Blak-blakan! Amnesty Desak Status Bencana Nasional Banjir Sumatera, Kritik Pejabat yang Pencitraan

KompasTV

KOMPAS.TV - Sepekan pasca banjir dan longsor menerjang Aceh dan Sumatera, distribusi bantuan bagi para korban belum merata.    Putusnya akses jalan berimbas pada beberapa daerah terisolasi.     Kondisi ini dikeluhkan oleh kepala daerah yang mulai mengalami kesulitan membantu memenuhi kebutuhan korban bencana.    Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan ketidaksanggupannya menangani bencana ini sehingga meminta pemerintah pusat serius dengan banjir dan longsor di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.    Sejumlah kepala daerah mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional.    Sepekan pasca banjir dan longsor, pemerintah belum tetapkan bencana nasional di Sumatera dan Aceh. Apa yang jadi pertimbangannya?     Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid.    Baca Juga Warga Ceritakan Detik-Detik Banjir Bandang yang Terjang Padang Panjang | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/regional/635195/warga-ceritakan-detik-detik-banjir-bandang-yang-terjang-padang-panjang-sapa-malam    #banjirsumatera #bencananasional #banjir     _    Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!    Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/regional/635197/blak-blakan-amnesty-desak-status-bencana-nasional-banjir-sumatera-kritik-pejabat-yang-pencitraan

Transcript

00:00Intro

00:00Saudara sepekan pasca banjir dan longsor banyak daerah belum tersentuh bantuan

00:07Sebagian kepala daerah di Aceh dan Sumatera mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional

00:14Korban di daerah terisolasi kini sangat menantikan bantuan

00:19Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali kalau daerah tidak mampu

00:30Sepekan pasca banjir dan longsor menerjang Aceh dan Sumatera distribusi bantuan bagi para korban belum merata

00:37Putusnya akses jalan berimbas pada beberapa daerah terisolasi

00:42Kondisi ini dikeluhkan oleh kepala daerah yang mulai mengalami kesulitan membantu memenuhi kebutuhan korban bencana

00:49Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan ketidaksanggupannya menangani bencana ini

00:55Sehingga meminta pemerintah pusat serius dengan banjir dan longsor di tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

01:03Sejumlah kepala daerah mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional

01:09Terisolir itu ada 97 desa yang hari ini belum terjangkau

01:21Kalau untuk beras mungkin tidak ada lagi tinggal hanya hari ini dan besok

01:38Gas dan kebutuhan yang lain ini memang sudah sangat menipis

01:43Kenapa? Karena jalan akses kita terputus bahwa bencana ini menjadi bencana nasional

01:48Karena berat sekali kalau daerah tidak mampu menangani kebencanaan

01:52Kalau menurut kami, kami bermohon kepada Bapak Presiden

01:56Supaya bencana besar ini dapat diterapkan sebagai status bencana nasional

02:02Itu memang benar barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak dari BMPD

02:07Tapi khusus untuk Kabupaten Nagaraya sampai saat ini

02:10Itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat yang kami terima

02:14Menteri Sekretaris Negara Pras Tiohadi menjelaskan alasan pemerintah pusat

02:19Tidak menaikkan status banjir dan longsor Sumatera serta Aceh sebagai bencana nasional

02:24Selain banyak pertimbangan, Mensesnek bilang bantuan dari pemerintah saat ini sudah masif

02:30Semua sumber daya juga sudah dikerahkan ke lokasi

02:33Sehingga untuk status bencana nasional belum perlu

02:36Berkenan dengan masalah status itu banyak pertimbangan

02:41Dan sampai hari ini kita merasa, pemerintah merasa bahwa

02:48Dengan penanganan yang cukup masif

02:52Semua sumber daya nasional dikerahkan

02:54Nah itu sementara pilihan yang diambil

02:57Hingga Rabu malam, 3 Desember 2025 per pukul 20.00 waktu Indonesia Barat

03:05Total korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera serta Aceh mencapai 770 orang

03:11Sementara 463 korban masih dalam pencarian

03:15Masifnya korban akibat bencana banjir dan longsor yang menerjang Sumatera dan Aceh

03:21DPD RI mendorong pemerintah pusat menaikkan status bencana itu jadi bencana nasional

03:26DPD mengingatkan setiap kebijakan yang diambil harus tetap mempertimbangkan aspek ekologi

03:33Berkelanjutan agar peristiwa serupa tidak terulang

03:36Dengan beberapa indikator yang kami dapatkan

03:40Korban yang cukup banyak kemudian lintas

03:45Kemudian infrastruktur rusak

03:48Dampak dari itu juga luar biasa meluas

03:51Maka harus dipertimbangkan ini menjadi bencana nasional

03:58Itu saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu

04:00Banyaknya daerah yang masih terisolasi

04:03Kecepatan distribusi bantuan sangatlah dinanti

04:06Keterbatasan pemerintah daerah menembus daerah terdampak

04:10Perlu terus didukung armada pusat

04:12Agar tak ada korban yang justru menderita karena tak kunjung dapat bantuan

04:18Tim Liputan Kompas TV

04:20Saudara sepekan pasca banjir dan longsor

04:29Pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional di Sumatera dan Aceh

04:37Apa yang jadi pertimbangan kita bahas malam hari ini

04:40Bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International

04:43Ada Bapak Usman Hamid

04:45Selamat malam Pak Usman

04:46Selamat malam Pampas TV

04:49Ya sebelumnya kami juga telah mengundang Bupati Aceh Timur

04:52Bapak Iskandar Al-Farlaki

04:54Tapi memang belum dapat tersambung

04:56Pak Usman saya ingin tanyakan kepada Anda

04:58Apa yang membuat Amnesty International mendesak pemerintah

05:01Untuk menaikkan status bencana dari provinsi menjadi nasional?

05:08Yang membuat kami mendesak pemberlakuan keadaan darurat nasional

05:12Adalah karena bencana itu meskipun terjadi di daerah

05:16Bukanlah bencana daerah

05:19Melainkan bencana daerah akibat kebijakan nasional

05:23Yang kedua

05:25Kalau kita lihat dari segi jumlah korban

05:28Sudah banyak sekali

05:29Dan angkanya bertambah dengan sangat cepat

05:32Dari 100, 200, 300

05:34Sampai sekarang sudah di atas 700

05:37Begitu pula dengan harta benda masyarakat

05:40Lalu juga kerusakan sarana dan prasarana publik

05:44Hampir lumpuh

05:44Sampai satu jam terakhir ini saya menerima data laporan

05:48Dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat

05:51Tentang antrian misalnya BBM

05:54Dan lain-lain sebagainya

05:56Juga berbagai sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat

05:59Itu tidak berfungsi

06:01Lalu juga cakupan luasnya

06:03Cakupan luasnya kalau kita bayangkan dari Provinsi Aceh

06:06Provinsi Sumatera Utara

06:07Provinsi Sumatera Barat

06:09Coba bayangkan negara Singapur itu

06:11Berapa kali negara Singapur luas kita

06:13Luas Sumatera saja

06:15Jadi dari segi cakupan luas

06:17Dari segi jumlah korban

06:18Harta benda

06:19Kerusakan sarana dan prasarana

06:21Dan juga dampak sosial ekonomi

06:23Ini kita belum bicara tentang anak-anak

06:25Belum bicara tentang perempuan di dalam pengungsi-pengungsi

06:29Misalnya jumlahnya setidak

06:30Seingat saya sampai hari ini sudah di atas 500 ribu

06:34Di atas setengah juta orang

06:35Jadi ini jelas adalah bencana nasional

06:39Nah dengan menyatakan ini sebagai bencana nasional

06:42Pemerintah bisa membuka

06:44Saluran bantuan kemanusiaan dari berbagai negara

06:47Jadi saya kira tidak perlu malu gitu ya

06:50Apalagi sekarang ini

06:51Pemerintah bersikap

06:54Menurut saya bersikap

06:56Paradoks ya

06:58Di satu sisi seolah-olah anti asing gitu ya

07:01Mencurigai setiap bentuk kritik

07:02Ada kepentingan asing

07:04Padahal pemerintah sendirilah

07:06Yang sebenarnya bermain-main dengan asing

07:08Termasuk bandara terakhir yang ditemukan di Morawali

07:11Bagaimana kepentingan asing bisa

07:13Lolos begitu saja

07:14Untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia

07:16Jadi saya kira bisa jadi

07:18Oke Pak Usman

07:21Tapi kalau Anda tadi sempat bicara soal

07:24Adanya korban terdampak banyak

07:26Sebenarnya

07:27Pak Usman maaf saya potong

07:30Saya sudah mengerti maksud Anda

07:31Tapi kalau Anda tadi sempat

07:33Apa namanya menyampaikan

07:35Bahwa

07:36Gorban terdampak ini termasuk banyak

07:39Tapi sebenarnya untuk menaikan status

07:41Bencana nasional

07:42Ada batasan gak sih jumlah korban itu harus berapa

07:46Sehingga layak untuk menaikan

07:48Tidak disebutkan

07:48Di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007

07:52Tidak disebutkan

07:53Di dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008

07:57Juga tidak disebutkan

07:59Tetapi seharusnya

08:00Kalau merujuk pada peraturan pemerintah

08:03Pemerintah segera melakukan kajian cepat

08:05Lokasinya dimana saja

08:06Kerusakannya apa saja

08:08Berapa jumlah korbannya

08:09Lalu juga kerugian-kerugiannya

08:11Sumber dayanya

08:12Dengan begitu

08:13Pemerintah bisa segera cepat

08:15Mengambil keputusan peningkatan status

08:17Misalnya

08:18Kan gak mungkin kita berharap

08:19Misalnya bupati atau wali kota

08:21Segera mengambil keputusan

08:23Untuk mengusulkan agar ini

08:25Misalnya dinyatakan sebagai

08:27Pencana darurat nasional

08:28Mereka sendiri menjadi korban

08:29Keluarganya, kerabatnya, tetangganya

08:32Demikian pula juga gubernur

08:33Gak mungkin berharap pada gubernur

08:36Ya ada faktor kerugian harta beda

08:39Begitu ya maksudnya

08:40Pak Usman

08:41Tapi tadi itu pemerintah bilang

08:43Kalau dari penanganan bencana ini

08:46Sudah dilakukan secara masif

08:47Kemudian juga sumber daya nasional ini

08:49Sudah dikerahkan

08:50Apakah hal ini juga masih dianggap kurang

08:53Oleh amnesti internasional?

08:55Jelas kurang

08:56Anda lihat saja

08:57Menteri ada yang pura-pura bersimpati

08:59Dengan memanggul

09:00Padahal di sekitarnya jelas

09:01Anak buahnya tidak ngapain

09:02Itu pencitraan saja

09:04Jadi menteri-menteri ini banyak yang bukan ahlinya

09:07Menteri kehutanan bukan ahlinya

09:08Menteri lingkungan hidup bukan ahlinya

09:10Kepala penanggulangan bencana bukan ahli di bidangnya

09:13Dan meremehkan situasi ini dari awal

09:16Jadi tidak ada

09:18Rasa kedaruratan

09:20Tidak ada sense of urgency

09:21Sense of crisis

09:22Untuk menyelamatkan dan mengevasi warga

09:24Seolah-olah

09:27Apa yang berkembang di media sosial itu

09:29Dramatis

09:30Tidak seperti yang terjadi di kenyataan

09:32Padahal kenyataannya jauh lebih buruk

09:34Karena infrastrukturnya rusak

09:36Karena saluran komunikasinya putus

09:38Karena listriknya padam

09:40Oke

09:41Saya kira pejabat-pejabatnya ini

09:44Memang tidak kompeten gitu

09:46Dan akhirnya pemerintah seperti keledai

09:48Yang terantuk

09:49Dua kali

09:50Pada kendala yang sama

09:51Pada batu yang sama

09:52Oke Pak Usman

09:54Ini harusnya jadi momentum

09:55Segera nyatakan keadaan darurat nasional

09:57Kemudian minta bantuan kemanusiaan dari luar negeri

10:00Pesawat, kapal

10:01Bantuan perobat-obatan

10:03Bantuan logistik

10:04Bantuan pakaian

10:04Bantuan apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat

10:07Hidupkan kembali sarana dan prasarana

10:09BBM pastikan itu tersedia

10:10Bahan sembako

10:11Jangan dilempar begitu dari helikopter

10:13Ini bukan binatang

10:14Ini manusia

10:15Jadi saya kira

10:17Harusnya ada empati

10:19Harusnya ada simpati

10:20Yang tulus dari pemerintah

10:23Dan mengerahkan kekuatan yang benar-benar besar

10:25Dimana pesawat kita yang begitu banyak

10:28Dimana kapal kita

10:29Ya ada sejumlah indikator

10:32Kecintaan-kecintaan pada negara ini

10:33Dari pejabat yang seringkali hanya lewat pidato

10:35Saya benar-benar marah karena

10:38Sebagian keluarga kami juga terdapat

10:40Dan banyak masyarakat yang melaporkan

10:42Dan benar-benar mengeluhkan keadaan di lapangan

10:44Baik ada sejumlah indikator yang tadi Pak Usman sampaikan

10:47Korban terdampak banyak

10:48Infrastruktur rusak

10:49Kerugian harta benda

10:50Hingga lumpuhnya ekonomi

10:51Serta sosial masyarakat

10:53Yang ini dinilai

10:54Untuk pemerintah bisa gerak cepat

10:56Bahkan untuk bisa menaikkan status

10:59Tanggap darurat bencana secara nasional

11:01Meskipun memang penanganannya

11:02Hingga sampai sekarang

11:03Masih terus dilakukan

11:05Klaim pemerintah dilakukan secara nasional

11:08Dengan sumber daya yang telah dikerahkan

11:10Terima kasih sudah berbagi insight

11:12Bersama kami di Kompas Malam Kompas TV

11:14Direktur Eksekutif Amnesti Internasional

11:16Usman Hamid

11:17Salam sehat selalu Pak Usman

11:18Terima kasih

Kategori

Transkrip

Jadilah yang pertama berkomentar

Dianjurkan