Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
#EPS5 | TATA RUANG BALI DALAM PENGAWASAN PANSUS TRAP

Lewat wawancara podcast ini, kami mengulas secara lugas posisi PANSUS TRAP: apakah benar melampaui kewenangan eksekutif, atau justru menjalankan fungsi pengawasan sesuai aturan.

Simak penjelasan, fakta, dan sudut pandang narasumber agar publik mendapat gambaran utuh.

📲 Langganan sekarang di 👉 https://s.id/SUBSTERASPLUS

#Bali
#BeritaBali
#AllAboutBali
#PANSUSTRAP
#DPRDBali
#Pengawasan
#TataKelola
#IsuPublik
#Podcast
Transkrip
00:00Sudah jelas itu tidak boleh ada kegiatan di pinggir jurang, Pak, ya.
00:03Itu melanggar jurang dan melanggar juga pantai.
00:06Karena pantai itu kan wilayah daripada masyarakat kepentingan perikanan.
00:11Sementara kita lihat di bawah itu kan pasir dibeton, kan tidak boleh.
00:16Yang kedua, misalnya di sepadan pantai wilayah apa namanya itu,
00:22ini, yang 48-44 bangunan itu, pantai pingin,
00:27nah itu kan selesai dengan baik.
00:30Karena itu tidak ada kontribusi kepada pemerintah.
00:33Sudah berjalan lama.
00:35Tanah negara.
00:37Tidak ada izin.
00:39Tidak nyetor kewajiban kepada pemerintah.
00:41Kan sudah selesai dia.
00:43Sekarang di Tata bagus itu.
00:44Nanti saya dengar itu untuk wilayah, untuk kebudayaan, untuk kecah di sana.
00:49Dan view-nya bagus.
00:51Selesai.
00:52Kemudian kita lihat di Jatulwi.
00:54Selesai juga.
00:55Karena tidak boleh membangun di LSD, Pak.
00:58Ada aturannya.
01:01Undang-Undang 41-2009.
01:03Ada PP-1-2011.
01:06Ada Perpres nomor 59-2009.
01:10Sekarang ada juga perna-perna LSD dari Provinsi Bali.
01:14Tidak boleh alih fungsi lahan.
01:16Apalagi di sana ada warisan situs, warisan wilayah, apa namanya, budaya dunia, Pak.
01:21Itu tidak boleh diapakan.
01:22Kan clear.
01:23Kita kasih rekomendasi.
01:24Ya udah clear sekarang, kan?
01:26Ya begitu juga yang lain-lain.
01:27Sekarang clear semua, Pak.
01:28Karena maksud kita baik.
01:30Kita tidak anti daripada investasi.
01:33Kita senang investasi hadir di Bali untuk kepentingan jaturan masyarakat Bali.
01:38Untuk kepentingan PAD Provinsi Bali.
01:40Tapi tolong jangan melawan hukum.
01:43Harus saat asas.
01:45Ya tidak boleh ada aturan yang dilanggarkan itu, Pak.
01:48Ya.
01:48Nah pertanyaan berikutnya, Pak.
01:50Apa ada prioritas, Pak?
01:52Atau memang diduga semacam tebang pilih dalam melakukan penindakan?
01:57Oh, kita nggak ada tebang pilih.
01:59Setiap ada dumas yang dilaporkan kepada kami.
02:01Setiap ada yang viral di media sosial.
02:04Ya kami selesaikan.
02:05Kami tugas selesaikan, turun.
02:07Pokoknya ada laporan itu, dumas.
02:10Kita selesaikan.
02:11Ada viral di media.
02:14Kita datangi, Pak.
02:15Karena semua minta pansusrat, pansusrat.
02:17Pansusrat tolong hadir.
02:19Ya kita hadir, Pak.
02:20Kita nggak ada beban.
02:22Sekarang clear semua.
02:23Mekanismenya seperti apa, Pak?
02:24Mungkin dari laporan dulu,
02:26terus penyelesaiannya seperti apa nantinya?
02:28Ya setelah mereka mengadukan pengaduan kepada PRD Provinsi Bali.
02:33Bapak Ketua, khususnya tim Pansus.
02:35Ceki tim Pansus.
02:37Ya kita inventarisasi, Pak.
02:39Daftar aduan itu.
02:39Mana yang lebih dahulu,
02:42ya kita prioritaskan dia.
02:44Banyak sekali aduan.
02:45Ada berapa, Pak?
02:46Kurang lebih terakhir itu,
02:49yang kita sudah selesaikan,
02:50banyak tinggal sisanya 15.
02:5215 aduan.
02:53Dari puluhan, Pak?
02:54Dari puluhan.
02:55Dari puluhan aduan.
02:57Itu mengindikasikan bahwa memang terjadi banyak pelanggaran.
03:00Teterluan.
03:01Terima kasih.
Komentar

Dianjurkan