00:01Penyelenggaraan pemilu secara langsung dinilai menghabiskan biaya yang sangat besar dan berpotensi terjadi kecurangan.
00:07Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong pelaksanaan pemungutan suara secara daring melalui mekanisme e-voting.
00:14Kepala Satuan Tugas Penegakan Hukum dan Politik Direktorat Monitoring KPK, Kiagus Ibrahim mengatakan,
00:20pengadaan tempat pemungutan suara dan saksi menjadi pos paling besar dalam pelaksanaan pemungutan suara langsung.
00:25Satu partai itu mengeluhkan mereka bisa menyiapkan dana sekitar 1,2 triliun rupiah, sangat besar sekali.
00:32Jadi inilah yang mesti ditanggung sama anggota-anggota peserta pemilu ini, kata Agus, Kamis, 7 Mei 2026.
00:39Agus memaparkan, untuk satu pemilihan, partai politik mesti mengerahkan satu hingga dua orang saksi di berbagai daerah,
00:46dengan bayaran 250 ribu rupiah per orang.
00:49Menurutnya, hal ini yang membuat biaya yang harus dikeluarkan partai cukup besar.
00:53Biaya saksi tersebut dapat dihilangkan, salah satunya, dengan mengubah sistem pemungutan suara menjadi elektronik.
01:01Meski berpotensi kontroversial, ia menyarankan opsi e-voting dapat dikaji menjelang pemilu 2029.
01:07Sistem e-voting, kata Kiagus, tidak serumit yang dibayangkan dan sudah terbukti berhasil di tingkat lokal.
01:14Kami survei ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
01:18Di sana dilaksanakan pemilihan kepala desa, tetapi jangan anggap kepala desa itu sedikit.
01:23Satu kecamatan di sana, namanya kecamatan Catur Tunggal, di sana 70 ribu kepala keluarganya, ucapnya.
Komentar