- 1 jam yang lalu
- #gubernurkaltim
- #anggaran
- #dpr
KOMPAS.TV - Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, memang kerap membagikan aktivitas meninjau sejumlah daerah dengan medan berat menggunakan kendaraan pribadinya di Instagramnya.
Namun, pembelian mobil dinas mewah senilai 8,5 miliar rupiah menuai kritik karena tak hanya harganya mahal, tetapi mobil ini justru lebih banyak berada di Jakarta.
Pengadaan mobil dinas mewah milik Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menjadi sorotan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, apakah membeli mobil mewah seharga 8,5 miliar rupiah ini tepat sasaran? Kita bahas bersama Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, dan Peneliti ICW, Wana Alamsyah.
#gubernurkaltim #anggaran #dpr
Baca Juga [FULL] Pengamat dan Dosen Ilmu Politik Bicara soal Langkah Perlawanan Iran Usai Dirudal AS & Israel di https://www.kompas.tv/internasional/653746/full-pengamat-dan-dosen-ilmu-politik-bicara-soal-langkah-perlawanan-iran-usai-dirudal-as-israel
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/653747/full-respons-komisi-ii-dpr-f-golkar-peneliti-icw-soal-kendaraan-mewah-milik-gubernur-kaltim
Namun, pembelian mobil dinas mewah senilai 8,5 miliar rupiah menuai kritik karena tak hanya harganya mahal, tetapi mobil ini justru lebih banyak berada di Jakarta.
Pengadaan mobil dinas mewah milik Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menjadi sorotan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, apakah membeli mobil mewah seharga 8,5 miliar rupiah ini tepat sasaran? Kita bahas bersama Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, dan Peneliti ICW, Wana Alamsyah.
#gubernurkaltim #anggaran #dpr
Baca Juga [FULL] Pengamat dan Dosen Ilmu Politik Bicara soal Langkah Perlawanan Iran Usai Dirudal AS & Israel di https://www.kompas.tv/internasional/653746/full-pengamat-dan-dosen-ilmu-politik-bicara-soal-langkah-perlawanan-iran-usai-dirudal-as-israel
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/653747/full-respons-komisi-ii-dpr-f-golkar-peneliti-icw-soal-kendaraan-mewah-milik-gubernur-kaltim
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:02Di tengah masih banyak infrastruktur Kaltim yang rusak.
00:05Gubernur Kaltim Rudi Maksud justru membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah.
00:11Pengadaan mobil dinas mewah ini menuai kritikan.
00:18Salah satu kritik datang dari pengamat kebijakan Universitas Mulawarman, Saiful Bahtiar,
00:23yang mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan mewah itu apakah benar-benar berkaitan marwah Kaltim
00:30atau justru kepentingan elit pimpinan.
00:33Saiful juga menyoroti peran tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Kaltim
00:38yang mempertanyakan dasar logika para penyusun anggaran yang meloloskan angka 8,5 miliar rupiah tersebut.
00:50Tetapi tidak memperhatikan prinsip dasarnya.
00:53Prinsip dasar dari penyusunan APBD itu adalah pertama misalnya harus memperhatikan asas efektif dan efisien.
01:03Jadi anggaran itu memang terukur, terarah, dan tepat sasaran.
01:08Yang kedua bahwa dalam penyusunan anggaran itu harus memperhatikan skala prioritas urusan-urusan publik.
01:21Anggota DPRD Komisi 12 Dapil Kaltim, Syafridi menyebut pengadaan mobil gubernur senilai 8,5 miliar rupiah
01:33tidak cocok di tengah upaya efisiensi akibat menurunnya transfer ke daerah atau TKD.
01:38Menurutnya kebijakan ini sangat mengecewakan rakyat yang hidupnya pas-pasan.
01:43Kebijakan ini tidak mencerminkan pemimpin yang punya kepekaan pada rakyat.
01:51Kita harus melihat keadaan dan kondisinya rakyat yang itu.
01:57Masa pejabatnya bermewa-mewa, rakyatnya bersusah-susah gitu kan?
02:04Iya, tapi bang, tapi katanya Pak Gubernur itu kan untuk menjaga maruahnya gitu loh.
02:10Nah ini yang salah sekirah.
02:12Maruah itu dijaga, bukan dilihat atau diukur dari alat transportasi atau alat mobilitas ya, bukan.
02:31Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia.
02:35Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia.
02:38Berkati juga adalah dari kelopar.
02:42Masa iya, kepala daerahnya pakai mobilnya alat ada kejangan dong.
02:47Jaga dong maruana kaltin. Ini maruana kaltin.
02:56Kendaraan mewah ini adalah kendaraan pribadi milik Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang sering digunakan untuk kunjungan kerja.
03:04Namun, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud membeli kendaraan serupa dengan fasilitas lebih mewah sebagai mobil dinasnya.
03:14Mobil senilai 8,5 miliar rupiah sudah direncanakan sejak November 2025.
03:22Gubernur Kaltim mengklaim, pengadaan mobil ini sudah sesuai dengan peraturan mendagri yang membatasi kapasitas mobil hanya 3.000 cc.
03:32Namun, walau diklaim sebagai mobil dinas, Rudy Masud menyebut mobil ini justru berada di Jakarta.
03:39Bukan digunakan untuk kegiatan dinas di Kalimantan Timur.
03:43Berkaitan pemberitaan yang 8,5 M itu, Pak Gup yang di LTC itu?
03:46Sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006, bahwa pengadaran mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3.000 cc.
03:53Untuk jenis jeep adalah 4.200 cc. Mobil yang kamu adakan hanya yang 3.000 cc.
03:57Pada soalan harga, ada rupa, ada harga. Ada mutu, ada kualitas, ada harganya.
04:04Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja.
04:07Sesuai dengan Permendagri.
04:08Sudah dicoba ke apa?
04:10Di Jakarta.
04:11Oh belum di Jakarta.
04:11Mobilnya ada di Jakarta, karena belum dipakai untuk di Jakarta.
04:16Kontroversi pengadaan kendaraan dinas ini mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
04:21Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta Pemprov Kaltin untuk mengevaluasi kebijakan membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah.
04:31Bima Arya menyarankan agar pembelian mobil disesuaikan dengan kebutuhan dan sewajarnya.
04:37Diasarkan juga kepada surat edang dari Kemendagri terkait dengan efisiensi.
04:43Karena itu Pak Menteri juga sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, saya juga secara langsung telah berbicara dengan Pak Gubernur,
04:50menyarankan kepada Pak Gubernur untuk meninjau kembali melakukan evaluasi terkait dengan pembelian kendaraan dinas.
04:58Silakan Pak Gubernur berkoordinasi dengan bagian keuangan agar melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi.
05:08Harganya yang wajar, tidak berlebihan, dan tentu Pak Gubernur memahami prosedurnya seperti apa,
05:17dan kami yakin Pak Gubernur bisa melakukan penyesuaian tadi.
05:23Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud memang kerap membagikan aktivitas meninjau sejumlah daerah dengan medan berat
05:30menggunakan kendaraan pribadinya di Instagram.
05:33Namun, pembelian mobil dinas mewah sendiri 8,5 miliar rupiah menuai kritik,
05:39karena tak hanya harganya mahal, tetapi mobil ini justru lebih banyak berada di Jakarta.
05:53Pengadaan mobil dinas mewah milik Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menjadi sorotan.
05:58Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, apakah membeli mobil mewah seharga 8,5 miliar rupiah ini tepat sasaran?
06:04Kita bahas bersama anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, dan peneliti ICW Wan Alamsyah.
06:11Selamat petang semuanya.
06:13Selamat petang, Mbak Sindi. Selamat petang, Pak Awadullah Wabarakatuh.
06:16Oke, saya mau ke Mas Irawan dulu ya.
06:18Mas Irawan, kalau alasannya adalah butuh mobil dengan spesifikasi tinggi untuk kunjungan ke titik-titik tertentu di Kautim,
06:24tapi kebanyakan kayaknya digunakan di Jakarta.
06:26Di tengah efisiensi Golkar sendiri melihat ini adalah kebijakan yang bijak nggak?
06:31Jadi begini, yang pertama bahwa Pemprov Kautim tersebut,
06:37itu kan merupakan satu entitas pemerintahan sendiri.
06:41Mereka adalah pemerintahan daerah yang juga punya otoritas dan otonomi sendiri mengurus daerahnya.
06:48Dan yang memang tadi menjadi masukan dari banyak pihak,
06:55tentu kami di Partai Golkar,
06:58sebagaimana juga yang disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Golkar,
07:01Pasar Muji, agar kemudian Gubernur Kalimantan Timur yang juga merupakan kader Partai Golkar
07:07itu bisa mendengarkan masukan publik terkait dengan pengadaan mobil tersebut.
07:12Memang untuk tahun 2026 ini kita mengalami satu tantangan dan dinamika fiskal
07:20yang cukup menantang lah ya,
07:22karena ada tekanan, ada koreksi.
07:25Tentu tekanan dan koreksi terhadap APBD tersebut
07:28ini harus menuntut daerah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian.
07:33Nah, meskipun Kalimantan Timur salah satu daerah yang juga mengalami tekanan dan koreksi
07:39yang signifikan terkait dengan APBD-nya,
07:43Kalimantan Timur tetap menjadi provinsi yang APBD-nya sangat cukup kuat
07:50setelah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat,
07:53dan yang kelima kemungkinan Kalimantan Timur.
07:56Nah, meskipun punya kemampuan APBD yang demikian,
08:00tentu Pak Gubernur harus melihat sesuatu dari aspek kepantasan itu sendiri.
08:08Itu yang bisa kami sampaikan.
08:10Berarti Mas Irawan, kalau aspek kepantasan,
08:12Golkar minta mobilnya diganti sekalian atau gimana?
08:17Jadi begini, tentu Pemprov Kalimantan Timur sebelum melakukan pengadaan barang
08:22dalam bentuk kendaraan operasional tersebut,
08:24mereka telah melakukan identifikasi atas kebutuhannya,
08:29dan kemudian proses pengadaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
08:33dalam pengadaan barang dan jasa harus terbuka, harus efisien,
08:38terus tepat guna, dan lain-lain sebagainya.
08:40Dan salah satu prinsip dalam pengadaan tersebut adalah harus sesuai dengan kepantasan.
08:48Nah, itu yang perlu dipahami oleh Pemprov Kalimantan Timur.
08:54Meskipun memang saya berusaha memahami apa yang dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Timur.
08:59Misalnya bahwa ada banyak perusahaan multinasional korporat di sana,
09:04bisa jadi kendaraan dinas ini dipakai untuk menyambut investor-investor yang datang,
09:08bisa seperti itu, atau kemudian Pemprov Kalimantan Timur juga saat ini ada satu otorita Ibu Kota Nusantara,
09:14siapa tahu masalah penggunaannya seperti itu.
09:17Mas Irawan, tapi kalau dari Golkar sendiri sudah memanggil atau meminta keterangan langsung dari Gobernur?
09:24Serta saya, PTG Partai, termasuk Pak Sekian, telah berkomunikasi dengan Pak Gubernur
09:32kaitannya dengan permasalahan ini.
09:34Dan seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Bahlil Haddadlia,
09:39dalam satu pertemuan kami dengan seluruh pengurus DPP dan seluruh pengurus DPD-1 juga,
09:48diingatkan oleh Ketua Umum Partai Golkar agar kemudian melihat kepantasan dalam berpenampilan di tengah-tengah publik,
09:57kemudian juga memiliki empati terhadap kondisi yang sedang kita hadapi.
10:03Oke, empati dan kepantasan, saya juga mau minta pendapatan dari Mas Wana dulu.
10:08Mas Wana yang jadi kontroversi kan memang karena harganya mahal,
10:10satu, dinilai tidak peka, kemudian kedua, tidak sesuai dengan kebijakan efisiensi.
10:14Kalau dari potensi pelanggaran, Anda melihat ada celah di situ?
10:18Paling tidak, ya terima kasih banyak Mbak Sindi, paling tidak ada dua hal yang kami soroti.
10:23Pertama, berkaitan dengan pengadaan tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan dan perencanaannya sudah sesuai atau belum.
10:30Karena pada titik tertentu, pembelian kendaraan itu juga perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang ada di Kautim itu sendiri.
10:40Misalkan tadi sebagai contoh, berkaitan dengan jalan rusak, pendidikan, isu kesehatan, dan lain sebagainya.
10:46Seharusnya, gubernur itu memprioritaskan aspek pengadaan yang esensial seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya.
10:58Bukan dalam rangka untuk memberikan fasilitas pada dirinya sendiri sebagai kepala daerah.
11:04Itu yang pertama. Jadi kita perlu memperhatikan apakah proses memilih mobil tersebut itu bermasalah atau tidak.
11:14Kemudian yang kedua, dalam aspek pengadaan barang dan jasa.
11:17Kemarin malam kami mencoba untuk melakukan pengecekan terkait dengan proses perencanaan di dalam sistem informasi rencana umum pengadaan milik Provinsi
11:27Kalimantan Timur.
11:28Kami menemukan bahwa ada spesifikasi pekerjaan yang patut dibuka itu mengarahkan ke merek tertentu atau perusahaan tertentu.
11:36Yang mana di dalam rangka hukum pengadaan barang itu tidak diperkenankan.
11:41Karena itu nanti akan menimbulkan potensi persekongkolan atau bahkan potensi permainan harga.
11:48Dan ini yang kami buas padai dan kami khawatirkan sehingga harapan kami adalah inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu wajib
11:59untuk melakukan penelusuran atau pengawasan.
12:01Atau melakukan audit terhadap pembelian mobil yang dilakukan oleh gubernur.
12:08Mas Wana, tapi berarti audit ini juga termasuk kepada DPRD yang sudah menyetujui?
12:13Nah, dalam konteks yang seperti yang tadi saya sampaikan, inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri,
12:19mereka hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap provinsi saja.
12:24Dalam konteks DPRD, apa namanya, IJN Kemendagri ini tidak memiliki kewenangan begitu.
12:31Jadi, poinnya adalah ketika sudah ada pembelian yang dilakukan dan kemudian ternyata pada kenyataannya itu tidak digunakan di wilayah tersebut,
12:41maka ini yang juga menjadi pertanyaan.
12:43Lalu, untuk apa mobil tersebut dibeli?
12:46Kalau seandainya peruntukannya di Jakarta, bukan di Kalimantan Timur.
12:53Dan yang kedua adalah berkaitan dengan fungsi.
12:56Apa urgensinya membeli mobil tersebut ketika masih ada mobil-mobil lain yang sebenarnya harganya relatif terjangkau?
13:04Kalau kita bicara tentang suatu barang begitu, kita pun juga tidak hanya melihat kondisi barangnya saja,
13:12tapi ketika barang tersebut rusak, apakah ada bengkel yang bisa melakukan perbaikan begitu?
13:18Apakah spare partnya itu kita harus inden dan lain sebagainya?
13:23Hal-hal teknis dan hal-hal operasional tersebut itu juga penting untuk diperhatikan sebelum membeli suatu barang.
13:29Karena ketika sudah terlanjur dibeli, lalu kemudian pada akhirnya itu tidak bisa digunakan,
13:34maka ada potensi pemborosan yang dilakukan oleh suatu daerah.
13:38Begitu, Mbak Zin.
13:38Oke, nah untuk menjawab beberapa potensi pelanggaran itu,
13:42Mas Irawan, ini kan juga sudah disetujui oleh DPRD.
13:45Apakah dari Golkar juga sendiri?
13:46Artinya melakukan evaluasi tidak hanya kepada gubernur,
13:48tapi juga legislatif di DPRD di Kalimantan?
13:53Kalau menurut saya, dari aspek prosedur dan regulasi pengadaan barang dan jasanya,
14:00itu sebenarnya tidak ada persoalan.
14:02Semua telah melalui tahapan itu sendiri.
14:07Jadi, itu bukan sesuatu yang kami lihat ada persoalan,
14:14tetapi yang paling mengundang kritik publik itulah yang menurut saya yang harus diperhatikan oleh gubernur
14:22kaitannya dengan kepantasan terkait dengan pengadaan harga mobil yang dianggap cukup mahal gitu
14:28di tengah proses efisiensi seperti sekarang.
14:31Karena memang Kalimantan juga pekanan terhadap APBN-nya itu cukup besar.
14:36Karena ada pemotongan dana bagi hasil yang cukup signifikan sekitar 73,5 persen.
14:41Jadi, mungkin ada baiknya ke depan ini,
14:45Pemprov Kalim lebih fokus agar struktur belanjanya disesuaikan,
14:49ya ini lebih menitikberatkan pada pembangunannya,
14:53terus kemudian pelayanan publiknya dan pemerataan pembangunan di Kalimantan.
14:56Karena wilayah Kalimantan itu sangat luas gitu.
14:59Itu yang paling penting ke depan.
15:02Riko Fusing, anggaran juga untuk yang lebih prioritas.
15:05Nah, kalau Mas Warna, ketika Anda melihat ada beberapa poin yang bisa jadi celah pelanggaran sebenarnya.
15:09Apakah KPK atau aparat bisa proaktif di sana untuk memperjelas semua ini?
15:15Ya, bagi kami rasanya penegah hukum dapat melakukan hal tersebut.
15:19Oke, Mas Irawan, sorry, kita ke Mas Warna dulu.
15:23Ya, bagi kami sebenarnya penegah hukum layak untuk masuk begitu ya,
15:29untuk melakukan penelusuran.
15:30Tapi, bagi kami yang penting untuk ditindak lanjuti pertama kali adalah dari
15:36JN Kemendagri, Inspektorat Jenderal Kemendagri.
15:39Karena pada titik tertentu bisa jadi belum ada tindak pidana korupsinya.
15:45Tapi, ketika sudah ada tindak pidana korupsinya,
15:49paling tidak seperti yang tadi saya sampaikan,
15:51ada potensi mengarahkan ke merek tertentu.
15:54Karena di dalam sistem informasi rencana umum pengadaan, spesifikasi pekerjaannya sangat jelas mengarahkan ke produk tertentu, sehingga tidak ada ruang
16:05bagi merek lain atau produk lain itu dibeli.
16:08Dan ketika problem ini muncul, bukan hanya masalah administratif saja yang timbul, tapi kemudian ada persoalan sekongkolan.
16:17Dalam konteks persaingan usaha, penting untuk mempertimbangkan bahwa ketika pemerintah membeli suatu barang, itu tidak ada potensi monopoli atau persaingan
16:28usaha tidak sehat.
16:29Oke, transparansi yang juga harus bisa dijelaskan kepada publik nantinya.
16:33Mas Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI dan Fraksi Golkar, Mas Wan Alamsyah, peneliti ICW, terima kasih sudah berbagi
16:39pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya.
16:42Selamat menikmati.
16:43Terima kasih, Mbak.
16:43Terima kasih, Mbak.
Komentar