Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 2 hari yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat pidato peringatan Hari Lahir Pancasila.

Hasto menilai kualitas demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, terutama pada periode kedua pemerintahan Jokowi.

"Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," kata Hasto dalam pidatonya, Senin (1/6/2026).

Ia juga menyinggung penggunaan aparatur negara yang disebutnya telah bergeser dari fungsi utama sebagai pelayan publik.

Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Joshua

Baca Juga Momen Mauricio Pochettino Gunakan Laptop saat Beri Instruksi Taktis di Tengah Laga AS vs Senegal di https://www.kompas.tv/olahraga/672183/momen-mauricio-pochettino-gunakan-laptop-saat-beri-instruksi-taktis-di-tengah-laga-as-vs-senegal



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/672198/hasto-blak-blakan-kritik-kepemimpinan-era-jokowi-indonesia-jadi-negara-otoriter-populis
Transkrip
00:00Saudara-saudara sekalian, memperingati hari lahir Pancasila dengan demikian harus disertai dengan kontemplasi, disertai dengan pertanyaan kritis untuk melihat realitas
00:11yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita.
00:15Pertama, apakah falsafah dan nilai-nilai Pancasila telah benar-benar dipahami sebagai landasan kebijakan politik terpenting dari negara?
00:25Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang
00:36sentralistik.
00:37Terlebih pada perode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis.
00:45Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan.
00:53Bahkan aparat menegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan.
01:05Ini yang terjadi pada pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam rakernas PD Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia
01:14atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan.
01:23Ketika berbagai kasus kriminalisasi politik hukum terjadi, telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat, bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan
01:32ada bangunan politik yang kokoh dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran.
01:42Sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok, tanpanya tidak akan ada penghormatan terhadap manusiaan, kerakyatan, dan keadilan.
01:52Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian.
01:58Pertanyaan kedua, apakah demokrasi politik dan ekonomi benar-benar hadir sebagai jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
02:07sebagaimana dicita-citakan oleh Bung Karno di dalam pidato 1 Juni 1945?
02:13Dalam perspektif ini pun, Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang sangat-sangat serius terhadap fiskal, moneter, dan kehidupan perekonomian di
02:24sektor yield.
02:25Defisi transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangat telah
02:35mengkhawatirkan.
02:37Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang.
02:42Terlebih dengan pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan.
02:52Usulan rekonsolidasi fiskal yang digagas PDI Perjuangan melalui tema fiskal resilience atau ketahanan fiskal
03:01ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral.
03:09Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan,
03:15dan pemutusan hubungan kerja kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.
03:21Berbagai kritik sebagai partai penyeimbang ini telah diakui pentingnya,
03:26bahkan diapresiasi oleh Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol,
03:33memerlukan check and balances dan inilah yang dijalankan oleh PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang.
03:41Terima kasih.
Komentar

Dianjurkan