- 13 jam yang lalu
- #banjirsumatera
- #prabowo
- #bnpb
KOMPAS.TV - Pemerintah memperkirakan butuh triliunan rupiah untuk pemulihan bencana banjir dan longsor Sumatera.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkap dari dana yang diperkirakan tersebut salah satunya guna pembangunan hunian sementara untuk korban bencana.
Pada rapat terbatas yang digelar Presiden Prabowo di Aceh Minggu (7/12/2025) lalu, BNPB menyampaikan butuh dana hingga Rp51,81 triliun untuk pemulihan bencana Sumatera.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga meminta bantuan Rp2 miliar untuk setiap kabupaten dan kota terdampak bencana di Sumatera.
Presiden melipatgandakan permintaan itu, dan keras mengingatkan tak boleh ada korupsi dalam pemanfaatan dana untuk bencana tersebut.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran pemulihan bencana sesuai usulan Presiden dan BNPB sudah siap.
Dana itu akan berasal dari efisiensi APBN tahun depan.
Meski pemerintah sudah memastikan anggaran untuk pemulihan bencana, penerapannya harus diawasi bersama.
Agar korban tak memikul beban ganda, yakni terdampak bencana dan korupsi akibat tangan-tangan yang mengambil keuntungan di tengah kesempitan.
Kita akan bahas lebih dalam terkait kebutuhan biaya pemulihan bencana Sumatera, bersama Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Irawan dan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda.
Baca Juga RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Mulai Beroperasi Usai Banjir, Pelayanan Masih Terbatas | BERUT di https://www.kompas.tv/regional/636485/rsud-muda-sedia-aceh-tamiang-mulai-beroperasi-usai-banjir-pelayanan-masih-terbatas-berut
#banjirsumatera #prabowo #bnpb
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/636488/dpr-ahmad-irawan-dan-celios-kupas-tuntas-anggaran-rp51-81-triliun-untuk-pemulihan-bencana-sumatera
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkap dari dana yang diperkirakan tersebut salah satunya guna pembangunan hunian sementara untuk korban bencana.
Pada rapat terbatas yang digelar Presiden Prabowo di Aceh Minggu (7/12/2025) lalu, BNPB menyampaikan butuh dana hingga Rp51,81 triliun untuk pemulihan bencana Sumatera.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga meminta bantuan Rp2 miliar untuk setiap kabupaten dan kota terdampak bencana di Sumatera.
Presiden melipatgandakan permintaan itu, dan keras mengingatkan tak boleh ada korupsi dalam pemanfaatan dana untuk bencana tersebut.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran pemulihan bencana sesuai usulan Presiden dan BNPB sudah siap.
Dana itu akan berasal dari efisiensi APBN tahun depan.
Meski pemerintah sudah memastikan anggaran untuk pemulihan bencana, penerapannya harus diawasi bersama.
Agar korban tak memikul beban ganda, yakni terdampak bencana dan korupsi akibat tangan-tangan yang mengambil keuntungan di tengah kesempitan.
Kita akan bahas lebih dalam terkait kebutuhan biaya pemulihan bencana Sumatera, bersama Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Irawan dan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda.
Baca Juga RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Mulai Beroperasi Usai Banjir, Pelayanan Masih Terbatas | BERUT di https://www.kompas.tv/regional/636485/rsud-muda-sedia-aceh-tamiang-mulai-beroperasi-usai-banjir-pelayanan-masih-terbatas-berut
#banjirsumatera #prabowo #bnpb
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/636488/dpr-ahmad-irawan-dan-celios-kupas-tuntas-anggaran-rp51-81-triliun-untuk-pemulihan-bencana-sumatera
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Pemerintah memperkirakan butuh triliunan rupiah untuk pemulihan bencana banjir dan longsor Sumatera.
00:10Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkap dari dana yang diperkirakan tersebut salah satunya guna pembangunan hunian sementara untuk korban bencana.
00:18Jadi masyarakat yang sekarang tinggal di pengusian kita alihkan ke hunian sementara.
00:24Ini hunian sementara apabila tanahnya cukup dari pemerintah daerah.
00:30Satu hunian harganya berapa?
00:32Harganya sekitar 30 juta Pak Presiden.
00:34Pada rapat terbatas yang digelar Presiden Prabowo di Aceh minggu 7 Desember lalu,
00:40BNPB menyampaikan butuh dana hingga 51,81 triliun rupiah untuk pemulihan bencana Sumatera.
00:47Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga meminta bantuan 2 miliar rupiah untuk setiap kabupaten dan kota terdampak bencana di Sumatera.
00:57Presiden melipatgandakan permintaan itu dan keras mengingatkan tak boleh ada korupsi dalam pemanfaatan dana untuk bencana tersebut.
01:05Baik, Remendagri, Anda minta 2 M per kabupaten ya?
01:12Saya kasih 4 M.
01:15Provinsi yang paling besar mana?
01:20Yang paling berat ya?
01:24Kirim 20 M.
01:25Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan.
01:37Saya tidak mau ada fiat-fiat yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri.
01:47Saya tidak sangat keras.
01:49Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan anggaran pemulihan bencana sesuai usulan Presiden dan BNPB sudah siap.
01:59Dana itu akan berasal dari efisiensi APBN tahun depan.
02:02Ada masih anggaran untuk bencana, kan ada setiap tahun untuk 5T.
02:10Itu satu, nanti kita sudah sisir anggaran 2026.
02:14Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna,
02:21kayak rapat-rapat tidak jelas, itu segala macam.
02:24Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan.
02:26Sudah kita lihat itu ada sekitar 60 triliun lah dapat.
02:29Meski pemerintah sudah memastikan anggaran untuk pemulihan bencana,
02:35penerapannya harus diawasi bersama.
02:38Agar korban tak memikul beban ganda,
02:40yakni terdampak bencana dan korupsi akibat tangan-tangan yang mengambil keuntungan di tengah kesempitan.
02:46Tim Liputan, Kompas TV.
02:48Dan kita akan bahas lebih dalam terkait kebutuhan biaya pemulihan bencana Sumatera
02:57bersama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar,
03:00Bung Ahmad Irawan dan Direktur Ekonomi, Center of Economic and Law Studies,
03:06Selios, Bung Nailul Huda.
03:08Selamat malam, Bung Irawan.
03:09Selamat malam, Mas.
03:10Saya ke Mas Irawan, Bung Irawan dulu nih.
03:15Kalau informasi dari BNPB kan pemerintah fokusnya penerapan dana pemulihan bencana ini sekitar 51,8 triliun ya.
03:23Ini dana yang cukup besar dan diharapkan bisa cepat bergulir
03:26untuk merehabilitasi, merestrukturisasi semua dampak bencana yang muncul.
03:31Tapi kalau menurut Anda tahapan yang ideal untuk merapikan semua ini awalnya dari mana?
03:36Sebenarnya kalau kita bicara kaitannya dengan pasca bencana,
03:42seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah yang jadi prioritasnya adalah melakukan rehabilitasi terlebih dahulu.
03:49Yakni melakukan pemulihan kaitannya dengan pelayanan publik.
03:54Itu sebenarnya yang harus jadi prioritas seperti kesehatan,
03:59terus kemudian fasilitas air dan sanitasi,
04:04terus sandang, pangan.
04:06Itulah sebenarnya yang harusnya menjadi prioritas pemerintah terlebih dahulu.
04:11Baru kemudian setelah itu kebutuhan dasar dan pelayanan publik,
04:15baik itu kaitannya dengan masyarakat maupun dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah,
04:19barulah kemudian pemerintah melakukan tahapan selanjutnya,
04:23yakni melakukan rekonstruksi.
04:25Rekonstruksi dengan membangun kembali rumah-rumah warga, rumah-rumah masyarakat yang sebelumnya telah hilang.
04:31Tentu proses rekonstruksinya tersebut harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu
04:36kaitannya dengan kebutuhan untuk kemudian pemerintah melakukan bantuan,
04:42memberikan bantuan anggaran.
04:44Oke, langkah verifikasi yang saya garis bawahi itu penting
04:48karena memang dana sebesar ini agar juga tidak bingung mengaplikasikan, merealisasikannya juga,
04:56harus ada pembetahan terlebih dahulu, mana yang lebih prioritas,
04:59dan setiap daerah terdampak sepertinya akan berbeda-beda prioritasnya ya.
05:02Tapi pertanyaan saya selanjutnya, Rp51,8 triliun cukup nggak perut Anda?
05:06Itu, itulah tadi yang saya sampaikan bahwa proses atau fokus yang harusnya dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah
05:16melakukan pemulihan terhadap pelayanan publik.
05:20Itu dulu sebenarnya yang harus menjadi prioritas dan anggaran kita sebenarnya kita harus arahkan ke sana dulu.
05:28Itulah, kalau kita nonton tadi, itulah kemudian kenapa Menteri Dalam Negeri meminta tambahan anggaran
05:34kaitannya dengan Rp2 miliar per kabupaten,
05:36terus kemudian provinsi juga mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah gitu.
05:41Nah, kaitannya cukup tidak cukup, itu kan nanti kita bisa mendapatkan satu kesimpulan gambaran yang lengkap
05:49setelah dilakukan verifikasi, karena itu bantuan tersebut nantinya akan dialokasikan
05:53tergantung dari tingkat kerusakan rumah masing-masing warga.
05:56Tentu kan harus diidentifikasi terlebih dahulu, karena prosesnya harus tetap transparan dan akuntabel.
06:02Oke, bicara soal transparan dan akuntabel, saya akan tanyakan itu ke Mas Nailul,
06:06tapi pertama saya buka dulu hitung-hitungan, saya yakin Selios juga punya hitung-hitungan.
06:1151,8 ini cukup, kalau menurut Selios, untuk percepatan pemulihan dan skala prioritas mana saja yang akan dipulihkan lebih awal.
06:20Ya, kalau saya sebenarnya cukup tidak cukup, itu tentu pasti akan berkaitan sama kebutuhan.
06:26Butuhannya berapa, mungkin setelah diverifikasi, tadi sampaikan juga sama Mas Hirawan,
06:31verifikasi kemudian butuhnya berapa nih.
06:34Nah, kalau saya pribadi sebenarnya yang harus dibutuhkan dan dibangun awal adalah tempat tinggal sementara.
06:39Sementara ya?
06:40Ya, itu sangat penting sebenarnya.
06:42Karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya ketika hidup di pengungsian,
06:47tentu ada nggak layak dan sebagainya.
06:49Pasti.
06:49Itu pasti akan seperti itu.
06:51Nah, maka memang sangat penting sekali ada hundian sementara.
06:56Oke.
06:56Dan kalau kita lihat hundian sementara, mungkin ya itu 2M atau 3M itu bisa dibilang harus dicukupkan.
07:05Kalau memang dia hundian sementara, bukan permanen ya.
07:08Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya di Badan Nasional Penanggulan Bejana,
07:14itu sudah punya data tuh sebenarnya yang rusak ringan berapa, rusak berat berapa, rusak sedang berapa untuk masing-masing rumah.
07:21Nah, itu tentu juga harus ada alokasi di situ.
07:24Nah, tapi yang paling penting kalau menurut saya pribadi adalah soal pendidikan.
07:29Oke.
07:29Ketika ada hundian sementara, tentu ini kita tidak boleh dong untuk memutuskan pendidikan begitu saja.
07:35Nah, pendidikan ini harus mulai dari pendidikan dasar.
07:39Itu harus dihidupkan lagi.
07:40Tadi makanya tadi Mas Hirawan menyanggung soal kebutuhan dasar.
07:43Nah, kebutuhan dasar terkait dengan papan dan pendidikan.
07:46Oke.
07:47Nah, itu yang diperlukan.
07:49Dan juga kalau saya pribadi sebenarnya langkah yang bisa diterapkan juga adalah meringankan untuk mahasiswa-mahasiswa yang dia terdampak,
07:57baik langsung maupun tidak langsung, itu dari biaya perkuliahan.
08:01Dan itu menurut saya langkah-langkah yang bisa diterapkan.
08:05Dan kalau saya baca sebenarnya huamen restek dikti ya, itu sudah menyampaikan hal tersebut.
08:10Dan itu salah satu langkah yang menurut saya juga bagus gitu.
08:13Oke.
08:14Tapi kenapa saya tekankan lagi cukup atau tidak?
08:16Karena saya juga menyimak peparan dari BNPB, mungkin ini hasil koordinasi juga dengan lintas otoritas, lintas kementerian gitu ya,
08:23termasuk dengan kementerian pekerjaan umum dan juga kementerian perumahan dan wilayah permukiman.
08:28Itu ada 68,67 triliun yang hitung-hitungannya ini kerugian seluruh total dari dampak bencana Sumatera ini.
08:4068,67 triliun ini artinya jauh sekali dengan anggaran yang disediakan.
08:46Kira-kira bagaimana membagi porsi itu supaya ini benar-benar cukup anggaran sebesar ini?
08:5068,87 triliun itu dampak, mas.
08:53Oke, dampak.
08:54Dampak ekonomi yang diakibatkan dari pencana.
08:57Oke.
08:57Dan dampak itu kan sebenarnya dampak langsung dan tidak langsung.
09:00Oke.
09:01Nah, dampak langsung itu apa sih?
09:02Dampak langsung itu memang dari sisi yang dia, dari sisi rumah yang rusak, jalan yang rusak, jembatan yang rusak itu memang dari situ.
09:13Nah, tapi satu sisi juga ini kan ada ekonomi yang terganggu.
09:17Oke.
09:17Ekonomi terganggu itu kan.
09:18Kehilangan mata pencaharian.
09:19Mata pencaharian dan sebagainya.
09:20Oke.
09:20Itu kan juga harus dibangun sebenarnya.
09:22Nah, makanya ini yang kita lihat, ini juga bagaimana nih bagi masib-masib orang-orang yang memang dia kehilangan pekerjaan akibat adanya dari pencana ini.
09:35Mereka yang tadinya berladang dan sebagainya akhirnya tidak bisa.
09:38Mereka yang berdagang di pasar akhirnya tidak bisa dan sebagainya.
09:42Itu kan juga harus dihidupkan kembali.
09:43Nah, makanya memang kalau menurut saya 51T ini harus dijelaskan apakah memang dari sisi infrastruktur, pembangunan fisik ya, dan juga dari sisi pembangunan ekonomi, pembangunan SDM, dan sebagainya.
09:57Itu juga sebenarnya sesuatu yang juga harus diperhatikan juga sama pemerintah.
10:02Oke, itu kita tadi bicara soal prioritas penggunaan anggaran apa saja dan ada pemetaan begitu ya dari pemerintah, slot-slot mana saja yang harus didalukan.
10:08Tadi disinggung soal pendidikan, lalu juga soal hunian sementara untuk mengerahkan kembali ekonomi rakyat, perekonomian masyarakat, itu juga harus disediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk bangkitnya ekonomi itu.
10:23Tapi kita beranjak ke selanjutnya soal akuntabilitas penggunaan anggaran.
10:27Ini juga sangat penting, dana yang besar, 51,8 triliun ini, dan tadi Presiden juga sudah menekankan, jangan coba-coba menyelahgunakan anggaran ini spesial pun.
10:36Zolim juga kalau memang ada yang berani untuk menyelewengkan anggaran untuk pemulihan pasca bencana.
10:42Menurut Bung Irawan, untuk akuntabilitas kepala daerah menggunakan anggaran, ini pasti kan ujung tombak penggunaan anggarannya adalah kepala daerah.
10:49Anda di komisi 2 bermitra dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri juga secara tidak langsung juga akan mensupervisi bagaimana penggunaan anggaran ini dipakai oleh kepala daerah.
10:59Apa yang Anda bisa tekankan untuk menggunakan anggaran ini, terutama soal akuntabilitas?
11:05Ya tentu kan kalau kaitannya dengan bencana alam seperti banjir atau bencana hidro-hidro-hidro-hidro-hidro-hidro-hidro seperti di Aceh,
11:14Sebenarnya yang mengkoordinasikan semuanya ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
11:20Bersama mengkoordinasikan termasuk pemerintah daerah dan termasuk juga dengan berbagai kementerian teknis yang memang kalau kita lihat apa yang dilakukan beberapa hari terakhir bersama Presiden,
11:33Itu menurut saya sesuatu yang patut kita apresiasi dalam rangka untuk memulihkan banyak hal tadi yang memang dibutuhkan dalam tahapan rehabilitasi ini gitu.
11:47Termasuk tadi yang saya sampaikan itu dan beliau tadi menyampaikan terkait dengan pendidikan, terus kemudian listrik, air, terus sandang, pangan, terus unian sementara, itu semua dilakukan oleh pemerintah.
12:02Nah untuk kaitannya dengan penggunaan anggaran tersebut makanya kemudian Undang-Undang Penanggulangan Bencana kita mengatur mekanisme verifikasi
12:12Agar kemudian setiap penggunaan dari dana bencana ini bisa digunakan secara bertanggung jawab dan sistem kita, perangkat kita telah lebih dari cukup untuk kemudian memitigasi adanya penyalahgunaan dari setiap dana bencana tersebut.
12:30Sistem apa itu?
12:30Dan termasuk...
12:32Sistem apa yang Anda maksud tadi?
12:34Ya termasuk tadi yang saya sampaikan tadi itu, memverifikasi kebutuhan, terus yang terdampak, kebutuhan jembatan, anggaran, kemudian direview oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan,
12:46terus nanti ada BPK, kemudian juga ada kepolisian, ada kejaksaan.
12:50Semua pemerintah, infrastruktur pemerintah sekarang sedang bekerja dalam rangka untuk memulihkan kondisi yang ada di Aceh, Sumatera Utara maupun yang ada di Sumatera Barat.
13:00Oke, tapi saya ke Mas Nailol, dari Rp51,8 triliun yang akan digunakan oleh otoritas di daerah, termasuk kepala daerah yang terdampak,
13:11sektor mana atau hal apa yang mesti diawasi, dipelototin supaya ini benar-benar akuntabel, bisa dipertanggung jawaban penggunaan anggaranya.
13:18Tapi jangan dijawab dulu, sesaat lagi akan dijawab oleh Mas Nailol sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.
13:22Saudara banjir bandang di Aceh, Tamiang, menyisakan mobil-mobil yang terparkir di jalan karena terhempas air.
13:33Petugas melakukan pembersihan badan jalan untuk mengembalikan mobil ke pemiliknya.
13:37Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba dan juru kamera Deddy Rizki Ginting yang telah kemirkam sebelumnya.
13:44Saudara, pasca banjir di Aceh, Tamiang, sejumlah titik di badan jalan, terdapat mobil-mobil yang terparkir.
13:52Yang ditinggal pemiliknya.
13:54Isu yang berendir di media sosial, saudara, terdapat jenazah yang berada di dalam mobil.
13:59Namun, dari pantauan Kapolres Aceh, Tamiang, pada Senin kemarin, sudah melakukan pemeriksaan dan tidak ada ditemukan jenazah.
14:08Dan hanya menemukan barang-barang pribadi milik pemilik mobil.
14:12Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu kendaraan mobil yang ditinggal oleh pemiliknya di sini, saudara.
14:18Dan memang untuk interior mobil sudah dipenuhi oleh lumpur dan tadi saya juga melihat barang-barang pribadi yang ditinggal pemiliknya juga.
14:32Pihak Jasa Merga hari ini membantu untuk proses pembersihan yang selanjutnya dibawa oleh pemilik bengkel untuk nantinya memperbaiki mobil-mobil yang ada di sini.
14:45Dan juga tentunya berkoordinasi dengan pemilik mobil yang ada.
14:50Dan saya akan mengajak Anda untuk mewancarai salah satu petugas yang hari ini ikut serta dalam pembersihan badan jalan.
14:57Baik, selamat siang Bapak.
14:59Ya, siang.
15:00Dengan Bapak siapa Pak?
15:01Ari Setiawan dari Jasa Merga.
15:02Baik Pak Ari, bisa diceritakan mungkin untuk kegiatan pembersihan badan jalan hari ini?
15:07Oke, baik. Kami dari Jasa Merga memang diutus.
15:11Kita ada tim dari Medan, Jasa Merga Medan, ke sini untuk membantu dinas binamarga di sini membersihkan lajur yang diparkirkan kendaraan dari korban banjir.
15:23Jadi, jalan ini akan kita fungsionalkan, kita bersihkan untuk kelancaran lalu lintas.
15:29Kira-kira di sini ada berapa mobil tadinya Pak?
15:32Ya, jumlah mobil di sini kurang lebih 20 kendaraan.
15:37Jadi, nanti kita bersihkan semua ke pinggir biar lancar.
15:42Baik, untuk selanjutnya nanti mobil-mobil ini akan dibawa kemana ya Pak?
15:45Oke, baik. Mobil-mobil ini kan kita nggak tahu pemiliknya siapa.
15:48Kita bekerja sama dengan Polres Tempat untuk mendata mobil-mobil ini.
15:52Jadi, nanti Polres yang menghubungi langsung pemiliknya.
15:56Terima kasih atas pemancarannya Bapak.
15:58Dan itu tadi saudara, perbincangan singkat saya dengan salah seorang petugas Jasa Merga yang pada hari ini melakukan pembersihan badan jalan
16:05ataupun sterilisasi badan jalan dari mobil-mobil yang ditinggal oleh pemiliknya.
16:09Emir Syah Purba, D.D.Rizki Ginting, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh.
16:13Ya, dari informasi yang disampaikan Jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba tadi,
16:19saya akan sedikit meminta tanggapan juga dari para narasumber saya malam hari ini.
16:23Ini kan soal kendaraan warga, alat transportasi warga yang banyak sekali mungkin tidak bisa dipakai lagi, hancur.
16:31Jadi, pendataan awal tadi Jasa Merga sudah melakukan, dan sepertinya memang mekanismenya sejauh ini Jasa Merga yang akan meng-cover itu.
16:40Nah, kira-kira sudah tepat langkah ini langsung diterjunkan Jasa Merga,
16:44atau ada langkah yang lebih cepat lagi bisa memulihkan alat transportasi warga yang terdampak ini?
16:48Mas Nailo dulu.
16:48Ya, kalau sebenarnya kalau kita menganut kepada kejadiannya ya, di Jalan Raya,
16:53kemudian kita juga setiap tahun juga membayar insurans ke Jasa Merga,
16:59nampaknya memang sudah saatnya Jasa Merga itu ikut chip-in lebih dalam.
17:04Oke.
17:04Artinya dia bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi di mobil tersebut gitu kan.
17:09Karena di situ memang sangat jelas ketika insurans itu terjadi,
17:14dan bisa diklaim ketika kejadian ini di Jalan Raya.
17:16Dan itu kan di Jalan Raya kan, pastikan.
17:18Dan itu seharusnya memang Jasa Merga ikut andil di situ,
17:21dan memang andilnya cukup besar gitu.
17:23Nah, apakah memang nanti ke depan bisa jadi sebenarnya kalau mobil itu bisa sudah diinsuranskan,
17:29swasta itu juga bisa ikut juga di situ.
17:31Tapi yang saya rasa yang bergerak pertama dulu memang Jasa Merga,
17:35karena kan ya itu kan tanggung jawab Jasa Merga ya.
17:37Ya, dari Bung Irawan, mungkin ada inovasi dari DPR,
17:43ada dorongan apa namanya untuk alat transportasi warga tadi yang rusak,
17:48ada dorongan tertentu untuk agar supaya warga juga, mobilitas warga juga bisa perlahan pulih gitu kira-kira.
17:53Ya, tentu, tentu.
17:55Cuma yang tadi itu, saya nggak tahu apakah kemudian tadi apa Jasa Merga atau Jasa Raharja ya.
18:00Karena Jasa Merga itu kan pengelola jalan tol mungkin tadi di Sumatera.
18:04Nah, tentu saya kira pemerintah juga telah memikirkan banyak hal dalam kaitannya memulihkan
18:11apa yang kemudian dirasakan oleh warga saat ini,
18:14termasuk juga beban-beban kaitannya dengan seperti transportasi,
18:19terus perumahan dan lain-lain sebagainya,
18:22terus kredit usaha rakyat.
18:24Nah, mungkin saja kami di DPR tentu akan mendorong kemudian kepada pelaku-pelaku usaha
18:28yang ada kaitannya dengan masyarakat yang terdampak
18:32untuk kemudian mengambil kebijakan relaksasi gitu terhadap berbagai,
18:38ya termasuk mungkin tagihan ininya, tagihan cicilan mobilnya, cicilan kredit usaha rakyatnya.
18:44Atau kalau mau mengambil kendaraan baru, DP-nya di pres gitu ya.
18:48Ya, kira-kira.
18:50Pasti saat ini semua pemerintah sedang bekerja untuk kemudian bagaimana agar
18:55agar perekonomian di Aceh, di Sumatera, di Sumbar itu bisa kembali seperti semula.
19:02Tentu akan, tentu kami yang DPR terus menjaga, mengawasi untuk kemudian juga ikut mendorong,
19:10terus menyemangati pemerintah agar kemudian menyelesaikan dan memenuhi kewajiban,
19:16kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
19:19Oke, ya saya koreksi tadi jasar harja kalau insurans ya,
19:21seperti kalau jasar harga pengguna jalan tol.
19:23Kalau kecelakaannya di jalan tol mungkin jasar harga.
19:27Ini karena kecelakaannya atau insidennya terjadi di jalan raya mungkin jasar harja yang nanti akan meng-cover.
19:33Saya beranjak ke pertanyaan sebelum jeda tadi, Mas Nailul.
19:37Soal penggunaan anggaran, akuntabilitas penggunaan anggaran oleh kepala daerah yang disediakan oleh pemerintah pusat
19:43sebesar Rp51,8 triliun.
19:44Kalau tadi Bung Irawan sudah memaparkan, ada pengawasan nanti diverifikasi oleh BPK dan segala macam.
19:52Tapi item yang harus diplototi, paling harus dilihat, dikawal, diawasi.
19:55Kira-kira untuk penggunaan anggaran bencana, pemulihan pasal bencana ini apa?
20:01Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari kasus-kasus yang ada ya,
20:05itu kan ada korupsi-korupsi yang berkaitan, terkait dengan bansos dengan jumlah yang banyak, item yang banyak.
20:12Artinya item yang diberikan itu banyak.
20:17Bisa jutaan, bahkan kalau kita lihat ketika COVID itu dia bermain item yang paling murah sebenarnya.
20:24Tapi situ kuantitinya itu banyak.
20:29Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu indikasi awal ketika ada dana penjana yang harus diberikan perhatian khusus.
20:38Nah, yang kedua tentu kalau kita lihat sebenarnya kalau misalkan bantuan yang dia sifatnya langsung,
20:46tadi Pak Mas Irawan juga sebutkan, terkait dengan restrukturisasi usaha misalkan, restrukturisasi kredit dan sebagainya.
20:52Itu mungkin sesuatu yang bisa diawasi dari dua sisi.
20:55Dari sisi perbankan dan juga dari sisi pemerintah gitu kan.
20:58Nah, tapi kursus pribadi sebenarnya kalau dia yang kecil-kecil, tapi dengan kuantitinya banyak, itu sangat rawan sekali.
21:05Nice production gitu ya?
21:06Nice production termasuk juga pembangunan terkait Huntara tadi.
21:09Oke, dengan sementara.
21:10Itu kan pasti banyak dan juga itu harus diawasi.
21:14Termasuk pembelian material untuk membangun Huntara begitu ya kira-kira ya?
21:17Iya, tapi ya semuanya wajib diawasi.
21:19Betul.
21:20Tapi memang kita harus lihat dari sisi yang kuantitinya banyak, itu penyelawengannya itu lebih berpotensi lah.
21:29Ya, tapi ngomong-ngomong Huntara ini, sebenarnya kan bukan pertama kali Huntara ini diinisiasi oleh pemerintah
21:35untuk menanggulangi mereka korban bencana yang kehilangan tempat tinggal.
21:40Masih kita ingat bencana gempa bumi dan likuifaksi di Palu,
21:45yang saya dengar informasinya hingga detik ini saja, masih belum tuntas 100% pembangunan Huntara ini
21:53dan masih menyisakan sejumlah problem dan masalah yang harus diselesaikan.
21:58Nah, untuk bencana Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, khusus untuk hunian sementara, apa yang harus diawasi?
22:05Yang pasti adalah lahan.
22:07Nah, pasti tadi sebenarnya sebutkan juga, lahannya seperti apa?
22:11Apakah memang lahan milik pemerintah atau lahan milik swasta?
22:14Nah, itu harus clear juga kan.
22:16Ketika di situ ada lahan pemerintah dan digunakan untuk hunian sementara,
22:20itu mungkin problemnya akan lebih sedikit karena tidak ada pembahasan lahan dan sebagainya.
22:24Nah, kalau saya pribadi sebenarnya di situ masalah lahan itu harus diselesaikan lebih awal.
22:29Lahannya siapkan dulu.
22:30Nah, ketika lahannya disiapkan, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan membangun?
22:36Apakah diserahkan kepada PU, dalam hal ini berarti pemerintah secara langsung,
22:41atau diserahkan kepada BUMN?
22:43Kan ada juga BUMN yang ingin membangun dan sebagainya gitu kan.
22:47Nah, kalau menurut saya ini yang memang harus dielesaikan terlebih awal,
22:51siapa yang membangun dan juga lahannya milik siapa.
22:54Kalau saya pribadi, kalau lahannya dia pemerintah itu banyak,
22:57misalkan manfaatkan lahan dari PTPN,
22:59ataupun lahan dari PUMN yang memang di situ ada lahan BUMN,
23:05itu saya rasa nggak menjadi problem terkait dengan lahan.
23:07Tapi, ini terlepas kalau uangnya ada ya.
23:11Uangnya ada ya, uangnya ada sudah dulu dong.
23:13Nah, kalau uangnya ada, lahannya ada, siapa yang membangun sudah jelas,
23:17itu mungkin bisa langsung dikerjakan.
23:20Tapi, lagi-lagi, ini akan sangat terkait dengan bahan baku untuk pembangunannya,
23:25itu juga harus bisa masuk.
23:26Terakhir saya ke Bung Irawan.
23:28Masih soal huntara tadi,
23:30kalau dari DPR,
23:33soal efisiensi anggaran,
23:35ya kalau dikatakan kemarin Pak Prabowo katanya nanya ke BNPB,
23:3830 juta katanya per unit.
23:40Nah, 30 juta ini untuk membangun spesifikasi hunian sementara di daerah misalnya.
23:45Dari komunikasi Anda dengan misalnya bupati-bupati yang ada di Aceh,
23:49karena kan di Komisi 2 juga pasti berinteraksi dengan para kepala daerah.
23:53Ini mereka menyanggupi dengan nominal seperti itu?
23:5530 juta dan segera membangun huntara?
23:59Tentu kaitannya saya tidak akan terlalu masuk ke hal teknisnya.
24:04Yang bagi kami di DPR itu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu bisa berlangsung cepat dan tepat,
24:13dan kemudian pemerintah bisa melihat mana yang kemudian memang menjadi prioritas di daerah bencana tersebut.
24:22Tapi kan tidak ada salahnya misalnya Anda menorong ke Mendagri untuk berkomunikasi dengan kepala daerah,
24:25Tentu, tentu Pak Menteri dalam negeri beserta jajarannya sejak awal mengetahui terjadi bencana besar di Sumatera Utara,
24:36di Sumatera Barat maupun di Aceh, itu telah bekerja keras untuk kemudian bagaimana mengkoordinasikan seluruh kepala daerah ini
24:43agar bisa bekerja secara terkoordinasi dan terpadu bersama dengan badan penanggulangan bencana.
24:49Nah kalau kemudian memang tadi disampaikan bahwa kebutuhan perumahan hunian sementara itu adalah sesuatu yang memang menjadi prioritas pada saat ini,
25:00maka saya kira pemerintah daerah telah cukup siap.
25:03Karena sebenarnya, mohon maaf, ini bukan pengalaman pertama kita sebagai satu bangsa menghadapi bencana.
25:12Tadi likuifaksi ada, terus kita pernah di Aceh, pernah tsunami, di Sumbar juga pernah, di Klaten juga pernah.
25:20Saya kira pemerintah punya pengalaman yang cukup untuk kemudian mengatasi krisis atau bencana yang ada di daerah dan telah mengetahui apa yang kemudian memang harus dilakukan.
25:29Tugas kami di DPR adalah mengawasi agar pemerintah bisa bekerja memang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut
25:39dan memastikan anggaran tersebut tersedia dan tidak terjadi penyimpangan tentunya sebagaimana yang diharapkan oleh publik.
25:47Satu lagi mas.
25:47Saya kasih katanya.
25:48Ya, singkat aja.
25:49Sebenarnya kita dari masyarakat sipil juga meminta untuk Presiden menetapkan ini sebagai penjana nasional.
25:55Karena dengan menetapkan status tersebut, ini bisa jadi salah satu yang ditunggu juga adalah fokus pemerintah akan ke sana.
26:04Dan saya rasa ini sesuatu yang sebenarnya mudah bagi pemerintah untuk menetapkan status penjana nasional.
26:10Dan ini belum terlambat menurut Anda?
26:12Sangat belum terlambat.
26:12Sangat belum terlambat.
26:13Kita masih menunggu Presiden menetapkan ini sebagai penjana nasional.
26:18Oke, ini juga akan menjadi perhatian tidak hanya di dalam negeri.
26:21Tapi kan bagi kami yang penting saat ini adalah kita bisa melakukan early recovery.
26:26Terus kemudian daerah bersama-sama pemerintah pusat itu bisa bekerja terkondisi terpadu.
26:32Dan pada faktanya juga pemerintah pusat telah ada di lapangan.
26:37Oke, tapi pada hakikatnya betul kata Mas Nailul tadi dan Bung Girawan tadi bahwa kita bukan pertama kalinya
26:44menghadapi kesusahan seperti ini, menghadapi bencana alam seperti ini bahwa Indonesia dikelilingi ring of fire,
26:51punya perubahan iklim yang cukup ekstrim gitu ya.
26:56Ini yang bergerak tidak hanya pemerintah.
26:59Jadi pada hakikatnya dalam bencana kita semua bisa bergerak ikut memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita
27:05yang ada di Sumatera dan juga di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di Aceh.
27:10Semoga bisa membantu dialog kita malam hari ini untuk sama-sama ikut menggerakkan semua pihak
27:15segera merestrukturisasi dan merehabilitasi Aceh, Sumut, dan Sumbar
27:20pasca bencana besar banjir bandang dan longsor yang terjadi di sana.
27:23Terima kasih Bung Ahmad Girawan dari anggota DPR RI Komisi 2 DPR RI
27:27dan juga Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies, Selios Nailul Huda
27:31juga sudah memberikan perspektifnya malam hari ini.
27:33Terima kasih.
Jadilah yang pertama berkomentar