00:00Partai Golkar mengonfirmasi Nusron Wahid telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai.
00:05Nusron yang kini menjabat Menteri ATR BPN disebut telah mengundurkan diri beberapa bulan sebelum KPK melakukan OTT dugaan suap pengurusan
00:13HGB di Kabupaten Bogor.
00:17Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebut Nusron Wahid telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Golkar.
00:26Menurut Doli, pengunduran diri tersebut dilakukan beberapa bulan sebelum operasi tangkap tangan KPK pada kasus dugaan suap HGB di Kabupaten
00:34Bogor.
00:35Kami waktu itu mendapatkan informasi dari Ketua Umum dan Pak Sekjen di Patai Golkar yang waktu itu menyampaikan bahwa Saudara
00:47Nusron sudah bertemu dengan Ketua Umum
00:49dan menyatakan pengunduran diri dari kepengurusan DPP Golkar.
00:56Nah, posisi Pak Nusron kan sampai saat ini sebetulnya karena memang proses revitalisasi penyegaran pengurusnya belum diterbitkan
01:06sebagai ketua, salah satu ketua ya, yaitu tepatnya ketua bidang keagamaan dan keorhanian.
01:13Nah, alasannya tidak tahu persis ya, tapi waktu itu yang kami dapatkan informasi karena itu pernah juga disampaikan dalam rapat
01:22harian terbatas ya.
01:24Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap pengurusan pembukaan blokir HGB Lahan Sumarekon di Kabupaten
01:33Bogor.
01:34Dari delapan tersangka, empat diantaranya disebut KPK sebagai orang yang diduga merupakan kepercayaan Nusron Wahid.
01:41Kempatnya adalah Fat Elfous, Arif Sugianto, Erwin, dan Muhammad Fakri.
01:47Keterangan tersebut membuat posisi Nusron ikut menjadi sorotan, meski KPK menyebut penyidikan masih berjalan untuk mendalami keterkaitan pihak-pihak lain
01:56dalam perkara ini.
01:57Imposibel ya, imposibel bahwa kasus ini tidak punya keterkaitan dengan menteri, itu nggak mungkin sama sekali menurut saya.
02:06Bahwa ada lima orang kepercayaan menteri, satu pejabat esolon satu, ada duit seratus miliar lebih.
02:14Ini sudah bisa dipastikan bahwa sebenarnya ada keterkaitan dengan pejabat yang sifatnya high profile, dalam hal ini menteri.
02:24Oleh karena itu, sebenarnya kalau KPK berani atau KPK bisa lebih progresif, maka sebenarnya yang harus dilakukan, dia harus melakukan
02:36juga penggeledahan di ruangan menteri.
02:40Itu yang harus dilakukan.
02:41Kemudian yang kedua, harus ditingkatkan dan dikembangkan lagi agar supaya menteri Nusron ini paling tidak, menurut saya paling tidak, sesegera
02:51mungkin untuk dipanggil, diperiksa sebagai saksi.
02:54Paling tidak, ya. Sehingga kita tahu betul apa perannya.
02:59Sementara itu, analis komunikasi politik Kunto Adiwibowo menilai, pemerintah perlu menunjukkan dukungan terhadap proses penegakan hukum untuk menjaga kepercayaan publik.
03:10Ya, Presiden atau juru bicara kepresidenan atau Mensesnek gitu kan Mas, yang menurut saya harusnya secara tegas dan cepat itu
03:19menyelamatkan reputasi pemerintahan ini gitu.
03:23Ya kan, bahwa mereka harus mengeluarkan penyataan resmi, mendukung penuh langkah KPK, jadi KPK enggak, enggak apa ya.
03:31Publik tidak melihat bahwa langkah KPK ini tersandar secara politik atau kemudian ada intervensi politik dalam proses hukum gitu.
03:40Menurut saya, strategi yang enak mungkin mendorong pengunduran diri yang lebih elegan terhadap Pak Nusron.
03:48Dan ini kan juga harus dikomunikasikan secara politik dengan Partai Golkar.
03:56Proses penyidikan kini menjadi ruang bagi KPK untuk mengungkap aliran dana, peran masing-masing tersangka, serta keterlibatan pihak lain jika
04:05ditemukan bukti.
04:07Tim Liputan, Kompas TV
Komentar