00:00Sekda Prof Riau hingga Pejabat BPKAD jadi saksi Sidang Abdul Wahid.
00:04Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan korupsi di lingkungan dinas PUPR PKPP Provinsi Riau kembali menyita perhatian publik, Kamis, 7
00:11Mei 2026.
00:13Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, menghadirkan tiga saksi penting dari Jaksa Penuntut Umum, JPU,
00:20KPK terkait dugaan praktik pemotongan proyek dengan modus jatah preman sebesar 5 persen atau mencapai 7 miliar rupiah.
00:26Tiga saksi yang dihadirkan yakni Sekretaris Daerah Provinsi, Sekda Prof, Riau, Syah Rial Abdi,
00:33kemudian Mardoni Akrom yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan sebelumnya menjabat kabit anggaran BPKAD Riau periode
00:402021 Februari 2026,
00:42serta Sekretaris BPKAD Riau, Ispan Sultan Syaputra Hasibuan.
00:47Sidang berlangsung dengan pengamanan ketat dan dipimpin Majelis Hakim Delta Tamtama di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Pekanbaru.
00:54Sebelum memberikan kesaksian, ketiga pejabat tersebut terlebih dahulu diambil sumpah oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan keterangan secara jujur dan sebenar
01:02-benarnya.
01:03Mohon berikan keterangan sesuai dengan apa yang Anda lihat, Anda dengar dan Anda jalani, ujar Hakim Ketua Sidang, Delta Tamtama.
01:10Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid tanpa hadir langsung mengikuti jalannya persidangan.
01:16Ia mengenakan kemeja putih dan duduk berdampingan bersama tim kuasa hukumnya sambil menyimak satu persatu keterangan para saksi yang diajukan
01:23JPU KPK.
01:24Suasana persidangan kembali dipenuhi pengunjung.
01:28Sejak pagi, simpatisan dan pendukung Abdul Wahid memadati ruang sidang hingga area luar ruangan.
01:34Mayoritas pendukung mengenakan pakaian berwarna hijau sebagai bentuk solidaritas terhadap mantan orang nomor satu di Riau tersebut.
01:41Bahkan, keterbatasan kapasitas ruang sidang membuat sejumlah pendukung harus duduk berjejer di lantai demi tetap bisa mengikuti jalannya persidangan yang
01:48berlangsung cukup tegang.
01:50Dalam persidangan, JPU KPK mendalami dugaan aliran dana proyek di lingkungan dinas PUPRP KP Riau yang disebut-sebut dipungut sebesar
01:575% dari nilai pekerjaan.
01:59Praktik itu diduga menjadi semacam jatah preman yang dibebankan kepada pihak tertentu dalam pengurusan proyek di dinas PUPRP Riau.
02:06Terima kasih telah menonton!
Komentar