Klarifikasi KPU Surakarta Sebut Dokumen Jokowi Dimusnahkan hingga Diwanti-wanti Ketua Sidang KIP

KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.TV  Pihak KPU Surakarta mengklarifikasi pernyataannya yang sebelumnya menyebut dokumen milik Jokowi telah dimusnahkan saat sidang sengketa informasi ijazah Jokowi pada Senin (8/12/2025).    Hakim Ketua Majelis Komisioner KIP, Rospita Vici Paulyn, sempat mengingatkan agar KPU Surakarta berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan selama persidangan.    "Di dalam persidangan ini sebelumnya KPU Kota Surakarta mengatakan dimusnahkan, ya kan. Hati-hati, loh, apa yang disampaikan itu adalah fakta persidangan. Jadi kalau ingin dikoreksi, silakan dikoreksi," ujar Hakim Ketua Majelis Komisioner KIP, Rospita Vici Paulyn.    Baca Juga Panas! Ketua Sidang KIP & KPU Surakarta soal Usul Uji Konsekuensi Ijazah Jokowi di https://www.kompas.tv/nasional/636296/panas-ketua-sidang-kip-kpu-surakarta-soal-usul-uji-konsekuensi-ijazah-jokowi    #sidangkip #ijazahjokowi #kpu #leonylidya    Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/nasional/636298/klarifikasi-kpu-surakarta-sebut-dokumen-jokowi-dimusnahkan-hingga-diwanti-wanti-ketua-sidang-kip

Transcript

00:00Untuk KPU Kota Surakarta, dokumennya dibawa ke KPU RI.

00:07Kami akan di situ.

00:12Ya, gimana?

00:15Mungkin sebelumnya kami perlu sampaikan.

00:18Jadi, di mediasi kemarin, khusus berkaitan dengan berkas pencawonon,

00:24itu kita sampaikan dalam proses uji koswensi.

00:27Ya, Pak, menuju konsekuensi, sekalipun ini kita bicara ke belakangnya dulu,

00:35Bapak kemudian mengecualikan, walaupun kalau Bapak mengecualikan,

00:39saya tanda tanya besar, ketika di KPU RI dan di KPU DKI dibuka,

00:42lalu KPU Kota Surakarta mengecualikan, ini gimana?

00:46Ya, karena dia harusnya dari RI-nya, RI bilang terbuka,

00:51KPU Kota DKI Jakarta sudah bilang terbuka, Kota Surakarta bilang dikecualikan,

00:56kan saya tanda tanya, ini ada apa nih di KPU Kota Surakarta?

00:59Kok RI-nya bilang terbuka, informasinya diminta sama kok gitu ya?

01:04Jadi, saya nggak mau tahu Bapak sedang melakukan uji konsekuensi atau tidak,

01:08kewenangan kami majelis adalah memeriksa.

01:11Jadi, pada hari yang kami tetapkan nanti,

01:14informasinya dibawa ke KPU RI,

01:16kami akan periksa di KPU RI karena tidak memungkinkan

01:19untuk ke KPU Kota Surakarta,

01:21ya, karena efisiensi.

01:23Untuk DKI nanti silahkan disiapkan di KPU DKI,

01:26kami akan datang ke KPU DKI,

01:28untuk melihat,

01:29benar nggak nih yang dibilang legalisirnya harus asli,

01:33benar nggak asli gitu.

01:34Lalu sejauh mana dokumen itu,

01:36informasi tersebut akan dibuka kepada pemohon.

01:38Jangan-jangan nanti di sini dibilang ASMP-F,

01:41lalu yang dibukanya cuma ASMP-C, ya kan?

01:43Jadi, kami mau lihat seluruh informasi yang dimohonkan ini, ya.

01:48Kemudian untuk KPU Kota Surakarta,

01:52ini apa nih kendalanya di nomor satu,

01:55di poin A-nya nih?

01:56Apa yang menjadi persoalan nih?

01:58Mediasinya gagal nih, kenapa?

02:00Jadi, sebenarnya poin A itu hanya mengacu soal

02:02pemahaman SOP, Bu.

02:04Ya.

02:05Jadi, karena di kami tidak menerbitkan SOP,

02:09mencumpupkan dengan peraturan KPU yang

02:11tentang tata cara,

02:13itu oleh majelis di mediasi kemarin,

02:18dianggap itu tidak tercapai kesepakatan.

02:22Tetapi selebihnya itu sudah kita penuhi peraturan

02:25yang dimaksud, gitu.

02:27Karena pemohon ini kan seperti,

02:30apa ya,

02:32memastikan SOP soal verifikasi itu.

02:34Tetapi kami sudah sampaikan bahwa

02:36di kami tidak membuat SOP itu.

02:39Jadi, KPU Kota Surakarta mengatakan

02:41bahwa di tahun 2005, ya?

02:44Iya.

02:45Itu tidak ada membuat terkait peraturan atau SOP

02:48sebagaimana yang diminta?

02:50Peraturannya kita buat...

02:51Yang ada adalah peraturan KPU Kota Surakarta.

02:53Iya.

02:54Itu ada nih, terkait item-item 123 yang dimohonkan ini ada?

02:58Yang mengacu ke sini?

02:59Sudah dipenuhi.

03:00Kecuali yang nomor 3,

03:01karena itu dialamatkan ke KPU DKI.

03:03Dan itu tidak dalam posisi penguasaan kita.

03:07Nomor 3, peraturan dan SOP

03:09publikasi data atau dokumen pendaftaran

03:11khususnya ijazah calon anggota legislatif DPRD

03:14pasangan calon wali kota

03:16atau calon wakil wali kota.

03:18DKI ya.

03:19Iya.

03:19Berarti tidak dalam penguasaan...

03:21Kita.

03:22KPU ya.

03:22Nah, yang nomor 1, 2-nya sudah dikasih di mana?

03:32Sudah pada saat yang bersangkutan meminta melalui email itu.

03:38Oh, pada saat menjawab surat ini sudah diberikan.

03:41Tapi kemudian pihak memohon tidak puas ya?

03:45Karena?

03:46Karena?

03:46Yang mereka berikan kepada kami itu adalah suatu peraturan yang sangat lemah.

04:02Sangat lemah untuk dilakukan oleh sekelas KPU dalam melakukan verifikasi.

04:09Nah, yang tadi saya ibaratkan adalah

04:12membuat suatu pesawat yang sangat canggih, hebat, dengan biaya besar

04:18tapi tidak diberi pintu.

04:21Apa yang terjadi ketika terbang?

04:24Akan menjadi musibah.

04:27Padahal KPU mempunyai dana yang cukup besar.

04:30Mengapa sih?

04:31Kalau untuk dokumen lain dilakukan verifikasi faktual.

04:35Kenapa cuma ijazah yang calonnya tidak banyak?

04:37Kenapa sih sesulit itu tidak melakukan verifikasi faktual?

04:43Karena kenyataannya di daerah lain

04:47itu melakukan bersurat, ada UGM kemarin menyatakan

04:51menerima permohonan verifikasi.

04:56Berapa sih biayanya?

04:58Kenapa sih itu tidak dilakukan?

05:00Jadi saya merasa ini KPU menutup-nutupi.

05:04Padahal sesuatu yang harusnya ditutup malah dibuka.

05:07Tapi sesuatu yang harusnya terbuka ditutup-tutupi.

05:11Ada apa?

05:12Ya, jadi gini pemohon tadi dari KPU Kota Surakarta

05:18sudah menyatakan mereka tidak punya SOP-nya.

05:20Jadi hanya punya peraturan KPU Kota Surakarta.

05:24Ya kan?

05:25Nah, memang keterbukaan informasi itu

05:27fungsinya adalah bagaimana kemudian publik melihat nih

05:31bahwa ternyata pada saat pemilu di tahun 2005 itu

05:35ternyata alat ukurnya tidak sebagaimana diharapkan.

05:42Kelengkapannya, maka disitulah publik masuk

05:44untuk kemudian memberikan catatan evaluasi

05:47untuk perbaikan ke depannya.

05:49Tapi kalau memang dipaksakan harus ada SOP

05:52memang mereka tidak punya.

05:53Nah, ini sudah fakta persidangan

05:55dari pihak KPU Kota Surakarta

05:58memang tidak punya SOP-nya.

05:59Memang ada cuma peraturan

06:00KPU Kota Surakarta pada saat itu.

06:04Begitu.

06:04Jadi, nanti ini juga dihadirkan.

06:09Kita mau ngecek juga seperti apa peraturannya.

06:11Nah, kemudian berkas pendaftaran.

06:13Ini karena saya harus tanya lagi nih.

06:15Berkas pendaftaran waktu itu kan dikatakan

06:16di Musnahkani.

06:17Pun di surat KPU Kota Surakarta

06:22juga kan dinyatakan begitu.

06:23Ini mau dianulir atau enggak nih?

06:27Silahkan, dijelaskan.

06:29Itu seperti ada yang miss

06:30soal kalimat di Musnahkan itu.

06:32Itu juga sudah kita sampaikan

06:34pada saat mediasi kemarin

06:36dan sudah dipahami oleh...

06:40Pak, kami tidak majelis

06:42di dalam persidangan kami tidak menggunakan

06:44apa yang disampaikan di mediasi.

06:46Karena itu pun sifatnya rahasia

06:48untuk kami majelis.

06:50Jadi, silahkan sampaikan

06:51sebagai fakta persidangan

06:52karena di dalam persidangan ini

06:53sebelumnya KPU Kota Surakarta

06:55mengatakan di Musnahkan.

06:57Ya kan?

06:57Hati-hati loh.

06:58Apa yang disampaikan itu fakta persidangan.

07:00Jadi, kalau ingin dikoreksi

07:01silahkan dikoreksi

07:02terkait poin B

07:04pendaftaran.

07:06Ini apakah

07:06KPU Kota Surakarta

07:11memiliki

07:12secara lengkap informasinya?

07:14Iya.

07:16Pertanyaan yang waktu itu

07:17mohon untuk klarifikasi itu

07:19informasi yang nomor tiga ya.

07:21Tanggal dan nomor agenda

07:23masuk dokumen ijasa

07:25saat proses pendaftaran.

07:26Jawaban kami pada saat itu adalah

07:28sesuai jadwal retensi arsif.

07:30Jadi, secara normatif

07:32atau secara administratif.

07:33Ibu, coba Ibu lihat surat Ibu.

07:35Saya sudah baca.

07:36Di situ ada ditulis di Musnahkan loh.

07:38Kita memahaminya sebagai buku agenda

07:40terkait informasi tanggal

07:42dan nomor agenda masuk dokumen ijasa.

07:45Dokumen tersebut

07:46sesuai peraturan komisi nomor 17

07:48tentang jadwal retensi arsif

07:51bahwa memiliki

07:52masa waktu penyimpanan

07:53satu tahun aktif

07:54dua tahun aktif

07:55selanjutnya

07:56Musnah.

07:57Jadi, Ibu

07:58Ibu PPID bukan sih?

08:00Iya.

08:00PPID ya?

08:01Ibu, cara menjawab surat

08:02nggak boleh begitu, Bu.

08:03Kalau suratnya masih ada

08:05dalam penguasaan

08:06Ibu harus jawab

08:08bahwa

08:08jadi menolak permohonan informasi

08:10itu hanya ada enam.

08:12Yang pertama, Ibu harus menjawab

08:13berdasarkan undang-undang

08:14nomor sekian, tahun sekian

08:16Ibu harus sebutkan

08:16pasal berapa

08:17itu dikecualikan.

08:19Sehingga itu jelas

08:20bahwa itu dikecualikan.

08:21Yang kedua

08:22berdasarkan

08:23undang-undang KIP

08:25pasal 17 misalnya

08:26dan hasil uji konsekuensi

08:28yang telah dilakukan oleh PPID

08:29informasi yang dimohonkan

08:31adalah informasi yang dikecualikan.

08:33Yang ketiga

08:34masih dalam audit

08:35proses audit

08:36maka dia masih menjadi

08:37informasi yang dikecualikan.

08:39Yang keempat

08:39masih dalam proses persidangan

08:41misalnya KPU

08:42kota Surakarta

08:43informasinya lagi disidangkan

08:44disengketakan

08:45maka dia masih menjadi

08:46informasi yang rahasia.

08:48Yang kelima

08:48tidak dalam penguasaan.

08:51Yang keenam

08:51masa retensinya sudah habis

08:53berdasarkan

08:53apa

08:54mana berita acaranya

08:56ada gak berita acara

08:57itu sudah dimusnahkan

08:58atau tidak.

08:59Itu

09:00hanya boleh menolak

09:01dengan cara itu

09:01jadi Ibu gak bisa bilang

09:02berdasarkan PKPU

09:04sudah dimusnahkan

09:04tapi ternyata dokumennya

09:05masih ada.

09:07Gak boleh Ibu

09:07jadi kalau memang masih ada

09:09masih dalam penguasaan

09:10cara menjawab surat

09:12itu harus hati-hati

09:13gitu ya

09:14maka sekarang saya

09:15pertanyakan nih

09:16tanggal dan nomor agenda

09:17masuk dokumen

09:18ijazah ke KPU ini

09:19masih ada atau gak

09:20saat ini?

09:21Masih ada.

09:21Masih ada ya

09:22berarti nanti pada saat

09:23pemeriksaan bisa dihadirkan ya

09:24jadi 1, 2, 3, 4

09:27ini semua masih ada ya?

09:29Masih ada.

09:29Masih ada ya?

09:30Nanti dibawa ya

09:31pada saat kami melakukan

09:32pemeriksaan sempat

09:33dibawa semua

09:34ya.

09:35Ijin.

09:35Ijin yang mulia.

09:36Iya.

09:37Tadi untuk

09:37jadi membedakan antara dokumen

09:39dan informasi

09:40tetap sama ya menjawabnya?

09:42Iya.

09:43Tetap sama.

09:44Jadi kan nanti

09:45di dalam dokumen itu

09:46kalau ada informasi

09:47ada informasi-informasi

09:49yang ternyata

09:50tidak bisa diberikan dokumennya

09:51maka ibu bisa memberikan

09:53dalam bentuk ringkasan

09:54misalnya begitu.

09:55Jadi bisa dijawab

09:56dengan kalimat gitu?

09:57Iya bisa saja gitu.

09:59Yang penting tadi

10:006 hal itu

10:01untuk menolak.

10:02Jadi kalau ibu bilang

10:02berdasarkan undang-undang PDP

10:04ibu harus sebutkan

10:05pasal berapa

10:05di undang-undang PDP

10:06itu dikecualikan.

10:08Jadi jangan suruh

10:08masyarakat atau pemohon

10:10minta informasi

10:10suruh baca sendiri

10:11cari aja deh sendiri

10:12di undang-undang PDP gitu.

10:13Kasian masyarakatnya ya.

10:15Gitu ya.

Kategori

Transkrip

Jadilah yang pertama berkomentar

Dianjurkan