Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyisir sejumlah kantor dan rumah di Provinsi Riau terkait penyidikan dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, penggeledahan dilaksanakan maraton sejak Rabu, 12 November 2025, dimulai dari Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. Penyidik juga menggeledah sejumlah rumah. Namun tak diungkap pemilik rumah yang digeledah.
00:01Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyisir sejumlah kantor dan rumah di Provinsi Riau terkait penyidikan dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid.
00:10Jurubicara KPK Budi Prasetyo penggeledahan dilaksanakan maraton sejak Rabu 12 November 2025 dimulai dari kantor badan pengelola keuangan dan aset daerah Provinsi Riau.
00:20Penyidik juga menggeledah sejumlah rumah, namun tak diungkap pemilik rumah yang digeledah.
00:24Penyidik secara maraton melanjutkan giat penggeledahan di kantor BPKAD dan beberapa rumah, kata Budi kepada wartawan Kamis 13 November 2025.
00:34Budi menyebut sejumlah alat bukti yang diduga terkait dengan perkara telah disita KPK dalam rangkaian penggeledahan tersebut.
00:40Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait pergeseran anggaran di Provinsi Riau, ucapnya dikutip dari jaringan Riau Online.
00:49Hari ini, Kamis 13 November, tim akan melanjutkan giat penggeledahan di Dinas Pendidikan, jelas Budi.
00:55Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan lanjutan usai operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu di Riau.
01:01Buntut dari OTT itu, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Riau M. Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Dhani M. Nur Salam sebagai tersangka.
01:11Dalam kasus ini, Abdul Wahid DKK diduga memerah sejumlah Kepala UPT di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau.
01:21Mereka diduga meminta fee sebesar 5% dari penambahan anggaran yang dilakukan terhadap Dinas PUPR pada 2025.
01:28Angka 5% itu senilai 7 miliar.
01:31Angka itu berdasarkan penambahan anggaran Dinas PUPR yang semula 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar.
01:38Artinya ada penambahan anggaran sebesar 106 miliar.
01:42Realisasi pemberian fee itu pun terjadi sebanyak 3 kali dengan total uang 4,05 miliar sudah diberikan kepada Abdul Wahid dan kawan-kawan.
01:50Dalam pemberian terakhir pada November 2025, KPK kemudian membongkarnya.
01:56Saat ini ketiga tersangka sudah ditahan.
01:57Mereka belum berkomentar mengenai kasus yang menjeratnya tersebut.
Jadilah yang pertama berkomentar