00:00Saran mantan Wamenlu sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, FPCI, Dino Pati Jalal menjadi polemik, usai di respons istana.
00:09Selengkapnya kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR Fraksi Golkar, De Flaksono, dan Analis Komunikasi Politik Universitas Pajajaran, Kunto
00:17Adiwibowo.
00:17Selamat petang semuanya.
00:20Selamat sore, gimana kabar?
00:22Baik, Alhamdulillah. Saya mau ke Mas Kunto dulu.
00:24Mas Kunto, sebenarnya kalau melihat video yang dirilis oleh Sekretaris Kabinet, ada 7 poin jawaban di sana.
00:29Kalau menurut Anda sebenarnya sudah cukup menjawab kritik dari Pak Dino dan menjawab pertanyaan dari publik soal intensitas kunjungan ke
00:35luar negeri Presiden?
00:37Ya, Pak Seskap kan menjawab dengan bahwa ada sekitar 2 triliun lebih yang dihasilkan dari investasi yang dihasilkan dari kunjungan
00:49Pak Prabowo,
00:50serta manfaat-manfaat lain.
00:51Yang menurut saya informasi itu penting karena selama ini informasi itu tidak didapatkan oleh publik secara mudah.
00:59Jadi, berkat kritiknya Pak Dino Pati, informasi itu akhirnya keluar.
01:07Dan menurut saya itu sesuatu yang bagus.
01:10Tapi kan ada beberapa hal yang tidak dijawab oleh Pak Seskat, Pak Teddy.
01:15Yang pertama, lebih baik menerima kunjungan dari luar.
01:21Itu tidak dijawab.
01:23Lalu kemudian lebih baik menggunakan Zoom.
01:26Lalu kemudian juga soal frekuensi.
01:29Pak Prabowo sendiri kan dalam bulan April ke Perancis, ke Paris.
01:36Saya tahu karena ada foto ulang tahunnya Pak Teddy waktu itu di bulan April di Paris.
01:41Selalu kemudian bulan Mei kemarin ke Paris lagi.
01:47Kan dalam waktu satu bulan, kenapa harus ke Paris dua kali?
01:51Dan untuk apa?
01:53Itu yang kemudian menurut saya informasinya yang kurang terbuka.
01:57Karena salah satu prinsip good governance itu kan transparansi ya Mbak ya.
02:01Dan transparansi dalam hal ini penting apalagi ada sentimen dengan nilai tukar rupiah kita yang sedang tidak baik-baik saja.
02:13Jadi menurut saya itu menjadi concern yang penting yang harus juga dijawab oleh Pak Prabowo.
02:21Soal transparansi tadi Bang Dave, salah satu poin atau poin pertama yang justru dijawab juga oleh Pak Saskap adalah soal
02:27kelebihan anggaran perjalanan ditanggung oleh Pak Prabowo.
02:29Ini akuntabilitasnya gimana kalau sebagian yang ditanggung oleh Presiden?
02:34Ya itu kan kebijakan beliau karena beliau melihat perjalanan ini penting dan kebutuhannya itu urgent.
02:43Sementara anggarannya yang disiapkan itu masih kurang.
02:47Nah beliau mengambil suatu sikap yang negarawan dan juga bertanggung jawab untuk memastikan misi dan tanggung jawabnya itu terselesaikan.
02:57Terselesaikan walaupun itu harus menggunakan dana pribadi beliau dan beliau itu yang kita harus lihat dan ini adalah satu-satu
03:05sikap yang menunjukkan kecintaan terhadap tugas dan pekerjaannya.
03:13Soal kan juga ketika ada penggunaan dana pribadi kemudian ada juga penggunaan APBN, tidakkah ada kekhawatiran konflik of interest di
03:20sana Bang Dave?
03:22Konflik of interest di sana bagaimana? Kan ada pertanggung jawabannya.
03:27Jadi anggaran dana yang pemerintah telah siapkan itu juga sementara untuk menyelesaikan misinya ini membutuhkan dana lebih.
03:38Nah untuk kebutuhan tersebut itu beliau selesaikan sendiri.
03:44Nah itu pertanggung jawabannya gimana Bang Dave?
03:45Tidak masalah pertanggung jawabannya itu. Itu adalah yang selama uang yang dikeluarkan oleh negara untuk kebutuhan kegiatan ini dapat diselesaikan,
03:59ya tidak masalah.
04:01Oke kalau Mas Kuntus sebenarnya batasannya di mana penggunaan dana pribadi dan juga penggunaan APBN ketika perjalanan itu membawa nama
04:09negara?
04:09Menurut Anda itu ada suatu kewajaran atau ada yang harus dikritisi juga?
04:13Ya saya tidak tahu kalau levelnya presiden ya Mbak ya.
04:17Tapi kalau saya sendiri seorang ASN, dosen di perguruan tinggi negeri, kalau saya harus keluar duit sendiri untuk penelitian saya,
04:26ya rasa-rasanya oke-oke saja.
04:29Tapi kalau untuk misalnya perjalanan dinas, kayaknya kok agak aneh ya gitu.
04:34Karena satu saya tidak punya duitnya, yang kedua ada problem kemudian dengan akuntabilitas tadi.
04:41Bahwa suatu waktu saya kemudian bisa bilang, lo kan pernah pakai duit saya, jadi ini ada hak saya di sini,
04:49di dalam pekerjaan ini.
04:50Yang kemudian mungkin harusnya itu masuk 100% ke negara.
04:55Nah menurut saya sebenarnya secara prinsip kan untuk menghindari hal-hal itu ya Mbak ya, good governance.
05:02Makanya ada akuntabilitas, makanya ada transparansi dan yang itu yang sebenarnya kita butuhkan dari pemerintah.
05:11Artinya bagaimana pemerintah kan bisa menjelaskan kewajaran ketika penggunaan dananya ada dana pribadi di sana?
05:20Ya Mbak, kalau menurut saya ya itu penting di dalam, makanya transparansi itu jadi penting gitu.
05:26Soal bahkan kalau ada dana yang kemudian kurang, nah ini kan kurangnya berapa?
05:33Pak Prabowo nalangin berapa? Kan gitu harusnya jelas gitu dalam hitung-hitungannya.
05:39Nah ketika itu transparan dan Pak Prabowo bilang, oh yaudah ini hadiah dari saya, oke no problem, gak ada masalah.
05:45Tapi kemudian ketika ini gak transparan, ada potensi korup di situ yang kita gak ingin terjadi.
05:55Kita juga gak ingin ini akan membawa hal yang buruk kepada Pak Prabowo kan gitu.
06:00Oke, kalau ada keanehan kemudian ada potensi korup di sana ketika tidak ada transparansi,
06:06Bung Dev, Anda sebenarnya bagaimana Anda menerima kritikan itu?
06:10Ada keberatan tidak?
06:11Kalau ada pandangan bahwa apa yang dilakukan dengan adanya uang pribadi presiden juga digunakan,
06:16itu ada sesuatu yang sepertinya cukup janggal?
06:20Kalau saya sih tidak melihat kejanggalan ya, selama laporan pemeriksaan itu berjalan dengan baik,
06:26itu bukan perusahaan kendala.
06:29Yang lebih utama itu kan kita harus lihat daripada hasil akhir akan kunjungan tersebut.
06:34Dan sudah dipaparkan, baik dalam bentuk komitmen ataupun juga dalam bentuk kegiatan lanjutannya.
06:41Dan yang saya tahu persis bahwa setelah pasca kunjungan dari presiden ke Pak Aris,
06:48beliau juga kerap mengirim menteri-menterinya yang terkait teknis untuk menegaklanjuti pertemuan-pertemuan tersebut.
06:55Dan hasilnya itu terasa dengan ada investasinya, ada programnya, ada kebijakannya,
07:02dan ada hasilnya kepada masyarakat baik secara makro ataupun secara mikro.
07:07Di setiap level lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.
07:12Itu yang harus kita apresiasi dan harus dilihat secara detail.
07:18Dalam waktu kurang lebih 2 tahun ketika presiden menjabat,
07:21lebih dari 50 kali kunjungan ke luar negeri.
07:23Bang Nief, Anda tetapi merasa semuanya sepadan dengan anggaran dikeluarkan?
07:29Kalau kita lihat secara makro memang tidak bisa dihitung satu persatu.
07:34Karena kan masing-masing kunjungan itu memiliki perbedaan fungsi dan guna dan kegiatan.
07:40Ada kegiatan-kegiatan rutin seperti misalnya kegiatan pertemuan high level summit,
07:45baik apakah itu di PBB, ASEAN, ataupun juga di Eropa,
07:52ataupun juga pertemuan-pertemuan bilateral yang memiliki fungsi ekonomi secara jangka panjang.
08:00Nah, hal-hal inilah yang harus dilihat dan juga harus didalami secara masif
08:09untuk kita mengetahui hasil akhirnya seperti apa.
08:14Soal intensitas kunjungi ke luar negeri presiden kan juga rame di media sosial,
08:18Mas Kunto, karena dinilainya tidak pekah dengan misalnya dolar yang sedang menekan rupiah dan lain-lain.
08:25Anda melihatnya Mas Kunto sudah cukup pekahkah pemerintah sebenarnya mendengar kegelisahan dari masyarakat soal ini?
08:31Ya, Mbak, itu memang permasalahan komunikasi yang harus segera di-address, digawab oleh pemerintah.
08:37Yang pertama kan bahkan ketika bencana Sumatera terjadi, Pak Prabowo sedang di luar negeri.
08:44Dan kita baru tahu setelah, oh ada bencana Pak Prabowo di luar negeri.
08:49Lalu kemudian ada beberapa hal lain yang dikritik oleh, ya tidak hanya Pak Dino kan,
08:54ada banyak pengamat yang kemudian Pak Seska bilang inflasi pengamat kan gitu.
09:02Jadi menurut saya, pemerintah harus lebih bisa mendengarkan sih, Mbak, gitu.
09:0954 kali itu bukan hal yang sedikit.
09:12Saya setuju dengan Pak Dev bahwa harus diukur secara makro,
09:15termasuk kos yang harus ditanggung oleh bangsa ini ketika presidennya nggak ada di Indonesia, gitu.
09:22Itu kos yang juga harus dikalkulasi, baik itu kos secara sosial, kos secara ekonomi, gitu kan.
09:28Dan kos-kos lainnya.
09:30Dan itu mungkin tidak hanya soal anggaran yang berapa rupiah tadi, gitu.
09:35Tapi kos-kos yang terkait dengan koordinasi pemerintah dan segala macemnya.
09:39Yang menurut saya harusnya DPR sebagai wakil rakyat ini bisa kemudian
09:49mengontrol pengambilan keputusan pemerintah terkait dengan kemudian luar negeri ini.
09:53Oke, pada ini ya transparansi dan akuntabilitas itu yang juga harus diperhatikan.
09:57Mas Gontok Adiwibowo dan Bang Deflaksono, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang.
10:01Saya selalu.
10:02Terima kasih.
10:03Terima kasih.
10:04Terima kasih.
Komentar