00:00Impor 105.000 mobil dari India menuai polemik usai wakil ketua DPR Suf Midasko Ahmad meminta impor ditunda.
00:07Puntut ramai kritik dari pelaku industri karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.
00:14Tim Liputan, Kompas TV.
00:19Impresi nomor 17 tahun 2025 menjadi landasan impor mobil asal India oleh PT Agrinas.
00:25Sebanyak 105.000 unit mobil didatangkan untuk kooperasi Desa Merah Putih.
00:30Namun kini yang menjadi persoalan yakni transparansi harga dan proses pengadaannya.
00:34Kita bahas bersama Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsah.
00:39Dan sebelumnya anggota Komisi 7 DPR fraksi Partai Gerinda Bambang Haryo telah menuju untuk ikut dalam dialog kali ini.
00:47Namun membatalkan untuk bergabung karena masih menjadi pembicara dalam sebuah acara.
00:52Selamat sore Mas Wana.
00:55Selamat sore Mas Juno.
00:57Mas Wana kita mengatakan bahwa PT Agrinas menyebut bahwa landasan impor ini dari aturan Impres.
01:03Dan Impres ini juga memberikan pemenang suwa kelola bahwa PT Agrinas dapat menunjuk langsung
01:09terkait dengan impor mobil dari India ini yang berjumlah 105.000 unit.
01:13Menurut Anda apakah mekanisme ini wajar dan tepat?
01:16Ya bagi kami tentu tidak wajar karena pertama terkait dengan BUMN.
01:22Agrinas Pangan Nusantara merupakan persero yang kemudian itu diatur melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2025.
01:29Yang mana sebagian besar modalnya adalah milik negara.
01:32Maka PT Agrinas Pangan Nusantara itu merupakan badan publik yang wajib untuk menyampaikan informasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa.
01:43Mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur di dalam Perpres 46 tahun 2025.
01:49Yang mana salah satu prinsipnya adalah transparansi.
01:52Ketika kita saat ini coba melakukan pengecekan terhadap website Agrinas Pangan Nusantara, kita tidak pernah menemukannya.
02:01Atau tidak ada begitu di website-nya.
02:03Sehingga ketika publik ingin mengetahui bagaimana mekanisme pengadaannya, apa justifikasinya, apa konsiderasinya berkaitan dengan pengadaan,
02:12ini kita tidak menemukan.
02:13Maka bagi kami ini yang menjadi pokok persoalan.
02:16Kenapa?
02:17Karena mekanisme pengadaan ini rawan untuk dikorupsi.
02:21Paling tidak berdasarkan catatan UCW 2019 sampai tahun 2023, terdapat 1180-an kasus korupsi terkait dengan pengadaan yang menimbulkan kerugian
02:33negara Rp47 triliun.
02:34Maka ketika ada mekanisme pengadaan yang tidak transparan atau tidak terbuka, kami mengkhawatirkan akan ada potensi bancakan terhadap mobil ataupun
02:44apapun itu yang berkaitan dengan pembelian yang dilakukan oleh.
02:48Titik rawannya di bagian mana?
02:50Tentu kita mengetahui bahwa ini harganya lebih murah dibandingkan dengan produsen lain dan juga produsen dari lainnya juga belum mampu
02:59untuk memenuhi target dari kooperasi desa merah putih.
03:01Oke, yang menarik adalah kita bicara tentang harga murah.
03:06Harga murahnya ini basisnya dari mana begitu.
03:10Karena kita tidak mengetahui berapa sih harga pabrikan di India sana begitu yang kemudian ketika ditransfer ke Indonesia itu harganya
03:22seberapa besar.
03:22Dan itu kan tidak pernah ada disampaikan oleh pemerintah begitu ya, per unitnya berapa dan lain sebagainya.
03:28Sehingga margin tersebut itu yang kami khawatirkan berpotensi untuk di markup begitu.
03:35Nah ini yang penting untuk juga di kritik adalah terkait dengan penunjukan langsung yang basisnya itu dari Perpres 46 2025.
03:46Salah satu syarat penunjukan langsung karena program prioritas presiden.
03:50Bagi kami penunjukan langsung ini pun juga menjadi metode yang berpotensi problematik dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan begitu.
04:00Karena bicara tentang penunjukan langsung kita tidak pernah, penunjukan langsung terkait dengan program prioritas presiden itu tidak ada minimal atau
04:09maksimal pagu anggaran nih.
04:11Jadi kalau seandainya program prioritas presiden itu anggarannya 100 triliun, maka itu bisa langsung ditunjuk siapapun penyediannya begitu.
04:19Ini yang menjadi kekacauan di dalam proses pengadaan yang seharusnya ini dapat menimbulkan value for money, efektivitas, efisiensi, dan lain
04:29sebagainya.
04:31Apakah Anda juga ingin mengatakan bahwa dengan mengejar target tentu impresi ini berkaitan dengan percepatan Koperasi Desa Merah Putih, namun
04:38PT Agrinas mengenyampingkan terkait dengan industri dan juga transparansi tadi yang Anda sampaikan.
04:45Seperti itu Mas Wanda?
04:46Benar, pertama berkaitan dengan kita juga tidak boleh menutup mata ada industri lokal atau industri otomotif yang ada di Indonesia
04:54begitu.
04:55Pertanyaannya adalah ketika tadi salah satu juru bicara, Gerindra, bilang bahwa ada percepatan yang kemudian mengenyampingkan industri otomotif,
05:04maka asumsi kami adalah program ini sangat ambisius yang pada akhirnya tidak melihat sirkular ekonomi yang ada di tingkat lokal,
05:15di pabrik-pabrik, di otomotif.
05:18Sehingga itu yang menjadi persoalan.
05:22Dan kemudian yang kedua berkaitan dengan lagi-lagi basis harga pasar yang kemudian dibeli oleh pemerintah Indonesia itu berapa besar
05:33kita tidak pernah tahu.
05:35Sehingga potensi atau titik rawan korupsinya bukan hanya di dalam proses markup harga tadi, tapi juga kemudian dalam proses perencanaan.
05:46Oke terakhir Mas Wana, untuk saat ini sebenarnya DPR juga telah mengajukan untuk penundaan dan meminta pemerintah untuk segera merespon
05:53dan bersikap.
05:53Namun sebenarnya apakah saat ini saat yang tepat juga agar Presiden meminta langsung merespon terkait dengan permintaan penundaan ataupun juga
06:02berujung pada pembatalan?
06:04Yang menarik adalah begini Mas Juno, prosesnya sudah, barangnya sudah ada di sini.
06:10Kenapa DPR tidak melakukan ketika prosesnya masih di dalam proses perencanaan atau persiapan?
06:16Ketika sudah proses barangnya datang, lalu kemudian tentu ada konsekuensi logis yang timbul ketika barang ini tidak digunakan.
06:25Jadi rasanya bagi kami langkah DPR tentu bagus di dalam aspek pengawasan.
06:30Tapi rasanya ceduk-cepat, harusnya bisa dilakukan ketika proses perencanaan atau pada saat pemilihan siapa yang seharusnya ditunjuk untuk bisa
06:39beliakan mobil tersebut.
06:40Baik kita nantikan bagaimana sikap pemerintah untuk bereaksi cepat agar polemik ini tidak berlarut-larut dan juga proses ini yang
06:46tengah berjalan dapat mengembalikan industri nasional,
06:49memenuhi soal transparansi dan juga membangkitkan juga terkait dengan proses percepatan kooperasi desa Merah Putih.
06:56Terima kasih sekali lagi Mas Wana Alamsyah, Kodif, Hukum, Investigasi ICW telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang.
07:04Sehat-sehat selalu Mas.
Komentar