JAKARTA, KOMPAS.TV - Staf Khusus KSP, Timothy Ivan Triyono mengatakan Pemerintah tidak alergi menetapkan bencana nasional, khususnya terkait banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto selalu membuka media sosial setiap hari dan memikirkan rakyat.
Presiden memberi jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia penuh untuk penanganan bencana di 3 provinsi tersebut.
"Saya rasa pemerintah tidak alergi (menetapkan status bencana nasional) dan menyiapkan betul tahap selanjutnya untuk rekonstruksi dan rehabilitasinya," ungkapnya.
Pemerintah juga melakukan evaluasi. Contoh, pemberian bantuan melalui udara dikritik karena tidak tepat sasaran dan tidak bisa dikonsumsi warga. Pemerintah mengevaluasi dan mendapati beberapa skema, misal bantuan dimasukkan ke dalam box dan diberi baling-baling. Jadi ketika diturunkan ke bawah, tidak langsung jatuh.
"Jadi kalau dibilang pemerintah itu alergi atau anti, atau istilahnya tidak mendengar rakyat yang menjadi korban, rasanya tidak," katanya.
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/PiocibKPwy0?si=fsa0OoX0sz_IHeWN
#banjir #aceh #sumut
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/635168/ksp-tanggapi-soal-status-bencana-nasional-hingga-evaluasi-distribusi-bantuan-banjir-sumatera
00:00Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin, bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecematan, itu sasaran kita.
00:23Tidak ada problem dana dalam penanganan bencana di Sumatera.
00:27Mas Timothy Ivan Trino, staf khusus kepala staf kepresidenan, pertanyaan saya adalah, tampaknya pemerintah pusat agak alergi ya menggunakan terminologi bencana nasional?
00:38Ya sebetulnya pemerintah tidak alergi Pak Budiman, pemerintah tidak alergi, Pak Presiden tidak buta dan tuli, kita mendengar masyarakat, bahkan Pak Presiden ini tiap malam kan selalu buka medsos tiap hari.
00:52Buka medsos?
00:52Selalu buka medsos tiap hari. Beliau itu punya iPad, yang setiap malam itu selalu beliau buka gitu.
00:57Dan saya yakin betul bahwa Pak Presiden itu selalu memikirkan rakyatnya dan tentu ini adalah proses ya, proses.
01:04Karena kalau kita bicara kan tanggap darurat provinsi di sumber itu kan 25 November sampai 8 Desember, lalu di Sumut itu 27 November sampai 10 Desember, di Aceh 28 November sampai 11 Desember.
01:17Meskipun ini sifatnya tanggap darurat provinsi, tapi Pak Presiden tadi sesuai statementnya beliau, beliau sudah menyiapkan segala sumber dayanya gitu.
01:25Bahkan tadi saat Preskon, Pak Menko PMK menyampaikan bahwa Pak Presiden memberikan jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara total dan secara penuh untuk penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
01:41Jadi saya rasa sih pemerintah tidak alergi dan pemerintah sudah menyiapkan betul termasuk juga nanti tahap selanjutnya rekonstruksi dan rehabilitasinya juga sudah disiapkan oleh Pak Presiden.
01:53Dan saya tambahkan sedikit, pemerintah juga sudah mempercepat penyaluran bantuan dan evakuasi, lebih dari 50 helikopter TNI Polri BNPB sudah diterjunkan, begitu ya.
02:05Lalu kita juga pemerintah selalu melakukan evaluasi, kan kemarin ada pengiriman bantuan airdrop yang berasnya juga jatuh kan, lalu dikritik oleh masyarakat, oleh korban.
02:16Kami melakukan evaluasi dengan berbagai macam skema, tadi saya dapat update dari Pak Kasat bahwa pengiriman itu ada berbagai macam skemanya, misalkan sekarang mengirimkan bantuan itu sudah dimasukkan dalam box-box yang diberi baling-baling gitu loh.
02:37Jadi ketika diturunkan ke bawah itu tidak langsung jatuh, itu bagian dari evaluasi, lalu juga kita pakai apa namanya ceiling dalam pengiriman.
02:51Dan juga untuk pemulihan tower bertekangan tinggi, Pak Presiden juga sudah memerintahkan kepada PLN untuk segera mempercepat, yang tadinya prosesnya butuh waktu 5-6 hari, Pak Presiden perintahkan dipercepat menjadi 2-3 hari, sehingga target nanti pada hari Jumat 5 Desember gitu ya, perbaikan itu sudah terlihat hasilnya.
03:12Lalu untuk perbaikan apa namanya, pemulihan layanan telekomunikasi, Presiden juga sudah perintahkan kepada KomDigi, kepada Telkom juga, dan Telkom sudah menurunkan personil sebanyak 2.498 gitu, untuk melakukan perbaikan gitu.
03:29Jadi kalau dibilang pemerintah itu alergia atau anti, atau pemerintah ini istilahnya tidak mendengar masyarakat di daerah yang menjadi korban, rasanya tidak.
03:38Karena kita betul-betul memperhatikan, dan Pak Presiden selalu tegaskan bahwa kita siap, oleh karenanya Pak Presiden telah melakukan efisiensi di awal pemerintahan, hasil efisiensi itu juga nantinya yang akan dipergunakan untuk melakukan refusi dan rehabilitasi.
03:52Oke, baik. Mas Derman, kalau penjelasan Mas Timoti kan semuanya diserahkan, semuanya dikerahkan, hanya satu, soal nomenklatur bencana nasional. Ini katanya dihindari ya, kelima, atau gimana Anda lihat?
04:04Saya ingin menggunakan Pak Bupati tadi.
04:08Itu kewenangan Presiden.
04:10Jadi kita memberi kepercayaan kepada Pak Presiden untuk memberikan jadwal.
04:16Tapi begini, saya ingin mengarisbawahi bahwa pengalaman dari bencana ke bencana, justru masa-masa paling sulit bagi rakyat adalah hari-hari ke depan ini.
04:27Karena kalau yang kemarin sudah lewat lah ya, tapi hari ke depan ini makanan sudah mulai turun, tadi sudah mulai hilang, kurang.
04:34Tapi yang juga harus dibahas pada adalah penyakit.
04:37Karena nanti akan ada bangga-bangga binatang yang mati, kemudian menimbulkan virus, mulai ada diare, mulai ada penyakit kulit, segala macam.
04:47Nah, karena itu ke depan saya ingin menyampaikan permohonan kepada para politisi ini.
04:57Untuk sementara, libur dulu nih politiknya gitu ya.
05:00Jangan fleksing-fleksing dengan bantuan.
05:04Betul-betul bergantung untuk rakyat.
05:06Karena tadi rakyat lagi butuh pertolongan, butuh ketenangan.
05:09Dan rasanya bila bantuan diberikan dengan tulus tanpa embel-embel maksud politik, itu akan beda rasanya.
05:17Dan kembali ke tadi, kembali pada status nasional, bila bobot politik yang mungkin dikurangi,
05:22tetapi lebih kepada memperhatikan kebutuhan rakyat, kebutuhan ketenangan rakyat,
05:27mungkin pemerintah akan berpikir bahwa toh sama saja yang dikerahkan tadi kan.
05:32Sumber dayanya sama, effortnya sama, anggarannya juga dikatakan oleh Pak Menteri Keuangan.
05:37Minta berapapun PNPB akan kita kasih gitu.
05:39Jadi sebetulnya tinggal soal status, karena tadi status bagi saya adalah bagi kita semua.
05:45Memiliki dua impact.
05:46Nomor satu, ketenangan rakyat mengatakan bahwa ya sudah kita urus secara nasional,
05:51yang kedua adalah legitimasi bagi seluruh instansi untuk bekerja tanpa ragu-ragu.
05:58Karena statusnya memang menjadi pencana nasional.
05:59Memang nanti belakangan akan ada konsekuensi audit, tapi ya siapapun yang menggunakan nana publik harus di audit kok.
06:05Jadi tidak ada soal.
06:06Jadi saya kira dengan segala hormat, tetap perlu dihimbau kepada pemerintah,
06:12pada pengurus negara bahwa status pencana nasional bagaimanapun adalah status yang terbaik
06:17karena memberi dua impact tadi.
06:19ketenangan pada masyarakat, tapi juga legitimasi bagi seluruh instansi untuk bekerja menggunakan kebenaran itu.
06:25Oke, baik.
06:26Mas Ahmad Salihin, Walhi.
06:27Kalau dari Walhi Aceh ya khususnya, apa yang Anda baca?
06:30Apakah semata-mata bencana ini semata-mata karena saiklon yang datang?
06:34Atau ada faktor lain sih temuan Anda di lapangan?
06:36Nah, kalau kami menilai bencana ini adalah bencana yang direncanakan.
06:40Direncanakan?
06:41Bencana yang direncanakan.
06:42Kenapa bencana direncanakan?
06:43Iya, dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam,
06:49pemberian konsesi kepada korporasi, merebut uang sebegian luas,
06:55sepertinya kami menilai ini adalah bencana yang direncanakan.
06:59Kita hanya memanen dari akumulasi kebijakan-kebijakan yang abai, permisip, semua ruang diberi untuk konsesi.
07:06Ini deforestasi ya?
07:08Menyebabkan salah satunya, deforestasi, kerusakan daerah-daerah sungai.
07:13Jadi ada banyak das di Aceh itu, kerusakan sudah lebih dari 50 persen.
07:17Das-das besar sebenarnya adalah Singkil, yang hulunya ke Singkil, kemudian Pesangan,
07:23yang hulunya ke Aceh Utara dan Aceh Biren, Jambu Ai, itu das-das besar, itu kerusakannya sudah lebih dari.
07:30Walhi pernah mengungkapkan nggak kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten soal ini?
07:35Dalam setiap pengambilan kebijakan, kita sering dilibatkan.
07:38Dilibatkan?
07:39Beberapa data-data kerusakan, kemudian wilayah-wilayah menurut kita itu harus menjadi wilayah yang dikonservasi.
07:47Tapi dalam prosesnya, analisis atau kajian yang kita sampaikan itu hanya diterima di ruang sidang.
07:53Tapi pada saat pengambilan keputusan, itu banyak sekali yang kemudian diabaikan.
07:59Contoh ya, sekarang ini sedang disusun perda tata ruang, kanun tata ruang Aceh.
08:05Yang dulu pernah walih bukat dengan berbagai macam alasan, salah satunya pelindungan kawasan ekosistem Loser misalnya.
08:13Nah, pada saat proses pembahasan di awal, itu terakomodir.
08:17Tapi menjelang akhir-akhir, itu hilang kembali dia.
08:20Hilang lagi dia.
08:21Koridor satwa, kemudian wilayah keluar rakyat, itu tiba-tiba hilang dia di ujung-ujung.
08:27Oke, baik.
08:28Aik, Anda nulis di Kompas hari ini.
08:30Jadi, bukan hanya soal saiklon, tetapi ini kalau bahasanya Ahmad Solin kan direncanakan sebenarnya bencana ini.
08:36Sengaja atau nggak sengaja tahu.
08:37Kalau menurut Anda gimana?
08:37Iya, bahkan sebenarnya definisi mengenai bencana alam sendiri sebenarnya juga sudah definisi yang tidak tepat.
08:44Tidak tepat.
08:45Bahwa UNDRR sendiri sudah menegaskan bahwa bencana itu hanya terjadi jika fenomena alam atau hasil alam ya, artinya ancaman alam itu seperti gempa bumi, tsunami, termasuk badai, siklon, dan seterusnya, terjadi pada masyarakat yang tidak dilindungi gitu ya.
09:02Artinya, dan bahkan dalam, saya setuju dengan mas Solihin tadi ya, dalam konteks, kalau kita melihat apa yang terjadi di Sumatera saat ini, ini bencana ekologis kalau menurut saya.
09:11Bencana ekologis.
09:12Karena apa? Karena apa yang dilakukan selama ini secara sistematis, selama bertahun-tahun, dan saya pikir terutama 10 tahun terakhir, kita bisa melihat bagaimana alifungsi lahan yang sedemikian cepat terjadi, dan itu terjadi di area-area hulu juga.
09:26Tambang, HTI, dan juga bahkan hidrotermal, dan banyak sekali di situ, di daerah-daerah hulu, yang menurut saya, kalau dari perdefinisi aja ya, IPCC sudah mengingatkan bahwa dalam konteks perubahan iklim seperti sekarang,
09:44upaya-upaya pembangunan yang melemahkan kemampuan masyarakat dan lingkungan untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, itu adalah bentuk maladaptasi.
09:52Dan itulah sebenarnya kalau saya setuju sekali bahwa ini bukan bencana alam, jelas bahwa ini bencana ekologis.
09:59Dan definisi bencana alam sendiri, menurut saya...
10:01Kalau bukan bencana alam, bencana apa?
10:03Bencana ekologis, bencana yang disebabkan oleh kehancuran ekologi, dan...
10:06Oleh kebijakan pemerintah.
10:07Oleh kebijakan pemerintah.
10:08Jadi bencana tanda tangan, ya?
10:09Ya, menurut saya ini bencana politik juga.
10:11Bencana politik. Oke, Pak Timote, silahkan direspon. Ini kalau menurut Mas Halikan dan Aix, sebenarnya direncanakan atau sengaja atau nggak sengaja.
10:17Gimana Anda respon itu?
10:18Ya, tentu bagaimana komitmen pemerintah dalam melakukan perbaikan itu sangat bisa kita lihat dari kinerja Kabinet Merah Putih.
10:28Oke.
10:29Terkait dengan misalkan hutan, kami mengakui bahwa mungkin salah satu penyebab musibah kali ini adalah penerbangan pohon, iladologi, dan segala macam.
10:42Dan itu diakui oleh kami, oleh pemerintah. Dan Pak Presiden terkait dengan kawasan hutan pun sudah sejak tahun ini ya,
10:53menerbitkan perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan.
10:57Dan Presiden juga membentuk Satgas Penertahan Kawasan Hutan.
11:01Begitu. Dan hingga saat ini ya, Satgas PKH itu sudah melakukan penyitaan 1,5 juta hektare lahan dari 587 perusahaan akal.
11:13Itu sudah ditertibkan oleh Satgas PKH.
11:16Ditertibkan itu diapain sih?
11:18Di sita lahan.
11:19Di sita?
11:19Terus?
11:20Lalu juga nanti akan dilakukan perbaikan-perbaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan.
11:25Dan tadi saat Preskon pun Pak Kapolri dan juga Menhut menegaskan bahwa besok akan dilakukan rapat koordinasi
11:32untuk melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan perusahaan lingkungan, perusahaan hutan.
11:39Jadi saya rasa aparat penegak hukum dan juga pemerintah itu juga akan mengejar oknum-oknum yang melakukan perusahaan lingkungan tersebut.
11:48Bahkan dalam kunjungan ke tiga lokasi bencana itu Pak Presiden menegaskan bahwa maling-maling uang rakyat ini harus dikejar sampai dapat gitu.
11:58Dan saya rasa kita di sini tidak ada yang meragukan komitmen Presiden dalam penegakan hukum itu sendiri ya.
12:04Oke, jadi syaratan apa yang bisa dipetik dari bencana Sumatera setelah jadah berikut ini?
Jadilah yang pertama berkomentar