00:00Bapak Ibu 82 juta penerima MBG, sampai sekarang tidak tahu datanya dari mana 82 juta itu muncul.
00:09Tapi kalau 2024 kita lihat 164 juta pemilih, seserhana 164 dibagi 2 itu 82 juta.
00:19Kenapa targetnya 82 juta?
00:21Karena 2029 andai ada 82 juta pemilih menerima makan tiap hari, dikasih tiap hari, sudah pasti 50% plus 1.
00:34Ayolah, ini juga lembaga politik.
00:36Saya ngajar di kampus Visipol.
00:38Dan menurut saya ini juga soal teritori Bapak Ibu.
00:41Karena kalau kita melihat konteks hari ini, MBG itu logistik.
00:46Gudangnya apa? Gudangnya adalah KDMP.
00:48Siapa yang menyalurkan? Aparat hukum, ormas-ormas, dan lain-lain.
00:55Jadi menurut saya kita tidak boleh senaif itu juga dalam konteks ini.
01:01Nah makanya dalam banyak hal, saya menghindari diskusi-diskusi seperti ini.
01:05Karena ini harusnya dilakukan oleh DPR, kemudian dilakukan oleh orang-orang di atas sana di level elit.
01:13Tapi ekonomi selalu bicara soal politik Bapak Ibu.
01:17Nah, kemudian biar tidak terlalu lama, izinkan nanti saya kirim kajian selios Bapak Ibu.
01:23Karena saya tidak print, boleh nanti saya kirim ya Bapak Ibu ya.
01:27Ada dua kajian yang kami lakukan sebelum MBG dilakukan, dan satu tahun MBG dilakukan.
01:33Dan exit plannya bagaimana?
01:36Saya terus terang kalau ngobrol sama teman-teman, exit plan itu kita tidak melihat ada ruang exit plan dengan kondisi
01:42hari ini.
01:43Sesedaran lainnya itu Bapak Ibu.
01:45Karena pelaksananya, lagi-lagi pelaksananya itu bukan orang yang benar.
01:50Kayak kita bikin bangun rumah, mandornya tidak benar.
01:53Mandornya punya konflik kepentingan, itu masalahnya.
01:56Sehingga logika lanjutan apapun itu akan sangat rumit.
02:01Tetapi, dalam konteks teknokratik, saya tadi sangat mengapresiasi pertanyaan Pak Charles.
02:07Pak Charles, bicara data, sebetulnya bagaimana pelaksanaan ini, berapa sebetulnya penerimanya.
02:15Itu BPS panggil saja Bapak Ibu.
02:18Panggil saja, buka semua datanya.
02:20Dan harapannya mereka jujur ya.
02:22Kalau mereka jujur, harusnya sama datanya dengan saya.
02:25Karena saya olah data BPS.
02:27Kalau seandainya penerimanya benar, masyarakat miskin, 3T, kemudian ibu hamil, kemudian mereka yang betul-betul membutuhkan balita, itu jumlahnya hanya
02:3926 juta penerima Bapak Ibu.
02:43Dan kalau dilakukan dengan benar, simulasi kami itu hanya 67 triliun per tahun.
02:50Dan itu semuanya ya.
02:51Kalau bisa bertahap Bapak Ibu, mungkin hanya butuh 10 triliun dulu mungkin.
02:56Jangan juga ambil dari dana pendidikan, ambil dari dana pajak progresif yang lain.
03:01Hanya butuh 10 triliun, ini juga jalan, Pak Prabowo mungkin juga tetap jalan programnya.
03:07Tetapi Bapak Ibu, ini enggak mungkin dilakukan hari ini.
03:11I'll be honest, Bapak Ibu.
03:13Ini enggak mungkin dilakukan.
03:15Karena ini sudah terlanjur berjalan, sudah ada polisi, tentara, ormas, SPPG di sana.
03:21Itu kenapa kami bilang hentikan saja?
03:24Karena kami enggak melihat ada ruangsa ini dihentikan.
03:29Kecuali ada political will dari pemerintah untuk balik lagi ke targeted, individual targeting di kota, hanya untuk yang membutuhkan.
03:38Kalau orang kaya bayar, geographical targeting di desa.
03:41Mungkin masuk akal.
03:43Tapi apakah ini kemudian akan dilakukan oleh pemerintah?
03:45Dengan narasi hari ini, saya enggak yakin pemerintah mau melakukan itu.
03:49Nah itu kenapa bottleneck-nya sangat kuat sekali.
03:56Jadi saya terus terang, mungkin stop di sini Bapak Ibu.
04:02Ini sudah sehabis-habis upaya kami.
04:05Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya ngolah data statistik BPS itu sejak tahun 2014.
04:11Saya sampai hafal datanya luar dalam.
04:13Tapi ini kebijakan tidak berbasis data.
04:17Tidak berbasis data.
04:20Terima kasih.
Komentar