00:00Keserotan selanjutnya saudara, DPRD Kalimantan Timur menyetujui untuk menggunakan hak angket kepada Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud terkait dengan kebijakan
00:09anggaran renovasi rumah dan juga kantor dinas di Kaltim.
00:14Usai menggelar rapat konsultasi sebanyak 21 orang anggota DPRD Kaltim dari 6 fraksi sepakat untuk memberikan hak angket.
00:22Hanya fraksi Golkar yang tidak sepakat memberikan hak angket dengan alasan masih harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengonfirmasi anggaran
00:31fantastis untuk rumah dinas dan juga kantor Gubernur Kaltim yang mencapai 25 miliar rupiah.
01:06Sampai jumpa di video selanjutnya.
01:08Kan hanya 10 orang, kan itu 21.
01:13Kita belum memiliki data yang otentik dan akurat terkait persoalan-persoalan yang disuarkan oleh masyarakat.
01:21Kan menjadi lucu kalau kita menyelidiki sesuatu, tapi kita tidak memahami objek pekaranya secara menyeluruh gitu.
01:31Nanti apa yang kita tanyakan, sifatnya nanti pasti konfirmasi, pertanyaan dan klarifikasi.
01:38Tiba kalau ke hak angket, perintah kita tidak temukan apa-apa.
01:41Hasil kemudian nanti RHPBPK misalnya aman saja, atau dari proses-proses yang lain aman saja, karena kita menyelidiki kita tidak
01:47temukan apa-apa.
01:54Masa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur berdemo di depan kantor DPRD Kaltim Senin 4 Mei 2026.
02:02Masa menuntut agar DPRD Kaltim menggulirkan hak angket untuk Gubernur Kaltim Rudy Masud secara terbuka
02:09atas kebijakan anggaran fantastis renovasi rumah jabatan kepala daerah.
02:14Di 2019 ini, kami membawa sungguh tanggung kemarin, yang kami cahaya sampai hari ini.
02:23DPRD kan sudah membahas, biasanya ada pembahasan kami.
02:27Dan hari ini adalah laporan pembahasan akhirnya.
02:29Maka kami sepatutkan kemungkinan ke dalam untuk pengawal untuk kami sebelumnya.
02:34Dengan sekalian, dengan spirit media dan juga ardiknas.
02:41Enam fraksi di DPRD Kalimantan Timur sepakat membawa hak angket
02:46untuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud ke sidang paripurna
02:50terkait sejumlah kebijakan anggaran yang dinilai menyimpang.
02:54Tanpa dukungan fraksi Golkar, keputusan disetujui mayoritas fraksi,
02:59yaitu fraksi Gerindra, Demokrat, P3, PKS, PAN, NASDEM, PDIP, dan PKB
03:07dan akan dibawa ke paripurna.
03:09Aksi unjuk rasa masyarakat Kalimantan Timur
03:12dipicu sejumlah kebijakan anggaran fantastis
03:15renovasi rumah jabatan Gubernur Kaltim Rudy Masud.
03:18Dari laman Kaltim prop.go.id,
03:21diketahui anggaran renovasi rumah jabatan Gubernur mencapai 12 miliar rupiah,
03:26di mana di dalamnya termasuk anggaran pembelian dua kursi pijat
03:30senilai 125 juta rupiah dan akuarium air laut.
03:35Sementara anggaran renovasi rumah jabatan wakil Gubernur
03:38mencapai 4,9 miliar rupiah.
03:41Dan anggaran renovasi kantor Gubernur mencapai 8,2 miliar rupiah
03:47yang termasuk anggaran laundry sebesar 450 juta rupiah.
03:53Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud akhirnya menyampaikan
03:56permohonan maaf kepada publik terkait polemik
03:59rencana renovasi rumah jabatan senilai 25 miliar rupiah
04:04yang menuai kritik luas dari masyarakat.
04:07Rudy menegaskan akan menanggung secara pribadi
04:10biaya untuk fasilitas yang berada di luar fungsi kedinasan.
04:13Rudy juga akan mengevaluasi keseluruhan rencana renovasi.
04:17Sebagai bentuk komitmen, saya akan mengambil langkah.
04:23Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi
04:26item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan
04:30termasuk kursi pijat dan akuarium air laut.
04:35Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi
04:38dan audit ulang secara terbuka
04:40agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi.
04:45Kedepan, kami juga akan melakukan penyesuaian
04:49agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana
04:52dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
04:57Kontroversi anggaran fantastis fasilitas kedinasan Gubernur Kaltim Rudy Masuk
05:01bukan kali ini saja menjadi sorotan.
05:04Sebelumnya, pembelian mobil dinas dengan anggaran 8,5 miliar
05:07untuk Gubernur Kaltim sempat menuai kritikan di tengah efisiensi
05:12hingga akhirnya pembelian mobil dinas dibatalkan.
05:15Tim Liputan, Kompas TV
Komentar