- 1 jam yang lalu
- #saifulmujani
- #kritik
- #prabowo
JAKARTA, KOMPAS.TV - Dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menjelaskan pernyataannya yang menyebut Prabowo-Gibran sebagai beban bangsa.
Ubedillah menegaskan, kritik itu bukan serangan personal, melainkan evaluasi terhadap kemampuan pemerintahan mencapai target Indonesia maju.
Ia menyebut, Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena pendapatan per kapita masih jauh dari syarat negara maju.
Menurut Ubedillah, persoalan etik dalam proses politik hingga kebijakan yang dinilai merugikan menjadi hambatan bagi daya saing Indonesia.
"Praktik kekuasaan atau keputusan-keputusan politik dalam satu tahun setengah ini justru mempersulit posisi Indonesia. Misalnya masuk ke BOP. Kemudian menandatangani agreement on reciprocal trade yang berbagai analis menyebutnya itu banyak merugikan negara. Kemudian remilitarisme," katanya.
Sementara itu Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI, Budiman Sudjatmiko menanggapi kritik yang disampaikan Ubedilah harus dijawab lewat diskusi terbuka, bukan kriminalisasi.
Budiman menegaskan, pandangan Ubedillah merupakan undangan untuk debat sehat dalam demokrasi.
"Apa yang disampaikan oleh Pak Ubed tentang Pak Prabowo, Pak Gibran beban bangsa membawa cacat bawaan, bagi saya adalah sebuah undangan untuk diskusi yang menarik. Tidak selayak dilaporkan, layak untuk diperdebatkan," katanya.
Bagaimana menurut Anda?
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/yuVpHkzEbTw
#saifulmujani #kritik #prabowo
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/664667/polemik-kritik-saiful-mujani-hingga-ubedillah-budiman-sudjatmiko-tak-selayaknya-dilaporkan
Ubedillah menegaskan, kritik itu bukan serangan personal, melainkan evaluasi terhadap kemampuan pemerintahan mencapai target Indonesia maju.
Ia menyebut, Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena pendapatan per kapita masih jauh dari syarat negara maju.
Menurut Ubedillah, persoalan etik dalam proses politik hingga kebijakan yang dinilai merugikan menjadi hambatan bagi daya saing Indonesia.
"Praktik kekuasaan atau keputusan-keputusan politik dalam satu tahun setengah ini justru mempersulit posisi Indonesia. Misalnya masuk ke BOP. Kemudian menandatangani agreement on reciprocal trade yang berbagai analis menyebutnya itu banyak merugikan negara. Kemudian remilitarisme," katanya.
Sementara itu Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI, Budiman Sudjatmiko menanggapi kritik yang disampaikan Ubedilah harus dijawab lewat diskusi terbuka, bukan kriminalisasi.
Budiman menegaskan, pandangan Ubedillah merupakan undangan untuk debat sehat dalam demokrasi.
"Apa yang disampaikan oleh Pak Ubed tentang Pak Prabowo, Pak Gibran beban bangsa membawa cacat bawaan, bagi saya adalah sebuah undangan untuk diskusi yang menarik. Tidak selayak dilaporkan, layak untuk diperdebatkan," katanya.
Bagaimana menurut Anda?
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/yuVpHkzEbTw
#saifulmujani #kritik #prabowo
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/664667/polemik-kritik-saiful-mujani-hingga-ubedillah-budiman-sudjatmiko-tak-selayaknya-dilaporkan
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:03Selamat malam, ancaman krisis akibat perang Amerika-Israel versus Iran masih menghantui Indonesia.
00:10Imbas perang di timur tengah, proses pembangunan dan perbaikan yang sedang diupayakan pemerintahan Prabowo-Subianto terganggu.
00:17Butuh pemikiran dan solusi dari banyak pihak, karena itu partisipasi publik dan kebebasan berpendapat diperlukan.
00:24Menjawab krisis dengan kritis dan logis, inilah satu meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha.
00:56Ada juga Kurnia Ramadana, tenaga ahli utama Bakom Republik Indonesia.
01:01Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu.
01:03Saya akan, sebelum kita membahas soal krisis dan bagaimana partisipasi publik, kebebasan berdapat, saya akan bertanya dulu ke Mas Ubed.
01:12Mas Ubed sedang dilaporkan dan waktu itu menyampaikan bahwa Prabowo-Subianto dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden itu menjadi
01:24beban.
01:25Dan kemudian harus diturunkan.
01:27Ini saya ingin mencoba apa sebetulnya, mau kemana arahnya dan bagaimana persisnya supaya siapa tuh ini jadi bahan pemantik diskusi
01:34kita malam ini.
01:35Iya, saya kira kita semua berpikir sama ya, bahwa kita minginkan Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan.
01:44Dan kita tahu bahwa syarat untuk menjadi negara maju itu diantaranya pendapatan perkapitannya di atas 12.000 USD.
01:53Tetapi Indonesia sangat sulit untuk mencapai tujuan itu.
01:58Kenapa? Karena pertama ya, sekarang pendapatan perkapitannya masih 5.000-an.
02:03Untuk mencapai 12.000 sangat berat.
02:05Nah, mengapa sangat berat? Itu memerlukan satu rezim yang demokratis, satu rezim yang efektif, dan satu rezim yang mempraktekan good
02:16governance.
02:17Nah, termasuk yang demokratis dan lain-lain.
02:20Nah, saya melihat rezim ini sejak awal memang memiliki cacat bawaan.
02:24Itu yang saya sebut beban pertama.
02:26Cacat bawaan apa?
02:28Cacat bawaan ada proses elektoral yang diawali dengan pelanggaran etika berat.
02:33Yang mengeluarkan, akhirnya keluar keputusan MPR nomor 90 itu.
02:40Di saat yang sama juga kemudian presidennya punya beban masa lalu yang cukup berat.
02:46Yang tentu dua persoalan itu menjadi beban karena persepsi internasional pada Republik ini menjadi minor begitu.
02:55Bagaimana sebuah negara...
02:57Bukankah kalau persepsi internasional justru presiden Prabowo ini cukup baik di materi internasional?
03:03Enggak.
03:03Saya melihat tidak.
03:05Itu di...
03:05Dari mana Anda melihat?
03:06Dari data bagiannya Prabowo mencari investasi, begitu sulitnya.
03:12Sampai dia harus ke berbagai negara.
03:16Bahkan ke Amerika kemarin juga nampak seperti bukan sebagai presiden yang ikul dengan Trump misalnya.
03:23Termasuk kemana-mana ada janji 600 triliun sempat muncul waktu ketika di Amerika kan kemudian sampai hari ini kita tidak
03:32bisa melihat 600 triliun itu.
03:34Lalu kemudian ke berbagai negara.
03:36Itu yang tadi Anda sampaikan.
03:37Tapi ketika dilaporkan Anda siap menjelaskan itu semua.
03:41Karena kan ini kenapa melaporkan pasti dasarnya adalah ini apa yang dasarnya?
03:45Iya pertama itu ya.
03:47Yang saya maksud beban itu beban untuk mencapai tujuan itu menjadi berat.
03:50Karena tadi ada catat bawaan.
03:52Yang kedua praktek kekuasaan atau keputusan-keputusan politik dalam satu tahun setengah ini justru mempersulit posisi Indonesia.
04:02Misalnya masuk ke BOP misalnya ya.
04:05Kemudian menatangani agreement on reciprocal trade yang berbagai analis menyebutnya itu banyak merugikan negara.
04:14Dan sebagian besar menanggapnya itu masih debatable gitu.
04:17Remilitarisme.
04:18Jangan lupa bahwa isu remilitarisme ini adalah isu yang menjadi perhatian dunia internasional.
04:24Dan kita banyak menemukan riset yang menunjukkan bahwa investasi global yang sehat itu tidak akan mau investasi di sebuah negara.
04:33Ketika negara itu tidak menjalankan good governance.
04:36Korupsi yang merajalela.
04:38Kemudian demokrasi yang memburu.
04:41Dan praktek-praktek pemerintahan yang kemudian merugikan banyak orang.
04:46Ya gini soal pelaporan kalau melihat dari sisi rejim berarti kan seluruh termasuk menteri-menterinya.
04:52Apakah menteri HAM Natalus Bigai mengatakan tidak seharusnya yang namanya Ferry Amsari dan Ubedila Badun itu dilaporkan.
05:00Karena menyampaikan pendapat adalah bagian dari hak asal manusia.
05:04Sebenarnya itu kan gak bisa juga dipukur rata bahwa.
05:07Karena ada menterinya Pak Prabowo yang mengatakan seperti itu.
05:09Iya tetapi kan kita juga melihat, saya kira itu benar ya, menteri HAM benar perspektifnya bahwa tidak tepat kalau kemudian
05:17memperkarakan pendapat di meja kepolisian gitu ya.
05:22Tetapi kita juga melihat bahwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus itu persoalan serius.
05:30Dan sudah di respon oleh pengadilan militer.
05:33Iya dan itu kan responnya kemudian menjadi perdebatan karena teman-teman Sipil Society tidak menginginkan itu.
05:39Agar kemudian pengadilan yang independen harus dibawa ke pengadilan.
05:42Koneksitas?
05:43Atau koneksitas begitu.
05:44Cepun pelakunya tidak ada yang sipil?
05:47Iya pelakunya tidak ada yang sipil.
05:48Tetapi perkaranya mengenapada masyarakat sipil.
05:51Oke saya ke Bung Budiman.
05:52Bung, kalau tadi dari penjelasan Mas Ubed kan ada sesuatu yang sangat mengerikan dan Anda sebagai.
06:00Yang mana nih?
06:01Semuanya mengerikan soalnya.
06:02Oh, di internasional tidak mendapatkan respon yang baik.
06:07Terus kemudian ada catat bawaan dan sebagainya.
06:10Penyiraman air keras.
06:11Penyiraman air keras.
06:12Tetapi Bung Budiman sebagai montan aktivis yang siap tahu persis lah menghadapi Ordo Baru bertahun-tahun gitu kan.
06:19Sekarang ada di dalam pemerintahan.
06:20Anda melihat bahwa apa benar sih semengerikan ini gitu pemerintahan Prabowo Subianto Gibran.
06:26Atau memang Anda melihat jangan-jangan ada celah yang belum dilihat oleh Mas Ubed dan kawan-kawan?
06:31Jadi ada beberapa yang asusnya yang kita bongkar dulu.
06:34Kita hari sudah lama seharusnya tapi terutama akhir-akhir ini kita harus berhati-hati menggunakan kata internasional community.
06:45Kata-kata itu sudah sekian lama dihajak, bajak oleh kekuatan-kekuatan finansial global.
06:55Bahkan setelah Perang Dingin, apa yang disebut internasional community itu sama dengan sekedar rejim neoliberalisme global.
07:06Di mana instrumen-instrumennya seringkali bukan cuma negara tapi lembaga-lembaga pemeringkat segala macam.
07:15Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini dalam beberapa tahun terakhir dia tidak sepenuhnya mencerminkan suara internasional.
07:26Kalaupun ada negara, juga paling negara-negara OECD yang jadi patokan.
07:32Sekarang kita muncul ada yang namanya BRICS, muncul sekarang Global South, fakta keamanan muncul namanya Shanghai Cooperation Organization.
07:44Jadi sudah berubah lah yang namanya internasional.
07:46Jadi harus hati-hati juga kita lihat ya bahkan di barat sekalipun kita harus bedakan nih antara Amerika dengan Eropa.
07:52Nah Eropa juga harus bedakan antara Inggris dengan EU nih.
07:56Ya karena kemarin Pak Presiden Prabowo juga berkunjung ke Inggris.
07:59Berdapatkan komitmen untuk investasi, terutama salah satunya membangun kampung-kampung lain merah putih untuk menyecitrakan lain yang kita dipisir.
08:07Apa yang Anda sampaikan dengan itu?
08:08Ini saya katakan bahwa satu pengataan bahwa internasional community bukan satu-satuan utuh, banyak macamnya.
08:16Banyak penilaiannya ya.
08:18Kedua, kata-kata rejim Prabowo.
08:20Tidak ada rejim Prabowo.
08:23Bagaimana tidak ada rejim Jokowi.
08:26Tidak ada rejim SBY.
08:28Ada pemerintahnya, ada administrasinya yes.
08:31Tapi rejimnya rejim demokrasi.
08:33Kita ini sudah terlalu lama salah menggunakan istilah.
08:38Kalau rejim Soeharto masih berlaku?
08:39Yes, karena ada sifat-sifat, ada regimentasi.
08:43Ada pengukuhan nilai-nilai, aturan-aturan yang dipaksakan sekian lama di luar regularitas.
08:50Demokrasi.
08:52Sementara, baik mulai dari Habibie, Gus Dur, Bumega, Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo.
09:00Mereka terlalu singkat untuk bisa membentuk sebuah rejim.
09:03Terlalu singkat.
09:04Jadi, Pak Prabowo bukan rejim.
09:06Artinya, kalau tidak tepat, bahwa ada rejim.
09:10Tapi kalau dengan pelaporan,
09:11Oh, kalau soal pelaporan, saya pikir saya...
09:14Itu berarti mirip-miripi rejim atau memang...
09:16Nah, ini juga berbedakan.
09:17Berbedakan juga.
09:20Tindakan represif bisa dilakukan oleh sebuah kekuasaan demokratis?
09:23Bisa nggak sebuah kekuatan demokratis?
09:26Trump atau Thatcher lah.
09:30Siapalah ya?
09:32Pemerintahan demokratis bisa nggak melakukan repressive measurements?
09:36Tindakan represif misalnya.
09:38Bisa.
09:39Tapi apakah itu cukup kuat mengatakan bahwa rejim, Thatcher, otoriter?
09:44Kan nggak bisa.
09:46Ini kita...
09:47Gini ya.
09:48Penting ya bagi kita.
09:49Karena udah lama sekali percakapan dunia politik kita.
09:52Itu berdasarkan asung yang salah, kategori-kategori yang salah.
09:55Akhirnya salah juga kita dalam melakukan diagnosa dan terapinya.
09:59Ada juga teman-teman...
10:01Teman-teman saya juga, Pak Islah Barawi, Pak Suki di...
10:05Bicara totaliter.
10:08Di Indonesia itu nggak pernah ada rejim totaliter.
10:10Masyarakatnya terlalu santai.
10:12Terlalu pragmatis dan terlalu beragam.
10:14Untuk bisa melahirkan rejim totaliter.
10:15Nggak ada.
10:16Orde Baru itu otoriter.
10:17Jadi semuanya beda diagnosanya, beda terapinya.
10:22Karena itu, satu.
10:23Tetapi kalau bicara soal pelaporan, posisinya jelas.
10:28Saya seperti Kak Tata Voltaire, Filosofa Francis.
10:31Saya tidak setuju apa yang kamu katakan.
10:33Tapi saya akan belah hakmu untuk mengatakan itu.
10:37Apa yang disampaikan oleh Pak Ubed tentang Pak Prabowo, Pak Gibran.
10:41Beban bangsa, membawa cacat bawaan, bagi saya adalah sebuah undangan untuk diskusi yang menarik.
10:47Sebuah diskusi yang menarik.
10:48Diskusi yang sehat, seberapa itu menjadi beban, apakah memang permasalah menjadi beban, atau jalan-jalan memang cara pandang kita berbeda
10:56dan melihat program-program tertentu dianggap sebagai sebuah beban.
11:02Jadi Anda melihat ini adalah bagian kebebasan berpendapat, tidak selayaknya dilaporkan, layak untuk diperdebatkan, dan kalau dipertebatkan dan sehat, ini
11:13akan menjadi pembicaraan politik bagi warga negara kita.
11:15Untuk pematangan demokrasi, saya kira itu.
11:17Sementara saya keumanan.
11:20Kalau melihat situasi begini kan, karena Anda Dewan Pers, tentu saya akan menyasarnya adalah bagaimana dengan nasib kemerdekaan pers.
11:27Kenapa? Karena dari mulai kebebasan berpendapat, dan kemudian partisipasi publik, itu kan dua syarat yang penting.
11:35Jadi pembangunan ini tidak hanya bicara soal pembangunan fisik, tapi juga bagaimana kita pelibatan itu.
11:40Anda melihat nggak bahwa gejala-gejala ini, itu nanti akan berdampak, karena bagaimanapun kemerdekaan pers itu adalah sealat mutlah ketika
11:49kita menempatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi.
11:52Sebagai saluran bagaimana masyarakat berpartisipasi, masyarakat melakukan kontrol, dan itu ada manfaatnya baik bagi pemerintah sebagai kontrol.
12:00Ya, kalau saya sih melihat ini ya Pak, pelaporan terhadap Mas Subet, Mas Saiful, dan kawan-kawan itu sebagai gejala
12:12yang merisaukan.
12:13Gejala yang merisaukan?
12:15Karena, ya kita tahu karena bahwa apa iya kebebasan berekspresi yang dirindungi undang-undang itu akan direpresi dengan cara.
12:25Ya, walaupun boleh agak maju dikit, nah biar mulai jelas suaranya.
12:31Nah, jadi apa iya praktek penggunaan kebebasan berekspresi itu akan direpresi dengan hukum.
12:40Walaupun sebenarnya kita juga tahu bahwa dari kalangan pemerintah, kan kita tidak bisa melihat secara langsung bahwa ketika orang dilaporkan,
12:50ketika menyampaikan pendapat, itu langsung bisa dianggap sebagai ada tindakan represi.
12:55Karena itu bisa saja dilakukan oleh masyarakat sipil.
13:00Dan itu memang dilindungi undang-undang, gitu kan ya.
13:03Ya, karena itu dilindungi undang-undang, walaupun bukan tidak mungkin, itu sebagai proksi negara.
13:09Makanya yang saya senang kalau misalnya teman-teman seperti Mas Budiman atau Menteri HAM mengatakan,
13:16harusnya itu tidak perlu dianggap.
13:20Melegakan lah ya, dari itu datang dari orang yang ada di pemerintah.
13:22Dari orang, tinggalkan bagian eksekusinya.
13:26Apakah polisi akan memproses itu atau tidak.
13:30Tindakan polisi itu kan representasi pemerintah.
13:35Apa yang tidak akan polisi itu akan menunjukkan bahwa pemerintah menghargai kebebasan atau tidak.
13:40Kalau dia memproses dengan basis yang sangat tidak kuat, misalnya kebebasan represi di jirat dengan ITE atau KWP,
13:50saya kira berarti pemerintah sudah mengambil sikap ya.
13:54Dan menurut saya itu, bagi saya di Dewan PES itu akan merisaukan karena kebebasan berekspresi.
14:04Itu kan sebenarnya seperti, kalau dengan PES itu sangat duka tuh.
14:09Kebebasan PES itu seperti ranting dari pohon kebebasan berekspresi.
14:14Karena tidak mungkin ada kebebasan PES kalau tidak ada kebebasan berekspresi.
14:18Dan para tokoh yang berpendapat ini seringkali sebagian besar diantaranya menjadi narasumbernya PES dalam mengerjakan kerja-kerja analistik.
14:25Kalau begitu kebebasan berekspresi menghadapi masalah, sudah pasti kebebasan PES akan menghadapi masalah yang sama.
14:31Oke, saya kebungkurnia dari Bakom nih, sebagai orang yang ada di badan yang mengelola komunikasi pemerintah.
14:40Kita jadi penasaran, sebenarnya di Bakom tuh ada nggak sih KPI bahwa semua tuh monitor, suara tuh harus seragam.
14:46Ini dalam konteks partisipasi publik dan kebebasan berpendapat ya, pokoknya seolah-olah beda sedikit coba ditandain.
14:51Oh media ini cenderung ke sini, atau seperti apa yang ideal yang pasti yang tadi saya sebut belakangan tadi,
14:56bahwa memang harus ada partisipasi publik, ada komunikasi yang sehat, yang jernih, tidak saling menjatuhkan, tetapi kemudian saling mendukung.
15:04Seperti apa, Bung Kurnia?
15:05Ya, Mas Yogi sebelum menjawab pertanyaan tadi, supaya diskusi kita pada bagian pertama ini mempunyai basis data yang jelas.
15:14Izinkan Mas Yogi, saya membaca data survei yang baru-baru ini disampaikan oleh Lembaga Survei Indonesia,
15:21yang sangat terkait dengan isu yang kita bincangkan.
15:25LSI mengeluarkan pada bulan Maret, Mas Yogi, setidaknya 73,9% responden menyatakan Indonesia adalah negara yang demokratis.
15:36Indonesia negara yang demokratis.
15:37Tingkat kepuasan terhadap demokrasi di Indonesia sebanyak 69,8%.
15:44Kemudian ada 84% menyatakan kepuasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul.
15:54Kemudian ada juga kebebasan berpendapat 75%, kebebasan pers dan media sosial 75%.
16:01Yang menyampaikan data ini bukan badan komunikasi, tapi LSI yang selama ini punya rekam jejak panjang,
16:09metodologinya sangat mungkin diperdebatkan.
16:12Itu yang pertama, Mas Yogi.
16:13Kemudian yang kedua, tentu kita sebagai pemerintah harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi.
16:21Pasal 28E Undang-Undang Dasar sudah menegaskan kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan lain-lain.
16:29Kalau pemerintah tidak komplai dengan itu, tentu pemerintah yang melanggar hukum.
16:34Maka dari itu, Mas Yogi, kemarin ketika mendengar pelaporan terhadap Mas Ubed, pelaporan terhadap Mas Ferry,
16:41dianggap sebagai hal yang biasa.
16:44Bisa jadi POV-nya pemerintah berbeda dengan POV-nya Mas Ubed dan Mas Ferry.
16:50Sehingga itu masih tergolong sebagai kritik.
16:53Tadi menyebut Mas Manan, tentu memang terkesan normatif, Mas Yogi.
17:00Kalau saya katakan cabang kekuasaannya berbeda antara pemerintah dan penegak hukum.
17:06Tapi memang kalau kita lihat letter leg hukumnya, tidak boleh pemerintah campur tangan di dalam itu.
17:11Bahwa pada akhirnya statement atau pernyataan Mas Pigai atau Menteri Pigai dapat meringankan atau membatalkan seluruh proses hukum,
17:21semoga seperti itu yang kita harapkan.
17:23Atau yang seperti disampaikan Bang Menan tadi, polisi tidak perlu memproses lah.
17:26Benar.
17:27Dengan mendasarkan misalnya pertimbangan satu dan lain hal, salah satunya adalah Menteri HAM.
17:32Kemudian Mas Yogi, kalau menjawab pertanyaan Mas Yogi tadi, tentu tidak ada menandai media-media.
17:39Akan tetapi di badan komunikasi berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan data yang benar.
17:45Jadi tidak terjadi DFK di tengah masyarakat.
17:49Tidak terjadi distorsi informasi.
17:52Misalnya Mas Yogi, saya ingin ambil contoh.
17:55Ketika disebutkan...
17:57Dan itu ada dalam monitoringnya Bakom ya?
18:00Ada dalam monitoring Bakom Mas Yogi.
18:02Misalnya dikatakan rezim ini atau presiden adalah presiden yang anti terhadap kritik.
18:09Lalu apa yang kami sampaikan?
18:11Loh, sudah beberapa kali Mas Yogi.
18:13Saya rasa ini pertama kali presiden mengundang tokoh-tokoh kritis terbuka, bisa ditonton masyarakat, modal kuota berjam-jam.
18:25Tidak ada sensor, semua ditanya.
18:27Karena Bung Kurnia sudah bicara soal rezim anti kritik, kita akan lanjutkan setelah jadah yang satu ini.
18:31Tetaplah di satu menjadah forum.
Komentar