00:01Pendapatan per bulan setiap anggota DPR RI menuai sorotan tajam impas dari ucapan yang menyebut ada kenaikan tunjangan.
00:10Mulanya, Wakil Ketua DPR Adis Karding mengungkapkan kenaikan tunjangan tersebut membuat anggota DPR bisa mengantongi uang sejumlah 120 juta per bulan.
00:22Adis mengatakan ada kenaikan tunjangan beras dan bensin.
00:25Dua pos itu disebut naik sekitar 2 juta per bulan untuk setiap anggota.
00:31Kemudian juga ada tunjangan rumah sebesar 50 juta per bulan yang merupakan kompensasi atas tidak ada lagi rumah dinas untuk anggota DPR.
00:42Namun belakangan Adis mencabut pernyataannya yang membuat polemik tersebut.
00:47Setelah mengecek data di Kesekretariatan DPR, dia menegaskan tak ada kenaikan tunjangan untuk pos beras dan bensin.
00:57Menanggapi kabar ini, mantan anggota DPR RI Basuki Cahaya Purnama alias Ahok angkat bicara.
01:05Secara terbuka, Ahok meminta agar pihak pemerintah dapat terbuka terkait anggaran negara sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran yang tersedia dan peruntukannya.
01:16Selain mengkritisi keterbukaan pemerintah, Ahok pun juga meminta agar anggota Dewan dapat terbuka dengan kinerjanya.
01:26Ahok menilai setiap orang yang profesional memang layak untuk dibayar dengan gaji besar.
01:31Untuk itu, apabila ingin menaikan pendapatan anggota Dewan, Ahok meminta agar mereka dapat bersifat terbuka dan benar-benar profesional dalam pekerjaannya.
01:41Ahok mengingatkan bahwa tugas utama DPR adalah mengawasi penggunaan uang pajak dari rakyat.
01:49Namun, dia menilai fungsi itu belum dijalankan maksimal oleh para perwakilan rakyat tersebut.
01:55Bahkan, dia mengaku sudah menyampaikan kritik tersebut kepada fraksi PDIP di DPR.
02:02Dalam hal ini, Adis mengatakan bahwa gaji anggota DPR kurang lebih sudah 15 tahun tidak mengalami kenaikan.
02:09Adis juga menjelaskan bahwa gaji pokok yang para wakil rakyat terima tidak mengalami kenaikan.
02:16Khusus pimpinan DPR, gaji yang diterima disebut 6,5 juta rupiah.
02:22Adis pun mengklaim jika anggota Dewan memaklumi belum adanya kenaikan gaji pokok.
02:28Apalagi saat ini pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran.
02:32Selain beras dan bensin, anggota DPR tidak lagi mendapatkan rumah jabatan seperti periode sebelumnya.
02:42Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurnia Syah menyatakan,
02:46hak keuangan anggota DPR sudah melampaui batas jika dibandingkan dengan kinerja dan fungsi substansial mereka.
02:53Dia mengatakan politik uang sangat mungkin hilang apabila gaji dan tunjangan anggota DPR saat menjabat tidak melampaui batas.
03:04Bahkan Deddy memandang nominal 50 juta rupiah yang diperuntukkan sebagai tunjangan rumah
03:10seharusnya menjadi jumlah penghasilan total DPR.
03:13Terima kasih telah menonton!
Komentar