Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
PADANG, KOMPAS.TV - Sumatera Barat yang memasuki hari keempat pembersihan pascabencana di Kota Padang, masih menghadapi tumpukan kayu gelondongan yang memenuhi Pantai Parkit.

Sudah empat hari, sekitar 150 petugas Dinas Kebersihan Kota Padang terus membersihkan pantai dengan bantuan satu unit alat berat. Ribuan potongan kayu gelondongan masih memenuhi area Pantai Parkit, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Potongan kayu tersebut hanyut terbawa saat banjir bandang menerjang Kota Padang pada 27 November lalu. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai asal kayu gelondongan yang terbawa banjir tersebut.

Keterbatasan alat seperti gergaji mesin juga membuat proses pembersihan berjalan lambat.

Baca Juga Rencana Rekonstruksi Jalur Sibolga dan Tapanuli Selatan yang Putus Akibat Banjir Bandang di https://www.kompas.tv/regional/635104/rencana-rekonstruksi-jalur-sibolga-dan-tapanuli-selatan-yang-putus-akibat-banjir-bandang

#bencanaalam #sumatera #banjir #longsor

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/635108/full-koordinator-jatam-soal-dugaan-inkonsistensi-pemerintah-di-balik-banjir-longsor-sumatera
Transkrip
00:01Anda menyaksikan breaking news bersama saya Tili Rea Bella Saudara
00:04dan kami masih akan mengupdate informasi terkait dengan bencana
00:09yang terjadi di Pulau Sumatera, utamanya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
00:16Di Sumatera Barat Saudara memasuki hari keempat pembersihan pasca bencana di Kota Padang
00:21kayu gelondongan yang terbawa banjir masih memenuhi pantai parkit.
00:26Sudah 4 hari, sekitar 150 petugas dinas kebersihan Kota Padang
00:32masih membersihkan pantai dengan 1 unit alat berat.
00:36Ribuan potongan kayu gelondongan masih memenuhi pantai parkit
00:39Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
00:44Potongan kayu ini hanya terbawa banjir saat banjir badang menerja Kota Padang pada 27 November lalu.
00:51Hingga kini belum ada keterangan mengenai asal kayu gelondongan yang terbawa banjir.
00:55Keterbatasan alat seperti gerkaji mesin juga membuat pembersihan berjalan lambat.
01:00Yang ditukaskan dari Dela Kota Padang sudah 4 hari.
01:094 hari ini, ya.
01:10Ini kan kita melakukan pembersihan ya, Pak?
01:12Ya, untuk kesulitan dari Dela,
01:15empatnya kan begitu gelondongan kayu, begitu besar.
01:18Sensu harus dipotong.
01:20Dipotong untuk memberikan alat berat,
01:23seperti kan sensu pemotongan jatah kisah ini.
01:29Itu yang adalah yang kesulitan untuk memberikan alat berat ini.
01:33Kita akan bahas soal banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat
01:39bersama Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau Jatah Melki Nahar.
01:45Bang Melki, tadi sempat ada informasi bahwa alat beratnya cuma satu,
01:50kurang juga gerkaji mesin seperti itu.
01:53Dan banyak sekali gelondongan kayu yang terlihat ada di pantai di Padang.
01:57melihat kondisi saat ini, berapa lama kira-kira yang Anda perhatikan
02:03pembalakan liar sudah berlangsung di tiga provinsi yang terdampak bencana?
02:10Ya, saya kira model penanganan bencana yang dilakukan pemerintah hari ini
02:18sebetulnya kan mau menunjukkan betapa gagapnya pemerintah begitu ya
02:23dalam mengatasi banjir yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera ini.
02:31Apalagi kalau kita cek dari liputan teman-teman kompas misalnya tadi,
02:36betapa teman-teman warga di lapangan itu sama sekali belum ada yang
02:42mendapat bantuan kemanusiaan begitu ya dari pemerintah itu sendiri.
02:48Artinya ini mau menunjukkan memang pemerintah sendiri gagap begitu ya.
02:53Dan saya kira inilah yang kemudian menyebabkan mengapa pemerintah daerah misalnya
03:00ada beberapa gubernur dan bupati yang justru menyatakan ketidaksanggupan juga kan
03:05untuk mengatasi banjir bandang yang lebih dari sepekan terakhir di Pulau Sumatera itu sendiri.
03:13Lalu yang kedua, sebetulnya kan faktornya bukan sebatas soal pembalakan liar begitu ya.
03:22Asumsinya bicara soal pembalakan liar itu seolah sesuatu yang ilegal saja.
03:28Padahal kalau kita cek struktur ruang satu Pulau Sumatera itu,
03:32operasi industri ekstraktif yang statusnya legal itu, itu justru banyak berkontribusi
03:40yang kemudian menyebabkan deforestasi, buka lahan di mana-mana begitu ya.
03:46Yang kemudian ketika hujan turun itu yang kemudian banjir dengan mudah terjadi begitu.
03:53Sehingga saya kira disitulah letak persoalannya karena di satu sisi
03:58pemerintah ingin mengatasi dihilil begitu ya, dalam kaitan dengan penanganan bencana hari ini begitu.
04:06Tetapi pemerintah di saat yang sama, di hulunya, mereka ikut berkontribusi
04:10sehingga kemudian terjadi yang namanya banjir bandang tadi.
04:15Nah kontribusi pemerintah ya terkait dengan penerbitan berbagai macam izin
04:20entah di sawit, entah di hutan, di tambang, dan segala macamnya.
04:24Dan itu yang menyebabkan mengapa kemudian banjir demikian dasyat begitu ya
04:32di tiga provinsi di Pulau Sumatera itu.
04:36Begitu Mbak.
04:38Pak Melgi tadi kalau bisa saya tangkap berarti ada inkonsistensi pemerintah
04:42di satu sisi ngomongin soal bencana, di satu sisi lainnya juga melakukan hal-hal tersebut.
04:48Tapi tadi ada sempat mengatakan bahwa ini juga ada yang legal.
04:53Jadi bukan hanya yang ilegal, tapi yang legal.
04:55Apakah yang legal ini juga tidak ada pengawasan dari pemerintah?
04:58Misalnya ketika dia melakukan penerbangan hutan, dia kemudian harus menanami kembali.
05:03Apakah memang itu tidak ada, tidak terjadi di situ?
05:05Saya kira alih-alih ada pengawasan yang terjadi sebetulnya,
05:12pemerintah itu secara sadar sebetulnya melepas lahan dan kawasan hutan
05:19untuk kemudian investasi di sektor industri ekstratif itu bisa masuk begitu ya.
05:25Contoh konkret misalnya, kan satu pulau Sumatera itu, Mabela,
05:31lebih dari 2.500.000 sektar itu dialih fungsikan hanya untuk satu sektor yang namanya pertambangan.
05:40Ini belum kita bicara sektor sawit kemudian kehutanan yang jumlahnya jauh lebih besar
05:47daripada sektor tambang itu sendiri.
05:48Dan tidak hanya berhenti di situ, bahkan pemerintah juga secara sadar
05:54memberikan izin pemanfaatan kawasan hutan kepada korporasi, begitu ya.
06:01Dan itu lebih dari 70 izin pinjata ke kawasan hutan satu pulau Sumatera yang kami identifikasi.
06:07Itu juga secara legal diberikan pemerintah kepada korporasi
06:10antara di sektor tambang, kemudian salvin, dan segala macamnya.
06:16Nah ini mau menunjukkan bahwa di fase awal pemerintah sebetulnya menjadi aktor utama
06:23sampai kemudian terjadi yang namanya alifungsilhan dalam skala yang besar tadi, begitu ya.
06:31Lalu sekarang tiba-tiba pemerintah ingin melakukan penanganan,
06:37tetapi masuknya di hilir, gitu ya.
06:40Bahwa kemudian kita perlu ada penanganan hari ini, iya.
06:42Tetapi jangan sampai kita mengabaikan apa masalah struktural sesungguhnya yang terjadi
06:49sampai kemudian banjir pandang ini demikian besar dampaknya, begitu ya,
06:56terhadap barga di tiga provinsi di Pulau Sumatera itu.
07:01Nah itu yang saya kira penting sekali untuk dipikirkan pemerintah.
07:05Dan ini tidak bisa hanya diserahkan ke teman-teman di daerah, begitu ya.
07:13Karena gini, teman-teman di level daerah nanti, entah bupati kemudian gubernur, begitu ya,
07:19mereka tidak mungkin melakukan koreksi kebijakan di hulu, begitu ya.
07:23Terkait dengan audit, pencabutan izin, dan segala macam, ya,
07:26yang melembangkan daya dukung daerah aliran sungai, begitu ya, termasuk kawasan hutan.
07:31Karena sebagian besar kebenangan itu ada di pemerintah pusat.
07:36Nah ini saya kira yang menjadi salah satu alasan mengapa mestinya
07:39bencana ekologis di Sumatera ini penting dijadikan sebagai bencana nasional.
07:44Karena kita ingin supaya Presiden Krabau memimpin ini.
07:50Karena kalau hanya diserahkan ke daerah, ini nggak akan sanggup untuk mengurai dan mengatasi
07:56apa persoalan struktural sampai kemudian panjir pandang ini, begitu ya,
08:01itu demikian besar skalanya ketimbang dalam periode tahun-tahun sebelumnya.
08:08Karena ini kan tangga saya pas, ya.
08:10Berarti memang kita tidak bisa juga menuntut kepada pemerintah daerah,
08:18karena saat ini mereka juga sedang bingung mau mesti melakukan apa.
08:21Karena kondisinya juga sedang susah, ada bencana, dan juga ada beberapa motongan anggaran
08:27yang mereka pun bahkan tidak bisa melakukan apa-apa terkait hal tersebut.
08:31Kita berharap memang pemerintah bisa semakin gencar lagi melakukan apa yang harus dilakukan selanjutnya,
08:37tidak hanya membantu warga, tapi juga menangani agar kejadian serupa beberapa tahun lagi
08:43tidak akan kembali terjadi.
08:45Terima kasih perbincangannya siang hari ini.
08:48Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang.
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan