Tanggapi Tuduhan, Zulhas Klarifikasi Tak Terlibat dalam Penyebab Banjir Sumatera
Link terkait: https://www.suara.com/bisnis/2025/12/09/091932/zulhas-bantah-jadi-biang-kerok-banjir-sumatera
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menolak anggapan bahwa kebijakannya saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan 2009–2014 menjadi penyebab banjir besar di Sumatera.
Ia menjelaskan bahwa polemik yang diarahkan kepadanya terkait izin pembukaan lahan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, padahal wilayah itu tidak mengalami banjir bandang seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Zulhas menegaskan bahwa tidak ada menteri yang mungkin berani memberi izin pembukaan lahan di kawasan taman nasional karena hal itu merupakan pelanggaran pidana. Ia menyebut kerusakan Tesso Nilo terjadi akibat perambahan masyarakat sejak era reformasi dan menilai penindakannya merupakan kewenangan aparat hukum.
00:00Tangkapi tuduhan, Julki Flih Hasan klarifikasi tak terlibat dalam penyebab banjir Sumatera.
00:06Menteri Koordinator Bidang Pangan, Julki Flih Hasan menolak anggapan bahwa kebijakannya saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan 2009-2014 menjadi penyebab banjir besar di Sumatera.
00:18Ia menjelaskan bahwa polemik yang diarahkan kepadanya terkait izin pembukaan lahan di Taman Nasional Tesonilo Riau, padahal wilayah itu tidak mengalami banjir bandang seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
00:33Julkhas menegaskan bahwa tidak ada Menteri yang mungkin berani memberi izin pembukaan lahan di kawasan Taman Nasional karena hal itu merupakan pelanggaran pidana.
00:43Ia menyebut kerusakan Tesonilo terjadi akibat perambahan masyarakat sejak era reformasi dan menilai penindakannya merupakan kewenangan aparat hukum.
00:54Di tengah polemik ini, desakan publik agar para mantan Menteri Kehutanan diperiksa semakin memuat.
01:00Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Aldi Rifat, menyatakan bahwa DPR perlu memanggil para Menteri terdahulu untuk memberi klarifikasi apakah bencana di Sumatera murni faktor alam atau akibat kesalahan kebijakan.
01:15Ia menilai investigasi harus meluas ke lembaga lain terkait pengelolaan lahan, termasuk Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Jadilah yang pertama berkomentar