00:00Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum.
00:03Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah, mungkin kita butuh ada RDP berikutnya tentang bagaimana fiskal 2027.
00:13Apakah ada pemotongan anggaran lagi dari yang sudah dipotong 2026?
00:19Tadi juga dari Ketua Komisi mengatakan bahwa APBN pun sulit saat ini, kami juga memahami itu.
00:26Bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu.
00:30Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil
00:38oleh pusat.
00:39Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi.
00:43Kemudian P3K kita tidak boleh ada, tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa,
00:54kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang, dan ditambahkan relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak,
01:05contoh seperti kita di Maluku Utara, dau kita itu cuma 960 sekian miliar.
01:10Sedangkan belanja pegawai kita itu 1,1 triliun, artinya belanja pegawai kita itu sudah melebihi dau.
01:17Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD dan DBH.
01:25Dan dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil dan kami ditahan 60%.
01:29Mungkin kami tidak meminta dari dau, kami pun tidak meminta bahwa dibayar oleh APBN P3K,
01:34kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan.
01:37Jika itu dikembalikan, kita akan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu.
01:43Karena pada akhirnya, menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik,
01:49tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.
01:52Dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.
01:58Dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
02:02Sehingga secara jangka panjang, jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini,
02:09maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya.
02:13Terima kasih.
Komentar