- 3 jam yang lalu
- #mobildinas
- #anggaran
- #gubernurkaltim
- #rudymasud
JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menanggapi belanja mobil dinasnya yang fantastis mencapai Rp8,5 miliar untuk satu unit.
Selain untuk kegiatannya, mobil dinas seharga itu juga disebut untuk menjaga marwah masyarakat Kalimantan Timur.
Kementerian Dalam Negeri meminta Gubernur Kaltim Rudy Masud untuk meninjau kembali pembelian mobil dinas seharga Rp8,5 miliar tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, meminta kendaraan dinas dibeli dengan harga yang wajar dan tidak berlebihan.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, apakah membeli mobil dinas seharga Rp8,5 miliar ini tepat sasaran?
Kita bahas bersama Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kalimantan Timur, Sudarno, dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman.
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!
Baca Juga [FULL] Polisi Ungkap Pelaku Penganiayaan Mahasiswi UIN Suska Riau Rencanakan Aksi Sejak November di https://www.kompas.tv/regional/653720/full-polisi-ungkap-pelaku-penganiayaan-mahasiswi-uin-suska-riau-rencanakan-aksi-sejak-november
#mobildinas #anggaran #gubernurkaltim #rudymasud
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/653722/full-tgupp-kaltim-pukat-ugm-soal-mobil-dinas-gubernur-kaltim-rp8-5-m-di-tengah-efisiensi-wajar
Selain untuk kegiatannya, mobil dinas seharga itu juga disebut untuk menjaga marwah masyarakat Kalimantan Timur.
Kementerian Dalam Negeri meminta Gubernur Kaltim Rudy Masud untuk meninjau kembali pembelian mobil dinas seharga Rp8,5 miliar tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, meminta kendaraan dinas dibeli dengan harga yang wajar dan tidak berlebihan.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, apakah membeli mobil dinas seharga Rp8,5 miliar ini tepat sasaran?
Kita bahas bersama Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kalimantan Timur, Sudarno, dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman.
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!
Baca Juga [FULL] Polisi Ungkap Pelaku Penganiayaan Mahasiswi UIN Suska Riau Rencanakan Aksi Sejak November di https://www.kompas.tv/regional/653720/full-polisi-ungkap-pelaku-penganiayaan-mahasiswi-uin-suska-riau-rencanakan-aksi-sejak-november
#mobildinas #anggaran #gubernurkaltim #rudymasud
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/653722/full-tgupp-kaltim-pukat-ugm-soal-mobil-dinas-gubernur-kaltim-rp8-5-m-di-tengah-efisiensi-wajar
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:02Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, apakah dengan membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah ini tepat sasaran?
00:11Kita bahas bersama anggota tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kalimantan Timur.
00:16Sudarno, selamat malam Pak Sudarno.
00:20Masih di mute Pak Sudarno, saya juga mau menyapa ada peneliti Pukat UGM Zain Roman, Mas Zainur, selamat malam.
00:27Selamat malam Mbak Audrey.
00:29Selamat malam Pak Sudarno.
00:31Saya mau ke tim TGUPP dulu, jadi Mas Sudarno mobil seharga fantastis 8,5 miliar ini sebenarnya mau dipakai untuk
00:38apa sama Pak Gubernur?
00:41Sebenarnya memang ada fungsi dua itu Mbak, fungsi operasional untuk jelajah Kalimantan Timur yang luasnya 127 ribu kilometer,
00:49yang medanya luar biasa berat, yang kedua berkaitan dengan tamu-tamu.
00:52Tapi intinya Pak Gubernur itu bukan minta mobil mau apapun Mbak, yang penting beliau dipenuhi speknya itu, itu satu.
00:57Yang kedua, ini sebenarnya sudah terjadi efisiensi, ini yang perlu publik tahu Mbak Audrey ya, penonton Kompas TV.
01:04Karena awalnya pada APBD sebelumnya, yang disusun oleh pemerintah sebelumnya, sebelum Pak Rudi Senon yang terpilih,
01:10itu ada sewa helikopter 2 miliar per bulan kali 12, 24 miliar untuk sewa dalam rangka untuk mobilisasi memantau sekal
01:17tim.
01:17Pak Gubernur kita, Rudi Mas itu tidak mau.
01:20Makanya menyerahkan kepada TAPD, sekda dengan teman-teman, untuk mengantur.
01:24Yang penting beliau bisa jelajah Kalimantan Timur melihat langsung situasi masyarakat Kaltim.
01:28Tapi kalau misalnya, Pak Sudarno, kalau misalnya mau menyesuaikan dengan spek,
01:31bukannya banyak spek-spek lain yang mirip-mirip, tapi harganya nggak fantastis sampai 8,5 miliar?
01:37Pak Gubernur kita itu tidak mengatur tentang harga, yang penting speknya sesuai dengan Permendagri 2006, silakan.
01:43Mau dia, yang penting double garden, yang penting untuk tamu bisa, untuk mobilisasi kalimantan bisa.
01:49Yang pasti Mbak Audrey hari ini, Pak Gubernur kita itu setahun ini sudah pakai mobilnya pribadi.
01:54Mengenai spek dan sempat, silakan, silakan.
01:56Yang ngusulin akhirnya menjadi mobil seharga 8,5 M, ini jadi siapa kalau Pak Gubernurnya nggak tahu?
02:05Ya itu kan ada sistem Mbak, ada sistem Pak Gubernur saya itu nggak ngurusi sampai detail begitu,
02:09dia berbasis kepada kebutuhan.
02:11Mau mobil harga 1 miliar, 2 miliar, yang penting itu mobil untuk di lapangan,
02:16termasuk kemungkinan untuk tamu-tamu kan gitu ya.
02:18Ya silakan, kemudian Pak Gubernur nyerahkan kepada TAPD, Sekdaprop, dan teman-teman termasuk yang ada di DPR.
02:23Tolong berbasis itu, silakan.
02:25Oke, tapi kenapa kemudian mobilnya ini, katanya kan mau dipakai untuk bawa tamu,
02:31tapi kenapa mobilnya, kata menurut Pak Gubernur bilang, adanya di Jakarta?
02:35Masih ada di Jakarta, kapanpun bisa ditarik ke Kalimantan Timur Mbak, itu urusan teknis saja.
02:40Yang pasti kebutuhannya itu, untuk lapangan dan sebagainya.
02:43Dan publik mesti tahu bahwa ini tidak kemudian Pak Gubernur minta spek ini dan sebagainya,
02:48harga sekian, nggak ada cerita itu, cerita disaranya itu.
02:51Pak Gubernur nggak pernah minta speknya, malahan yang tadi saja helikopter,
02:54jadi berubah ke harga mobil yang tidak semewang helikopter.
02:57Jadi menurut Anda masuk akal nggak alasan ini Mas Zainur?
03:01Ya, kalau soal legalitas dari sisi spek, dari sisi aturan, barangkali ini mungkin bisa diperdebatkan ya.
03:10Legal sih legal.
03:10Pertanyaannya apakah ini layak atau tidak? Apakah ini pantas atau tidak?
03:16Saya lihat tidak ya.
03:17Kenapa demikian?
03:18Karena sebenarnya kalau dari sisi hukum administrasi gitu ya,
03:23ada tes yang bisa dilalui untuk menilai apakah sebuah kebijakan itu reasonable atau tidak.
03:28Yang pertama adalah proporsional atau tidak.
03:31Proporsional itu artinya,
03:32Apakah tujuan untuk menjelajah daerah-daerah yang rusak itu harus didukung oleh mobil dengan harga sekian?
03:40Apakah tidak ada alternatif lain, Pak Audrey?
03:43Saya sangat yakin ada banyak alternatif lain yang bisa dipilih.
03:48Yang kedua selain proporsionalitas adalah reasonability.
03:51Apakah beralasan?
03:53Apakah itu satu hal yang wajar?
03:56Apakah itu satu hal yang tidak bisa dihindarkan?
04:01Apakah berbasis data?
04:03Jadi ada alasan yang bisa diajukan.
04:06Dan yang ketiga adalah menurut saya adalah tes dari sisi kepentingan umum.
04:10Apakah kepentingan umum akan terlayani dengan mobil dengan harga sangat fantastis itu?
04:16Jadi menurut saya, oke ada keinginan, ada kebutuhan, ada pengujian.
04:22Tetapi apakah harus mobil itu?
04:25Masih banyak alternatif lain.
04:27Kalau memang Pak Gubernur tidak menunjuk mobil itu ya sudah.
04:29Sekarang bisa diproses kok dengan berbagai cara.
04:33Tadi misalnya Womendagri mengatakan bisa ditinjau ulang, bisa diganti dengan yang lain.
04:39Kalaupun itu sudah dilakukan pengadaan, silakan untuk dipikirkan solusinya oleh Pemprov.
04:44Jadi menurut Anda ini sangat berlebihan sekali ya Mas Zainur?
04:47Ketika Pak Gubernur, gimana Pak?
04:49Mas Zainur, begini Mas Zainur.
04:51Jadi Pak Gubernur sekali lagi tidak pada posisi mengenai spek dan sebagainya.
04:54Dia berbasis kepada kebutuhan.
04:56Yang kedua, Pak Gubernur juga terima kasih ada kritik dan sebagainya ini.
05:00Kita senang aja.
05:01Nah apakah mobil ini oleh Depdagri mau kemudian kita mesti direview ulang atau dikembali?
05:05Tidak ada masalah karena itu bukan barang pribadinya Pak Gubernur kok?
05:08Tidak.
05:08Sekali lagi Pak Gubernur hanya berbasis pada kepentingan.
05:10Ingat loh, setahun terakhir Pak Gubernur memakai mobil pribadinya.
05:13Yang kedua, kita efisiensi yang di pemerintahan sebelumnya yang APBD mereka tetapkan.
05:18Itu ada sewa helikopter 2 miliar kali 12 bulan.
05:21Berarti 24 miliar.
05:22Itu di-nolkan sama Pak Gubernur.
05:25Jadi kita sudah masuk ke efisiensi.
05:27Sekali lagi Pak Gubernur berbasis pada kebutuhan.
05:30Bahwa kemudian ini tidak etis dan sebagainya.
05:32Kita sudah menerima kritik itu.
05:33Dan Pak Gubernur terima kasih atas kritik itu.
05:35Tapi kan yang tidak bisa terelakkan juga ketika ditanya sama Gubernur beberapa waktu lalu.
05:40Kenapa membeli harga mobil fantastis ini Pak Gubernur justru bilang.
05:42jaga marwah.
05:45Ya itu bagian lah Mbak.
05:46Untuk operasional, untuk marwah, apa semua.
05:49Kan kadang-kadang orang ini kan kaltim ini kan kemudian dibebani jadi IKN tanda kutip ya.
05:53Dan itu juga potensi buat kita.
05:54Kita mesti menjamu tamu yang sekaligus kita juga harus mobil di Kalimantan Timur.
05:59Apa semua Pak Gubernur dengan luasan 127 ribu kilo itu.
06:02Kan gitu ya.
06:03Ya intinya Pak Gubernur siap aja arah anjir dagri apa.
06:06Itu kita akan menyesuaikan.
06:09Yang kedua, kita terima kasih atas segala kritikan itu gitu loh Mbak.
06:12Kita nggak abekan itu kok.
06:13Pak Gubernur kita juga nggak ada kritik gitu loh.
06:16Oke, Mas Zaidur apakah...
06:17Mas Zaidur apakah Anda masuk logika juga dengan membeli mobil marwah itu adalah sama dengan menjaga marwah.
06:23Karena lokasi IKN ini ada di Kalimantan Timur.
06:28Kita nyambung ya.
06:29Menjaga pemerintahan yang bersih, yang baik, yang profesional, yang melayani itulah menjaga marwah gitu ya.
06:35Kalau mau studi banding bisa studi banding ke DKI.
06:38DKI itu setiap hari ada tamu-tamu negara ya dari berbagai negara lain.
06:44Bisa dilihat juga bagaimana spek mobil yang digunakan oleh Gubernur DKI.
06:49Oke, kalau ada kondisi alam yang lebih challenging di tempat yang sekarang kita bahas di Kalimantan Timur.
06:55Ya tinggal disesuaikan.
06:56Saya pikir masih banyak alternatif lain.
06:58Bahkan kalau memang jalanannya rusak,
07:01anggaran 8,5 miliar itu lebih pantas untuk prioritas memperbaiki jalan-jalan yang rusak itu.
07:07Saya berpikir dengan harga 2 miliar pun masih banyak spek-spek lain yang jauh bisa dipilih oleh Pemprov Kaltim
07:16daripada membeli mobil yang ini, mobil yang sangat luxury gitu ya.
07:20Dibandingkan dengan misalnya dari aspek kebutuhan.
07:23Jadi kalau dari sisi aspek marwah pun tidak ketemu.
07:26Jadi sekarang orang itu sudah pintar-pintar gitu ya.
07:28Bisa menilai setiap alasan itu bisa diuji.
07:31Ada alat uji terhadap setiap argumentasi gitu ya.
07:34Jadi jangan juga membodohi rakyat gitu.
07:36Ada proporsionality, ada reasonability, ada public interest test gitu ya.
07:41Jadi publik itu tidak bodoh sekarang gitu.
07:44Jadi ini gubernur yang mengatakan tidak ngotot bahwa itu harus begini itu.
07:48Gimana tuh Pak Jainur?
07:50Gimana Pak Darno tangkepannya?
07:51Jadi Pak Jainur, karena kita menganggap publik itu pintar, maka Pak Gubernur kita ini Rudi Masud, itu juga kemudian menghargai
07:58kritik itu.
07:59Kemudian mengevaluasi.
08:01Jangan juga dibelok-belokkan.
08:02Yang kedua jangan juga logikal falasi Pak Jainur.
08:04Bahwa kalau jalan rusak mesti ini.
08:06Ingat loh di Kaltim itu harga tingkat kemahalannya tinggi loh Pak Jainur.
08:09Pak Darno, mungkin gini.
08:12Jadi jangan logikal falasi juga bahwa oh ini jalan rusak lebih bagus tuh.
08:15Nah itu tetap logikal falasi versi saya.
08:17Karena kita ini sama-sama orang kampus nih.
08:19Oke Pak Darno, ini karena juga yang dipertanyakan sama warga atau netizen adalah ketika harga 8,5 M harusnya kan
08:25tetap dengan spek.
08:26Tapi harganya nggak semangal itu.
08:27Dan sisa-sisa dananya ini bisa digunakan justru untuk membangun jalan, membuat jalan.
08:33Monggo Mbak, itu nggak ada masalah.
08:35Pak Gubernur tuh clear, tunduk patuh apa semua selama itu untuk kebaikan.
08:38Ingat loh ya, bahwa Kalimantan Timur itu penghasil supporting kedua, ketiga terbesar untuk Indonesia, untuk DBH dan sebagainya loh ya.
08:46Pak Gubernur berpihaknya bukan tentang cuma sekedar 8,5 miliar yang kita terima kritik itu.
08:50Tahun ini Pak Gubernur tuh ngalokasikan BHS untuk gratis pola aja untuk pendidikan universitas.
08:54Itu 1,4 triliun loh Mbak.
08:57Itu yang tanggung jawab nasional.
08:58Karena Pak Gubernur kita ini juga kepengennya rakyat Kalimantan bisa mengenyam pendidikan S1, S2, S3.
09:03Itu 1,4 triliun, kurang lebih 158 ribu mahasiswa yang akan dibayai tahun ini gratis pola.
09:09Itu juga sisi lain begitu.
09:10Jadi semua kita urusin.
09:12Nah mengenai kembali lagi mengenai 8,5 miliar.
09:14Pak Gubernur terima kasih atas kritikannya.
09:16Kita akan evaluasi, kita akan tunduk patuh.
09:18Berarti siap dikembalikan nggak tuh? Kan udah terlanjur beli Pak.
09:22Namanya tunduk patuh sama Dirdagri, sama Prabowo, Gibran. Selesai.
09:26Oke, berarti artinya siap dikembalikan.
09:29Dan ini uangnya pakai uang dinas ya, berarti ya pembeliannya ya?
09:34Ya pasti uang APBD kan Mbak, yang dengan mekanisme-mekanisme lah.
09:37Intinya Pak Rudi Masus, selalu Gubernur Kalimantan, terima kasih segala kritikan netizen Indonesia itu.
09:42Yang kedua, siap menjalankan perintah kementerian dalam negeri.
09:46Mau dikembalikan, mau direview, mau nggak ada masalah.
09:48Intinya Pak Gubernur kita ini, subtansi dia bisa menjalankan tugas untuk mengawal rakyat Kalimantan yang kurang lebih luasnya 127 ribu
09:55kilometer.
09:55Dan kita nggak bisa head-to-head dengan Jakarta, nggak bisa.
09:58Itu urusan lain itu, pada pembahasan lain Mbak.
10:00Oke, Mas Aidur.
10:02Tapi kemudian apakah dengan masalahnya hanya selesai gitu aja dengan ya tadi mengembalikan saja mobil yang sudah terlanjur dibeli.
10:08Dan kalaupun dibeli, dikembalikan, dijual lagi kan harganya juga tidak sama dengan pembelian itu.
10:148,5 M.
10:16Langkah yang pertama tentu soal kepatuhan terhadap petunjuk dari kementerian dalam negeri.
10:22Silahkan itu untuk ditindak lanjuti terlebih dahulu.
10:25Ya, publik mau melihat bagaimana Kalimantan merespon petunjuk dari kementerian dalam negeri.
10:29Itu yang pertama.
10:30Yang kedua, ini harus jadi pembelajaran untuk seluruh penyelenggara negara.
10:34Bahwa selain legality, ada faktor kepantasan.
10:39Bagaimana pejabat negara, penyelenggara negara itu tidak bisa lepas dari faktor kepantasan.
10:45Apakah pantas atau tidak, itu perlu untuk direnungkan setiap seorang penyelenggara negara itu mau mengambil kebijakan publik.
10:52Yang ketiga, saya pikir tidak bisa berlindung dibalik alasan bahwa gubernur tidak mengurusi sampai level anggaran seperti ini.
11:00Justru ini saya pertanyakan betul.
11:02Kok bisa gubernurnya nggak tahu?
11:04Dan yang kedua, kok DPRD-nya juga diam saja melihat satu kebijakan yang, menurut saya, publik seluruh Indonesia mengkritik kebijakan
11:12ini.
11:12Silahkan kalau masih ada pembelahan-pembelahan diri, silahkan.
11:16Tapi ini dikritik oleh seluruh rakyat di Indonesia, saya pikir gitu ya.
11:19Jadi ini betul-betul menjadi ekologasi.
11:20Kalau sih juga nggak seluruh juga, Mas Jainuri, jangan lebih juga.
11:23Enggak lah, enggak.
11:24Enggak, gitu loh.
11:25Intinya bahwa kita kemudian tidak anti-kritik.
11:28Tidak anti-kritik, Pak Bang Jainuri ya.
11:30Tidak anti-kritik kita.
11:31Karena kita menganggap rakyat Indonesia semua juga ini lah, tidak bodoh lah.
11:34Oke, Pak Darno.
11:35Kalau kemudian kami, ya siap, Mbak Udri.
11:38Oke, tapi apakah kemudian karena ketua DPRD-nya juga berupakan kakak dari Pak Gubernur,
11:43ini kemudian juga menjadi satu catatan kritik juga, Mas Jainur.
11:47Kemudian ketika tadi pembelian mahal ini, kemudian tidak ditanggapi oleh DPRD,
11:50dan memperbolehkan, menyilahkan saja?
11:53Enggak, kalau dulu Mbak Udri, sebentar dulu.
11:56Nah, iya, Pak Darno.
11:58Jangan juga begitu lah, bahwa DPR itu kan tidak kemudian ketua yang kendalikan.
12:05Kan di DPR itu enggak sistem komando kayak kemudian di pemerintahan lah.
12:08Di sana ada fraksi Kulkar, fraksi Gerindra, fraksi BDIP, fraksi Demokrat, dan lain-lain.
12:12Jadi cek NBLN juga jalan lah.
12:14Ketua DPR itu bukan kemudian jenderalnya di DPR, enggak.
12:17Dia bersama-sama, Mas, karena jadi DPRD Kalimantan Timur, gitu loh.
12:22Fraksi PDIP yang selama ini juga kritis, fraksi Gerindra, dan lain-lain juga kritis,
12:26kita akomodir juga.
12:28Oke, singkat, Mas Jainur.
12:29Jadi enggak ada korelasi lah, enggak ada korelasi.
12:30Oke, enggak ada hubungan. Mas Jainur singkat?
12:32Bagi saya sih kegagalan pengawasannya.
12:34Fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran di DPRD mengalami kegagalan.
12:38Ketika gagal untuk melihat hal yang tidak wajar dan tidak pantas seperti ini.
12:43Dan sekarang saatnya koreksi.
12:44Silakan Pemprov Kalimantan Timur lakukan koreksi berserta dengan DPRD
12:48agar ini kemudian kebijakan ini bisa diubah menjadi kebijakan yang lebih pantas,
12:52yang lebih layak, tanpa kehilangan tujuan untuk mendukung mobilitas dari kepala daerah.
12:57Silakan.
12:58Sudah kita tangkap pesannya tadi di tengah efisiensi.
13:01Jangan sampai kemudian hanya menjaga maruah, membeli mobil, harga fantasis.
13:05Apalagi uangnya pakai uang mobil.
13:07Dinas, terima kasih.
13:08Kalau gitu, Mas Jainur.
13:10Pak Sudara, terima kasih selamat malam.
13:12Terima kasih, Bang.
13:13Mbak Audrey.
13:14Tetap bersama.
Komentar