- 39 menit yang lalu
- #polisi
- #reformasi
- #kapolri
JAKARTA, KOMPAS.TV - Dalam program Satu Meja, Staf Ahli Polri, Aryanto Sutadi mengaku prihatin. Menurutnya, semangat transformasi memang ada di tingkat pusat, bahkan sudah dibentuk tim percepatan reformasi internal. Tetapi problem terbesar justru berada di lapangan.
Ia menyebut, sembilan tuntutan masyarakat terhadap Polrimulai dari lemahnya pengawasan, perilaku arogan, budaya hedonis, hingga pelayanan lambatsebenarnya sudah dijawab secara konseptual. Namun persoalannya, konsep itu belum diterjemahkan menjadi petunjuk taktis yang mudah dipahami anggota di lapangan.
Sementara itu Pengamat Kepolisian, Muradi menilai persoalan tak hanya soal teknis, tetapi juga kultur. Ia menyebut kultur militeristik dan pola komando vertikal masih kental, sehingga anggota di bawah menjadikan pimpinan sebagai rujukan utama.
Dari perspektif akademik, Guru Besar Fakultas Hukum UI, Sulistyowati Irianto menyoroti aspek budaya hukum. Ia menilai polisi adalah refleksi masyarakat. Namun sebagai aparat negara, polisi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kekuasaan.
Bagaimana menurut Anda?
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/cRN1XXfgOrc
#polisi #reformasi #kapolri
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi Anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah Lebih Dekat, Satu Langkah Makin Terpercaya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/653103/oknum-polisi-berulah-lagi-reformasi-polri-jalan-di-tempat-satu-meja
Ia menyebut, sembilan tuntutan masyarakat terhadap Polrimulai dari lemahnya pengawasan, perilaku arogan, budaya hedonis, hingga pelayanan lambatsebenarnya sudah dijawab secara konseptual. Namun persoalannya, konsep itu belum diterjemahkan menjadi petunjuk taktis yang mudah dipahami anggota di lapangan.
Sementara itu Pengamat Kepolisian, Muradi menilai persoalan tak hanya soal teknis, tetapi juga kultur. Ia menyebut kultur militeristik dan pola komando vertikal masih kental, sehingga anggota di bawah menjadikan pimpinan sebagai rujukan utama.
Dari perspektif akademik, Guru Besar Fakultas Hukum UI, Sulistyowati Irianto menyoroti aspek budaya hukum. Ia menilai polisi adalah refleksi masyarakat. Namun sebagai aparat negara, polisi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kekuasaan.
Bagaimana menurut Anda?
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/cRN1XXfgOrc
#polisi #reformasi #kapolri
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi Anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah Lebih Dekat, Satu Langkah Makin Terpercaya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/653103/oknum-polisi-berulah-lagi-reformasi-polri-jalan-di-tempat-satu-meja
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:12Intro
00:16Artinya dugaan balap liar menjadi alasan terduga pelaku ini melakukan penganayaan itu tidak benar?
00:22Oh itu tidak benar, tidak benar.
00:25Oh itu tidak benar, bukan bintang ini hukuman, seberat-beratnya.
00:34Saya sudah memerintahkan kepada Apolda, Hati Perupang, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi kelarian pobat.
00:49Dan saya bisa informasinya, prosesnya teras-baras.
01:00Pasukan khusus yang ditujukan untuk kepentingan khusus ya.
01:03Jadi tarik semua pasukan berimbab dari urusan-urusan dengan masyarakat ya.
01:24Selamat malam.
01:25Sili berganti persoalan datang ke tubuh Polri tiada henti.
01:29Tim reformasi pun tak cukup satu.
01:32Ada bentukan internal Polri dan Presiden.
01:35Setelah Kapolres di Bima terlibat narkoba, ada pelajar meregang nyawa karena ulah anggota BRIMOB di Tual, Maluku.
01:44Pelajar tewas di Tual, jalan terjal reformasi Polri.
01:48Inilah satu meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha.
01:54Dan sudah hadir di Studio Kompas TV malam ini, Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolna.
02:03Selamat malam, Pak Yusuf.
02:04Selamat malam, Bapak Ibu dan penonton Kompas TV di manapun.
02:08Terima kasih sudah hadir.
02:10Ada Mas Muradi, pengamat kepolisian yang juga guru besar politik dan keamanan Universitas Bajajaran Bandung sekaligus penasihat senior di LEP
02:2242 Jakarta ya.
02:23Selamat malam, terima kasih sudah hadir.
02:26Selamat malam, ada juga Ibu Sulis Diyawati Rianto, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
02:32Selamat malam, terima kasih sudah hadir.
02:35Dan last but not least ada Pak Arianto Studi, Stafalika Polri, yang nampaknya makin pusing aja nih Pak.
02:42Terima kasih, selamat malam, terima kasih.
02:45Pak Arianto, terus-terusan ini gak berhenti Pak.
02:50Iya.
02:50Gak berhenti, dalam hitungan minggu, hitungan hari ya kan muncul terus Kapolri marah ya, sudah ada respon baik yang di
03:00BIMA, Kapolres maupun yang anggota BRIMOB yang ditual sudah diberhentikan dengan tidak hormat, marah.
03:08Tapi terlalu sering Kapolri marah sementara berulang pelanggalan itu.
03:15Iya itulah, saya sangat prihatin sekali ya, di tengah-tengah kita tuh sekarang menggebu-gebu, dituntut untuk melakukan perbaikan ya.
03:22Sejak kemarin perahara tahun Agustus 2020, kita kan dicap sebagai polisi yang kok sudah direformasi, kok masih tetap seperti dulu.
03:34Dan kesan-kesan itu kemarin mencuat pada sembilan tuntutan bahwa polisi itu gak bagus ya.
03:41Satu, karakter yang di lapangan, kemudian pengawasan yang sangat minim, kemudian perilaku hedonis, pelayanan yang lambat, kemudian dan sebagainya.
03:52Ada sembilan itu kan, kemarin sehingga muncul tuntutan reformasi.
03:55Nah sementara, bahkan dua loh reformasinya, bentukan internal maupun presiden mengahami ini dibikin komisi, Kapolri lebih dulu bikin sprint.
04:07Maksudnya adalah untuk memperbaiki yang kekurangan-kekurangan itu gitu.
04:12Saya waktu itu masuk pertama kali jadi dalam rapat itu ketika komisi transformasi dibentuk Kapolri itu.
04:20Kami mengusulkan, Pak, kekurangan-kekurangan polisi yang sekarang ini dituntut itu adalah kekurangan yang di lapangan, Pak.
04:27Kekurangan yang di lapangan.
04:28Perilaku-perilaku yang di lapangan itu, Pak.
04:30Jadi itu yang harus diperbaiki.
04:34Dan menurut hebat saya, Pak, perilaku yang di lapangan itu kalau mau merubah secara cepat ada caranya.
04:40Tapi sementara itu ditanggapin kan bahwa polisi Kapolri malah membangkang, Pak.
04:46Katanya membangkang perintah Pak Presiden kan gitu kan.
04:49Dan disampaikan di komisi tiga kan.
04:52Ya, padahal Pak Kapolri maksudnya adalah justru beliau itu sinergi menyambut Pak Presiden mau membuat memperbaikkan polisi,
04:59maka polisi akan berbagi lebih dulu lah.
05:01Sehingga nanti kalau komisi itu terbentuk, kita memberikan saran inilah kira-kira yang kita lampaui gitu.
05:06Jadi kemarin selama tiga bulan itu kita mencoba melakukan crash program namanya.
05:11Wake win ya.
05:12Yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi sembilan tuntutan yang dituntut oleh masyarakat sipil itu kan ada sembilan.
05:18Ya, ada sembilan.
05:19Satu pelayanan yang lemah, kemudian pelayanan yang buruk masih banyak.
05:24Dan itu dijawab tertulis di reformasi internal kan?
05:28Ya, dan itu kemudian tim yang 52 orang itu menyusunlah konsep-konsep itu.
05:34Sayangnya sekarang ini di internal sendiri itu ada kendala, ada perbedaan antara cara untuk melakukan perubahan cepat itu.
05:44Di satu sisi masih konseptual, jadi harus mentalitasnya harus tingkatkan, pemahaman itu mengenai demokratik polisi yang ditinggikan.
05:55Padahal kan orang yang di lapangan itu kan nggak sempat baca-baca buku yang setebal ini.
06:00Sehingga kita usulkan mestinya Pak dibikin suatu petunjuk yang jelas dan bisa diperdomani anggota di lapangan dan kemudian dilakukan pengamatan
06:11yang kuat.
06:12Artinya, artinya solusi substansif dari tim internal reformasi poli belum ada?
06:18Sudah ada Pak, sudah ada.
06:19Tapi di satu sisi menengkankan pada konsep-konsep yang tertulis gitu kan, didistribuskan ke bawah.
06:30Polisi demokratik.
06:31Tetapi, tunjuk langsung yang taktis itu kepada anggota di lapangan sampai sekarang sayangnya belum sampai itu Pak.
06:38Sehingga sementara Pak Kapolri sudah mimpin ikrar ya, kemarin ikrar bawa polisi supaya menjadi polisi yang bagus itu.
06:46Tapi di lapangan belum-belah dengar kan?
06:48Dilalah selama tiga bulan ini berturut-turut Pak yang lakuan-kelakuan yang mencoreng polisi itu.
06:53Muncul lagi di lapangan.
06:54Jadi itulah, menurut saya sih perhatian sekali.
06:56Tapi intinya bagi saya itu gelora untuk merubah transformasi polisi itu belum sampai pada yang terdepan.
07:04Sehingga mereka tidak berusaha merbaiki diri, masih ikut-ikutan yang lama-lama itu.
07:09Oke, oke.
07:10Pak Smuradi, Pak Arianto mengatakan sudah dilakukan, sudah ada upaya.
07:17Terus di dua kasus yang tadi saya sampaikan, bahwa Kapolri pun merespon dengan cepat.
07:21Sudah di PT DH, bahkan yang di Kapolres Bima itu sudah akan berlanjut proses hukum.
07:27Kalau Anda melihat ini akan berulang lagi, ujungnya akan sampai pada publik, oke ini akan menjadi tanda-tanda perbaikan Polri?
07:38Atau seperti kasus-kasus sebelumnya akan berulang dan berulang?
07:40Ya, saya kira ada empat hal, Pak Yogi.
07:43Yang pertama, ini menyangkut soal, apa namanya, dalam, kan gini, polisi kita itu kan masih ada culture militer ya.
07:52Dia akan melihat sebagai vertikal ke atas.
07:55Jadi di banyak teori, di banyak konsep, di banyak negara pun, orang akan melihat, kalau melihat pimpinan sebagai rujukan.
08:03Jadi saya selalu mengatakan bahwa kasus di Bima, kasus di Tua dan sebagainya, itu karena teman-teman di bawah itu
08:12juga tidak melihat sesuatu yang baru.
08:14Yang terpuji, yang dari di level atas ya.
08:18Ini saya kira juga penting buat kita cermati, karena beberapa hal yang kita amati sejak mungkin 5-10 tahun terakhir,
08:25itu yang jadi problem.
08:26Artinya memang saya tidak ingin bicara soal struktural, tapi bicara bahwa nilai baik itu penting untuk dimunculkan di level bawah.
08:34Jadi mereka merujuk atas dan terus.
08:37Yang kedua, ini penting juga buat kita lihat bahwa struktur kita itu agak unik.
08:42Saya begini, ini contoh soal ini, Kak Polres.
08:44Kak Polres itu diposisikan oleh Mabes Polri.
08:54Bukan oleh Polda maksudnya?
08:56Bukan, Polda hanya di level katakanlah di Kepala Saab atau Kak Polres.
09:02Jadi Kak Polres itu akan directnya ke Mabes.
09:06Apa yang kira-kira?
09:08Ya ini nanti usulan, usulan saya adalah penting kemudian mempertimbangkan betul misalnya teman-teman di Kepolda itu punya kaki dan
09:15tangan di Polres.
09:17Mabes itu kemudian bahasa saya mencengkram untuk, eh ini tugas saya harusnya punya visi misi ini dari Kapolri untuk menjalankan
09:25kerja-kerja pemulisian di provinsi tertentu misalnya.
09:28Makanya ikut saya.
09:30Jadi memang dia akan dikenalikan betul.
09:32Artinya dikenalikan dalam konteks operasional ya, bukan dalam konteks yang menghargai negatif.
09:37Nah yang ketiga, ini juga penting buat kita adalah publik itu kan juga bukan makhluk yang kemudian diam ya.
09:44Dia akan terus melihat seberapapun upaya untuk kemudian perbaikan tanpa kemudian sifatnya holistik ya.
09:52Nah ini akan jadi problem baru.
09:54Katakanlah misalnya kita selesai di, tadi Pak Aryanto bilang saya sebagian besar setuju bahwa di level pusat itu kesadaran sudah
10:01ada.
10:02Mabes itu sudah, oh kita perlu ini perlu ini.
10:03Tapi di level bawah itu kemudian arogansi masih muncul.
10:06Kenapa?
10:07Karena tadi, karena yang pertanyaan pertama, para keberadaan pimpinan itu menjadi rujukan yang tidak bisa kemudian mereka dapatkan.
10:15Sekalipun sudah ada Kapolda di wilayah.
10:18Ya Kapoldanya, hubungan Kapolda dengan Kapolres meskipun mereka secara hirarki ada, tapi Kapolres itu tetap kedari ke yang melantik, yang
10:28men-drop mereka sebagai pimpinan.
10:29Nah yang bisa kemudian dia pegang, Kapolres itu adalah Wakapolres dan Kepala Satuan.
10:36Ya memang itu SK-nya, mutasinya memang Kapolres yang buat.
10:40Nah yang terakhir nih Mas Ugi, yang terakhir saya kira ini penting buat kita adalah kepentingan kita untuk mendorong proses
10:46polisi itu adalah bukan semata-mata untuk urusan internal.
10:48Makanya saya selalu mengatakan bahwa internal dan eksternal itu adalah satu langkah yang bersamaan.
10:55Katakanlah begini, saya cukup senang misalnya dengan Pak Mas Kisnanda sebagai ketua, saya kan baik, beliau sangat concern.
11:03Tapi bagaimana kemudian mengintegrasikan, melinearkan antara internal dan eksternal itu penting.
11:08Nah itu yang saya kira, apa namanya, langkah upaya untuk mendorong proses supaya tidak kejadian itu perlu kemudian pengawasan jauh
11:16lebih efektif.
11:17Manti kita bicara kompona sebenarnya setelah itu.
11:20Pak Yusuf, kalau tadi dari Pak Arianto dan Pak Muradi kan bicara operasional sudah disiapkan paling bagus di depan ke
11:30bawah.
11:30Di kasus di Tual ini kan misalnya lagi BRIMOB ya, BRIMOB banyak tuntutan, kenapa sih BRIMOB berhadapan dengan masyarakat, BRIMOB
11:37undahlah di wilayah berhadapan dengan pemberontak atau apapun gitu.
11:41Komponas punya bacaan apa di kasus terakhir ini?
11:45Ya, terima kasih.
11:47Yang pasti ini menambah deretan data.
11:52Ini data baru atas permasalahan budaya kekerasan.
11:58Kita kan menganalisisnya itu tidak satu tahun, dua tahun.
12:02Kita tarik dari tahun 2008.
12:05Itu oknum yang melakukan kerasan itu sudah ada dari 2008.
12:10Jadi inilah data baru permasalahan kekerasan.
12:14Bagaimana mengatasinya?
12:18Ya sebenarnya secara konsepsi, komitmen itu ada.
12:25Tinggal yang paling utama itu kan mengembalikan sejatinya Polri,
12:32sebagaimana yang diamanatkan konstitusi,
12:36Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 2 juga,
12:39sebagai pelindung penghayom pelayan.
12:42Dalam konteks sekarang,
12:45ada komitmen perubahan paradigma itu sudah jelas, Mas Yogi.
12:48Di Mabespor itu sudah ada paradigma pelayanan.
12:53Dalam hal saya, polisi pelayanan hukum.
12:56Itu sudah ada jelas.
12:57Tapi bagaimana menyederhanakan di dalam operasional taktis.
13:02Nah ini problemnya,
13:04menghapus budaya kekerasan itu.
13:07Dan rasanya terlalu lama ya diskusi ini,
13:10sementara publik tak kunjung melihat bahwa ada perubahan yang konkret.
13:14Betul.
13:15Jadi bagaimana menyederhanakan dalam operasional nasi.
13:18Nah tentu harus ada jangka pendek, jangka panjang.
13:22Tim reformasi bentukan Polri,
13:25tim percepatan transformasi reformasi itu sudah ada.
13:29Itu seharusnya bekerja,
13:32melakukan kerja-kerja jangka pendek, jangka panjang.
13:35Ada dua, dalam konsepsi saya sih,
13:41saya menyebutnya pembangunan manusia polisi,
13:44pengayom, pelindung, pelayan.
13:46Itu lima pilarnya.
13:49Pertama rekrutmen.
13:51Apakah rekrutmen kita ini masih punya isu negatif tidak?
13:56Masih punya.
13:57Itu catatan komponans masih ada ya isu negatif?
13:59Masih ada isu negatif.
14:00Setiap tahun.
14:02Pendidikan juga.
14:04Pembinaan karir juga.
14:06Oke, Pak Yusuf nanti detailnya yang tadi,
14:09turut-turut yang sudah kekuponans,
14:10akan dalami di SEPN berikutnya.
14:12Saya akan ke Prof. Sulis dulu.
14:14Prof, sebagai guru besar hukum,
14:19melihat begini.
14:20Kan selalu setiap ada peristiwa,
14:22pelanggaran, polisi membuat versinya masing-masing.
14:25Memberikan kepada publik,
14:26memberikan, menjelaskan.
14:27Bagus sih sebagai respon.
14:29Tapi dalam konteks yang sudah berulang,
14:32publik wajar enggak sih kalau enggak percaya dengan versi polisi?
14:36Ya.
14:37Terima kasih Mas Yogi.
14:39Ada hal yang perlu dipahami.
14:41Sebenarnya polisi itu berasal dari masyarakat kan?
14:45Dan menjadi bagian dari masyarakat.
14:47Dalam kondisi yang baik-baik saja, normal,
14:50itu polisi merefleksi masyarakat.
14:53Masyarakat baik, polisinya baik.
14:55Masyarakat buruk, polisinya buruk.
14:56Dalam kondisi yang normal.
14:58Nah, maka itu ada konsep legal culture,
15:03kalau di literatur antropologi hukum itu,
15:06di mana polisi, jaksa, hakim,
15:08kan dia berasal dari wilayahnya masing-masing,
15:11ditugaskan di tempat lain,
15:14dia itu tidak bisa begitu saja
15:17mempraktekan sandal prosedur yang dari pusat.
15:20Jadi dia harus mempelajari
15:22apa budaya masyarakat yang tepat dia bertugas itu.
15:26Kalau dia tidak bisa memahami itu,
15:29maka dia tidak diterima oleh warga masyarakatnya.
15:33Nah, kemudian ketika kita bicara soal polisi
15:37sebagai state apparatus ya,
15:40itu dia sebetulnya kan mewakili kepentingan publik,
15:44bukan mewakili kepentingan penguasa
15:46atau pemilik kapital.
15:47Kasus-kasus kan menunjukkan banyak banget tuh bagaimana dia...
15:50Jadi Tia Seringka disebut godaan polisi untuk ada diril yang benar ya?
15:54Iya, itu dia.
15:55Jadi tuh ketika juga ada ini,
15:59polisi itu adalah bagian dari street level birokrasi.
16:04Artinya dia level yang paling dekat dengan masyarakat,
16:09berhadapan dengan masyarakat.
16:11Dan dia punya diskresi juga ya Pak Arianto di situ ya.
16:14Jadi kalau ada kejadian,
16:16maka dia boleh segera menangkap orang gitu.
16:20Itu pun sebenarnya harus itu kepentingan publik.
16:23Di situlah polisi harus paham betul dia itu siapa,
16:27posisinya seperti apa gitu.
16:29Tentu dia berada dalam ketegangan-ketegangan,
16:31tapi prioritasnya tuh harus kepentingan publik.
16:33Karena memang secara konstitusional kan
16:36salah satu fungsinya adalah mengayomi masyarakat.
16:38Itu yang harus polisi pahami betul-betul.
16:41Dan itu sebetulnya harus terefleksi di dalam pendidikan,
16:46materi-materi pendidikannya gitu.
16:48Yang saya kira kurang banget diakomodasi.
16:52Tapi kenapa ya?
16:53Selalu menemukan jalan buntu sepertinya gitu loh.
16:56Gak ada kunjung perubahan.
16:57Mulai dari mana itu, Prof.
16:58Sebetulnya.
16:59Dan sampai kan rasanya gak kurang lah
17:01orang-orang pintar di Indonesia ini.
17:03Tapi kenapa selalu berurang di polisi?
17:05Jangan dijawab dulu, Prof.
17:06Satu Meja akan kembali setelah yang satu ini.
17:12Terima kasih.
Komentar