Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 2 hari yang lalu
PONTIANAK, DIO-TV.COM, Jumat, 20 Maret 2026 - Erosi Impunitas Kejahatan Dinasti Pembiaran Merry Kendalikan IKS IKA BSI Erosi Legitimasi Institusi Penegak Hukum di Provinsi Kalimantan Barat
Transkrip
00:07Pembiaran Meri kendalikan IKS-IKBSI berimplikasi merusak kepercayaan publik.
00:12Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Kejaksaan Agung dan Polisi Republik Indonesia, Polri,
00:18bisa erosi legitimasi institusi penegak hukum.
00:21Meri, istri Siman Bahar Bong Kinpin tersangka TPPU KPK rugikan negara 189 triliun rupiah
00:28diduga lanjutkan bisnis ilegal gold mining and trading.
00:31Ancaman Ketidakadilan Sosial Ekonomi Meri kendalikan IKS-IKBSI perusahaan bermasalah
00:36secara hukum kaitan Siman Bahar Bong Kinpin.
00:39Siman Bahar Bong Kinpin tersangka sejak 23 Mei 2023 berkaitan IKS-IKBSI,
00:45PT Indokarya Sukses, PT Indokarya Andalan dan PT Bhumi Satu Inti.
00:49KPK sebut Siman Bahar Bong Kinpin diduga melakukan tindak pidana pencucian uang,
00:53TPPU, menggunakan PT IKS, PT IK, PT BSI.
00:59Tindak lanjut temuan pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan, PPATK,
01:04sebesar Rp349,87 triliun periode 2009-2013.
01:09Dimana periode 2009-2013,
01:13Siman Bahar Bong Kinpin manipulasi data ekspor impor emas 3,5 ton rugikan negara Rp189 triliun.
01:19PT IKS, PT IK, PT BSI masih beroperasi dikendalikan Meri,
01:25istri Siman Bahar Bong Kinpin, ujar Syarifuddin Usmanesha, pengamat sosial.
01:30Syarifuddin Usman, Jumat, 20 Maret 2026,
01:34mengatakan, PT IKS, PT IK dan PT BSI masih bebas lakukan ilegal gold mining and trading.
01:41Siman Bahar Bong Kinpin tekuni bisnis ilegal gold mining and trading
01:44selama 40 tahun tanpa disentuh hukum di Provinsi Kalimantan Barat.
01:49Perusahaan refinery emas merk Simba PT Simba Jaya Utama di Kabupaten Sidoarjo,
01:53Provinsi Jawa Timur digeledah di Tipeksus Bareskrim Polri.
01:57Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia,
02:01di Tipeksus Bareskrim Polri, Kamis, 12 Maret 2026.
02:06PT Simba Jaya Utama, milik Deni Handoko,
02:10anak kandung pasangan suami istri, Siman Bahar Bong Kinpin dan Meri.
02:14Syarifuddin Usman, mengatakan,
02:17berimplikasi erosi legitimasi institusi penegah hukum ketika angka kerugian mencapai 189 triliun rupiah.
02:24Setara dengan anggaran beberapa kementerian besar gabungan,
02:27namun proses hukum terlihat lambat.
02:29Atau tersangkut pada hambatan prosedural,
02:32masyarakat cenderung memandang penegah hukum, KPK, Kejaksaan Agung dan Polri.
02:37Sebagai institusi penegah hukum lemah di hadapan kekuatan finansial besar.
02:42Memunculkan persepsi hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
02:46Berimplikasi normalisasi korupsi,
02:48karena tidak mampuan menyentuh aktor intelektual dan keluarganya.
02:52Ciptakan anggapan kejahatan keraputih dalam skala masif
02:55adalah hal dimaklumi asal memiliki jaringan kuat seperti Siman Bahar Bong Kinpin.
03:00Menyebabkan impunitas kejahatan dinasti,
03:02kaitan dugaan keterlibatan anggota keluarga seperti istri dalam melanjutkan bisnis serupa.
03:07Menunjukkan adanya pola kejahatan dinasti,
03:10ujar Syarifuddin Usman.
03:12Jika jaringan keluarga Siman Bahar Bong Kinpin,
03:14tetap mampu beroperasi meskipun kepala keluarganya berstatus tersangka TPPU.
03:19Mengirimkan sinyal berbahaya,
03:21TPPU dianggap sebagai risiko bisnis yang layak diambil
03:24karena aset tetap bisa dikelola keluarga.
03:26Melemahnya efek jerah, deterrent efek,
03:29pelaku merasa benteng keluarga dan jaringan bisnisnya
03:32tidak tersentuh oleh instrumen perampasan aset.
03:34Menjadi lebih serius ancaman keadilan sosial ekonomi,
03:38kerugian negara 189 triliun rupiah bukan sekedar angka di atas kertas.
03:43Melainkan potensi pembangunan hilang,
03:45ungkap Syarifuddin Usman.
03:47Masyarakat akan membandingkan
03:49Ketegasan hukum terhadap langgaran kecil pencurian kayu atau produk pertanian.
03:54Dilakukan warga kebanyakan,
03:56dibandingkan lambatnya penanganan kasus ilegal gold mining,
04:00rusak lingkungan,
04:01menguras kekayaan negara.
04:03Ketimpangan struktural,
04:04ketidakpercayaan publik memicu apatisme terhadap program-program pemerintah.
04:09Bahkan pembangkangan sipil bentuk keengganan bayar pajak,
04:12merasa uang negara dikantongi segelintir jaringan tanpa pengawasan ketat.
04:16Mengukuhkan persepsi kasus sektor pertambangan rentan dengan mafia tanah dan komoditas.
04:21Jika penegah hukum gagal membongkar jaringan ini secara menyeluruh,
04:25termasuk dugaan keterlibatan oknum atau pihak-pihak melindungi.
04:29Maka agenda besar seperti reformasi institusi kepolisian
04:31atau penguatan sektor bisnis yang berbasis hak asasi manusia.
04:35Akan dianggap sekadar ritorika,
04:37ujar Syarifuddin Usman.
04:39Apalagi PT BSI diduga tidak aktif,
04:42tapi nomor rekening di Ban Sentral Asia Pontianak Aktif
04:45lakukan transaksi triliunan rupiah tiap tahun.
04:48PT Simbajaya Utama digeledah di tipi deksus Baris Krimpolri,
04:51Kamis, 12 Maret 2026,
04:54karena TPPU,
04:55pemutihan emas ilegal ke dopa murnian.

Dianjurkan