Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sejumlah penyesuaian terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Momentum libur sekolah dimanfaatkan untuk membenahi data penerima manfaat serta mengevaluasi kebutuhan anggaran agar sesuai kondisi riil di lapangan.

Dalam penyesuaian tersebut, BGN membuka opsi penghentian sementara penyaluran MBG guna memperbaiki berbagai persoalan dalam pelaksanaan program. Salah satunya dengan melakukan audit terhadap seluruh dapur MBG serta pembenahan sistem data penerima manfaat agar penyaluran lebih tepat sasaran.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyebut peninjauan ulang juga menyasar kelompok penerima manfaat, dengan fokus pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini. Dalam opsi tersebut, penyaluran MBG kepada siswa SMA juga dipertimbangkan untuk tidak lagi dilanjutkan, yang berpotensi mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat.

Sementara itu, dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, BGN sebelumnya menyampaikan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp270 triliun. Namun DPR menegaskan bahwa angka tersebut belum tentu menjadi anggaran final tahun depan, dan berpotensi mengalami penyesuaian.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyebut anggaran BGN tahun depan diperkirakan akan mengalami pengurangan signifikan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung kembali kebutuhan pendanaan program agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut adanya pembengkakan jumlah SPPG yang mencapai 6.877 titik, dari rencana awal sekitar 21 ribu titik. Dugaan pembengkakan tersebut diduga terkait praktik jual beli titik SPPG di sejumlah wilayah, termasuk daerah 3T.

Pemerintah menargetkan penataan ulang program prioritas tersebut dapat diselesaikan dalam satu bulan ke depan.

#MBG #BGN #DPRRI #PrabowoGibran

Baca Juga BEM Fakultas Bersatu Dukung Program MBG, tapi Ada Syaratnya di https://www.kompas.tv/nasional/675290/bem-fakultas-bersatu-dukung-program-mbg-tapi-ada-syaratnya

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/675346/pemerintah-benahi-program-mbg-bgn-evaluasi-data-dan-anggaran-penerima-kompas-siang
Transkrip
00:00Terima kasih Anda masih di Kompas Siang, sodara Badan Gizi Nasional melakukan sejumlah perubahan terhadap program makan bergizi gratis.
00:08BGN mengambil momen libur sekolah untuk membenahi data penerima MBG.
00:13Anggaran MBG pun dihitung kembali agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan secara real.
00:21Sejumlah perubahan tengah dipersiapkan pemerintah terkait program unggulan pemerintahan Prabogi berani yakni makan bergizi gratis.
00:27Salah satunya, opsi menghentikan sementara penyaluran MBG untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan MBG.
00:36Wakil Kepala BGN Agustina Arum Sari menyebut semua dapur MBG akan diaudit.
00:41Lain itu, Badan Gizi Nasional juga akan membenahi sistem data penerima manfaat agar program MBG lebih tepat sasaran.
00:49Badan Gizi Nasional juga nantinya membuka opsi tak lagi memberikan MBG kepada siswa SMA.
00:54Peninjauan ulang ini dilaksanakan untuk mencapai indikator tujuan intervensi Gizi
00:59yang lebih fokus pada kelompok yang membutuhkan seperti ibu hamil dan menyusui, balita, dan anak usia dini.
01:05Dengan menyentuh penyaluran MBG bagi siswa SMA, Arum mengklaim bisa mengurangi 8 juta penerima manfaat MBG.
01:13Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini.
01:17Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur,
01:21sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah,
01:26kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi, gitu ya.
01:32Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman pusdatin kami,
01:38SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang mungkin yang uang sakunya anak-anaknya
01:49sudah 100 ribu, 200 ribu gitu ya, mungkin yang high class gitu, itu tidak perlu lagi.
01:54Nah itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat.
01:59Tak hanya audit distribusi MBG, anggaran MBG juga nantinya akan ditinjau kembali.
02:05Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi 9 DPR RI,
02:09Badan Gizi Nasional menyampaikan pagu anggaran tahun 2027 sebesar 270 triliun rupiah.
02:14Namun DPR mendekankan, angka ini belum tentu menjadi anggaran yang akan digunakan tahun depan.
02:20Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris menyebut,
02:24anggaran BGN tahun depan akan berkurang jauh.
02:27Kalau pagu indikatif yang disampaikan secara formal, itu tadi 270 triliun.
02:33Ya, tetapi kembali lagi, saya harus kasih disclaimer,
02:36anggaran ini bukan anggaran yang akan disetujui dan akan digunakan.
02:40Karena ini anggaran yang disusun oleh pimpinan BGN yang lama.
02:44Jadi kami tadi dipastikan oleh teman-teman BGN bahwa ke depan di 2027,
02:48anggarnya pasti akan berkurang jauh.
02:50Berapa jumlahnya, kita juga belum tahu.
02:52Mereka juga belum bisa memastikan karena proses menghitung masih dilakukan sampai saat ini.
02:58Menteri Sekretaris Negara Prasut Yohadi menjelaskan,
03:01nantinya akan ada potensi pengurangan total kebutuhan anggaran untuk program prioritas tersebut.
03:06Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional
03:09akan menghitung kembali kebutuhan pendanaan program MBG
03:12agar sesuai dengan kebutuhan pendanaan di lapangan secara real.
03:18Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan,
03:23kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program akan pergi si gratis ini.
03:34Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN.
03:43Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat
03:50sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergisi ini totalnya menjadi berapa.
03:58Pemborosan anggaran MBG ini sebelumnya disampaikan Menko Pangan Zulkifli Hasan
04:02yang menyebut adanya pembangkakan SPPG sebanyak 6.877 titik.
04:08Seharusnya, jika sesuai dengan rencana awal, titik SPPG hanya ditargetkan 21.000 titik saja.
04:15Duga, pembangkakan terjadi karena adanya praktik jual-beli titik SPPG di banyak wilayah termasuk 3T.
04:22Ditargetkan, pengaturan ulang program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini akan rampung dalam satu bulan ke depan.
Komentar

Dianjurkan