Pendapatan per bulan setiap anggota DPR RI menuai sorotan tajam imbas dari ucapan yang menyebut ada kenaikan tunjangan.
Mulanya, Wakil Ketua DPR Adies Karding mengungkapkan kenaikan tunjangan tersebut membuat anggota DPR bisa mengantongi uang sejumlah Rp120 juta per bulan.
Adies mengatakan ada kenaikan tunjangan beras dan bensin. Dua pos itu disebut naik sekitar Rp2 juta per bulan untuk setiap anggota.
Kemudian juga ada tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan yang merupakan kompensasi atas tidak ada lagi rumah dinas untuk anggota DPR.
Namun, belakangan, Adies mencabut pernyataannya yang membuat polemik tersebut. Setelah mengecek data di Kesekretariatan DPR, dia menegaskan tak ada kenaikan tunjangan untuk pos beras dan bensin.
Menanggapi kabar ini, mantan anggota DPR RI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara.
Secara terbuka, Ahok meminta agar pihak pemerintah dapat terbuka terkait anggaran negara sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran yang tersedia dan peruntukkannya.
Selain mengkritisi keterbukaan pemerintah, Ahok pun juga meminta agar anggota Dewan dapat terbuka dengan kinerjanya.
Ahok menilai setiap orang yang profesional memang layak untuk dibayar dengan gaji besar.
Untuk itu, apabila ingin menaikkan pendapatan anggota Dewan, Ahok meminta agar mereka dapat bersifat terbuka dan benar-benar profesional dalam pekerjaannya.
Ahok mengingatkan bahwa tugas utama DPR adalah mengawasi penggunaan uang pajak dari rakyat.
Namun, dia menilai fungsi itu belum dijalankan maksimal oleh para perwakilan rakyat itu.
Bahkan, dia mengaku sudah menyampaikan kritik tersebut kepada Fraksi PDIP di DPR.
Dalam hal ini, adies mengatakan bahwa gaji anggota DPR kurang lebih sudah 15 tahun tidak mengalami kenaikan.
Adies juga menjelaskan bahwa gaji pokok yang para wakil rakyat terima tidak mengalami kenaikan. Khusus pimpinan DPR, gaji yang diterima disebut 6,5 juta.
00:01Pendapatan per bulan setiap anggota DPR RI menuai sorotan tajam impas dari ucapan yang menyebut ada kenaikan tunjangan.
00:10Mulanya, Wakil Ketua DPR Adis Karding mengungkapkan kenaikan tunjangan tersebut membuat anggota DPR bisa mengantongi uang sejumlah 120 juta per bulan.
00:22Adis mengatakan ada kenaikan tunjangan beras dan bensin.
00:25Dua pos itu disebut naik sekitar 2 juta per bulan untuk setiap anggota.
00:31Kemudian juga ada tunjangan rumah sebesar 50 juta per bulan yang merupakan kompensasi atas tidak ada lagi rumah dinas untuk anggota DPR.
00:42Namun belakangan Adis mencabut pernyataannya yang membuat polemik tersebut.
00:47Setelah mengecek data di Kesekretariatan DPR, dia menegaskan tak ada kenaikan tunjangan untuk pos beras dan bensin.
00:57Menanggapi kabar ini, mantan anggota DPR RI Basuki Cahaya Purnama alias Ahok angkat bicara.
01:05Secara terbuka, Ahok meminta agar pihak pemerintah dapat terbuka terkait anggaran negara sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran yang tersedia dan peruntukannya.
01:16Selain mengkritisi keterbukaan pemerintah, Ahok pun juga meminta agar anggota Dewan dapat terbuka dengan kinerjanya.
01:26Ahok menilai setiap orang yang profesional memang layak untuk dibayar dengan gaji besar.
01:31Untuk itu, apabila ingin menaikan pendapatan anggota Dewan, Ahok meminta agar mereka dapat bersifat terbuka dan benar-benar profesional dalam pekerjaannya.
01:41Ahok mengingatkan bahwa tugas utama DPR adalah mengawasi penggunaan uang pajak dari rakyat.
01:49Namun, dia menilai fungsi itu belum dijalankan maksimal oleh para perwakilan rakyat tersebut.
01:55Bahkan, dia mengaku sudah menyampaikan kritik tersebut kepada fraksi PDIP di DPR.
02:02Dalam hal ini, Adis mengatakan bahwa gaji anggota DPR kurang lebih sudah 15 tahun tidak mengalami kenaikan.
02:09Adis juga menjelaskan bahwa gaji pokok yang para wakil rakyat terima tidak mengalami kenaikan.
02:16Khusus pimpinan DPR, gaji yang diterima disebut 6,5 juta rupiah.
02:22Adis pun mengklaim jika anggota Dewan memaklumi belum adanya kenaikan gaji pokok.
02:28Apalagi saat ini pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran.
02:32Selain beras dan bensin, anggota DPR tidak lagi mendapatkan rumah jabatan seperti periode sebelumnya.
02:42Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurnia Syah menyatakan,
02:46hak keuangan anggota DPR sudah melampaui batas jika dibandingkan dengan kinerja dan fungsi substansial mereka.
02:53Dia mengatakan politik uang sangat mungkin hilang apabila gaji dan tunjangan anggota DPR saat menjabat tidak melampaui batas.
03:04Bahkan Deddy memandang nominal 50 juta rupiah yang diperuntukkan sebagai tunjangan rumah
03:10seharusnya menjadi jumlah penghasilan total DPR.
Jadilah yang pertama berkomentar