maka dari itu, dicek semuanya agar perbaikan-perbaikan tersebut dapat menyasar hal yang utama.
13:17Anggaran, penerima manfaat, dan legalitas dari banyak SPPG.
13:22Kemudian, kemarin Mbak Adisti, seperti tadi Mbak Adisti sampaikan kepada Ibu Emi,
13:28ada pergantian pejabat Eselon 1, 5 orang di BGN.
13:33Saya ingin memperlihatkan dan menggambarkan bagaimana BGN hari ini mencoba mengintegrasikan kebutuhan dan person to person yang akan menempati jabatan
13:46Eselon 1.
13:47Tadi kan Mbak Emi menyinggung soal merit system.
13:50Ada sejumlah gambaran yang bisa BGN perlihatkan terkait dengan pergantian Eselon 1 kemarin.
13:58Ada empat paling tidak, Mbak Adisti.
14:00Yang pertama, dalam aspek kesehatan, karena pada akhirnya niat dari MBG atau Bapak Presiden tentang keterpenuhan gizi anak,
14:09maka dari itu diangkat pejabat dari Kementerian Kesehatan.
14:13Kemudian yang kedua, ada kelindan antara program MBG dengan pendidikan.
14:19Maka dari itu diangkat dari Kemendik Dasmen, pendidikan dasar dan menengah.
14:23Yang ketiga, ada problem soal tertib administrasi keuangan.
14:29Ditariklah orang Kementerian Keuangan.
14:32Dan yang keempat, yang terpenting Mbak Adisti, ada problem soal pengawasan dan penegakan di BGN.
14:38Maka dari itu BGN mengangkat pejabat dari BPKP dan Kejaksaan Agung.
14:44Bahkan Mbak Adisti, wakil kepala BGN itu adalah wakil yang punya pengalaman panjang soal tertib administrasi dan tata kelola lembaga.
14:54Karena dulunya adalah wakil kepala BPKP.
14:57Apa yang saya sampaikan tadi Mbak Aditi, itu semua didapatkan dari masyarakat.
15:03Jadi tidak benar kalau masyarakat itu di pinggir panggung.
15:07Justru masyarakat ada di tengah panggung, menyuarakan dan pemerintah mendengarkan itu.
15:13Berusaha untuk mengakomodir kritik-kritik dari masyarakat tersebut.
15:17Oke, itu di pucuk pimpinan pusat.
15:20Lalu bagaimana di lapangannya?
15:22Seperti apa?
15:23Ini kan yang kemudian juga menjadi persoalan yang harus segera dibenahi.
15:26Tidak hanya di pucuk pimpinan, tapi juga kemudian di lapangan.
15:29Tadi disinggung oleh Mbak Emi, harusnya ada pelibatan ibu-ibu PKK, kemudian posyandu di sana, kantin sekolah, orang tua murid,
15:40bahkan pihak sekolahnya.
15:41Bagaimana Anda bisa menjawab ini?
15:43Ya, yang pertama Mbak Adisti, bagaimana yang terlihat di lapangan?
15:49Mbak Adisti, kalau dibuka, saya ambil contoh, dibuka sosial media, ada banyak sekali kritik tentang MBG, tentang dapur yang tidak
15:59layak, makanan yang tidak sehat sehingga menyebabkan anak racuna.
16:03Maka dari itu Mbak Adisti, dari masukan masyarakat itu, pemerintah atau BGN menjatuhkan sanksi administratif berupa mensuspen ribuan SPPG.
16:15Tentu itu tidak bisa dijauhkan dari masukan masyarakat, itu yang pertama.
16:21Kemudian yang kedua Mbak Adisti, soal kantin sekolah, saya rasa itu masih dalam proses kajian di dalam BGN sendiri untuk
16:30diperbaiki ke depan.
16:32Demikian Mbak Adisti.
16:33Oke, silahkan responnya Mbak Emi.
16:34Ya, jadi saya mau soroti ya, tentang program makanan bergisi gratis ini yang hingga saat ini semua provinsi, semua daerah
16:46itu masih mendapatkan.
16:48Nah, ini agenda pemerintah yang prioritas sebenarnya seperti apa?
16:52Karena tidak semua provinsi, daerah itu punya masalah dan kebutuhan yang sama terkait kesehatan khususnya gisi ini.
17:00Ada provinsi-provinsi dengan angka prevalensi tertinggi.
17:05Sekarang kalau kita mau ambil yang top 3, itu ada Nusa Tenggara Timur, berada di angka 37 persen angka prevalensi
17:13stunting.
17:14Iya, terus kemudian Sulawesi Barat 35,4 persen, terus kemudian Papua Barat Daya 30,5 persen.
17:24Kalau mau top 3 ya ini dulu gitu, jangan mau disamaratakan semuanya.
17:30Ini semua provinsi dapat kan, nah padahal ada provinsi-provinsi itu yang sudah menuju zero angka stuntingnya.
17:38Nah, seperti itu mbak. Begitupun juga dengan penerima manfaat ini, seharusnya kan spesifik kepada kelompok rentan dan yang paling membutuhkan.
17:47Siapa itu? Ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita.
17:51Ini kan semua anak dapat SD, SMP, SMA, baik kelas ekonomi yang menengah ke atas ya, orang kaya pun dapat,
18:00dan juga yang kelas ekonomi menengah juga dapat.
18:02Nah, ini tidak ada prioritas seperti itu.
18:05Nah, ini yang menjadi masalah mbak, dan tadi dikatakan bahwa sedang membangun sistem transparansi dan akuntabilitas.
18:13Saya mau tanya, apakah agenda BGN ini itu sudah menyiapkan e-precurement pengadaan barang dan jasa berbasis digital?
18:23Apakah sudah ada SOP yang dibangun?
18:26Ya, SOP anti-korupsi, SOP conflict of interest, kemudian SOP penanganan kasus keracunan, SOP quality control, SOP keamanan pangan.
18:39Itu apa, sejauh mana BGN sudah menyiapkan SOP-SOP ini?
18:44Ini kan nggak jelas seperti apa sistem transparansi yang ingin dibangun.
18:49Tadi yang diceritakan ini lebih banyak terkait dengan pergantian, rotasi, maksudnya pejabat A, pejabat B, dari kementerian A, kementerian B,
18:59seperti itu.
19:00Nah, tetapi hal mendasar yang substansial itu belum dilihat.
19:07Nah, saya ingin mendengar upaya apa yang dilakukan atau agenda yang akan dilakukan oleh Pak Sudaryono sebagai kepala BGN yang
19:14baru dalam menciptakan sistem yang transparan ini.
19:17Ini yang jadi pertanyaan, apakah tadi yang SOP-SOP yang saya katakan itu sudah ada, sudah tersedia seperti itu?
19:24Tersedia jauh-jauh, SOP penanganan kasus keracunan, di mana negara ketika mereka menjadi korban keracunan, begitu saja ditinggalkan.
19:34Tidak ada permintaan maaf, tidak ada kompensasi, atau apapun itu.
19:38Oke, silakan dijawab, Mas Dana.
19:41Iya, yang pertama, kenapa tadi saya cerita tentang rotasi, pergantian, dan lain-lain sebenarnya kan menanggapi apa yang Mbak Emi
19:47sampaikan.
19:48Mbak Emi kan tadi mengutarakan tentang merit system, maka dari itu saya jelaskan aspek merit system tadi.
19:55Kemudian, Mbak Adisti dan Bu Emi, yang pertama tadi soal tidak melibatkan banyak pihak, justru misalnya data anak-anak itu
20:04diambil oleh kader posyandu.
20:07Itu kan sebenarnya juga melibatkan stakeholder terkait.
20:11Lalu tentang digitalisasi, misalnya, soal digitalisasi sudah dilakukan oleh BGN, namun apakah sudah maksimal?
20:20Belum.
20:21Dan itu saat ini sedang ditingkatkan, karena ada alasan geografis, kejangkauan sinyal, dan lain-lain.
20:29Jadi sebenarnya perbaikan-perbaikan itu sedang dilakukan oleh BGN.
20:34Selain itu, Mbak Adisti, beberapa waktu lalu juga BGN sudah menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi.
20:42Karena KPK juga melaunching kajiannya berkenaan dengan MBG.
20:48Sehingga dengan harapan atau dengan permasalahan korupsi kemarin, harapannya aspek integritas itu dapat ditekankan dalam banyak kebijakan di BGN.
20:59Misalnya Mbak Adisti, tadi yang Mbak Emi sampaikan soal pengadaan, ya itu memang diakui, justru itu yang menjadi problem hukum
21:07kemarin di Kejaksaan Agung.
21:08Ada markup yang luar biasa besar yang diungkap oleh Kejaksaan Agung dan aspek konflik kepentingan.
21:15Dua hal itu sedang berusaha dibenahi.
21:18Untuk konflik kepentingan, beberapa waktu lalu ada pernyataan dari wakil kepala BGN yang melarang setiap unsur badan gizi nasional memiliki
21:29SPPG.
21:30Itu kan menekankan ketentuan tentang anti-konflik kepentingan.
21:36Paling tidak hal itu untuk memitigasi tidak ada konflik kepentingan kepemilikan dapur dengan pejabat-pejabat yang mengambil kebijakan di badan
21:45gizi nasional.
21:45Demikian Mbak Adisti.
21:47Oke, termasuk juga soal skala prioritas, begitu tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Emi, soal skala prioritas yang daerah-daerah
21:54dengan tingkat stunting tinggi, NTT, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya.
21:59Ini yang kemudian harus diprioritaskan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang kita lihat sudah dalam tanda kutip ya.
22:06Ada beberapa sekolah yang sebenarnya tidak perlu lagi untuk menerima MBG.
22:10Setuju Mbak Adisti, itu yang tadi di bagian awal diskusi kita saya sampaikan.
22:17Sedang ada pengecekan ulang terhadap penerima manfaat.
22:22Apakah penerima manfaat selama ini sudah tepat atau tidak?
22:26Misalnya untuk skala perekonomian, apakah yang menerima itu benar-benar membutuhkan dari sisi ekonomi?
22:33Atau sebenarnya mereka sudah cukup dengan ekonominya sehingga tidak membutuhkan MBG?
22:38Tentu di sana ada aspek efisiensi anggaran dan itu saat ini sedang dilakukan Mbak Adisti.
22:44Oke termasuk juga yang saat ini sedang di dalam tanda kutip ya, dibenahi lagi adalah soal SOP pengadaan, soal digitalisasi
22:53juga di sana.
22:54Begitu ya jangan sampai celah-celah korupsi ini masih menjadi momok dan ini harus dijawab keraguan publik Mas Sedana.
23:02Nah bagaimana respon Anda Mbak Emi, kalau dari saya minta skala prioritas tiga, skala prioritas untuk evaluasi tata kelola MBG,
23:11kalau dari MBG Watch sendiri seperti apa tiga poin kritisnya?
23:14Jadi begini Mbak, saya juga sebelumnya kan pernah diundang di Sapa Pagi kan, disitu saya mengungkapkan sikap koalisi MBG Watch
23:23ketika itu.
23:24Jadi ketika itu kami masih di tahap posisi moratorium kemudian evaluasi dan audit total.
23:31Oke.
23:32Dalam MBG ini, tetapi dalam rentan waktu pasca itu sekitar sebulan lalu ya, memang pemerintah melakukan evaluasi,
23:40tetapi itu tidak dipublis secara terbuka temuan dari hasil evaluasi itu.
23:45Yang dipublis itu hanya bahwa mengatakan ini akan mengadakan perbaikan tata kelola, akan mengadakan perbaikan yang lain-lain,
23:54seperti itu. Tetapi temuan, temuannya ini itu tidak diketahui masalah-masalahnya seperti apa.
24:01Sehingga kami di koalisi MBG Watch pada tahap saat ini, itu sudah menegaskan sikap kami bahwa tolong hentikan program MBG
24:11ini.
24:12Stop program ini, kemudian bubarkan SPPG dan BGN.
24:17Karena ini sama sekali tidak memberi dampak positif bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin dan yang membutuhkan.
24:25Kemudian, kami juga saat ini ya mendorong supaya aparat penegak hukum ini berani membongkar.
24:33Membongkar dan mengusutuntas kasus dugaan korupsi dalam program MBG ini hingga ke level presiden.
24:39Serta hukum maksimal, seluruh pelakunya tanpa pandang bulu.
24:43Kemudian yang ketiga, posisi kami itu meminta untuk seluruh anggaran MBG ini dikembalikan kepada sektor pendidikan yang selama ini sudah
24:54dirampas.
24:55Kemudian kembalikan ke sektor kesehatan.
24:58Lebih baik anggaran MBG ini itu digunakan, membeli alat-alat kesehatan di pulau-pulau yang prioritas, di provinsi-provinsi yang
25:09prioritas.
25:10Terus serang, saya mewawancarai kader posyandu di delapan provinsi, pulau Flores, di NTT, karena kami sendiri punya program di sana.
25:19Di NTT, kemudian di Sulawesi Barat, ini top three, kami punya program nutrisi di sana.
25:25Itu menemukan bahwa 90% alat kesehatan di polindes itu rusak.
25:33Mending ya, ini anggaran program MBG dialokasikan ke sektor kesehatan untuk memenuhi keterbatasan alat-alat kesehatan ini.
25:46Kembalikan to POKSI, kementerian yang selama ini memiliki pengalaman dalam pengelolaan gisi.
25:55Siapa? Kementerian Kesehatan.
25:57Karena mereka lah yang selama ini berpuluh-puluh tahun memiliki pengalaman di sana gitu.
26:03Perangkatnya pun lengkap, kader posyandunya sudah puluhan tahun berpengalaman.
26:07Polindesnya lengkap, tapi saat ini kondisinya ya, khususnya di daerah-daerah yang anggap prevalensi stuntingnya tertinggi,
26:17itu kesulitan di alat kesehatan.
26:21Bagaimana mereka mau mengukur tinggi berat badan anak, lingkar kepala, kalau semua alatnya rusak.
26:31Coba dicek di sepulau Flores loh.
26:33Cek di sana. Itu semua alat kesehatannya rusak.
26:38Mereka tidak bisa membeli lagi menggunakan, mau mengharap lokasi dana desa.
26:43Udah nggak cukup dari dana desa.
26:46Timbangan pun aja, timbangan bayi yang digital itu mereka harus patungan membeli.
26:51Itu saya mewawancarai kader posyandu dan kepala Polindes.
26:55Di Kabupaten Sika, Mau Mere, Desa, Kolisia.
26:59Itu dicatat. Jadi mereka bayangkan, patungan 2 ribu, masyarakat patungan 2 ribu untuk membeli alat timbangan digital bayi.
27:09Seperti itu. Jadi lebih baik dialokasikan ke sana.
27:13Dan juga termasuk alokasikan ke sektor perlindungan sosial.
27:18Khususnya untuk masyarakat miskin dan reti.
27:21Jadi posisi kami, sikap kami sekarang ini tiga.
27:24Sangat sulit untuk kita berharap ada perbaikan.
27:30Kita sudah lihat perjalanannya.
27:31Dari setahun dipimpin dadang, kemudian diganti Bunani, kemudian sekarang lagi Pak Sudaryono.
27:38Dengan konflik kepentingan seperti itu, rangkap jabatan, kita tidak bisa berharap banyak.
27:44Oke. Mas Dana, terakhir Mas Dana, ada berbagai macam masukan dari MBG Watch, salah satunya adalah tadi dikatakan ada berbagai
27:51macam temuan yang sebenarnya bisa dialokasikan anggarannya kepada pos-pos yang lebih membutuhkan.
27:59Iya, saya rasa kalau MBG, kalau kesimpulannya adalah MBG ini harus dihentikan, kami anggap kesimpulan itu melompat dari permasalahan ya.
28:10Bahwa ada permasalahan yang tadi Mbak Emi sampaikan, ada sederet permasalahan, kami sepakat dengan itu dan sedang diperbaiki.
28:18Dan kalau merujuk pada data, saya ambil data misalnya per akhir Mei tahun 2026 ya Mbak Adisti, penerima manfaat dari
28:28program MBG itu menyentuh angka 62,7 juta orang.
28:33Jumlah SPPG ada 29,8 ribu dan penyerapan tenaga kerja baru itu 1,3 juta orang.
28:41Jadi sebenarnya tidak tepat juga kalau Gebiah Uyah mengatakan bahwa MBG ini problem semua isinya.
28:48Karena toh faktanya hari ini itu ada sejumlah hal positif yang dapat ditarik dari program MBG.
28:57Dan juga Mbak Adisti, roda perekonomian masyarakat itu bergerak dengan adanya makan bergizi gratis.
29:03Bagaimana petani, peternak itu kesejahteraannya naik karena ada MBG setiap hari sekolah.
29:14Ada banyak anak siswa yang selama ini kekurangan gizi dan juga angka stuntingnya tinggi.
29:22Dan dengan adanya MBG justru itu tujuan utamanya.
29:26Jadi Mbak Adisti, kami tidak masalah dengan masukan-masukan.
29:29Dan berterima kasih kepada MBG Watch karena kritik-kritik tersebut kami jadikan bahan evaluasi untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengawasan.
29:39Dan evaluasi itu tetap dilakukan oleh pemerintah.
29:44Baik saat pergantian kepada Bu Nani maupun saat sekarang dipimpin oleh Mas Sudaryono.
29:50Saya rasa kalau Ludi ini juga Mbak Adisti baru belum ada 24 jam.
29:55Mas Sudaryono memimpin Badan Gizi Nasional langsung dicap tidak capable memimpin lembaga tersebut.
30:03Itu logik sederhana saja Mbak Adisti.
30:05Oke kita sedikit Mbak.
30:06Singkat saja Mbak Emi, kita ada durasi terbatas.
30:10Bagaimana kita mau mengukur keberhasilan program ini tanpa bukti evidence, bukti ilmiah?
30:17Itu yang menjadi pertanyaan, apakah keberhasilan pengelolaan program MBG ini hanya mau diukur dari berapa jumlah penerima manfaatnya?
30:28Sekarang saya mau bertanya, perubahan apa, dampak apa yang bisa mengukur adanya perubahan status gisi pada anak?
30:37Padahal ada alat ukurnya, misalnya kita mau menggunakan food diary, food diary ini menghitung setiap hari apa yang dimakan anak
30:47-anak dan apa yang diminum.
30:49Misalnya mau dalam satu minggu atau satu bulan, itu kemudian dianalisis.
30:54Ada juga alat lain, antropometri.
30:56Jadi, apakah MBG yang menggunakan itu atau diet diversity score, alat apa yang digunakan untuk mengukur perubahan status gisi itu?
31:06Kalau itu ada bukti ilmiahnya dan kita claim itu sudah berhasil, itu boleh.
31:12Tetapi kalau hanya mengukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi tidak kembali kita pertanyakan apakah mereka beri manfaat, apakah itu merubah
31:22status gisi mereka, ini tidak bisa kita menilai dari itu.
31:26Oke, baik.
31:26Saya boleh ya Mbak?
31:27Oke, singkat saja, singkat saja. Karena kita terbatas durasi. Satu menit, Mas Dana.
31:32Mengukur stunting itu tidak bisa hanya dalam kurun waktu satu sampai tiga bulan.
31:38Itu butuh tahunan.
31:39Maka dari itu, tahun ketika ada data stunting nanti yang dibuka, itu menjadi tolak ukur utama dari program MBG.
31:47Itu pertama.
31:47Kemudian yang kedua, saya tidak tahu apakah Bu Emi pernah membaca riset yang dikeluarkan oleh BRIN dan juga Dewan Ekonomi
31:55Nasional.
31:56Tentang multiplier efek yang memang faktual ada karena program MBG ini.
32:03Dan juga ada temuan dari Bapak Nas bahwa sebagian besar siswa yang masuk ke sekolah itu berada dalam kondisi yang
32:12lapar.
32:12Itu ada riset-risetnya.
32:13Jadi, tadi saya sampaikan soal puluhan juta penerima manfaat itu, itu ingin menggambarkan transparansi dari kerja-kerja pemerintah untuk BGN.
32:23Jadi, bukan untuk membangga-banggakan, akan tetapi ada sejumlah temuan akademik yang bisa mengonfirmasi bahwa MBG ini adalah program yang
32:33benar dan baik bagi anak, perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja.
32:38Oke, oke, oke. Kita harus akhir diskusi ini karena memang diskusi ini terbatas dengan durasi.
32:43Nanti di program selanjutnya dan juga program berikutnya, kita harapkan akan ada diskusi lagi yang lebih menarik lainnya.
32:49Terima kasih, Deputi Tiga Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana, dan juga anggota MBG Watch, Mbak Emi Astuti, telah bergabung bersama
32:56kami sehat selalu.
32:56Assalamualaikum, selamat pagi.
32:58Waalaikumsalam.
Komentar

Dianjurkan